SBY Berjoedi

Fenomenanya sungguh asyik. Konon, rating SBY terus turun. Dia memang masih yang tertinggi namun penurunannya sudah drastis. Tim sukses JK-Wiranto dan Mega-Prabowo paling tidak sudah seringkali mengumbar itu. Mereka bilang, bedanya tinggal 1-3%. Benarkah? Mungkin.

Agaknya sudah menjadi indikator utama kalau blunder sekaligus pertaruhan terbesar SBY dalam pilpres 2009 adalah sosok wakilnya, Boediono. Kalau sematan neo-liberalisme kepada SBY bisa saja dibelokkan atas alasan “ketidakmengertian SBY terhadap teori neo-liberalisme karena dia adalah tentara dan gelar ‘doktor’nya bukan studi ekonomi”, maka ketika SBY memilih Boediono, alasan itu serta-merta telah pupus. Hingga hari ini, tim sukses SBY-Boediono harus memutar otak dan terus melawan stigma neo-liberalisme atas pasangan itu. Berhasil? Saat ini belum.

* * *

Jangan pandang neo-liberalisme itu pada prakteknya yang ada di negara Eropa, Amerika dan negara-negara maju lainnya. Indonesia tidak bisa memandang kemiskinan yang ada di negara ini dengan perspektif orang kaya. Orang lapar itu lain pikirannya dengan orang yang kenyang. Dan kalau orang kenyang membahas orang lapar, itu adalah sebuah keanehan paling menjijikkan.

Selama kurun kemiskinan yang terus melanda Indonesia, lihatlah bagaimana cara Indonesia membicarakan kemiskinan. Paling gampang melongoknya ketika melihat para ahli, ekonom dan politisi ketika membahas kemiskinan. Hotel ber-AC, minuman berharga mahal, plus makan siang ayam, daging kambing dan sapi. Dan seminar itu, lokakarya itu, musyawarah pembangunan itu, rapat-rapat itu, pesertanya diusahakan agar tak akan pernah merasakan lapar dan gerah.

Kemiskinan haruslah ditumpas oleh orang-orang yang berempati dan simpati dengan kemiskinan itu. Dalam liberalisme dan neo-liberalisme, kemiskinan hanyalah salah satu konsekuensi dari sistem. Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan kemiskinan ataupun kelaparan. Sebagai sebuah konsekuensi, maka dia harus ada, karena itu keluar dari rumus ekonominya. Satu hasil lain adalah hal yang bertolak belakang dengan kemiskinan, yaitu kekayaan dan penumpukan modal.

Dalam liberalisme dan neo-lib, kaya dan miskin adalah hasil-hasil dari perputaran ekonomi. Karena itu, memandang kemiskinan adalah hal yang sama ketika melihat kekayaan. Dua-duanya tak perlu digugat.

Persyaratan yang kemudian diberikan untuk melengkapi neo-liberalisme adalah kompetisi yang ketat dan menciptakan sekaligus memelihara kelas menengah sebagai bandul penyeimbang untuk menjaga equilibrum perekonomian. Secara teoritis, konsep ini sedemikian aduhai.

Tapi itu tidak benar. Karena dijaganya kelas menengah tadi merupakan pembenaran alias justifikasi dari menumpuknya modal secara massif di kalangan kelas atas yang kaya. Sementara orang miskin akan terus berada di posisi kelompok yang kalah dalam sebuah kompetisi.

Karena orang kalah tak patut pula diludahi dan dilecehkan, maka si pemenang yang kaya raya tadi membuat instrumen sosial. Lihatlah hampir seluruh orang kaya di dunia, hingga ke Bill Gates sekalipun, punya yayasan yang bergerak di bidang sosial.

Masalah terbesar dari neo-liberalisme adalah ya itu tadi; kemiskinan itu dipelihara. Neo-liberalisme sampai kapanpun tidak akan memperkenankan kelompok lapar dan miskin masuk dalam lingkaran “kenyang dan kaya”. Kelas menengah menjadi tembok pagar pemisah antara kaya dan miskin, kenyang dan lapar.

Di Amerika, sebagai negara penerap liberalisme dan neo-liberalisme (mereka bukan pencetus, karena pencetus itu akan selalu dikesankan berada di Eropa sana. Hal itu membuat Amerika terbebas dari tuntutan apapun dari sejarah soal itu), kelas menengah punya privelege tersendiri. Runtuhnya perekonomian Amerika yang kemarin itu, ya gara-gara itu. Amerika dengan kebijakannya, telah memperdaya kelas menengah dengan segala bujuk rayu untuk memperkaya kelas atas. Kredit perumahan diperlonggar, suku bunga diturunkan dan seterusnya.

Orang-orang kelas menengah yang selama ini hanya mampu menyewa satu apartemen kecil (satu ruang depan, satu kamar tidur, dapur plus kamar mandi) kini sudah bisa mencicil rumah sendiri. Jadi, kelas menengah itu selain dipelihara juga sebagai pasar yang sangat gemuk. Ciri khas orang kaya itu ya itu, mereka tidak membeli, tapi menjual. Yang membeli itu, ya, orang miskin dan orang menengah. Aneh bukan?

Karena kemiskinan itu dipelihara, maka mereka akan menunjuk siapa yang akan memeliharanya. Siapa? Ya negara. Imbal baliknya apa? Pajak. Lihatlah karakter pada pemilihan Presiden, gubernur ataupun walikota di negara-negara maju, maka garis selalu satu; mereka akan menaikkan insentif bagi kalangan miskin, tua dan anak-anak. Tak cuma Mc Cain, Obama, hingga Clinton, Jerman, Perancis dan Inggris pun konsepnya serupa. Utamanya itu adalah insentif dari kesehatan dan pendidikan.

Orang-orang yang terpesona dengan konsep itu begitu memuja. Mereka bilang, itu adalah subsidi silang dan sebagai komitmen dari orang-orang kaya kepada yang tidak mampu. Maka tak heran, Boediono dengan gampangnya menyebut dan membantah stigma neo-lib kepada dirinya dengan konsep BLT dan naiknya anggaran pendidikan hingga 20%.

Pajak dan implikasi sosial dari orang kaya selalu diingat orang dalam membicarakan masalah ini. Dan yang paling sering dilupakan orang adalah stimulus yang diberikan negara kepada orang-orang kaya ini.

* * *

Dari sisi politik, jerat neoliberalisme internasional (dan jangan lupakan kerajaan-kerajaan bisnis lokal) kepada SBY, sudah sangat-sangat kuat. SBY tak perlu membantah itu dan kemudian memposisikan dirinya sebagai pesakitan neoliberalisme. Justru dia menikmati neoliberalisme itu. Justru dengan neoliberalisme itulah dia akan naik lagi ke puncak kekuasaan. Justru neoliberalisme itulah modalnya.

Jangan kasihani dia karena dituduh neoliberalisme. Dia sadar betul dengan pilihannya kepada Boediono. Dia sadar betul. Dan dia, tentu, sedang bertaruh untuk itu. Dia telah melakukan perjudian. (*)