Pilgub Curang? Waspadalah…Waspadalah….!

Adalah organisasi Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (’nBASIS) jauh-jauh hari telah melaksanakan penelitian soal kecurangan pemilu ini. ”Kami sudah meneliti sejak Desember 2007 di seluruh Sumut lalu untuk soal ini,” terang Shohibul Anshor Siregar Msi, Koordinator Umum ’nBASIS Rabu (9/3) lalu.

Sejak awal, kata Siregar, dalam tahapan pendaftaran pemilih juga sudah terjadi berbagai bentuk penyimpangan. ”Beberapa petugas PPK yang diwawancarai di Medan cenderung menyatakan bahwa proses pendataan kali ini sama saja dengan yang terjadi sebelumnya, bahkan lebih buruk,” tegas Siregar. Menurutnya, untuk masalah ini ini KPUD Provinsi terkesan ”buang badan”, hingga saat menjelang hari kampanye saja Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum dapat ditetapkan. Seperti diketahui, hingga berakhirnya kampanye kemarin, bila penetapan yang pertama pada Februari 2008 lalu tidak dihitung, perubahan DPT sudah terjadi hingga empat kali.

Toni Situmorang, anggota KPUD Sumut yang membidangi Divisi Pemuktahiran Data dan Jumlah Pemilih dalam pertemuan dengan Komisi A DPRD Sumut, beberapa waktu lalu memang sudah menjelaskan soal ini. Versi KPUD, perubahan DPT itu karena terjadi kesalahan dalam rekapitulasi daftar jumlah pemilih sehingga mengakibatkan terjadi pengurangan jumlah pemilih. Telunjuk pun langsung mengarah ke institusi resmi pemerintah yang biasa menghitung jumlah penduduk, Badan Pusat Statistik.

Persoalan kecurangan lain tentu saja, money politic. Siregar mensinyalir, politik uang telah terjadi terutama oleh dua hal. Pertama karena ketidakjelasan perundang-undangan menyebutkan secara ekspilisit apa itu money politik. Dan kedua buruknya kondisi perekonomian rakyat,” katanya.

Tapi masyarakat sendiri bukan tak ”pintar”. Sesuai penelitian ’nBASIS, metode ”ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya” akan umum dilakukan masyarakat pemilih di pilgubsu 2008 ini. ”57 % sangat setuju dan 37 % setuju dan hanya 6 % saja yang menolak,” katanya. Menariknya, sikap masyarakat ini justru tumbuh dari sikap ”balas dendam” terhadap perilaku koruptor yang dilakukan oleh para pejabat ataupun calon pejabat.

Apalagi, sikap itu didasarkan ”keoptimisan” masyarakat, ”Bahwa mayoritas rakyat sudah beranggapan calon terpilih nantinya akan berusaha mengembalikan modalnya dari uang rakyat juga,” tambahnya lagi.

Penghitungan

Soal penghitungan suara ini, Djamin Sumitro, Ketua Forum Komuniasi Jawa Bersatu (FKWJ), mengungkapkan, ketidakbecusan panitia akan menyebabkan perbedaan angka yang diperoleh di TPS-TPS dengan di tingkat atasnya. Ia mencontohkan hal tersebut pada Pemilu 2004 dan pilpres lalu.

Dia juga menyebutkan soal perjalanan kotak suara dari TPS sampai ke panitia di atasnya hingga ke KPUD Sumut, adalah peluang bagi para penjahat demokrasi. ”Sampai sekarang belum ada resep menangkalnya kecuali perlawanan rakyat,” kata Djamin.

Kecurangan yang paling bakal kasat mata memang pada tahap penghitungan suara. Kecurangan dan pelanggaran biasanya dalam bentuk pengurangan atau penambahan suara di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan dan PPK.

Namun, penghitungan suara pertama pada tingkat TPS masih hanya menimbulkan ketidakpuasan yang relatif kecil. Ketidakpuasan semakin membesar saat rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat PPS, PPK hingga KPUD. Kecurangan dan pelanggaran pada tahap ini dapat dilakukan petugas tertentu PPS, PPK atau KPUD dengan cara merubah data perolehan suara yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

Dengan kata lain, data rekapitulasi PPS tidak sesuai dengan rekapitulasi TPS sebagai dasar penghitungan. Seterusnya, data rekapitulasi PPK tidak sesuai dengan PPS atau TPS dan selanjutnya data rekapitulasi KPUD tidak sesuai data rekapitulasi PPK atau PPS atau TPS.

Kedua hal di atas, kecurangan perhitungan suara dan money politik, menurut Siregar, adalah ancaman kriminaliasi pilgubsu 2008. ”Waspadalah..waspadalah,” tegasnya. (*)

sumber: nbasis