Jika Rakyat Membangkang


ali4MUHAMMAD Ali. Pada 28 April 1967, di Houston, angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) memanggil nama juara dunia tinju itu. Disebut hingga tiga kali, nama itu tak kunjung berdiri. Seorang perwira memeringatkan, sikapnya itu bisa membuatnya meringkuk lima tahun di penjara dan denda US$ 10.000. Ali bergeming ketika ancaman itu diakhiri dengan panggilan keempat. Ali ditangkap. Di hari yang sama, Komisi Atletik New York mencabut izin bertanding termasuk gelar juaranya. Dia dihukum tak bisa bertanding di seluruh negara bagian Amerika Serikat hingga tiga tahun. Tiga bulan kemudian, pada 20 Juni 1967, juri pengadilan memutuskan Ali bersalah. Ali banding ke Mahkamah Agung AS. Pada 28 Juni 1971, Ali tetap diputus bersalah. Ali dinyatakan bersalah karena tidak mau masuk ke Angkatan Bersenjata Amerika dan dikirim dalam perang Vietnam. “Man, I ain’t got no quarrel with them Vietcong,” tegas dia.

Dalam artikelnya yang cukup panjang, Muhammad Ali: Exemplar to the World, Professor John C Walter dari University of Washington, menyanjungnya. Muhammed Ali lebih dari seorang atlet yang luar biasa: dia adalah katalis dari perubahan sosial, seorang tauladan positif, inspirasi bagi masyarakat luas dari seluruh ras di seluruh dunia.

Sebagai seorang pribadi, Ali melawan sebuah kebijakan AS yang dipropagandakan mempunyai moral yang luhur; perang melawan Vietcong adalah sebuah kewajiban bagi manusia untuk menegakkan hukum dan demokrasi. Tapi Ali menegaskan ketidaksetujuannya; dia tidak punya permusuhan dengan Vietcong. Statemennya ini membuat standar nilai terbelah. Negara dan rakyat telah bercerai. Siapakah yang benar dan siapa pula yang harus diikuti? Apakah AS sebagai sebuah pemerintahan ataukah Ali sebagai seorang warga Amerika?

Itu bukan kasus biasa. Mobilisasi rakyat AS dalam perang Vietnam memang tidaklah sekejam perlakuan bigboss China, Mao Tse Tung. AS lebih “beradab” dalam membujuk rakyatnya untuk menjadi “martir” bagi demokrasi. Dipersenjatai dan disandangkan nilai-nilai heroisme, juga cukup uang saku. Kuasa AS cukup mahum, kelaparan dapat membuat rakyat berbuat apa saja. Krisis ekonomi waktu itu membuat rakyat kesulitan bekerja. Pemerintah juga punya sederet ancaman bila ada perlawanan terhadap kebijakan ini. Putusan pengadilan terhadap Ali adalah salah satu yang mereka hadapkan ke rakyat mereka sendiri.

Rekrutmen prajurit ini gaya AS ini membuat kita tergelak sendiri ketika membaca tulisan-tulisan para pakar AS tentang rekrutmen sel-sel teroris; jihad, surga dan bidadari serta gelar “syahid”. Tak ayal, kefasihan AS mempropagandakan stigma ke dunia Islam ini hanya tinggal meng-copy paste apa yang pernah mereka lakukan dengan sangat terampil.

Mahkamah Agung memilih kebijakan politik AS dan Ali salah. Dalam versi AS, komunisme Vietcong setali tiga uang dengan Uni Soviet, musuh abadi mereka yang tidak hanya bertempur dalam perang dingin di dunia nyata, melainkan juga dalam film-film heroik mereka seperti Rambo. Adapun soal adagium bahwa perang adalah bisnis yang paling menguntungkan, tentulah bukan hal yang harus disosialisasikan kepada rakyat mereka sendiri.

Tapi benarkah Ali salah? Lagi, jawaban Ali sebenarnya ringan saja: “Aku tidak punya permusuhan dengan Vietcong.” Dia membangkang, sama seperti Mahatma Gandhi, Marthin Luther King Jr, hingga Nelson Mandela.

Membangkang Melawan

Eksekutif dan legislatif yang dihasilkan Pemilu 2014 dinyatakan inkonstitusional. Itu bila kita berandai-andai pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi oleh kelompok Effendi Ghazali dan Yusril Ihza Mahendra (nanti). Tapi akibat sosial politik dari putusan itu bukan yang harus diandai-andai. Soal itu sudah dibahas banyak orang. Mudah-mudahan kuping pemangku kekuasaan di trias politica menyimak dengan benar-benar dan mendalam. Sebagai titik sentral kekuasaan yang masih disepakati negara Indonesia saat ini, maka “inkonstitusional” merupakan dasar paling sahih kalau pemerintahan yang dihasilkan itu adalah sebuah pemerintahan yang diktator dan otoriter. Bila dia tidak punya dasar hukum, maka atas dasar apakah pemerintahan harus dipatuhi?

Terus, soal Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggeramkan itu. Krisis listrik yang berkelanjutan di kawasan Sumatera Utara telah menjadikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bertolak belakang dengan keinginan dan kepentingan masyarakat. Keinginan masyarakat ini di antaranya tertampung dalam UUD 1945 BAB XIV. Pasal 33 ayat (2) dan (3) kiranya sudah jelas dituliskan bahwa pendirian BUMN tidak punya tujuan lain selain kemakmuran rakyat.

Rakyat tahu konstitusi itu belum terwujud. Pengetahuan ini terpampang jelas dalam dasar pemikiran penetapan Tap MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Soal-soal pemerataan disorot di sini. Dalam pasal 3 disebut jelas: “Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.”

Alih-alih menyejahterakan, masyarakat justru kian terpuruk akibat pemadaman sepihak dari PLN. Hal ini diperburuk dengan ulah PLN yang bertolak belakang antara kewajiban pembayaran rekening dengan layanan yang menggeramkan itu tadi. Tapi yang jauh lebih penting dari diskursus kinerja PLN ini adalah masyarakat tidak boleh diceritakan hanya dalam posisi sebagai pelanggan (konsumen) PLN yang hanya terikat hukum konsumen-produsen. Secara politis dan substansi, maka masyarakat adalah pemilik dari BUMN. Melalui negara dan pemerintahanlah, rakyat memberikan kuasanya untuk mengelola perusahaan negara. Pada dasarnya, rakyat punya hak untuk berbuat sesuka hatinya kepada negara, pemerintahan dan perusahaan-perusahaan milik negara. Jangankan untuk memecat penyelenggaranya, membubarkannya secara institusi pun berhak. Dari segi apapun, masyarakat punya sederet argumentasi untuk membangkang.

Diskursus ini dihadapkan pada persoalan boleh atau tidaknya pembangkangan. Jawaban dari hukum positif tentu saja menegasikan hal-hal seperti ini. Ini berada di atas wilayah hukum. Apalagi, hukum telah luluh lantak di negara ini. Hal serupa terlihat ketika wacana pembangkangan sipil juga mengemuka ketika UU Keormasan diundangkan pemerintah tahun kemarin. Jalan ini memang tak jadi diambil karena UU ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jalan hukum seperti itu memang “beradab”, tapi bukankah justru di titik itulah kita bermasalah?

Diskursus ini beralih dalam wilayah politik demokrasi. Tapi, demokrasi selamanya memang tampak akan selalu ambigu; rakyat berdaulat tapi juga diperintah patuh pada hukum negara. Dus, nilai-nilai etik moral seperti kejujuran dan keadilan-lah yang menjadi tolok ukur apakah negara berikut pemerintahan aparat dan produk hukumnya, memang harus dipatuhi atau tidak.

Adanya gerakan golongan putih sejak zaman Arief Budiman cs pada dasawarsa 1970-an lalu, sempat digolongkan pada gerakan pembangkangan terhadap pemerintahan. Bahwa yang sering dipahami masyarakat awam pada proses pemilu adalah hanya kewajiban dan tanpa hak, adalah salah sama sekali. Hak-hak politik warga negara bukan hanya diakui oleh konstitusi negara ini melainkan juga dunia. Ketika ini dipahami miring dan sepihak oleh kekuasaan, maka gelombang protes terhadap negara memang akan selalu berbuah reaksi refresif dari pemerintah. Penangkapan, pembekuan media massa, pembubaran organisasi dan seterusnya, toh, bukan sekali dua kali terpampang dalam sejarah Indonesia. Karena itu, kemungkinan akan selalu terulangnya kekuasaan pemerintah yang otoriter akan selalu ada di Indonesia.

Artikel ringkas ini mesti menyebutkan nama Henry David Thoreau, filsuf AS yang menulis civil disobedience (pembangkangan sipil) dalam esainya Resistance to Civil Government yang terbit pada 1849. Tiga tahun sebelumnya, 1846, Thoreau menyatakan tidak akan membayar pajak pada pemerintah, sebagai bentuk protes terhadap terjadinya Perang Meksiko. Selama enam tahun Thoreau ingkar membayar poll-tax. Thoreau dipenjara. Sikapnya jelas: menentang perbudakan dan dia merasa pajak yang dibayarkannya kepada negara berkontribusi pada kebijakan perbudakan pemerintah. Dia kemudian menulis dan bertanya mengapa seorang warganegara mematuhi hukum yang diciptakan oleh pemerintah padahal mereka percaya bahwa hukum itu tidak adil?

Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison,” tulis Thoreau. Persis seperti yang dilakukan Muhammad Ali. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s