Bahaya! SBY-JK Hendak Revisi Keppres No 80/2003


Tukangngarang-Indonesia
Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa akan direvisi oleh SBY-JK. Seluruh gubernur dikumpulkan dan SBY mengatakan, keppres ini akan direvisi supaya pemerintahan pusat dan terutama di daerah tak takut-takut untuk menyerap APBN dan APBD. Konon, banyak pemda yang ketakutan akan ditimpuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena jerat di Keppres itu begitu tinggi bagi pemerintah dan rekanan.

Keppres pengadaan ini ditengarai bak dua sisi mata uang. Satu sisi, Keppres ini menjadi pintu masuk utama dari praktek korupsi yang terjadi di tanah air: antara pemerintah dan rekanan. Dan di sisi lainya, Keppres ini hendak membuat agar penyedia dan pengguna jasa bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam tender proyek-proyek pemerintah, seperti yang dimaktub dalam Keppres itu sendiri.

Yang perlu diingat dari Keppres ini adalah praktek korupsi yang terjadi di tanah air umumnya tersangkut paut dengan adanya Keppres ini. Karena Keppres inilah yang menjadi titik poin utama dari proyek-proyek pemerintah yang didasarkan atas uang rakyat dan negara.

Namun, kalau ada alasan para gubernur, bupati/walikota, banyak yang takut kena tangkap KPK karena menjalankan Keppress sehingga perlu direvisi oleh SBY, maka sisi kedualah yang lebih banyak berperan. Untuk apa takut ditangkap KPK kalau implementasi dari Keppres ini toh tak memunculkan korupsi?

Kalau itu yang terjadi, maka alih-alih memberantas korupsi, SBY-JK malah memberi ruang baru lagi alias melegalkan kepada seluruh jajaran pemda dan rekanan untuk berkorupsi ria di tanah air. Alasan “takut kepada KPK” membuat APBD banyak tak terserap dan roda pembangunan bisa macet. Bila itu dibenarkan oleh SBY-JK dan kemudian SBY-JK merevisinya, maka kampanye anti korupsi yang dilakukan SBY selama ini adalah omong kosong belaka.

Penahanan besannya, Aulia Pohan (yang juga kakek dari cucunya), oleh KPK, dan kemudian dijual sebagai bahan kampanye anti korupsi, jelas menjadi tertawaan publik. Insulting Intelligent, kata orang Batak.

“Diingatkan kepada seluruh anak bangsa yang masih ingin menyelamatkan negara ini, agar melihat manuver yang sangat berbahaya ini. Pemilu dan Pilpres 2009 sudah di depan mata dan semua pihak saat-saat ini sangat membutuhkan duit kampanye. Tidak terkecuali Presiden, partai politik, gubernur, bupati/walikota, perorangan yang menyulap dirinya menjadi rekanan, dan seterusnya,” kata pengamat yang sudah sering diamat-amati. (*)

9 thoughts on “Bahaya! SBY-JK Hendak Revisi Keppres No 80/2003

  1. Wan, ini yang menjadi kelucuan abang, tak disangka, tak diduga judul skripsi abang dulu “PEGADAAN BARANG DAN JASA (PROCUREMENT) DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH. (Suatu Studi Perbandingan)”

    Kegiatan ekonomi pengadaan barang dan jasa ini sendiri adalah kebutuhan penting baik itu bagi pemerintah korporasi maupun individu. Sesuai dengan Pengadaan barang dan jasa saat ini mengikuti Keppres No 80/2003, tapi mengatur bagaimana persiapan, perencanaan, pemilihan sistem, pemilihan kwalifikasi ada di Keppres No 08/2006.

    Selain itu diatur pula teknik dan penyusunan kontrak dan pelaksanaan kontrak, teknik evaluasi, tata cara pengumuman lelang, swakelola, sampai pada penyusunan dokumen lelang. Namun sayangnya pengadaan barang dan jasa ini tidak menerapkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nlai dan prinsip syariah.

    Bila mengkaji pengadaan barang dan jasa, maka tidak lepas dari hukum perikatan yang mengatur perjanjian dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, baik perjanjian secara perdata maupun secara syariah. nah yang menjadi pokok utama dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ini adalah “akad-akad” yang melandasinya.

    Pengadaan barang dan jasa dengan sistem “konvensional” dan syariah sejatinya ditemukan persamaan dan perbedaan pada kedua aplikasi tersebut. Pada akhirnya persamaan dan perbedaan pada kedua aplikasi tersebut menunjukkan nilai-nlai terbaik yang menjadi bahan perimbangan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, efisien, jauh dari penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan nilai-nilai prinsip syariah.

    Pesan moral:
    Kenapa tidak dicoba dengan prinsip syariah yang mumpuni seperti yang kita kenal Al-Mudharabah, Bai Al-Murabahah, Bai As-salam, Al-Ijarah, Bai Al-Isihna, Al-Wakalah dsb atau paling tidak kombinasikan, ketimbang mengutak-atik hukum.

    Demikian kiranya dapat memberikan pencerahan

    Wan, ditunggu kedatangannya, lagi bersalju…

    Wassalam

    “Kenapa tidak dicoba dengan prinsip syariah yang mumpuni seperti yang kita kenal Al-Mudharabah, Bai Al-Murabahah, Bai As-salam, Al-Ijarah, Bai Al-Isihna, Al-Wakalah dsb atau paling tidak kombinasikan, ketimbang mengutak-atik hukum.”

    Itu satu perspektif yang layak diajukan, bang. ada sebagian kontraktor yang memang mengusulkan agar Keppres itu direvisi, terutama kemarin kepada Wapres Yusuf Kalla di Munas Gapensi Pusat. Saya pun sudah berbincang-bincang dengan “dedengkot”-nya kontraktor di SUmut ini. Ada kontroversi memang di Keppres itu. DI satu sisi ingin agar tender transparan dan profesional, di sisi lain Keppres itu begitu “menjanjikan” para kontraktor untuk berhubungan dengan KPK. Namun, dugaan sementara aku, Keppres ini begitu rumitnya dan revisi itu berkait erat dengan Pemilu 2009. Ada tawar-menawar posisi antara kontraktor dengan pemerintah. Tapi nanti kita tulis dalam bagian tersendiri lah.

    Tak usah ditunggu lah bang, di London, malu aku gak pernah megang salju …… hahahaha😛

    Like

  2. Wan, ini memang sebuah kenyataan (yang Abang lihat sendiri), yang membuat SKPD maupun rekanan takut melaksanakan pekerjaannya.

    Kerap kali, auditor baik dari BPK maupun BPKP, mengeleminir realitas yang terjadi dan selalu berpacu kepada unsur kerugian negara.

    Rekanan memenangkan sebuah tender dan melaksanakan pekerjaannya. Tetapi, ketika tim auditor turun, mereka menemukan indikasi kerugian negara. Tim auditor selalu menggunakan istilah ‘indikasi’dalam opini hasil auditnya. Kemudian, indikasi kerugian
    negara inilah, yang membuat SPKD dan rekanan ketar-ketir. Terlebih-lebih, ketika institusi hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan.

    Darimana opini kerugian negara itu? Begini ceritanya. Saat pemerintah mengajukan anggaran belanja pembangunan, SKPD memuat
    Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana HPS tersebut sudah memperhitungkan keuntungan rekanan termasuk pengeluaran pajak.
    Aturan mainnya, ada dalam Keppres 80 Tahun 2003 juga.

    Singkat cerita, ketika rekanan penawar terendah memenangkan tender dan melaksanakan kegiatan terus menyelesaikannya, mulailah BPK maupun BPKP melihat celah indikasi kerugian negara.

    Hasil kerugian negara itu, ketika BPK maupun BPKP hanya melihat hasil kerja rekanan dan menyesuaikannya dengan harga material di pasaran.

    Sebagai ilustrasi; Rekanan ‘A’ memenangkan tender proyek dengan nilai kontrak Rp 500 juta. Setelah dipotong PPn 10%, maka modal kerja rekanan tinggal Rp 450 juta. Ketika rekanan usai melaksanakan pekerjaan (sesuai spesifikasi maupun bestek) dan menerima pencairan dana, BPK maupun BPKP menyatakan ada indikasi kerugian negara. Soalnya lembaga itu menemukan nilai material proyek tidak sesuai dengan harga pasaran dan terlalu besar. “Rekanan harus mengembalikan kelebihan pembayaran akibat pekerjaan tersebut”, inilah salah satu opini BPK maupun BPKP.

    Pertanyaan yang muncul; Jika rekanan harus mengembalikan ‘kelebihan pembayaran’ karena material proyek melebihi harga pasaran, dimana jadinya untung rekanan?.

    Belum lagi, ketika BPK maupun BPKP meminta semua bukti adcoast rekanan. Dan, adcoast tersebut harus sesesar Rp 450 juta. Kalau ternyata adcoast tersebut hanya Rp430 juta, maka Rp 20 juta lagi harus dikembalikan kepada negara.

    Uniknya, jika adcoast ternyata Rp470 juta, BPK maupun BPKP tidak pernah merekomendasikan, negara harus membayar kekurangan pembayaran kepada rekanan.

    Menyangkut HPS tadi, nilai tersebut sudah memiliki payung hukum. Jika di daerah tentunya melalui Perda, dan APBN melalui UU yang disahkan oleh DPRD maupun DPR RI.

    Persoalannya, jika BPK maupun BPKP menyatakan nilai proyek di atas nilai pasar, tentunya ketika harus berhadapan dengan institusi hukum, yang bertanggungjawab adalah kolektif, baik itu eksekutif, legislatif maupun rekanan. Kata lain, kalau harus berada di balik jeruji, ya harus semua, termasuk mereka yang duduk di legislatif.

    Namun, kenyataan yang terjadi, kerap menghuni bilik jeruji itu hanya SKPD, panitia lelang dan sebagainya, termasuk rekanan.
    Legislatif yang mensahkan APBD maupun APBN tidak terkena sanksi apapun juga.

    Beberapa rekanan pernah ngomong; “Kalau semuanya harus sesuai adcoast, lebih baik tidak usah ada lelang proyek. Pemerintah
    cukup bilang, bantu pekerjaan ini kepada kami, selesai. Soalnya, untuk apa kerja kalau tidak ada untung”.

    Memang harus diakui, dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, kerap kal terjadi unsur KKN. Namun, semua
    ini terjadi karena adanya ‘lingkaran setan’.

    Ketika SKPD mengajukan anggaran, kerap kali harus menyediakan “amplop”, kepada oknum-oknum tertentu. Kalau tidak ada amplop, maka anggaran tidak bakalan turun dan juga tidak bakalan mendapat ‘acc’. Kalau anggaran tidak turun ataupun mendapat ‘acc’, berarti tidak ada pembangunan untuk masyarakat. Kalau tidak ada pembangunan untuk masyarakat sudah pasti rakyat melarat, dalam arti itu juga sebuah bentuk kegagalan pemerintah. Pokoknya efek domino lah.

    Nah, kalau anggaran untuk amplop diambil dari APBD tentu tidak mungkin. Proyek belum terlaksana, malah pintu jeruji dulaun berderit. Diambil dari gaji aparat? Wah, itu lebih tidak mungkin, buat makan saja gaji tidak mencukupi. Tentunya, mereka meminta panjar dari rekanan, untuk biaya loby dan sebagainya. Di sini, praktik hutang budipun terjadi.

    Sisi lain, yang namanya auditor BPK maupun BPKP wajib mencantumkan temuan dalam pelaksanaan APBD maupun APBN. Ini penuturan salah seorang auditor kepada Abang, Wan. Kejaksaan juga wajib memperoleh temuan berupa praktik KKN di lingkungan pemerintah.

    Jadi, wajar saja kalau pemerintah, khususnya pemerintah daerah selalu saja dibayangi ‘hantu ketakutan’ untuk melaksanakan
    kegiatan.Karena, sebaik apapun Keppres No 80 Tahun 2003 dilaksanakan, tetap saja ada celah untuk menyeret mereka yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ke bilik jeruji.

    Intinya Wan, jangan dulu berprasangka buruk dulu terhadap rencana perubahan Keppres No 80 Tahun 2003. Lihat dulu materinya apa.

    Trus menyangkut segala bentuk produk undang-undang, tidak perlu lagilah DPR yang membuatnya. Lebih cocok lagi (kayaknya) MPR, karena lebih mewakili rakyat. Soalnya, DPR itu lebih tepat lagi wakil partai, bukan wakil rakyat. DPR cukup hanya sebagai pengawas pelaksanaan anggaran saja.

    Untung pemborong memang selalu dikatakan tipis. Tapi kita heran juga bang, kok yang jadi pemborong itu semakin banyak, bukan semakin sedikit.🙂 Kata orang bang, “pemborong” itu beda tipis dengan “pembohong”.

    Betul yang abang bilang soal harga material itu. Tapi itu masalahnya di pemerintah juga yang kongkalikong dengan penguasa distribusi dan produksi. Pemerintah sebenarnya bisa mengendalikan harga tapi tak dilakukan. Toh, tinggal mematuhi peraturan soal rentangan harga. Masalah distribusi ini menarik bang, aku sedang meneliti sedikit soal itu.

    Memang, kita mesti lihat dulu materi yang direvisi itu apa. Tapi dari wawancara aku dengan kontraktor, kalau hukum dijalankan tak ada yang perlu ditakutkan sama kontraktor. Memang, kontraktor sendiri ada yang mengusulkan untuk revisi itu, terutama waktu Yusuf Kalla menghadiri Munas Gapensi di Bandung kemarin. Dan kontraktor juga sudah menduga kalau revisi itu dilakukan, hubungannya sangat kuat dengan Pemilu 2009.

    Let’s see, bang…🙂

    Like

  3. kalau pemborong sama pembohong ya agak-agak mirip wan..? cuman selisih 1 abjad aja kok..? yang beda pemborong sama tukang ngarang ..! nah klo itu beda jauh ..hi ..hi..hi tapi kadang-kadang ada sedikit mirip juga …klo lagi nggak ON … he he he

    Like

  4. Ia deh revisi aja keppres 80/2003 dari pada perubahan-perubahan terus sampe tujuh kali, capek tau ngikutinnya terus ! Kayaknya harus ada pengkajian khusus dan mendalam masalah Keppres ini
    jangan ada kesan Keppres menjadi situasional, apalagi menjelang pilpres nih, mumpung kali ya

    Like

  5. Revi Keprres OK, asal melibatkan orang-orang netral yang paham tentang pengadaan barang dan jasa dan profesional (..eh..siapa ya ??. dipelaksana pengadaan B&J disyaratkan harus LULUS sertifikasi (Proyek Bappenas mungkin ???) tapi mengapa di Pemborong/Rekanan tidak disyaratkan. sering terjadi rekanan hanya menggunakan pasal/ayat (ayat2 syetan) yang menguntungkan saja untuk menyerang panitian pengadaan B&J. Panitia banyak yang jadi korban sistem…ora mangan nangkane keno pulute (tidak makan buahnya tapi pasti kena getahnya)..thanks

    Like

  6. sebagusnya memang direvisi total, dari pada selalu direvisi sebagian2, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum,
    saran saya agar keppres revisi tetang pengadaan barang jasa, disesuaikan dengan aturan2 lainnya yang berkaitan dalam pelaksanaan proyek, misal aturan tentang pencairan dana proyek, yang dikeluarkan oleh menteri keuangan, guna kelancaran dari kegiatan tersebut,
    contoh yg paling mudah : misal nama2 jabatan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, wewenang yg mencairkan dana kegiatan, dsb…..trims

    Like

  7. Jika memang keppres akan direvisi baiknya dikaji lebih dalam dan dibahas bersama-sama para ahlinya dan diikut sertakan para pelaku -pelaku agar apa yang diputuskan benar-benar untuk kepentingan……………masyarakat sukses

    ok sip.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s