Terasing di Negeri Sendiri


Di jalanan lintas Sumatera, jejeran beberapa perkebunan kelapa sawit berdiri tegak. Seakan bersikap mengawal perjalanan, mereka menghujam tanah yang dulu dimerdekakan orang-orang yang kebanyakan tak ditulis dalam buku-buku sejarah. Sebagian kecil saja milik anak-cucu-cicit mereka. Dari jalan perkebunan, keluarlah truk-truk pengangkut sawit meninggalkan pekerja perkebunan dan warga sekitar yang tak kunjung makmur. Definisi kaum sejahtera di perkebunan adalah pemilik dan para eksekutif elit. Tentu, jumlah mereka sangat sedikit.

Jalan negara yang hancur total di Batu Jomba, Tapanuli Selatan. (maret 2015 -iwan)
Jalan negara yang hancur total di Batu Jomba, Tapanuli Selatan. (maret 2015 -iwan)

 

Sawit berubah menjadi crude palm oil yang wangi dan lantas diderek kereta api menuju pelabuhan. Dia lebih sering melintasi perkampungan kumuh tepi rel di banding kompleks perumahan mewah. Tak ada orang kaya yang mau terganggu tidurnya gara-gara gemuruh kereta api. Si kumuh hanya nanar menatap pemandangan itu sehari-hari dan sesekali menghitung dolar yang lewat itu dalam lamunannya. Data Dinas Perkebunan Sumut menyebutkan, pada 2012, total lahan kebun sawit Sumut sebesar 1.076.018 Ha. Bila satu hektar sawit menghasilkan minimal Rp 1 juta saja per panen, maka dengan perkiraan dua kali panen dalam sebulan, sawit kita dalam setahun bisa menghasilkan pendapatan minimal Rp 24 triliun. Sangat jauh dibanding nilai ABPD Sumut 2015 yang hanya Rp 8,6 Triliun.

Kekayaan demi kekayaan itu diangkut, diperjualbelikan dan hasilnya mengisi pundi dan brankas elit di kawasan pusat kekuasaan dan ekonomi. Di mana lagi kalau bukan di Jakarta? Di sana, menjulang kantor pusat yang memiliki dan mengendalikan seluruh harta kekayaan negeri, tak cuma sawit. Gaji pekerja di sana, mereka yang halus betul telapak dan kulitnya, berlipat-lipat dibanding para penderes sawit. Untuk kasus kekayaan Sumatera Utara, tentu saja kita tidak hanya berbicara soal kebun sawit semata.

* * *

Kemiskinan, ketidaksejahteraan bersaudara kembar dengan ketidakadilan. Pasca pemilihan Presiden 2014 kemarin, Indonesia dininabobokkan dengan harapan kalau kemiskinan-ketidaksejahteraan-ketidakadilan, akan sirna. Bahkan, media Time Amerika, menulis, presiden terpilih adalah “new hope”, kurang lebih serupa ketika Barrack Obama pertama kali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat.

Tapi kini, siapa yang berani melantangkan “hope” itu? Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan keperluan dapur sudah tak lagi di harga sebelum Pilpres 2014, sementara penghasilan justru macet. Besar pasak daripada tiang, kata para tetua. Semboyan besar soal poros maritim dipropagandakan, tapi baru saja sebulan kemarin, ribuan nelayan justru bukan mengarungi laut melainkan turun ke jalan memprotes Istana dan Kementerian Kelautan Perikanan.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di China pada November 2014 lalu, artinya hanya sebulan setelah pelantikan presiden, Indonesia dijaja ke luar negeri. Benar bila ada soal tentang kebutuhan investasi asing, tapi juga ada pertanyaan: bila rakyat hanya bisa jadi buruh, maka siapakah yang berdaulat, pemilik modal ataukah pemilik tanah air Indonesia? Benarkah warga sekitar sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, benar-benar tak mampu mengolah sendiri emas mereka? Tidakkah pengekspor kapitalisme global, Amerika Serikat, dalam filmnya Blood Diamond (2006) sendiri, telah menayangkan eksploitasi pertambangan di Afrika yang dimiliki dan dikelola asing namun justru mengorbankan nyawa para penduduk pribumi?

Ini tak adil. Mestinya, kita diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana kita mengelola harta kekayaan kita dan membangun rumah kita sendiri. Namun, pemerintah pusat terlalu leluasa untuk mendeterminasi kehidupan seluruh daerah dan seluruh rakyatnya. Lihatlah, kebijakan pusat soal politik anggaran kini sudah mulai dirasakan oleh beberapa provinsi dan itu benar-benar memilukan hati kita yang berada di daerah. Mengapa pemerintah pusat terlampau berkuasa?

* * *

James Madison
James Madison

Pada 15 Desember 1791, pemerintah Amerika Serikat (AS) meratifikasi sepuluh amandemen pada konstitusinya. Satu di antaranya adalah bentuk federalisme pada negara mereka. Bunyinya demikian tegas:  “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.”

James Madison, Bapak Konstitusi AS sekaligus Presiden ke-4 AS, memberi landasan filosofis dari bentuk federal bagi AS, ketika menulis dalam the Federalist No. 45 yang bersumber dari tulisannya berjudul “Alleged Danger from the Powers of the Union to the State Goverment Considered” yang diterbitkan dalam koran Independent Journal pada 26 Januari 1788. Dia menyatakan, kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah federal (pusat) hanya sedikit dan dibatasi, dan hal sebaliknya kepada pemerintah negara bagian.

Dalam tulisannya itu, James Madison menggunakan kata-kata “alleged danger” yang diperuntukkan bagi kekuasaan yang terpusat. Dalam bagian lain tulisan itu, dia menyitir soal kekuasaan “old world/dunia lama” yang diletakkan atas doktrin bahwa rakyat tak lebih hanya persembahan bagi raja-raja dan bukannya raja untuk rakyat. “Apakah doktrin yang sama juga akan kita terapkan di dunia baru, dengan kata lain, keutuhan kebahagiaan dari orang-orang harus dikorbankan untuk pandangan politik yang sama dalam bentuk yang berbeda?” tulis Madison. Mungkin ini pula yang dimaksud Sri Sultan Hamengkubowono IX dalam sebuah lukisan di Keraton Yogyakarta: “Tahta untuk Rakyat”.

Untaian dari Madison ini, setidaknya menyiratkan trauma historis mereka dari sistem pemusatan kekuasaan Inggris yang merupakan induk semang AS sebelum merdeka. Hal inilah yang menjadi substansi dasar dari negara federal gaya Amerika, yaitu bagaimana cara mereka menafsirkan kedaulatan rakyat menjadi pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, seperti kata Abraham Lincoln tentang demokrasi. Itu menjawab pertanyaan: kepada siapa kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat itu akan diberikan.

AS dinilai sebagai negara berbentuk federal yang utama dari negara-negara di dunia. Setidaknya, negara ini hingga kini berhasil memadukan antara demokrasi dan ekonomi, dua hal yang seringkali didebatkan secara kontras. Ini walau disertai dengan catatan buruk atas standar ganda demokrasi yang diterapkan mereka kepada dunia, terutama negara-negara berkembang dan tertinggal, setelah mereka menjadi negara adidaya. Patut dicatat pula, walau uraian para founding fathers AS tentang hak-hak rakyat (Bill of Rights) patut diapresiasi, namun mereka, toh, waktu itu masih mengeliminir hak-hak orang kulit hitam dan kaum imigran lainnya, yang kemudian berjejak ratusan tahun kemudian dan menjadi cacat sejarah AS hingga kini.

Namun, uraian di atas cukup membawa kita bahwa bentuk kekuasaan yang sangat-sangat terpusat, nyata-nyata telah membawa kekecewaan tak terperi ketika diterapkan bulat-bulat. Walau konstitusi Indonesia sebelum amandemen sudah tegas menyebutkan desentralisasi, agaknya hal itu hanya menjadi pelipur lara dari pejuang-pejuang Indonesia di daerah. Faktanya pasal itu sendiri tidak dipedulikan oleh Soekarno hingga menjadi dasar pemberontakan-pemberontakan di daerah selama pemerintahannya. Belajar dari itu, Soeharto sejak 1967-1998, kemudian memerkuat jaringan institusi militer dengan doktrin kesatuan dan membungkusnya dengan trilogi pembangunan yaitu pemerataan, untuk meredam bibit-bibit kecewaan daerah terhadap perlakuan politik ekonomi pemerintahan pusat. Desentralisasi tetap tak kunjung hadir.

Sepanjang reformasi 1998, doktrin “kesatuan” mengemuka secara terus-menerus yang ditingkahi dengan model otonomi daerah yang ironisnya terus dipropagandakan menciptakan “raja-raja kecil daerah”. Ketidakrelaan pusat kepada daerah tergambar di propaganda “raja-raja kecil” itu. Bahkan, kesatuan menjadi salah satu pilar Indonesia yang dipropaganda secara massif dan terstruktur. Akhirnya, UUD 1945 Bab XVI Pasal 37 ayat (5): “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”, memaku mati. Ah, tapi bukankah adanya ayat ini di bab tentang perubahan, justru sangat-sangat aneh? Bagaimana mungkin pasal yang menerangkan tentang perubahan tetapi justru menentang perubahan itu sendiri?

* * *

Memang, secara politik maupun hukum, seperti mustahil mengganti bentuk kesatuan menjadi federal walau secara filosofis substansial memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi pemerintah di daerah, terutama bagi rakyat di daerah masing-masing, untuk secara mandiri mengelola dan mengurus dirinya sendiri. Perubahan bentuk itu sendiri memang akan “terasa” revolusioner karena akan membongkar habis struktur pemerintahan. Namun, lebih dari itu, pada dasarnya yang diinginkan adalah adanya perubahan mind-set dari pemerintahan pusat serta para pejabatnya yang seolah-olah menjadi penentu segala-galanya bagi rakyatnya. Apa lacur, Indonesia telah pula terperangkap dalam paham sentralistis itu hingga menular pada penyelenggara negara di tingkat bawah.

Bila kita ingin menerapkan demokrasi yang benar-benar berdaulat pada rakyat, maka selayaknyalah bahwa negara dibuat untuk rakyat, pemerintahan dibuat untuk melayani rakyat dan bukannya sebaliknya, menuntut rakyat terus untuk memberi persembahan bagi negaranya. Itu tak beda dengan sistem kerajaan. “Ada republik rasa kerajaan,” sitir Mustofa Bisri dalam puisinya Zaman Kemajuan (1997).

Sayangnya, hal itu terpampang pula dari pola kebijakan yang terjadi selama ini. Bila anggaran negara kurang atau tidak sehat, maka rakyat diminta untuk berkorban dengan mencabut subsidi, menaikkan pajak, menaikkan harga-harga kebutuhan dan seterusnya. Kalau ini terus terjadi, yakinlah jurang kesenjangan antara rakyat dan negara akan semakin besar. Bukan sekedar kesenjangan ekonomi dan politik, melainkan yang lebih dahsyat adalah kesenjangan jiwa kebangsaan antara rakyat dan Indonesia. Orang-orang akan kian terasing dengan Indonesia dan mungkin saja akan bertanya: benarkah Indonesia masih bermanfaat bagi kita? (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s