Islam Phobia dan Gerakan Tanpa Nama


Bahwa rumus ketakutan terhadap potensi Islam sebagai rahmatan lil alamin merupakan rumus paling kuno yang diajarkan oleh sejarah sejak zaman diazankannya kalimat “la ilaha illa allah” mulai Nuh hingga Muhammad. Ini seperti kebijakan Namrudz kepada Ibrahim, ini bak putusan Fir’aun kepada Musa, seperti vonis Yahudi dan Roma kepada Isa, dan tentu saja dari pedang Quraish kepada Muhammad.

* * *

 

Adalah Shakespeare yang punya rumus jitu itu: “What is in a name?” Menggelontorkan itu, dia spontan menjalani “keterasingan”. Dia kemudian hidup di atas alam yang meletakkan “nama” sebagai segala-galanya. Nama membuat alam raya menjadi “bising”, yang bak air bah masuk ke telinga dan kemudian memadati ruang-ruang memori manusia.

Nama telah membuat manusia tak punya waktu lagi untuk mendalami substansi, hakekat kehidupan. Nama telah membikin manusia lebih senang meributkan hal-hal formal. Nama menyuratkan definisi, serangkaian konsepsi yang disusun manusia dan kebudayaan yang menyertainya. Nama adalah bungkus dari makna dan karena itu pula, nama seringkali menjadi tabir bagi makna yang hendak diberikan kepada suatu materi.

* * *

Dulu, sewaktu zaman Soeharto, pasca padamnya gerakan komunis dan Islam “garis keras”, muncullah istilah “Organisasi Tanpa Betuk” alias OTB.

Pada Nopember 1995, majalah Forum Keadilan – dikomandoi oleh Karni Ilyas (pemred TVOne sekarang, Forum adalah salah satu majalah yang menjadi wadah mantan jurnalis Tempo yang dibredel Soeharto pada 1994 – memuat laporan soal OTB ini. Dulu, setelah dibubarkannya Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Soeharto kemudian mendirikan Badan Koordinasi Ketahanan Nasional (Bakorstanas). Laporan majalah ini dimulai dengan pernyataan Barkorstanas yang menyebut nama-nama mereka yang terlibat OTB. Lead yang digunakan laporan ini adalah “Bakorstanas menyebut nama-nama yang terlibat OTB. Tuduhan lama dipakai lagi untuk memojokkan lawan politik atau menuding dalang kerusuhan. Golkar diuntungkan oleh isu OTB dalam Pemilu 1987.”

Soeharto sendiri yang menyatakan soal OTB ini. Dia berkata, OTB yang berhaluan kiri bisa berangkulan dengan kekuatan ekstrem kanan untuk menghancurkan Pancasila. Penyebaran OTB dilakukan secara halus melalui diskusi dan cara-cara persuasif lainnya dari pintu ke pintu, dari seminar ke seminar, atau cara apa pun.

Laporan Forum menyebutkan, di antara indikator untuk menyebutkan adanya OTB adalah penerbitan memoar tokoh yang dituduh pernah terlibat PKI, misalnya Oei Tjoe Tat, Hario Kecik, dan polemik penghargaan Magsaysay yang diberikan kepada Pramoedya Ananta Toer. Seiring dengan langkah itu, sisa-sisa PKI, dinilai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kasum ABRI) Letjen TNI Soeyono –seperti dituliskan oleh Forum – terus bergerak dalam bentuk organisasi tanpa bentuk (OTB). Organisasi yang tentu saja tak terdaftar di Direktorat Jenderal Sosial dan Politik, Departemen Dalam Negeri ini disinyalir merupakan upaya sisa-sisa PKI untuk menyusun kekuatan kembali.

Gerakan OTB, menurut penelitian Kopkamtib (sebelum diganti menjadi Bakorstanas), merupakan alternatif perjuangan setelah PKI kocar-kacir, setelah kudeta G30S-PKI pada 1965 gagal. Setelah pimpinan PKI terakhir, Sugiyono, terbunuh pada 1970, kader PKI berikrar untuk berjuang lewat jalur OTB. Tugas OTB ini menyiapkan, membangkitkan, dan mengorganisasikan massa dalam aksi-aksi politik yang secara formal seolah tak terorganisasi. Bila langkah itu tercapai, itu harus ditingkatkan menjadi aksi revolusioner yang bisa membentuk Front Persatuan Revolusioner.

Untuk mewujudkan rencana terselubung itu, dicatat Kopkamtib, sudah dimulai sejak 1970. Gerakan yang diambil misalnya dengan membuat aliran kebatinan Paham di Solo yang dipimpin Sayid, dan aliran kebatinan Selamat pimpinan Darmo Warsito. Dua orang ini disinyalir menggunakan wadah aliran kepercayaan untuk menghimpun sisa-sisa kader PKI.

Ada pula yang menggunakan kelompok diskusi, yang terjadi di UGM dengan tokoh Herry Susanto dan Purboyoso. Menurut penyelidikan Kopkamtib, mereka telah merekrut 46 mahasiswa dan 81 sarjana menjadi aktivis untuk memperjuangkan komunisme. Ada pula yang menggunakan aksi kekerasan dengan menumpang isu SARA. Kasus yang ditunjuk misalnya perkelahian tukang becak melawan karyawan bus Arion. Perkelahian ini konon sengaja diciptakan oleh sisa- sisa kader PKI. Hal yang sama terjadi saat perkelahian mahasiswa dan tukang becak di Yogyakarta, dan peristiwa rasial di Bandung pada 1973. Peritiwa yang terakhir, menurut Menhankam Jenderal M. Panggabean ketika itu, digerakkan oleh glabek alias gelandangan becak. Ada pula isu PKI Gaya Baru di Kalimantan Selatan yang dialamatkan kepada 91 warga Dayak.

Menteri Pemuda dan Olahrga, Hayono Isman, salah satu di antara dari punggawa pemerintahan,  menguatkan “kekhawatiran” negara soal OTB. Hayono menyebutkan istilah OTB itu usai bertemu dengan Presiden Soeharto di Istana Negara. Menurut dia, seperti dilansir di laporan Forum itu, ada kekhawatiran dari negara akan munculnya potensi kekuatan laten komunis dan antek-anteknya.

Pernyataan Soeharto itu kemudian dinilai Menko Polkan Soesilo Soedarman sebagai “instruksi nasional” yang harus ditindaklanjuti. Soesilo mengidentifikasi OTB itu ibarat ghost (hantu), yang bisa menyelinap ke mana pun dia suka. “Kita sudah bisa memprediksi. OTB itu memanfaatkan segala peluang yang bisa dimanfaatkannya, mengadu domba, menghasut, dan menyebar isu. Siapa yang OTB, kami sudah cari,” katanya usai rapat koordinasi Polkam pertengahan Nopember 1995, seperti dilansir Forum.

Gerakan OTB itu, tak lagi sembunyi-sembunyi, tapi, sudah terang-terangan. Pangdam Diponegoro waktu itu, Mayjen M. Yusuf Kartanegara malah menyebut ada lima tokoh bekas PKI di Purwokerto

yang menyusun kekuatan dengan berkedok akan mendirikan Negara Islam Indonesia. Konon, kelompok ini punya jaringan sampai di Solo, Boyolali, Pekalongan, dan Tegal. Tak hanya di Jawa Tengah, OTB juga menyebar hingga Jawa Timur dan Jawa Barat sampai ke Sumatera.

Laporan Forum juga melansir komentar Komandan Korem 032 Wirabraja (Padang) Kolonel Mat Iskak, yang mengatakan kalau ada indikasi kerusuhan di wilayah Kerinci, Jambi, yang dilanda gempa bumi itu didalangi bekas anggota PKI. Saat penyaluran bantuan tidak lancar, masyarakat yang terkena musibah sempat merusak mobil, menyerang wartawan, bahkan mengeroyok aparat keamanan. Menurut dia, indikasi itu terlihat dari berbagai isu yang cenderung mendiskreditkan ABRI, dan menciptakan suasana saling curiga di antara penduduk. Apalagi, di daerah itu tercatat ada sekitar 3.000 eks PKI.

Pemerintahan Soeharto juga mensinyalir, gerakan OTB juga telah menyusup ke kampus-kampus dan demonstrasi mahasiswa. Masih dari laporan Forum, Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang juga bekas Panglima Kopkamtib, Sudomo, malah melihat ulah OTB sudah menjangkiti daerah demonstrasi mahasiswa. Mereka menggunakan selebaran gelap.

OTB kemudian menjadi dasar dari kebijakan refresif bagi negara untuk menyebarluaskan ketakutan akan “pelabelan” sebagai “musuh negara”. Waktu itu, komponen masyarakat langsung bereaksi. Misalnya, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu, Amien Rais menginginkan agar mereka yang dicurigai sebagai OTB, maupun mereka yang dicurigai di belakang OTB itu, diumumkan saja.  Adnan Buyung Nasution juga bernada serupa.

Mendapat tekanan dari masyarakat, ABRI pun kemudian mengeluarkan nama-nama mereka yang dicurigai di antaranya; George Aditjondro, Pramoedya Ananta Toer, Mukhtar Pakpahan hingga Sri Bintang Pamungkas, Permadi, Paul Salim, Lim Soi Liong. Mereka dianggap menyebarkan paham komunisme juga kebencian kepada pemerintah melalui tulisan di media, internet dan kampus-kampus.

* * *

Adanya label “Negara Islam Indonesia” yang marak sekali digunakan akhir-akhir ini membuka kembali praktek-praktek kekuasaan di masa Orde Baru. Islam, sebagai sebuah gerakan politik, memang sudah lama dianggap sebagai “bahaya laten” yang sewaktu-waktu dapat meledak dan dianggap selalu potensial untuk mengganti posisi Pancasila sebagai dasar negara dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa catatan misalnya menghunjuk pada “perang” ideologis antara Islam dan Nasionalis sewaktu sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dibubarkannya lembaga konstituante pada 1959 yang mengumandangkannya kembali “Piagam Jakarta” di era Soekarno, berlanjut menjadi gerakan “Islam Phobia” di masa Soeharto pada kurun 1970-1990-an. Kasus-kasus seperti kerusuhan Tanjung Priok, pembajakan Woyla, peledakan Candi Borobudur menjadi justifikasi bagi operasi-operasi intelijen pemerintah seperti Kopkamtib, Penelitian Khusus (Litsus)-nya Ali Moertopo sampai pada operasi “tak resmi” seperti Penembakan Misterius (Petrus).

Pada masa itu, umat Islam hidup dalam ketakutan, pemasungan dan saling curiga. Pasca kasus Tanjung Priok Jakarta misalnya, khutbah-khutbah Jum’at di mesjid-mesjid mesti disaring dan disensor terlebih dahulu oleh negara melalui aparatur-aparaturnya. Pada 1985, Soeharto kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai pengharusan asas tunggal dalam setiap organisasi di Indonesia. Refresifnya Soeharto waktu itu, membuat organisasi-organisasi Islam, mau tak mau, membelah gerakan Islam kemudian mengalami dikotomi politik antara Islam Moderat dan Islam Radikal (garis keras). Partai politik Islam disatukan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan asas Pancasila. Tidak hanya partai politik, organisasi keagamaan juga diwajibkan berbuat serupa; berasaskan Pancasila.

Hal ini merupakan praktek sekularisme yang kasat mata. Pemisahan antara agama dan politik yang dikeluarkan melalui putusan negara, tidak hanya berpengaruh di dunia politik, melainkan juga backmind umat Islam.

Namun, tunduknya gerakan Islam pada hal itu tak lain adalah bara dan bukan bersifat kerelaan. Keran reformasi 1998 telah membuktikan sebaliknya. Partai dan organisasi keagamaan yang dulunya berasaskan Pancasila, mencantumkan kembali agamanya sebagai asas organisasinya masing-masing. Ini membuktikan, dalam perspektif gerakan, sekularisme sebenarnya kurang mendapat tempat, walau, secara filosofis, sekularisme pemikiran itu masih terus hidup.

Ini bukanlah semata akibat refresifnya Soeharto, melainkan warisan sejarah keislaman yang begitu traumatik dan secara sistematis telah dimanipulasi ke dunia Islam pasca abad pertengahan yang juga menjalar di Indonesia. Pembedaan yang tegas antara “ilmu-ilmu agama (Islam)” dan “ilmu-ilmu umum”, menjadi bukti yang shahih untuk itu. Peran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di era Islam masa modern, kemudian mengalami antitesis ketika Turki (sebagai sisa kekhalifahan Islam) memutuskan untuk sekuler.

Gelombang modernisasi yang terjadi di dunia pada awal abad 20, hanya menyisakan dua model utama dari bentuk negara yaitu Monarki dan Republik (demokrasi). Nasionalisme mengalami masa keemasannya sementara konsep negara seperti “khilafah” tinggal nama. Kalaupun ada, itupun hanya berlaku di negara-negara yang menjadi pemenang Perang Dunia II yaitu negara sekutu, terutama Inggris dan Amerika, serta Uni Soviet. Inggris yang berbentuk kerajaan melingkupi kekuasaannya dengan istilah “commonwealth”, sementara Rusia menjadi ibukota bagi negara-negara yang tergabung dalam Soviet Union.

Amerika di sisi lainnya, tidak mengambil model seperti kedua negara ini, melainkan menjadi negara mandiri yang mengkonsentrasikan kekuatannya pada dua hal utama yaitu ekonomi dan kemiliteran. Dua hal ini justru membuat Amerika melambung tinggi sebagai negara adi kuasa terkuat hingga saat ini. Soviet, secara tragis, harus hancur lebur dalam gelombang demokratisasi pasca perang dingin. Di sisi yang lainnya, Inggris-lah satu-satunya negara yang berhasil lolos dari seleksi sejarah ini. Mereka, yang punya kaitan erat dengan Amerika dalam faktor historisnya, adalah pewaris dari tradisi ideologi konservatif Eropa seperti monarki, aristoktrat dan feodalisme abad pertengahan.

Di abad 21 ini, nyatalah sudah kalau Amerika sedang berada di puncak kejayaannya. Sementara Islam hidup dalam bayang-bayang dan beberapa negara di Timur Tengah dan Asia, justru menjadi negara protektorat Amerika dan Inggris serta sekutu-sekutunya. Arab Saudi, Kuwait, Jordan dan beberapa negara lain yang memakai konsep monarki, dalam posisinya yang seolah-olah simbiosis mutualistis dengan Amerika dan Inggris; energi alamnya terbukti harus tunduk ketika berhadapan dengan kekuatan militer dan ekonomi yang kuat dari Amerika dan Eropa. Mereka hidup dalam perlindungan Amerika dan Eropa.

Awal abad 2011 ini pun kemudian ditandai dengan runtuhnya beberapa kekuasaan lama di negara-negara Islam yang berkonsep Republik seperti Tunisia dan Mesir. Negara lain yang berbentuk Republik juga tinggal menunggu waktu saja; Bahrain, Yaman, Suriah dan seterusnya.

* * *

Dalam lingkup internasional yang demikian, maka Islam di Indonesia sungguh tidaklah punya kuku untuk berpandangan tegas terhadap Amerika dan Eropa. Hal itu membuat Islam dan umat Islam di negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini, tak punya pilihan lain kecuali tunduk pada permainan pemerintah yang sedang berkuasa.

Keran reformasi, meminjam istilah almarhum Abdurrahman Wahid, tak pelak seperti petir di kala mendung; mengeluarkan cahaya terang, namun hanya sesaat dan kemudian menjadi gelap kembali. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di Asia Pasifik, maka adalah kebodohan kalau membiarkan Islam di sini tumbuh subur, matang dan dewasa. Islam tak boleh tumbuh dan dipahami secara holistik di Indonesia. Islam di Indonesia haruslah sekuler. Bila holistik, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam konteks lokal, domestik dan internasional.

Bayangkanlah bila kampus-kampus sebagai kawah candradimuka-nya pemikiran dan gerakan Islam, menerapkan dengan sungguh-sungguh holistisisme Islam. Maka Islam Indonesia akan mulai memikirkan bagaimana Islam mengatur seluruh masyarakat dalam bentuk yang ideal sesuai Islam. Umat Islam akan mulai berbicara tentang Islam sebagai kekuasaan, Islam dalam bingkai negara. Siapapun yang mengkaji Islam sebagai gerakan holistik, maka pembahasannya bukanlah sekedar “penerapan syariah Islam” dalam hukum-hukum secara parsial, melainkan komprehensif dan integral. Bukan lagi hanya bicara Islam dalam term-term Perda shariah ataupun ekonomi shariah, karena itu hanyalah serpihan-serpihan kecil dalam universalitas Islam.

Siapapun yang mengkaji soal Islam dalam bingkai holistik, maka “Negara Islam Indonesia” bukanlah seperti yang didengung-dengungkan oleh penguasa Indonesia saat ini. Bingkai itu bukanlah teror bom di kantor-kantor kepolisian.  Karena itu, mereka yang mengkaji serius soal itu, akan tahu dengan sendirinya kalau gerakan “waspada NII” merupakan gerakan bikinan penguasa seperti yang telah diajarkan oleh sejarah Indonesia. Mereka akan mafhum kalau “NII” yang marak belakangan ini adalah NII-nya penguasa dan NII-nya media-media yang mengalami kekerdilan orientasi.

Mereka akan mengerti, NII yang dimarakkan belakangan ini, keluar dari rahim “Islam Phobia” yang tragis, ironis dan menjijikkan. Bahwa rumus ketakutan terhadap potensi Islam sebagai rahmatan lil alamin merupakan rumus paling kuno yang diajarkan oleh sejarah sejak zaman diazankannya kalimat “la ilaha illa allah” mulai Nuh hingga Muhammad. Ini seperti kebijakan Namrudz kepada Ibrahim, ini bak putusan Fir’aun kepada Musa, seperti vonis Yahudi dan Roma kepada Isa, dan tentu saja dari pedang Quraish kepada Muhammad.

Maka kalaulah pemerintah Indonesia kembali melontarkan kebijakan kuku besinya soal NII yang dituduhkan marak kembali di kampus-kampus dengan metode cuci otak, maka itu lumrah sekaligus menggelikan. Lumrah karena itu memang harus dilakukan oleh penguasa yang takut akan goyangnya tahtanya. Lumrah karena ketakutan akan runtuhnya waris kekuasaannya.

Namun itu menggelikan karena gerakan anti NII yang dikumandangkan penguasa itu begitu kerdil, begitu bodoh, begitu kelihatan maksudnya. Akan terasa aneh bila NII kemudian diidentifakasi dengan maraknya teror bom yang tak jelas juntrungannya. Bukankah menggelikan kalau pemerintah menumbuhkan kecurigaan kepada mahasiswa dan pelajar yang hilang tanpa sebab hanya karena akan dan telah dicuci otaknya oleh “NII”? Bodoh betul logika yang menyebutkan kalau mereka yang tiba-tiba berjilbab dikatakan telah dicuci otaknya oleh NII. Itu benar-benar tak bisa diterima akal sehat dari versi manapun. Penguasa seharusnya mampu menciptakan NII yang lebih “berlevel”, yang lebih kuat dasar-dasar ideologi organisasi dan motif gerakannya, yang lebih cerdas punggawa-punggawa “Imam” besarnya.

* * *

Penguasa, seperti juga di masa Orde Baru, telah berusaha menghidupkan kembali model “Organisasi Tanpa Betuk” dengan nama yang baru; “Organisasi NII”. Rumus kekuasaan yang zalim adalah memberi “label”, penamaan kepada apa-apa dan siapa-siapa yang dianggap akan meruntuhkannya. Stigmatisasi adalah prosedur tetap kekuasaan zalim.

Sampaikanlah, catatan-catatan Islam Phobia itu merupakan hukum sejarah yang telah menjadi modul rutin bagi kekuasaan otoriter, kekuasaan yang tak punya niat membawa kemaslahatan dan perbaikan; kekuasaan Fir’aun. (*)

5 thoughts on “Islam Phobia dan Gerakan Tanpa Nama

  1. NUMPANG INFO YA BOS… bila tidak berkenan silakan dihapus:-)

    LOWONGAN KERJA GAJI RP 3 JUTA HINGGA 15 JUTA PER MINGGU

    1. Perusahaan ODAP (Online Based Data Assignment Program)
    2. Membutuhkan 200 Karyawan Untuk Semua Golongan Individu (SMU, Kuliah, Sarjana, karyawan dll yang memilki koneksi internet. Dapat dikerjakan dirumah, disekolah, atau dikantor.
    3. Dengan penawaran GAJI POKOK 2 JUTA/Bulan Dan Potensi penghasilan hingga Rp3 Juta sampai Rp15 Juta/Minggu.
    4. Jenis Pekerjaan ENTRY DATA(memasukkan data) per data Rp10rb rupiah, bila anda sanggup mengentry hingga 50 data perhari berarti nilai GAJI anda Rp10rbx50=Rp500rb/HARI, bila dalam 1bulan=Rp500rbx30hari=Rp15Juta/bulan
    5. Kami berikan langsung 200ribu didepan untuk menambah semangat kerja anda
    6. Kirim nama lengkap anda & alamat Email anda MELALUI WEBSITE Kami, info dan petunjuk kerja selengkapnya kami kirim via Email >> http://lowonganterbaik2011.blogspot.com/

    Like

  2. Muantap … ngak jadi deh “ngarang”nyah .. dah keduluan n klo sy nulis tak sebagus inih … jadi mending copas ajah😆 (klo diijinkan)

    tenkiu kopral … tentulah boleh sekali, untuk kopral apa yang enggak … hehehee😉

    Like

  3. BAGONG: “kang Samin..,mau tanya. Kang Samin takut pada Islam atau takut pada Pancasila?
    Samin: “kamu ini mbok salim dulu dan kenalan pd yg punya rumah, gitu lho GONG.
    Kita harus berusaha selalu sadar, sedang berada dimana.
    Lagi pula pertanyaanmu kan soal ‘Politik Keyakinan’…yang nanti ujung2nya berantem. Apa baik berantem dirumah orang?
    Coba baca lagi diawal tulisan…’What is in a Name’. Sdh terlalu bising dg berbagai nama, Islam lah Pancasila lah.
    Padahal konon…aslinya ‘Tak bisa digambarkan/dinamakan spt apa’.., ya to? Ingat nggak GONG?
    BAGONG: ?!#*&*#!?

    hahahaha salam kenal Pak Samin..😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s