Golput Haram, Tuhan Pun Tertawa

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, meminta MUI-NU-Muhammadiyah memfatwakan haram kepada golongan putih alias golput. Di ranah politik, statemen Hidayat ini jelas tertuju kepada Kyai nyeleneh, Abdurrahman Wahid yang menyuruh pendukungnya di PKB dan NU agar golput di pemilu 2009. Namun, persoalannya bagi saya tidaklah sesederhana itu.

Seruan Hidayat ini tak berbeda ketika di zaman Orde Baru lalu pemerintahan Soeharto juga mengharamkan golput. Dan itu dilakukan bahkan pada saat Orba baru saja akan melakukan pemilu pertamanya, 5 Juli 1971. Sebelumnya, MPRS sudah mengamanatkan kalau pemilu pasca Orde lama harus sudah dilakukan pasca Sidang Istimewa MPRS tahun 1967. Namun, karena kekuatan politik Orba masih lemah, Soeharto butuh empat tahun untuk melaksanakannya. Golongan Karya, organisasi binaan Soeharto langsung menjadi pemenang. Posisi kedua ada Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.Sejak saat itu, Golongan Karya dan Militer menjadi infrastruktur kekuasaan terbesar Orde Baru.

Yang menyerukan Golput di awal Orde Baru adalah kelompok mahasiswa Arif Boediman cs. Pada 3 Juni 1971, di Gedung Balai Budaya, Jakarta, mereka memproklamirkan gerakan “Golongan Putih (Golput)”. Gerakan moral Arief Budiman ini merupakan di antara model gerakan mahasiswa selain aksi politik praktis yang juga dilakukan mahasiswa ketika memasuki parlemen. Seperti lazim dikabarkan oleh sejarah negeri ini, mahasiswa terpecah dua bagian utama yaitu mereka yang pro politik praktis dan mereka yang kontra. Arief Budiman berada di antara yang kontra tersebut.

Gerakan golput kemudian digebuk habis-habisan oleh kekuasaan Soeharto. Bedanya dengan penentangan Golput oleh Hidayat sekarang adalah, Soeharto tak membawa arus “Golput” ini dalam ranah fatwa agama. Namun saya kira, itu bukan tak dipikirkan oleh Soeharto. Kekuatan Soeharto waktu itu di kalangan agama, belumlah terlalu kuat. Hal itu ditunjukkan dari hasil lima besar partai pemenang Pemilu 1971 yang memperlihatkan tiga partai berbasis Islam nangkring di sana. Karena itu, pendekatan yang dipakai Soeharto untuk mematikan gerakan golput adalah “kekuasaan militer”.

Golput mulai diberangus dan penyebarnya ditangkapi, diinterogasi dan diintimidasi. Hasilnya? Soeharto sukses dalam gerakan tersebut. Namun, walau Golkar menang, gerak Soeharto untuk memberangus kekuatan politik yang ada belum sepenuhnya berhasil. Ia membutuhkan waktu lebih dari enam tahun untuk melaksanakan pemilu kedua di zaman Orde Baru (1977) dan sebelumnya ia sudah membonsai kekuatan politik melakui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. UU ini menggabungkan partai berbasis Islam di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nasionalis di Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Format menjadi model tetap di zaman Orde Baru. Dengan UU ini, Soeharto sekaligus memberangus semua kekuatan politik yang ada di Indonesia di genggamannya, termasuk gerakan Golput.

Sepuluh tahun reformasi, Hidayat Nur Wahid hendak memberangus gerakan golput melalui fatwa agama. Dia sadar, pemilih terbesar di negara ini adalah orang Islam. Dia sadar, Nahdhatul Ulama (NU) adalah salah satu kekuatan politik Islam terbesar di negara ini. Dia pun sadar, apa pun pandangan orang kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, cucu pendiri NU KH Hasyim Asyari ini masih sangat berpengaruh kuat di tubuh NU. Dan NU adalah ibu kandung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dia pun sadar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah kaum ulama-nya versi pemerintah. Karena itu, fatwa haram terhadap golput juga dimintanya kepada dua organisasi Islam terbesar yang lain yaitu NU dan Muhammadiyah. Dia sadar, kalaupun MUI memfatwakan haram, belumlah tentu anggota NU dan Muhammadiyah akan mengikuti fatwa itu. Toh, dalam penentuan hari raya Idul Fitri saja, ketiganya bisa berbeda pendapat.

Ide Hidayat ini sungguh-sungguh konyol dan menggambarkan ketakutan luar biasa atau ketidakpercayaan diri yang luar biasa dari seorang politisi dan elit partai politik akan kemampuan dirinya untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih dalam Pemilu 2009. Seharusnya dia sadar, apatisme masyarakat terhadap politik, tak bisa diselesaikan oleh “fatwa pesanan” seperti itu.

Maka adalah kemunduran yang sangat luar biasa, kalau ketiga organisasi agama (MUI-NU-Muhammadiyah) mengikuti pesanan Hidayat ini. Yang kita khawatirkan adalah Tuhan di atas sana bisa geleng-geleng kepala melihat perilaku elit Islam di negeri ini. Mereka melemparkan tanggung jawab kebobrokan politik di negeri ini kepada “langit”. Mereka sudah menyuruh Tuhan untuk membiarkan setiap manusia untuk tetap pada kebodohannya. Mereka sudah menurunkan status Tuhan yang Maha Besar itu menjadi hanya sekelas anggota “Komisi Pemilihan Umum”.

Hidayat mesti belajar lagi soal “politik”. Dia seharusnya tahu, perubahan dalam dunia politik di manapun itu, tidak hanya ditentukan oleh sepotong “pemilihan umum”. Memilih bukan kewajiban seperti shalat yang berdosa bila tak dikerjakan. Seseorang yang tidak memilih dalam pemilihan umum, bukanlah orang yang tak bertanggung jawab terhadap negara ini. Memilih adalah hak, dan kalau seseorang merasa tidak menemukan apa yang dicarinya dalam sebuah supermarket, maka dia berhak untuk tak membeli apapun di supermarket itu. Hidayat selaiknya sadar, dia tak cuma mengorbankan pembangunan politik di Indonesia, melainkan juga harga diri Islam di dunia ini.

Bayangkanlah suatu saat di hari Akhir nanti, ketika di hari perhitungan, Anda ditanya oleh para malaikat:

“Engkau belum bisa masuk surga..”
“Loh, mengapa?”
“Karena di suatu negeri bernama Indonesia, engkau sudah golput. Dan golput itu haram. Haram itu berdosa…”

Islam kita sungguh kanak-kanak. Tuhan bisa jadi sedang tertawa melihat kita.

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.