Demokrasi?


lebahSeperti lebah. Sarangnya begitu teratur, sebuah heksagon yang saling berdampingan. Ketika mereka mencari makan di luar, di kumpulan bunga-bunga, tak ada keributan yang terjadi. Mereka tak perlu ajaran soal antri. Tak ada pula kecemburuan ketika seekor lebah mendekati bunga yang sangat cantik dan berhasil memproduksi madu yang begitu banyak. Tidak ada yang merasa tidak adil ketika seekor lebah lainnya hanya mendapatkan bunga-bunga yang tak pernah dilirik manusia karena keburukannya; bunga-bunga yang tak pernah mendapatkan porsi di puisi-puisi manusia.

Mereka hidup dengan seekor ratu, yang memberi mereka jaminan eksistensi dan survivalitas di kemudian hari. Mereka tak perlu memilih ratu seperti layaknya manusia memilih pemimpin-pemimpinnya. Tak ada bantahan. Lebah hidup terus seiring waktu berputar di atas muka bumi.

Di sebelahnya ada sarang semut. Kehidupan mereka terorganisir walau mereka tak pernah mendapatkan kuliah mengenai manajemen organisasi. Mereka mencari dan menyimpan makanan untuk di masa depan, walau mereka tak pernah membaca buku-buku dan kursus investasi. Mereka keluar dan kembali lagi ke sarangnya dengan disiplin, walau mereka tak pernah mengikuti ceramah kaum motivator yang berbusa-busa. Mereka tak pernah memilih pemimpin mereka, tapi mereka tahu yang mana pemimpin dan mana yang dipimpin.

Lebah dan semut adalah di antara dua hewan yang disebut dan diceritakan dalam Alquran. Mereka tidak mengenal demokrasi. Mereka hidup aman, nyaman hingga kini.

Demokrasi?
Pemilu 9 April 2014, adalah prosedur demokrasi, suatu tatanan yang masih menjadi kesepakatan sebagian umat manusia saat ini, termasuk kita di sini. Di situ, substansinya adalah rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan. Distribusi dan peralihan kekuasaan dipergilirkan dengan mekanisme yang diinginkan agar tidak berdarah-darah, tidak rusuh, konflik dan seterusnya. Kekuasaan memang punya hasrat untuk destruktif. Kita bukan ingin membahas hal seberat itu dalam ruang secuplik ini. Namun kita menyadari, bahwa untuk negara seluas dan sebesar di Indonesia, di mana hidup beraneka suku bangsa, membutuhkan model negara dan pemerintahan yang tepat untuk ke depannya.

Perubahan kekuasaan selalu punya potensi berdarah-darah. Itu, konon, tidak dimaui oleh demokrasi. Walau untuk hal ini, kita juga akan merasa bahwa demokrasi sungguh naif dan berwajah ganda. Ketika Amerika Serikat (negara yang mengklaim dan diklaim sebagai kampiun demokrasi) menginvasi Afghanistan, Irak dan Somalia kemarin, dengan mengatasnama bendera demokrasi, maka sesungguhnya demokrasi sudah tidak pantas lagi untuk terus-menerus dipuja-puja. Indonesia pun sudah punya pengalaman buruk soal demokrasi yang melenceng ini.

Patut dicatat, substansi yang diinginkan oleh demokrasi itu, seperti keadilan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia dan seterusnya, bukanlah monopoli ajaran dalam demokrasi. Sebelum demokrasi disebut orang, hal-hal seperti keadilan, perdamaian dan moralitas, sudah menjadi makanan sehari-hari umat manusia. Islam berada di garis terdepan untuk hal ini. Jadi, demokrasi dan para pendukung paham ini, tidak punya hak untuk mengatakan seluruh substansi yang diperjuangkannya hanya milik dia dan dia pula yang memulai.

Memang, ada trauma sejarah soal perebutan kekuasaan ini. Model kerajaan, atau monarki, disebut-sebut membuat manusia terpisah antara yang disembah dan yang menyembah. Padahal, setiap manusia mempunyai level yang sama. Model kerajaan hidup begitu lama di atas dunia dan karena itu pula ada yang menganggap ini sudah ketinggalan zaman, hanya berlaku bagi manusia zaman dulu yang dianggap orang modern sebagai tidak beradab dan berbudaya.

Tapi argumen seperti ini pun lucu juga. Beberapa negara maju di dunia justru memakai bentuk monarki. Inggris merupakan wakil Eropa yang masih konsisten memakai bentuk yang begini. Raja tidak boleh dipilih, sementara Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat. Ada dua bos besar, kepala negara dan kepala pemerintahan.

Tidak semata Inggris. Negara-negara Timur Tengah kebanyakan juga memakai model ini. Tetangga kita di ASEAN, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, menerapkan model yang sama dengan Inggris. Walau dipilih rakyat, namun Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan wajib menyalam dan menunduk di hadapan raja. Saya kira, entah kompromi akademik yang bagaimana harus menjelaskan ambiguitas ini: di manakah sesungguhnya kekuasaan itu berada?

Di atas itu semua, kita sebenarnya hidup dalam tahap yang merisaukan. Sudah sejak 1945 kemarin, moda demokrasi menjadi pilihan. Walau sesungguhnya sebagai generasi penerus yang lahir jauh pascakemerdekaan, kita bisa saja mengajukan gugatan baru mengenai revelansi pilihan para orang tua kita tersebut. Kita layak memertanyakan dengan sungguh-sungguh, benarkah model yang seperti ini telah memberi kita keadilan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Rakyat Indonesia telah berkorban cukup banyak untuk penerapan model demokrasi ini. Agaknya, eksperimen demokrasi yang diberlakukan oleh kaum elit telah membuat kita berkali-kali jatuh di lubang yang sama: keterpurukan. Demokrasi parlementer pernah membuat kabinet jatuh bangun sehingga pembangunan mogok. Demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno lebih gawat lagi. Ada yang bilang, waktu itu politik telah menjadi panglima. Tapi pihak yang kritis malah balik bertanya: politikkah yang menjadi panglima ataukah Soekarno yang menjelma menjadi diktator?

Kemudian di era Soeharto, demokrasi justru telah menjadi sistem pembenar bagi kekuasaan represif dan koruptif dari Soeharto. Para lingkar Soeharto yang ingin mendekat ke Soeharto mengatasnamakan rakyat untuk memilih the smiling general ini secara berulang kali. Tapi toh, rakyat juga yang menjatuhkan Soeharto dari kursinya. Sebelumnya, akibat Demokrasi Pancasila yang diterapkan Soeharto, telah membuat ekonomi kita seperti menara gading. Tidak ada ekonom yang tidak sepakat kalau pembangunan sungguh tak merata, hanya dinikmati kaum elit semata.

Dalam tulisan ini sebenarnya kita ingin bertanya, adakah demokrasi berdampak riil pada masyarakat? Pemilu yang menjadi prosedur demokrasi malah semakin tergerus pemilihnya. Dari cukup tinggi di masa pasca Reformasi (Pemilu 1999) kemudian kian lama kian jatuh. Kalau memang semakin banyak yang tidak ingin menyalurkan hak politiknya dalam Pemilu, rakyat memang pantas bertanya tentang urgensi Pemilu. Bila demokrasi tak memersoalkan tingkat partisipasi pemilih, maka akan semakin penting juga sebuah gugatan, apakah pemilu memang boleh dianggap tidak ada dan tidak diikuti? Bila boleh tidak diikuti, lantas apa urgensinya dilaksanakan?

Ini pertanyaan kita bagi argumen penyelenggara yang hampir selalu senada menunjuk telunjuknya pada partisipasi politik di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, yang memang tidak pernah tinggi partisipasi politiknya. Karena ketiadaan argumen susulan mengenai hal ini, maka seakan-akan benarlah suatu argumen yang mengatakan bahwa Pemilu tak lain hanyalah prosedur tetap demokrasi semata. Apapun yang dihasilkan instrumen demokrasi ini, bukan lagi menjadi masalah besar. Ini menjadi alibi demokrasi ketika kekuasaan yang dihasilkan pasca-Pemilu justru dipegang oleh (kaum) diktator dan otoritarian.

Kalau berdemokrasi hanyalah soal dilaksanakannya Pemilu secara periodik, maka kita tak punya alasan untuk menyerang kekuasaan diktator Soeharto selama Orde Baru. Toh, prosedur demokrasi sudah dijalankan. Kita juga menjadi tak punya argumentasi ketika atas nama demokrasi, Vladimir Putin menjadi Presiden Rusia, Perdana Menteri dan kemudian memenangkan pemilihan presiden kembali. Semua, toh, dilakukan atas nama demokrasi.

Bila kita menganggap “demokrasi” ala Rusia tidak benar, lalu siapakah yang benar? Apakah demokrasi ala Amerika Serikat yang membenarkan invasi ke negara lain atas nama demokrasi? Kita melihat hal ini terus terjadi pascareformasi. Karena itu, menarik bila kita melayangkan pertanyaan besarnya: masihkah demokrasi dianggap penting?

Orang-orang mengatakan soal pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap rakyat. Kekuasaan harus dikendalikan oleh sistem dan rakyat mesti menjadi pengadil utama. Kita setuju soal itu, tapi lagi-lagi agak geli membaca itu. Pasalnya, kita justru dihadapkan pada fakta yang bertolak belakang dengan itu. Misalnya saja soal dinasti politik. Setelah si suami berkuasa, maka giliran istrinya, kemudian anak, sepupu, menantu dan punya hubungan kekerabatan dengannya. Demokrasi tidak punya jawaban soal itu karena siapapun yang maju ke pentas pemilihan punya hak politik yang sama bukan? Di Amerika Serikat saja pernah ada Dinasti Kennedy, Dinasti Bush, kok.

Semut dan Lebah
Ini bukan soal fatalis melihat kondisi sekarang. Bagaimanapun, sistem demokrasi hingga kini masih kita sepakati. Ini wajib untuk kita hormati. Tapi tentu, ijtihad untuk terus-menerus menemukan model yang baru dan bernas untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks yang semakin mendekatkan kita pada cita-cita kemerdekaan dulu, janganlah pernah dihentikan. Bila kita tidak sudah tidak mampu lagi berijtihad, maka lebih baik kita bertanya saja kepada para semut dan lebah. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s