Racun Sekulerisme di Indonesia


PADA dasarnya tidak ada yang luar biasa dari statemen resmi Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tentang memisahkan agama dan politik. Statemen yang dikeluarkan Jokowi sewaktu meresmikan “Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara”, di Barus, Tapanuli Tengah, dilakukan 24 Maret 2017, tepat hari Jum’at, hari khusus umat Islam. Dari momen itu, maka negara secara politik telah mengakui dan karena itu berpihak pada Sumut dalam hal titik pertama masuknya Islam ke wilayah Indonesia. Ini sebenarnya wilayah rawan kegaduhan karena perdebatan antara Barus dan Aceh soal itu, belum usai, bukan? Akan ada pertanyaan besar soal ini, misalnya atas dasar apa dan rekomendasi tim mana, negara meresmikan tugu itu? Dengan riwayat antara konflik antara kekuasaan negara dengan Aceh, mestinya ini dipertimbangkan betul.

Meski demikian, soal titik awal ini jelas menjadi tugas sejarahwan, antropolog dan arkeolog muslim untuk memberi penjelasan yang adil, lengkap dan objektif. Kealpaan negara selama ini dalam memerhatikan penjelasan rinci sejarah, terutama adil dan objektif, tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia, jangan lagi diulangi dalam pemerintahan sekarang dan akan datang. Indonesia suka sekali menganggap sepele momen-momen penting sejarah yang membawa perubahan besar di negeri ini. Lihatlah dokumen Surat Perintah Sebelas Maret yang hingga kini raib entah ke mana dan kekuasaan tak merasa perlu menginvestigas hal itu.

Selanjutnya adalah persoalan minimnya perwakilan ulama-ulama di Indonesia, khususnya Aceh, sebagai tetangga dengan Barus, memang perlu dikritisi. Padahal, itu adalah momentum khusus bagi umat Islam, bukan peristiwa lokalistik Barus semata, melainkan aktivitas kenegaraan berskala nasional. Masyarakat juga dapat menyoroti bahwa peristiwa itu sekaligus juga telah meresmikan istilah “Islam Nusantara”, sebuah term yang telah mengundang kegaduhan seantero negeri dan memantik penolakan dari sebagian besar umat Islam.

Pertanyaan lanjutan adalah, dalam peristiwa yang berlatar sejarah keislaman itu, Jokowi justru menyatakan soal pemisahan agama dan politik atau sekulerisme kekuasaan. Itu pula yang menjadi poin dari artikel sederhana ini. Sekali lagi, seperti di awal tulisan ini, ketika Jokowi menyatakan itu, tidak ada hal yang luar biasa.

Jokowi di Barus, Tapteng

Keadilan Proporsional
Jokowi yang diusung dan merupakan kader PDI Perjuangan yang beraliran nasionalis, hanya melanjutkan sebuah isme yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan yang sudah diusung Sukarno dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) sejak lama. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta kemudian lembaga Konstituante hasil Pemilu 1955, merupakan panggung politik resmi yang menahbiskan kemenangan sekulerisme atas ideologi Islam sebagai dasar negara. Meski berpenduduk mayoritas Islam, pendukung ideologi Islam harus rela melihat Indonesia berpaham sekuler. Apapun yang disebutkan oleh panggung politik bahwa sila “Ketuhanan yang Maha Esa” telah mengakomodir umat Islam yang kemudian disertai interpretasi atas “keislaman Pancasila”, namun pada kenyataannya, itu tak lebih sekedar retorika kekuasaan untuk menenangkan hati umat dan potensi kekuatan politik secara keseluruhan. Artinya, itu hanya sebuah strategi kekuasaan.

Dibentuknya Departemen (Kementerian Agama), plot kabinet yang diisi perwakilan tokoh-tokoh muslim, pendirian perguruan tinggi Islam, didirikannya pengadilan agama, dan lain-lain sebagainya, yang semula disasar sebagai bagian dari strategi politik kekuasaan, namun kemudian berkembang menjadi sebuah penanda bahwa pada dasarnya negara Indonesia terus dihadang kerumitan untuk mengantisipasi gelombang kepentingan umat Islam di Indonesia. Apalagi, umat Islam di Indonesia layak dan harus mendapatkan jatah terbesar dari kekuasaan yang diukur dari kuantifikasi dan kualitas jerih payah pengorbanan terbesar (nyawa, harta, tenaga dan air mata) dalam memerjuangkan Indonesia yang merdeka. Hal itu bukan berarti pengorbanan umat agama lain tidak untuk dihitung. Namun ketika Anda berbicara kekuasaan, maka Anda juga mesti berhitung kekuatan politik faktual. Karena itu, ketika satu versi sejarah menceritakan kalau saat penyusunan dasar negara diinformasikan beberapa daerah di Indonesia bagian timur hendak memisahkan diri kalau Indonesia berdasar Islam –walau ancaman itu harus dikritisi–, toh, itu juga hal yang wajar. Artinya, mereka juga menginginkan jatah di republik ini, bukan? Karena itu, prinsip keadilan yang proporsional terhadap kekuasaan di Indonesia adalah konsekuensi logis semata. Mengingkari ini justru mengingkari kebhinnekaan, keberagamaan di Indonesia dan mengundang konflik yang berkepanjangan saja.

Lalu, mesti dilihat pula kegagapan konstitusi ketika adanya penerapan Syariah Islam di Aceh dan pengajuan perda-perda syariah di penjuru Indonesia. Bergandengnya dua sistem hukum ini (nasional dan Islam), ‘kan sebetulnya aneh, tapi tak akan mendapatkan pertanyaan lanjutan seandainya sila pertama di Piagam Jakarta dulu diterapkan. Meski, apa yang dituliskan Piagam Jakarta di sila pertama yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sesungguhnya harus dibalik substansinya karena mengesankan negaralah yang mengakomodasi atau berkompromi terhadap Islam. Padahal sebaliknya, negara tidak eksis tanpa ada umat Islam. Bila tokoh Islam mengusung Islam sebagai dasar negara, maka bukankah isinya sesungguhnya adalah “Islam dan kewajiban menjalankan hukum non-muslim bagi pemeluk-pemeluknya.” Tapi karena kata “Islam” tidak direlakan –entah mengapa saya lebih ingin menggunakan kata ini daripada kata “tidak disetujui “– sebagai dasar negara, maka saya merasa kalau tokoh Islam pun mau tak mau menyetujui soal kata “ketuhanan” yang diusulkan Sukarno. Karena kata “Ketuhanan” jelas tidak merujuk pada agama manapun, strategi meletakkan “syariat Islam” dalam frasa pertama itu pun, sayangnya, kembali gagal. Kata “Ketuhanan yang maha Esa” memang mengindikasikan monotheisme, tapi bukankah Yahudi pun mengaku penganut monotheisme? Karena itu pula, dari segi politik, sejak pertama kali negara ini didirikan umat Islam telah “kalah banyak”.

Mesti dicatat pula kalau para pengusung sekulerisme negara di Indonesia, juga berasal dari kalangan muslim. Hal itu menandakan adanya paham keislaman yang sungguh-sungguh berbeda. Kalaupun tipologi keislaman ala Cliiford Geertz (abangan-santri-priyayi), sudah kerap dianggap tidak relevan, aliran paham keberagamaan dalam Islam, toh, secara faktual menunjukkan eksistensinya. Mungkin kini orang-orang suka merujuknya dengan membagi menjadi tiga tipologi: radikal/fundamentalis-moderat-liberal. Walau harus dicatat kalau antara keduanya muncul dari perspektif akademis yang berbeda.

Padahal pula, sekulerisme bukan khas muslim karena muncul atas trauma berkepanjangan atas peran intitusi keagamaan Kristen di negara-negara Eropa pada abad pertengahan. Kalaupun ada peminatnya di kalangan muslim, secara garis besar menunjukkan keterpesonaan atas prestasi peradaban Eropa dan Amerika pasca menyatakan dirinya sebagai penerap sekulerisme di era industrialisasi dan post-modern. Akan tak adil bila kelompok yang terpesona ini tak melihat rinci sejarah masa keemasan Islam dan yang terpenting bagaimana kondisi lokalistik di masing-masing negara. Akan tak adil dan komprehensif pula, meletakkan perbincangan Islam secara substansi hanya pada persoalan ritual semata.

Nyatanya, determinasi ilmu teknologi dan sekaligus adanya kekacauan dunia dan potensinya yang lebih mengerikan di masa depan yang begitu mengemuka saat ini, toh, menjadi ladang baru pencarian intelektual apakah sekulerisme yang pada prakteknya telah menjauhkan pertimbangan dari sisi moralitas agama, telah membawa manusia kembali pada fitrah kesuciannya. Kita tak habis pikir, bagaimana Amerika Serikat dan Eropa dalam mempropagandakan demokrasi dan mengklaim menjaga perdamaian dunia, harus dengan memproduksi, mengekspor senjata, peluru dan bom? Saya tak yakin benar, apakah moralitas Kristen sebagai agama yang mayoritas dianut Eropa dan Amerika, (akan) membenarkan hal-hal seperti itu?

Sayangnya, pembahasan sekulerisme kekuasaan di Indonesia saat ini, tidaklah seperti di masa perdebatan para pendiri bangsa dahulu. Perdebatan dahulu yang terasa sangat kental nuansa ideologisnya, menggambarkan keyakinan intelektual individu dan kelompok para pendiri bangsa. Dan itu mestilah dihargai dan dihormati setinggi-tingginya. Namun kini, sekulerisme yang ditegaskan oleh pemegang kekuasaan terasa lebih sekedar sebuah strategi politik. Itu karena sekulerisme justru diberi makna ganda; di satu sisi mengatasnamakan kebhinnekaan dan karenanya “mengharamkan” agama masuk ke politik, namun di sisi yang lainnya justru memobilisasi (bila tidak bisa disebut merengek) dukungan dari kaum agamawan untuk politik bagi kekuasaannya sendiri. Ironisnya, di media massa, hampir tak terdeteksi bagaimana agregasi kepentingan politik non-muslim, sementara penyebaran informasi tentang bagaimana tokoh Islam memobilisasi dukungan politik berdasarkan agama disiarkan setiap saat dan tentu saja, disertai dengan ejekan dan kecaman.

Amat dikhawatirkan bila sekulerisme kekuasaan di Indonesia, akan ditafsirkan sebagai ketidakadilan kekuasaan terhadap Islam. (*)

Advertisements

2 thoughts on “Racun Sekulerisme di Indonesia

  1. Kilometer 0 yang tidak dibentangkang pada 1, 2, 3 dst apalah artinya ?? dibuatkankah tugu-tugu lainnya?
    Atawa hendak berkata :”ketika agama (maksudnya jelas ISLAM) dipisah dari politik, maka NOL peradaban”..maka tak mungkinlah tugu itu disimpan di Atjeh

    jadi biarkanlah hendak bercakap salah ditempat yang salah krn hasilnya yaa sampah

    Moga si abang ini sehat slalu..wassalamu’alaiukum

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s