Poligami dan Substansi Agama dalam Negara


PrintAlkisah, sebuah pemerintahan dinilai steril dari yang namanya agama. Agama mempunyai ranahnya sendiri dan negara-pemerintahan adalah ruang yang lain. Ini dasar dari sekulerisme, ada negasi antara yang sakral dan profan. Dia dibuktikan secara struktural. Agama tidak mendasari hukum negara, demikian juga hukum negara tidak berhak mengatur kehidupan dan syariat agama. Laiknya himpunan, pada dasarnya dia tidak mempunyai irisan hubungan.

Bila ditarik lebih ke belakang, sekulerisme punya nada filosofis yang “indah”. Ada banyak perspektif, tapi saya lebih tertarik dari perspektif humanisme. Pasca penciptaan manusia oleh Tuhan, manusia dibekali dengan kehendak asasi yang mandiri atau free will. Film drama komedi, Bruce Almighty (dibintangi Jim Carrey sebagai Bruce/manusia dan Morgan Freeman sebagai God/Tuhan) setidaknya menerangkan ini dengan cara yang sederhana.

God –tentu bukan tanpa alasan bila Morgan Freeman, seorang aktor berkulit hitam “dipilih” memerankan tuhan–memberikan seluruh kuasanya kepada Bruce karena selalu menggugat tuhan, tidak berpihak kepadanya dan beranggapan kalau dia akan lebih baik memerankan tuhan daripada “tuhan” itu sendiri. Pada saat pertukaran posisi itu, di mana Bruce dikaruniai kuasa tuhan dan “tuhan” sendiri memilih untuk “berlibur”, tuhan mewanti-wanti soal “free will” yang sengaja dibuatnya berada di luar kuasa untuk merubahnya. Di luar kuasanya? Kalaupun kening Anda mengernyit, anggap saja itu tebakan saya.

Pada satu scene ditunjukkan, ketika terjadi masalah antara Bruce dan kekasihnya, Bruce yang punya kuasa tuhan berusaha membuat kekasihnya jatuh cinta. Rupanya free will benar-benar eksis. Kekasihnya bergeming, kuasa tuhan Bruce tak mempan. Cinta merupakan privasi seorang individu dan tuhan tak bisa mengintervensinya.

Sekulerisme mempunyai kaitan erat dengan humanisme: asal-hidup-tujuan manusia adalah manusia. Beberapa pandangan bahkan menyebutkan itu sebagai ibu kandungnya. Konsekuensinya, cinta kasih sesama manusia wajib digarisbawahi. Karena itu pula, urusan di muka bumi ini, di mana manusia hidup, adalah urusan manusia itu sendiri. Peran tuhan –kalaupun dia dianggap ada– sudah selesai atau paling tidak eskatologis, tuhan sedang menunggu di hari akhir kelak. Beberapa aliran lain menyebutkan humanisme tidak mengenal eskatologi, bahkan konsep Tuhan direduksi dan ditolak.

Keluruhan budi manusia yang dinilai berasal dari manusia itu sendiri itulah yang membuat paham sekulerisme sejak lama, paling tidak sejak pasca abad pertengahan renaissance Eropa, seakan-akan menjadi pemenang paham yang mengawali modernisasi dan setelahnya. Tapi, konsep dan kisah Fir’aun yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, toh sebenarnya sudah mendahului paham ini. Ditarik lebih ke belakang, kisah pembangkangan dan penolakan Tuhan yang menyertai kisah nabi-nabi, sudah lebih dulu menerangkan lebih gamblang soal “manusia” ini. Adam, toh, pernah membangkang dan memakan khuldi. Tidak hanya manusia, makhluk lain seperti Iblis pun diposisikan mempunyai free will, kehendak bebas ini. Tentu, iblis bukan topik untuk dibahas di sini.

Jadi, manusia itu bebas. Bebas memilih melakukan apa saja. Konon, falsafah inilah yang membuat manusia-manusia Eropa begitu digdaya sehingga kemudian menjadi pemenang dunia. Amerika? Oh, Amerika itu ‘kan berasal dari Eropa.

Sekulerisme yang menjadi paham mayoritas negara-negara kaya itu pun dipuja dan hendak ditiru serta diterapkan di negara-negara lain, terutama negara “berkembang” dan “terbelakang”. Kebanggaan dan penghargaan begitu besar terhadap diri manusia menjadikan manusia Eropa ditatap dengan mulut menganga. Di Indonesia saja masih banyak orang yang senang betul berfoto selfie dengan bule. Terkadang, bila ketemu, kita langsung menegur dengan bahasa bule. Mungkin, itu salah satu keinginan mensejajarkan diri dengan “kelas Eropa”. Walau kita suka sekali menyamarkannya dengan istilah “keramahan bangsa timur”.

Poligami

Saya sebenarnya agak heran ketika suatu saat ada demontrasi di Sumatera Utara yang memersalahkan praktek “poligami” seorang gubernur. “Poligami” itu konsep dan syariat agama, jadi mengapa dipermasalahkan dengan posisinya sebagai gubernur yang menjalankan posisi politik kehidupan bernegara? Soal kultur kita kesampingkan saja. Kalau Anda katakan bahwa kultur Indonesia itu monogami, jangan-jangan Anda khilaf. Demikian juga sebaliknya. Anda bisa dipunggungi istri Anda kalau beranggapan poligami itu kultur Indonesia.

Di sinilah keanehan dan ambiguitas kita sebagai anak bangsa. Sudah berulangkali disebutkan bahwa Indonesia tidak berdasarkan hukum agama. Tapi kita menutup mata kalau sila pertama Pancasila justru menyatakan soal “ketuhanan”. Apalagi, secara struktural, Indonesia mengenal Kementrian Agama. Memang, soal kementrian agama hanya soal politik semata, dia ad hoc karena tidak disebutkan eksplisit dalam konstitusi dan UUD 1945. Jadi sifatnya sementara dan boleh saja dihapus oleh Presiden kapanpun dia mau. Tapi toh, kementrian agama dinilai justru didasarkan atas sila pertama dan pasal konstitusi tentang kehidupan beragama.

Harusnya, bila Indonesia benar-benar konsekuen tidak memerbolehkan agama memasuki ruang negara alias sekuler mutlak, maka, selain agama diharamkan mengatur-atur negara sebaliknya negara juga harusnya membebaskan agama. Jadi tidak ada ketentuan negara yang secara langsung mengatur syariat agama.

“Jalan tengah” yang sedari dulu disodorkan mengatasi sekulerisme adalah “nilai”. Artinya, bukan syariat atau hukum agama yang diterapkan dalam negara, melainkan nilai yang dianggap substansi agama boleh mewarnai kehidupan bernegara. Tapi bagaimana menegakkan nilai tanpa hukum? Mungkin tidak Israel disebut negara Islam bila dia dianggap sudah menerapkan nilai-nilai Islam? Atau begini saja, katakanlah nilai-nilai Islam banyak diadopsi Vatikan, mungkinkah Vatikan dianggap negara Islam?

Persoalannya adalah Islam memiliki aturan tersendiri. Implementasinya secara hukum boleh jadi fleksibel dengan konteks kekinian namun garis prinsipnya tidak pernah berubah. Bila dalam al-Quran disebutkan eksplisit tentang halalnya poligami, maka sampai kapanpun penafsiran hukum terhadapnya adalah halal dan bukannya malah menjadi haram. Dengan demikian, bila sebuah hukum negara meng-ilegalkan poligami maka hukum negara tersebut telah bertolak belakang. Sebenarnya pun, itu bukti intervensi langsung negara terhadap syariat agama.

Misal, pegawai negara tidak diperbolehkan poligami. Salah satu alasannya karena dianggap memerberat anggaran negara dalam hal tunjangan terhadap istri. Katakanlah seorang PNS hendak beristri empat, apakah si PNS tadi yang menganggap bahwa ia sedang menjalankan syariat agamanya kemudian bisa dianggap menentang hukum negara? Orang picik kemungkinan besar menyatakan iya dan kalau tidak mau menuruti hukum negara, silakan keluar dari PNS dan negara ini.

Sekali lagi, itu pendapat picik. Lha, kalau negara tidak mau membiayai tunjangan istri kedua, ketiga dan keempatnya, bukan berarti dia harus dipecat dari kedinasan bukan? Bukankah itu urusan si individu untuk membiayainya. Dan bila dia tidak berlaku adil bukankah Tuhan sudah menggariskan dengan jelas hukumannya? Mungkin ada pertanyaan lagi: nanti PNS jadi tidak produktif karena dia sibuk mencari penghasilan di luar untuk membiayai istri-istrinya? Wah kalau soal ini, bisa panjang perbincangan kita. Dengan aturan bahwa PNS diharamkan poligami apakah PNS kita produktif?

Aturan hukum yang diambil dari sumber yang berbeda jelaslah akan kontradiktif selamanya. Kubu humanisme universal telah menuhankan manusia. Sebagai ciptaan Tuhan, itu bertentangan dengan pemikiran bahwa manusia lahir dan menuju kepada Tuhan, sesuatu yang suci, luhur. Jadi, Tuhan menjadi sumber sekaligus tujuannya.

Terus ada kritik, aturan Tuhan terkadang tidak lengkap karena zaman juga berubah, karenanya manusia harus berusaha berijtihad menemukan pemikiran-pemikiran baru untuk mengatasinya. Bagi saya, ini pendapat yang terlalu lancang karena merendahkan Tuhan begitu nadirnya dan menyelewengkan makna ijitihad itu sendiri. Bila Anda percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, bagaimana mungkin Tuhan kita anggap membuat sesuatu yang tidak lengkap dan tidak mampu mengatasi ruang dan waktu?

Agama

Kembali ke soal “poligami” seorang gubernur itu, saran saya sederhana saja. Kebenaran mengenai “poligami” itu sendiri yang harus dipertegas dan diverifikasi. Kalaupun nantinya si gubernur membuat pengakuan terhadap “poligami” maka harus dibuktikan dan buktinya mesti terverifikasi.

Kalau soal “poligami” ini sendiri belum jelas, lalu mengapa Anda menuding dia berpraktek “poligami”? Bila dia jelas ber-“poligami”, lalu apa pula yang dilanggarnya? Hukum negara atau hukum agama? Bila dia hanya beristri empat, lalu mengapa Anda menghujat dia karena menjalankan kehidupan agamanya? Karena bertentangan dengan hukum negara? Bila Anda mengutarakan ini, maka semestinya Anda simak dulu posisi tuhan dalam negara ini: urutan pertama Pancasila.

Mungkin Anda akan menjawab: “Lho, ini ‘kan bukan negara agama?” Di situlah letak permasalahannya; negara ini tidak beragama. (*)

 

 

 

One thought on “Poligami dan Substansi Agama dalam Negara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s