Romansa Mahasiswa


Saya teringat Soe Hok Gie. Beberapa orang mengatakan dia adalah legenda dalam pergerakan mahasiswa Indonesia. Dia sudah mirip ikon. Kata-katanya sering dikutip dan dia banyak dijadikan semacam role model bagi mahasiswa. Bayangkanlah betapa idealnya dia sebagai mahasiswa: dia belajar, tekun, suka membaca, tapi juga suka naik gunung dan tak lupa pacaran! Bahkan, wafatnya pun ketika dia sedang berada di puncak gunung. Lengkap benar deskripsinya.hhh

Dia tidak seperti mahasiswa “kebanyakan”, yang untuk mudahnya bisa dibedakan dalam dua sisi yang dikotomis. Ada yang hanya kuliah saja; datang, duduk, belajar, ke perpustakaan dan kemudian berusaha meraih nilai A dalam setiap mata kuliah. Mereka sering “dituduh” a-politis, kurang kritis dan hanya mengejar nilai. Tamat sesuai jadwal, bahkan kalau bisa lebih cepat lebih baik, dan kemudian meniti karir. Jadi, model yang pertama ini benar-benar sosok yang “terpelajar” banget.

Model yang lain berada di ruang yang berbeda; aktivis kampus yang benar-benar aktif. Suka berdiskusi mengenai masalah sosial, kritis dan lantang, demonstran dan lain-lain. Dia tidak mengungkapkan kalau perjuangannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kelompok sosial yang lebih besar. Dia tidak individualis. Karena aktivismenya itu, kadang-kadang, dia menjadi jarang masuk kuliah dan (lagi-lagi) kadang-kadang, kuliahnya pun terbengkalai dan tidak tamat sesuai jadwal normal. Istilah “mahasiswa abadi”, toh, masih kedengaran hingga kini.

Dua ruang yang kontras ini memang bisa didebatkan. Tapi kadang-kadang ada yang mampu membuat semacam equilibrum atau keseimbangan antara kegiatan aktivis kampus dan pembelajaran. Menurut “mazhab” ini, kedua ruang itu tidak bertolak belakang, dalam arti merupakan satu kesatuan ideal. Mahasiswa, selain belajar juga harus menunjukkan kritisisme-nya. Dia tidak berada di ruang hampa. Bagaimana dia bisa kritis kalau dia tidak berwawasan? Wawasan hanya terpenuhi dengan belajar; apakah itu secara formal di bangku perkuliahan ataupun buku-buku, melainkan juga juga belajar di ruang masyarakat. Pepatah Minangkabau patut dikedepankan; alam takambang menjadi guru.

Mazhab ini berpandangan, memisahkan mahasiswa antara studi dan kritis sosial, laiknya proses sekulerisme juga. Mungkin, tipikal yang seperti ini merupakan semacam jawaban atas proses Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) pada masa Soeharto dulu. Karena begitu kuatnya gerakan mahasiswa sehingga mampu menjatuhkan pemerintahan (padahal, pemerintah itu punya beking militer), mahasiswa harus dikembalikan ke kampus. Dia disterilisasi. Politik tak usah lagi diurus-urus karena sudah ada lembaga politik yang mengurusnya. Kejadian yang mirip seperti juga pada peran militer pasca reformasi 1998 yang menjadi antitesis doktrin dwifungsi ABRI. Militer, ya, kembali ke barak, tidak usah mengurus politik karena politik sudah menjadi jatahnya sipil. Paling tidak pokok pikirannya begini: sudah diberi wewenang mempunyai dan menggunakan senjata, kok, masih juga diberi kekuasaan di politik pemerintahan.

Namun, ya, itu tadi. Mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari panggung. Reformasi 1998 kemarin, membuktikan puisi Taufik Ismail yang berjudul “Takut 1998” jadi benar adanya. Alhasil, tali-temali antara mahasiswa dan kekuasaan tidak bisa diperdebatkan. Walau tidak pernah ada faktor tunggal dalam peralihan kekuasaan secara revolutif di Indonesia (apakah itu era 1928, 1945, 1966 dan 1998), namun jejak mahasiswa di titik-titik itu berada dalam titik kepastian.

Karena itu, memisahkan antara politik kekuasaan dengan gerakan kemahasiswaan, agaknya, musykil. Ini mungkin serupa dengan derajat hubungan kuat antara ideologi komunis dengan kemiskinan; selama masih ada kemiskinan dan ketidakadilan maka ideologi komunis masih akan tetap dapat hidup. Lihatlah, komunis tidak akan jalan di negara-negara yang kesejahteraan rakyatnya sudah merata. Nah, begitu juga dengan gerakan mahasiswa. Dia bisa “padam” atau tak berdenyut, asal politik negara dan pemerintahan berjalan di atas rel dan punya tujuan yang jelas, transparan dan adil kepada rakyatnya. Artinya, mahasiswa bisa hanya belajar semata memersiapkan masa depannya; baik pribadi maupun masyarakat dan negara di mana dia hidup.

* * *

Bagi mereka yang bertolak dari pikiran “anti-kemapanan”, maka tesis di atas memang sungguh bisa diperdebatkan. Bila mazhab seperti ini kita pinjam sebentar, maka akan selalu ada ruang bagi gerakan kemahasiswaan. Pertama, adagium power tend to corrupt-nya Lord Acton tidak bisa ditepiskan begitu saja. Maksud “corrupt” di situ adalah penyelewengan. Mahasiswa pada dasarnya tidak “perlu” bergerak untuk itu kalau lembaga-lembaga pengawasan yang didirikan negara, berjalan dengan transparan, jujur dan adil. Tapi bila kasusnya Indonesia, maka mahasiswa, sebagai salah satu komponen penting dari civil society, tidak mungkin diam melihat kasus penegakan hukum di Indonesia yang masih centang-perenang. Demikian juga kasus kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia tidak melulu masalah hitung-hitungan ekonomi an sich, melainkan juga soal kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat secara keseluruhan. Sebagai wakil dari rakyat, mahasiswa juga berasal dari keluarga Indonesia dan itu menunjukkan dia tidak berada di ruang hampa dan turut merasakan penderitaan rakyat.

keepcoins

Kedua, faktor perubahan sosial. Perguruan tinggi pada dasarnya melaksanakan Tridharma (di perguruan tinggi Muhammadiyah dengan Caturdharma karena adanya fokus pada al-Islam Kemuhammadiyahan). Di antaranya adalah soal penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Misalnya dalam soal politik kekuasaan.

Seperti kita ketahui, lembaga kemahasiswaan dibuat menjadi semacam miniatur kegiatan negara dan pemerintahan, misalnya soal pemilihan umum, pemisahan kekuasaan berdasar trias politika dan rincian kegiatan pemerintahan misalnya. Dari pengalaman menerapkan suatu lembaga yang mirip benar dengan pemerintahan Indonesia, maka pada dasarnya mahasiswa dapat memeroleh pembelajaran mengenai visi suatu lembaga dan menjalankannya. Itu satu hal.

Lain hal adalah lembaga itu bisa dimaksudkan sebagai lembaga eksperimen juga. Dengan pengalamannya di lembaga pemerintahan kampus, mahasiswa dapat menemukan apakah lembaga seperti ini perlu dikritisi dan dikembangkan ke depannya.

Ini merupakan sebuah ruang diskusi yang cukup luas sebenarnya. Jadi, dalam kerangka moralitas politik sebagai ukuran, mahasiswa dapat menemukan titik-titik korupsional atau penyelewengan suatu penyelenggaran lembaga. Misalnya, dalam praktek pemilu raya mahasiswa (pemira), bagaimana proses komisi pemilihan umum yang bersih, transparan, jujur dan adil, dapat diketahui dengan rinci. Begitu juga partai-partai politik dan kandidat dalam mengagregasi kepentingan dan meraih dukungan publik mahasiswa. Artinya, akan menjadi hal yang aneh, menggelikan, sekaligus ironis kalau mahasiswa justru menerapkan keanehan, korupsi hingga money politic yang terdapat dalam politik praktis kenegaraan saat ini. Sebagai miniatur demokrasi, justru proses politik kemahasiswaan dapat menjadi ladang penelitian yang begitu rinci untuk melihat proses politik Indonesia.

Bagi mahasiswa yang berminat berpolitik praktis pasca di kampus, tentulah ladang eksperimen di kampus menjadi bekal yang amat sangat berguna. Sementara untuk mahasiswa yang berorientasi akademik, dapat memberikan semacam usulan-usulan perubahan baru bagi proses politik di luar.

Landasan pemikiran kita, sebagai bagian civil society, mahasiswa juga melaksanakan proses perubahan sosial. Kita tidak bisa memaku mati kondisi sosial kemasyarakatan saat ini merupakan suatu yang tidak dinamis dan abadi atau berlaku terus. Justru di situlah esensi gerakan mahasiswa sebagai peubah masyarakat. Misalnya, bila seandainya partai politik dirasakan tidak diperlukan, maka bagaimanakah proses rekrutmen politik dilakukan? Atau, seberapa besar untung rugi pemilihan langsung dan perwakilan? Bagaimana mengedepankan orientasi dan visi intelektual di tubuh pemerintahan sehingga tidak hanya terkesan untuk mencari dan memertahankan kekuasaan seperti yang dipertontonkan oleh politik Indonesia saat ini?

Pertanyaan lain soal-soal yang berkaitan ini, patut dikemukakan, tidak hanya untuk survivalitas kelembagaan kemahasiswaan melainkan juga, mahasiwa dapat mengajukan usulan untuk perbaikan arah penyelenggaraan negara ini lebih baik dari yang saat ini. Dan itu persoalan serius. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s