Korporatokrasi dan Imperialisme Media


 

“Sebagai akibat perang, berbagai korporasi telah menjadi seperti raja dan era korupsi di tingkatan tinggi segera mengikuti, dan kekuasaan uang akan berupaya memperpanjang kekuasaannya dengan merugikan kepentingan rakyat sehingga seluruh kekayaan akan terpusat di sejumlah tangan yang terbatas dan Republik menjadi hancur.” (Abraham Lincoln)

Itulah penggalan surat Presiden Amerika Serikat (AS) ke-16, Abraham Lincoln, seperti yang dikutip dari Ted Nace, Gangs of America, The Rise of Corporate Power and The Disabling Democracy (2003) dalam buku Mohammad Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia! (2008).

Imperialisme Media
Debat dan kajian terhadap implikasi westernisasi yang mendominasi melalui media internasional, bukan cerita baru. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah mensponsori studi bisnis media pada 1974 yang kemudian dipublikasikan melalui penelitian K. Nordenstreng dan T. Varis berjudul Television Traffic – A One Way Street?. Kajian itu memerlihatkan telah terjadi produksi kultural yang bersifat satu arah (one-way flow) dari negara maju ke negara berkembang. Sontak, tanggapan yang bernada penolakan terhadap hasil kajian ini, juga mengemuka. Namun dari sisi akademis, fenomena ini terlanjur memunculkan studi baru media dengan pendekatan “imperialisme media” yang mendominasi analisis perkembangan media internasional di era 1970-an.

Praktek imperialisme media secara luas mewujud di negara berkembang dan miskin, di antaranya dapat dilihat dari adopsi perlengkapan komunikasi yang telah mapan di dunia kapitalis dalam kerangka mentransfer pengaturan industri-organisasi media metropolitan dan penyiaran berikut etik norma dan prakteknya. Selain itu, dia juga bertali-temali dengan fenomena luasnya penetrasi konten media Barat, yang biasanya dalam bentuk iklan dan film dan program televisi. Kenyataan itu tidak dapat lagi ditutup-tutupi.

Dahsyatnya aliran produksi budaya dari Dunia Pertama ke Dunia Ketiga (sebuah istilah yang dikampanyekan negara-negara maju) mengakibatkan sebuah situasi di mana media dengan modal yang berlebih, mampu secara substansial mempengaruhi, jika tidak benar-benar menentukan, produksi budaya dan konsumsi alamiah dalam negara Dunia Ketiga. Cees J. Hamelink, seperti dikutip Kalyani Chadha dan Anandam Kavoori dalam artikelnya “Media Imperialism Revisited: Some Findings from the Asian Case” (2000), berpendapat, ini tidak hanya mengakibatkan hegemonisasi budaya negara-negara ini, tetapi juga mendorong bangkitnya ideologi konsumerisme dalam diri mereka.

Penulis seperti Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat juga mengamini pendapat Hamelink yang tertera dalam Cultural Autonomy in Global Commmunication (1983) ini. Mereka menulis, dalam konteks wacana imperialisme kebudayaan, maka mesti ada kebijakan tentang pemisahan diri secara kultural. Hamelink menganjurkan desentralisasi media dan partisipasi oleh seluruh populasi dalam sistem media untuk menghindari kontrol dan manipulasi oleh komunikator profesional. Dalam pandangannya, desentralisasi akan menyebabkan orang biasa mengartikan partisipasi mereka sebagai pengabdian kepada masyarakat. Harapannya, jurnalisme sendiri tidak akan lagi hadir sebagai sebuah profesi. Sebuah harapan yang menumbuhkan perdebatan tersendiri di internal media.

Negara-negara maju, terutama adikuasa Amerika Serikat, tidak bisa mengelak kalau mereka menjadi pihak yang paling disorot dalam hal ini. Bahwa kendali korporasi besar terhadap kekuasaan negara dan sebaliknya, justru menjadikan media massa hanyalah alat kekuasaan. Jangan dilupakan pula kalau pemilik korporasi besar itu juga menjadi pemilik media. Jadi pertalian antara korporasi besar-media massa, berjalin laksana ikatan temali yang bersenyawa dan tak bisa diurai. Amien Rais, menyitir apa yang ditulis oleh Noam Chomsky dan Edward Herman (1988), mengatakan, Amerika adalah bentuk korporatokrasi yang begitu jelas dan isi pokok media massa di Amerika sejatinya adalah propaganda untuk melindungi kepentingan korporasi.

Menurut Amien, ada 4 filter yang menyebabkan suara sebagian media massa di Amerika menjadi lebih kurang seragam dalam menyuarakan kepentingan modal atau kepentingan korporatokrat. Pertama, ukuran, kepemilikan dan orientasi profit media massa. Karena sebagian besar pembiayaan media massa dipegang oleh korporasi besar, maka penampilan, tingkah laku, penataan headlines, pembuatan tajuk rencana, sampai pemasangan iklan media massa pada hakekatnya diarahkan dan ditentukan oleh kepentingan korporasi. Bukan saja kebijakan pemberitaan media massa harus sejajar dengan kepentingan korporasi yang mendanainya, para wartawan dan koresponden dari berbagai media massa harus tahu bahwa perusahaan mereka bernaung di bawah korporasi tertentu. Dengan kata lain, para redaksi, wartawan dan koresponden sudah harus tahu bagaimana cara melakukan self-censorship agar tetap survive dan tidak bertabrakan dengan kepentingan korporasi.

Filter kedua adalah kekuatan korporasi dalam hal penentuan pemasangan iklan, nyawa sebuah media. Filter ketiga adalah sumber-sumber berita sendiri. Karena tidak mungkin sebuah media dapat menyebar wartawan dan korespondennya ke seluruh penjuru negeri dan dunia, maka berita dari pusat-pusat kekuasaan dan pusat-pusat korporasi menjadi sangat menentukan. Pada tahapan terakhir akan kelihatan bagaimana media sebagai sebuah birokrasi mau tidak mau membutuhkan birokrasi pemerintah, kekuasaan dan berbagai birokrasi lainnya. Oleh karena itu, ada kecenderungan bagi seluruh media massa untuk ikut memublikasikan pandangan, arahan dan bahkan esensi pemberitaan sesuai apa yang disampaikan oleh para juru bicara berbagai birokrasi itu.

Filter keempat adalah flak, berondongan kritik dan ancaman yang menghabisi nyali media massa, yang diarahkan kepada media oleh pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Karena pembredelan secara langsung akan berdampak negatif bagi kekuasaan, maka dalam sebuah sistem demokrasi, penggunaan tangan-tangan hukum oleh kekuasaan adalah keniscayaan.

Joseph Pulitzer, sebuah nama yang kemudian dijadikan sebagai anugerah bergengsi pada insan media di Amerika, pada 1904 menulis 40 halaman di North American Review. Di sini dikutip sedikit saja, begini: “Komersialisme memang sah-sah saja bagi koran yang memang harus hidup… Namun komersialisme akan menjadi kemerosotan dan bahaya jika terlalu dipentingkan. Begitu pengelola merasa bahwa korannya semata-mata adalah unit bisnis, saat itu pula kekuatan moralnya lenyap… Tanpa adanya etika, koran bukan hanya takkan mampu melayani kepentingan masyarakat, namun justru akan menjadi bahaya terhadap masyarakat tersebut.”

Budak
Bila pendapat-pendapat di atas dapat dibenarkan, maka sebagai bagian dari negara yang terus-terusan disebut sebagai “negara berkembang”, Indonesia sayangnya berada dalam posisi subordinat. Amat dikhawatirkan bila posisi itu sampai jatuh ke level “budak”. Daya tawar Indonesia sebagai sebuah negara dan media yang bergerak di dalamnya, sangat rendah, baik secara politik, ekonomi, keamanan dan teknologi. Kepentingan politik dan ekonomi negara dan perusahaan-perusahaan Amerika dan sekutunya, boleh dikatakan “untouchable”. Bilapun ada, misalnya pemberitaan kasus Freeport oleh media-media di Jakarta, lebih banyak didasarkan atas dan terpengaruh pada sumber-sumber juru bicara perusahaan dan kekuasaan di Indonesia; sebuah filter yang sudah disebut Amien sebelumnya.

Harus diakui pula, memang tidak seluruh media mempunyai kemampuan ekonomis untuk membuat liputan tersendiri yang mandiri dan lepas dari pengaruh wacana yang ditebar masif oleh korporat dan kekuasaan. Tapi bukannya tak ada. Akan menggelikan bila kita katakan grup-grup media di Jakarta, untuk menyebut sebagian di antaranya yaitu Kompas, Tempo, Media Indonesia, MNC, Jawa Pos, Mahaka, Visi Media, hingga Berita Satu, adalah grup media yang tak bermodal. Namun, laporan-laporan yang terkesan memihak atau dalam derajat paling minimal yaitu mendiamkan praktek kolaborasi korporat dengan kekuasaan seperti yang dikeluhkan kelompok masyarakat dewasa ini terhadap beberapa grup media besar, akan cenderung menggiring masyarakat untuk memasukkan media di Indonesia dalam satu kutub yang sama dengan kekuasaan dan perusahaan besar di belakangnya. Jadi, kalau ada beberapa media diklaim “mainstream“, punya reputasi dan integritas, bagaimana kalau kita anggap saja itu sebagai kisah masa lalu dan sebuah “keterlanjuran” saja?

Di sisi lain, media sosial (medsos) dan terbentuknya arus situs media online saat ini, condong dikategorikan sebagai langkah otonomi informasi yang dilakukan masyarakat. Namun, pertemuan antara kekuasaan dengan pemilik medsos seperti Facebook, Twitter dan lainnya, serta search engine seperti Google, dapat dilihat pula sebagai langkah strategis antisipasi dari kekuasaan. Jangan lupa, pemblokiran situs dan pengawasan terhadap konten di medsos telah sangat gencar. Apalagi negara melalui tangan aparat hukum sudah mempunyai badan pengawas cyber tersendiri. Beberapa kasus yang bermula dari konten cyber-medsos telah pula ditangani aparat. Kekuasaan pasti tetap ingat kalau di antara faktor penyulut utama Arab Spring sejak 2010 lalu, adalah masifnya masyarakat berceloteh dan menjalin jaringan di medsos.

Himpunan besar dari uraian di atas adalah wabah korporatokrasi dan imperialisme media dari negara dan korporat negara adidaya telah menjadi sangat sempurna metamorfosanya, mengganti rakyat sebagai sumber kedaulatan seperti yang diimpikan oleh demokrasi. Kedaulatan yang sesungguhnya akan menjadi sangat penting untuk dipertanyakan ulang kepada kekuasaan yang suka sekali memakai dan mengulang-ulang term-term “negara berdaulat” dalam pidato-pidatonya.

Boleh jadi penggalan surat yang dikutip di awal tulisan ini dapat dianggap sebagai sebuah “ramalan” Lincoln. Ramalan seorang presiden yang pernah mengusung demokrasi dalam frasa “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, namun tragisnya, mati dibunuh rakyatnya sendiri. (*)

Terbit di Harian Waspada Medan
Edisi Rabu, 26 April 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s