PPP, Statemen Presiden dan Anomali Sekulerisme


Umat Islam terus mendapat pukulan telak akhir-akhir ini. Dukungan yang diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Fariz dan kabar dukungan PPP versi Romahurmuziy kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, baru-baru ini, dinilai kian memerpanjang degradasi potensi politik umat Islam di Indonesia. Sebuah partai berasas Islam di tengah komposisi penduduk yang mayoritas muslim dan tersedianya kandidat gubernur yang muslim, jelas membuat putusan dua kepengurusan PPP ini, patut dipertanyakan.

Dukungan terhadap Ahok menandakan bahwa ketika dua kandidat ini disandingkan, maka kedua versi PPP ini berpendapat bahwa Ahok lebih baik dari Anies Baswedan. Dari sisi Islam, maka PPP telah menyatakan penilaiannya bahwa calon non-muslim lebih baik dari calon muslim. Maka ketika beberapa senior partai ini bersuara keras dan menuding bahwa pengurus PPP telah melanggar asas partai yaitu Islam, maka hal itu dapat dimaklumi. Apalagi, partai ini tidak hanya berasas Islam, melainkan juga mengkampanyekan diri sebagai “rumah besar umat Islam”.

Di lautan media sosial, juga telah bermunculan meme yang mengejek sikap PPP ini, di antaranya gambar partai PPP yang dirubah menjadi simbol pekong (simbol peribadatan sebagian besar kelompok keturunan China non-muslim) hingga salib berwarna hijau. Semua itu hanya bisa dimaklumi sebagai reaksi negatif masyarakat yang cukup keras atas sikap partai ini. Itu belum lagi komentar-komentar yang sebagian besar isinya bernada hujatan pada para pengambil keputusan dan pengurus partai ini.

Karena itu, sikap yang diambil PPP ini jangan diperkirakan hanya membawa efek yang pendek. Membawa-bawa asumsi bahwa memori politik orang Indonesia cenderung pendek, tidak akan banyak berguna dalam situasi politik Indonesia yang hanya kurang lebih 2 tahun lagi menuju Pemilu Legislatif 2019. Walau dalam beberapa bulan komentar negatif dan hujatan itu kemungkinan besar akan berkurang, namun kalangan yang mendukung asumsi di atas cenderung melewatkan faktor retrieval, yaitu pemulihan dan penimbulan kembali memori-memori. Dalam memori storage masyarakat, maka akan selalu ada kepingan-kepingan puzzle yang di antaranya terpatri dalam konsepsi mengenai Ahok, PPP, Islam, dan disertai dengan seperangkat penilaian masyarakat. Memori itu tersimpan baik di internal PPP (kader maupun simpatisan), masyarakat dan terpenting adalah lawan-lawan politik PPP. Kalangan oposisional terhadap PPP kemungkinan besar akan menjadi stimulan politik yang akan berusaha menjalankan fungsi recall-recognized-reintegratif memori masyarakat dalam waktu-waktu tertentu.

Momen Pemilihan Presiden 2014 kemarin dapat menjadi contoh. Di antara yang menjadi polemik adalah sosok Prabowo Subianto dan Wiranto (yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla), di mana peristiwa yang terjadi di antara keduanya misalnya soal track record militer, hak-hak asasi manusia, Dewan Kehormatan Perwira (DKP), soal pemberhentian dari militer dan lain-lain, kembali mengemuka. Padahal, peristiwa yang dikemukakan itu di antaranya terjadi pada 1997-1998 atau 16-17 tahun sebelumnya.

Jadi, efek dukungan PPP terhadap Ahok tidak akan sebentar.

Anomali Sekulerisme
Tulisan ini bukan ditujukan untuk mengkaji apakah keputusan PPP itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, melainkan dari dari segi politik Islam dan sekulerisme negara.

Ketika reformasi 1998 berhasil menjatuhkan Soeharto, maka penyeragaman asas partai hanya pada Pancasila menjadi tidak persoalan lagi. Parpol bebas memakai asas apapun kecuali Komunisme, Marxisme dan Leninisme karena pelarangan berdasarkan Tap MPR XXV/1965 masih berlaku. PPP juga berubah haluan dan dikatakan sebagian orang “kembali ke khittah“: berasas Islam dan bergambar Ka’bah. Parpol berasas Islam tentu tidak hanya PPP saja. Bahkan, dalam beberapa Sidang Tahunan MPR tahun 2000, wacana Piagam Jakarta dimunculkan kembali.

Gagasan sekulerisme politik Islam yang sempat bersinar setelah Nurcholis Madjid menyatakan “Islam Yes Partai Islam No”, seakan-akan sempat hilang. Namun, politik Islam harus menemui kegagalan demi kegagalan pada pasca reformasi. Nyatanya, partai beraliran nasionalis seperti PDI Perjuangan memenangi Pemilu (1999 dan 2014), Golkar di Pemilu 2004, dan Demokrat di 2009.

Karena itu pula, para peneliti dan kelompok pendukung sekulerisme mendapatkan argumentasinya bahwa politik agama, khususnya Islam, di Indonesia tidak akan pernah mendapatkan hasil maksimal. Argumentasi lain yang diajukan yaitu politisi Islam pun tidak mengajukan konsepsi politik Islam secara menyeluruh dan tegas tentang tujuan-tujuan politik Islam. Bila tujuan politik Islam itu adalah dalam kerangka perubahan ideologi negara, seperti yang terlihat dalam pengajuan Piagam Jakarta di Sidang Tahunan MPR tahun 2000, maka itu telah kandas sejak lama. Setelah itu, politisi dari parpol Islam lebih menerapkan politik akomodasi dan kompromi dengan kekuasaan.

PPP ada dalam bingkai itu. Konflik internal PPP yang menganga pasca Pilpres 2014, diyakini sebagian orang semakin membawa partai ini ke titik nadir sejarah. PPP yang sebenarnya mengandalkan pemilih tradisional yang umurnya akan semakin tua dan tentu saja semakin sedikit, memang harus memutar otak untuk mengantisipasi ini. Karena itu, akomodasi dan kompromi terhadap kekuasaan saat ini, sebenarnya hal yang logis semata.

Mengapa kasus PPP harus diajukan dalam melihat sekulerisme politik di Indonesia? PPP merupakan satu-satunya parpol berasas Islam yang lolos Electoral Threshold 2014. Masih adanya parpol yang masih berasas Islam dalam sebuah negara sekuler seperti Indonesia, dapat menjadi salah satu argumentasi bahwa agama dapat menjadi sandaran dalam politik. Meski, posisi ini pun mendapat kritisi juga karena hanya dinilai sebagai sebuah strategi politik semata untuk tetap merangkul kalangan pemilih tradisional Islam. Jangan lupa pula kalau Islam tidak sendiri dalam menjalankan politik berbasis agama. Kristen juga misalnya melalui Partai Damai Sejahtera (PDS) dan dulu misalnya Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik.

Memang, agama masih hanya dalam bentuk sandaran, bukan fundamen. Ini dalam artian bahwa ketika sekulerisme politik dihadap-hadapkan dengan theokrasi, Islam holistik yang menyatakan agama menjadi dasar negara dan tuhan menjadi sumber kedaulatan negara, sekulerisme masih menjadi pemenang saat ini. Karena Islam holistik seperti yang dimaksud di atas terlihat terlampau hitam putih dan muskil pula diterapkan kecuali melalui mekanisme revolusioner, maka politik Islam pun menghasilkan varian-variannya. Namun, untuk kasus Indonesia, hal yang sama (varian) juga berlaku bagi sekulerisme.

Indonesia bukanlah sekuler murni karena masih meletakkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” di sila pertama dasar negara. Beberapa daerah juga menerapkan perda syariah ataupun bernuansa syariah. Bahkan ada juga pendapat yang lebih ekstrim yang berasumsi bahwa dasar pertama negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan dasar dan argumen bahwa penerapan hukum berdasar agama, dimungkinkan.

Karena itu pula, bila ada pendapat bahwa dasar sila pertama Pancasila diakomodir dengan hanya mengambil nilai dan norma dalam agama dalam sistem politik, hukum, ekonomi dan budaya di Indonesia, itu masih bisa dianggap salah satu tafsir belaka atas Pancasila. Bila sila pertama dimaksudkan bahwa negara mengakui dan tidak meninggalkan Tuhan dalam dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harusnya negara juga mengakui sistem agama yang diciptakan oleh Tuhan. Karena bila agama tidak disertakan (hanya Tuhan saja),  maka bukankah harus ditekankan dan dicari kembali pula “Tuhan” mana yang tak menciptakan agama? Maka, ketika Islam sebagai agama yang di dalamnya tidak hanya mengatur soal peribadatan an sich melainkan kehidupan yang komprehensif termasuk politik, maka negara pun semestinya –mau tak mau—mengakomodir ini.

Tafsir seperti ini memang akan didebat bahwa Islam sendiri tidak mengatur sistem kenegaraan. Memang benar, Islam tidak menuliskan secara tekstual soal format negara; apakah republik, monarki dan lain sebagainya. Tapi kalau mengatakan Islam tidak mengatur soal politik, itu malah mengerdilkan atau dengan kata lain, menutup-nutupi soal politik kekuasaan dalam Islam. Tidak hanya dalam Al-Quran, kehidupan Nabi Muhammad seluruhnya dilingkupi oleh persoalan politik kekuasaan. Sejarah Islam pasca nabi juga demikian.

Tapi apapun bentuk tafsir Islam soal itu, bukankah penafsiran itu adalah wewenang dari umat Islam sendiri dan bukannya negara? Jadi, negara semestinya menyerahkan tafsir soal ini kepada umat Islam dan bukannya memilih untuk menafsirkan sendiri.

Debat selanjutnya adalah implementasi Ketuhanan Yang Maha Esa yang di antaranya adalah pengaturan soal pemeluk agama, kebebasan ibadah, ekspresi dan pengembangan pendidikan. Negara mengaturnya dalam UUD 1945 dan pemerintahan kemudian menerapkannya dalam institusi kementerian agama hingga Pengadilan Agama. Masalahnya adalah, apa yang dilakukan kekuasaan di Indonesia masih hanya mengatur soal ritual peribadahan semata, namun tidak menyeluruh soal Islam atau istilah dalam Islam, yaitu kaffah. Bagaimana mungkin negara hanya mengakomodir sebagian dan mengeliminir sebagian yang lain? Karena itu, dalam hal ini, dugaan kalau negara juga telah mempunyai dan memberi tafsir tertentu terhadap Islam, cukup mendapat argumentasinya. Artinya penegasan Presiden Joko Widodo belum lama ini di Barus, Tapanuli Tengah, soal pemisahan agama dan politik, hanya melanjutkan sekulerisme yang sudah berjalan di Indonesia.

Dari uraian di atas, kasus PPP dan kemudian dilanjutkan oleh statemen Presiden RI ini, seakan membuka ruang baru perdebatan mengenai negara Indonesia: betulkah kita sekuler? Tapi Anda juga boleh menajamkan pertanyaan itu, misalnya begini: betulkah Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa? (*)

Terbit di harian Mimbar Umum Medan
Edisi Rabu, 5 April 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s