Si Seksi Pembunuh Negara (2)


corrupPedih. Korupsi di ibukota provinsi Sumatera Utara ini, memang cukup memedihkan. Orang Medan pernah tidak punya pemimpin karena dua-duanya masuk penjara. Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan, Abdillah dan Ramli Lubis, tersangkut perkara korupsi mobil pemadam kebakaran. Bukan hanya mereka, Gubernur Sumut, Syamsul Arifin juga begitu. Beberapa walikota dan bupati di beberapa kota dan kabupaten di Sumut juga menjadi terpidana dan tersangka korupsi. Paling gres, kasus Bupati Mandailing Natal yang kini telah menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mula-mula saya ingin menelaahnya dari sudut sosiologis. Medan merupakan kota jasa dan industri. Dalam kebijakan, itu masih ditambah satu item lagi yaitu religius. Medan dihadapkan pada paling tidak empat persoalan yang punya pengaruh terhadap praktek korupsi, yaitu pertumbuhan penduduk, mobilisasi penduduk, pola perilaku yang berubah dan share power politic. Item yang terakhir ada penjelasannya tersendiri yang mungkin hal itu akan menjadi bungkus dari praktek korupsi di Medan.

Kasat mata, ada perubahan perilaku di Kota Medan. Tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru telah membuat dampak terhadap gaya hidup yang juga berubah. Pertumbuhan mall dan  café-café baru berpadu dengan tumbuhnya jenis kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Kawasan kota telah begitu padat dan sempit namun strategis. Karena itu kawasan kota juga telah berubah menjadi kawasan yang cukup mahal. Mereka yang tak mampu membeli kawasan itu telah pindah ke pinggiran, ke kawasan kabupaten Deliserdang dan Binjai. Fenomena sosiologis seperti itu telah membuat gerak hidup untuk menjawab tantangan hidup perkotaan semakin tinggi. “Uang pelicin” sangat perlu sementara kebutuhan tersier yang diberi istilah kebutuhan “entertain” juga cukup tinggi. Sebagian masyarakat kita tidak lagi pulang ke rumah pada sore hari, melainkan pada malam hari. Sore telah cukup padat hingga mereka harus menyandarkan tubuhnya sebentar di café-café yang menjamur di inti dan pinggir kota. Dan di sana, praktek korupsi menjadi praktek yang dibenci namun juga sekaligus dilakukan. Kebutuhan itu tak akan terpenuhi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya sekitar Rp 1,5 Juta. Dan memang klausul hiburan itu tak masuk dalam indikator. Jadi, ada perubahan standar kehidupan. Pertanyaan apakah standar ini bisa dipenuhi oleh rakyat umum kebanyakan menarik kita pada sebuah asumsi (yang memang harus diteliti lebih mendalam) bahwa benarkah ini menjadi sebuah prasyarat tumbuhnya gejala korupsi dan sikap permisiveness, itu menarik.

Jadi, itu suasana kita di Medan. Namun yang ingin kita garis bawahi adalah praktek korupsi kepala daerah (Medan dan Sumut) misalnya justru tidak bisa dilepaskan dari mekanisme sistem korup yang terjadi di pusat kekuasaan, Jakarta. Jangan lupa, Abdillah dan Ramli tersangkut kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kesempatan untuk mencuri uang rakyat ini dipermudah dengan etalase politik yang memertontonkan jalinan kekuasaan elit di Indonesia. Penangkapan Syamsul Arifin yang waktu itu sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, diduga tidak terlepas dari pertarungan politik di Jakarta. Itu makanya, pengungkapan kasus-kasus korupsi tergantung pada proses politik di Jakarta. Intinya adalah penegakan korupsi memang tebang pilih. Tapi hal itu juga menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa praktek korupsi telah menjadi pola umum dari kekuasaan elit politik darimanapun latar belakang politiknya. Dia telah menjadi gejala sosial ekonomi politik. Akil Mochtar tak mungkin tersangkut korupsi kalau memang dia nyata-nyata tak pernah berurusan dengan dunia korupsi.

Sementara di sisi lain, pencurian uang negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga tidak bisa dilepaskan dari ketatnya pertarungan elit politik di tingkat lokal yang merupakan rembesan dari praktek di tingkat pusat. Misalnya, rekrutmen calon kepala daerah yang mesti diteken oleh Jakarta. Itu makanya, kita terheran-heran ketika seorang calon yang sama sekali tidak dikenal oleh rakyat setempat, tiba-tiba dijadikan calon kepala daerah oleh pengurus parpol tingkat pusat. Ada apa? Tentu praktek korupsi tersibak di sana. Pengembalian modal kampanye dan juga pemuasan syahwat koruptif dari tim lingkar kepala daerah yang terdiri dari parpol, legislatif, komponen masyarakat hingga kabinet pemerintahan tingkat lokal, menjadi modus-modus korupsi yang sejatinya berasal dari ketidakberesan elit di tingkat pusat. Artinya, mekanisme korupsi yang berjalin dari pusat itu menjadikan daerah sebagai bagian penting dari praktek kejahatan tersebut.

Kota Medan sebagai salah satu titik penting dinamika politik di Indonesia, baru-baru ini juga kembali menjalani kasus serupa. Walikota Rahudman Harahap hingga kini masih non-aktif dari tugas-tugasnya karena tersangkut perkara korupsi. Lagi-lagi ini sungguh memilukan. Namun, dengan asumsi bahwa pusat gegap-gempita korupsi merupakan gejala nasional dan menjadi bukti dari lumpuhnya negara, maka kejadian seperti itu sudah terprediksikan sejak awal. Tentu saja, kejadian seperti ini tidak akan berhenti di saat ini saja.

* * *

Negara telah mati. Dia sudah dibunuh. Itu kalau kita masih mengganggap bahwa sumber moral berbangsa dan negara kita sama seperti yang ada di Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sementara kenyataan yang terjadi telah bertentangan dengan keduanya. Karena, sumber moral bangsa ini tidak pernah menyetujui dan bahkan melawan praktek korupsi. Adalah aneh, bila negara sudah mempunyai begitu banyak instrumen untuk memberantas korupsi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, KPK, kejaksaan dan kepolisian, hingga pengadilan khusus tipikor, serta institusi seperti inspektorat di seluruh jajaran internal pemerintahan, namun praktek korupsi justru terjadi sedemikian massif di seluruh sendi kehidupan bernegara.

Dengan massifnya skandal korupsi di negara ini, dan bahkan sudah menjadi budaya, maka kita bisa mengasumsikan telah terjadi perubahan sosial baru. Jangan-jangan, perubahan itu berbunyi: korupsi itu halal. Seksi bukan? (*)

bagian pertama: Si Seksi Pembunuh Negara (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s