Si Seksi Pembunuh Negara (1)


corrupKorupsi. Seksi benar kata itu, saat ini. Hampir setiap hari, masyarakat melihat kata itu di koran-koran. Juga mendengar kata itu diucap di radio dan televisi. Pokoknya, dia seksi benar, seluruh mata melotot ketika dia muncul di hadapan. Saking seksinya, dia menjadi santapan sehari-hari, pagi kala sarapan, siang saat makan siang dan malam hingga menjelang tidur pun kata itu tetap muncul. Anak kecil pun tahu soal kata. Soal maknanya apa, nanti dulu. Soal sebabnya itu urusan belakang dan akibat yang ditimbulkannya jelas bukan porsi mereka untuk menelaah.

Namun karena terlalu sering kata itu dilontarkan, ada pula yang berpendapat kalau kata itu telah memicu “inflasi kata”, berlebihan di atas ambang batas kewajaran. Korupsi jelas menjadi pemicu inflasi kata nomor satu.

* * *

Saya akan langsung saja. Korupsi adalah pembunuh negara yang seksi, bahkan dingin. Negara sebenarnya sudah mati. Apa pasal?

Negara dalam perspektif demokrasi, meminjam istilah Abraham Lincoln, yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, sudah dibunuh dan digantikan dengan negara yang hanya bersifat administratif belaka. Negara yang didirikan hanya sebagai kebutuhan untuk legalisasi formal semata terhadap pengerukan kekayaan sumber daya dengan modus pemusatan kekuasaan pada elit-elit politik dan ekonomi.

Begini. Korupsi hanya bisa terjadi dalam jalinan kekuasaan yang terbentuk dari kumpulan dan persekongkolan elit partai politik-militer-birokrat-hukum-pengusaha. Parpol merupakan wadah rekrutmen kekuasaan di negara ini, sementara militer dan hukum berposisi mengawal kolaborasi antara penguasa-birokrat-pengusaha untuk mengeruk keuntungan. Tanpa tali-temali dari unsur-unsur ini, korupsi tidak akan terjadi. Itu sudah menjadi semacam hukum korupsi.

Korupsi juga tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Mesti ada rencana dan yang paling penting adalah korupsi itu dilakukan terhadap kekayaan dan bingkai harta negara yang memang bisa untuk dikorupsi. Seperti tikus, tikus hanya bisa menggerogoti sesuatu yang bisa dimakannya. Bila tikus itu dikurung dalam sebuah lemari besi baja, maka jelas, karena besi baja bukanlah makanan yang bisa dikunyah tikus, tentulah besi baja itu tidak bisa digerogoti. Tapi bila si tikus dikurung dalam sebuah kotak kayu, sudahlah pasti kalau kayu itu akan mudah dikunyahnya, digerogoti. Maka, Anda bisa bayangkan bila kekuasaan itu dibentuk oleh mereka-mereka yang telah bermental korup. Mereka akan ubah kekuasaan itu menjadi sesuatu yang bisa mereka curi. Dan tentu saja, untuk melegalkan itu semua, mereka membutuhkan negara yang menjadi payung hukum atas perbuatan jahat itu.

Jadi, ini bukan soal kesempatan untuk mengkorup saja, tapi yang lebih penting adalah faktor kejahatan yang sudah dimulai sebelum mereka memasuki kekuasaan secara formal. Peraturan-peraturan yang dibuat untuk memberantas korupsi justru merupakan pembenar atau penyamaran dari praktek kejahatan berencana itu. Bukankah yang membuat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan korupsi, KPK dan peraturan-peraturan pelaksana yang lainnya itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif, yang nyatanya menjadi biangnya korupsi? Oh, mungkin ada yang mengatakan pembuatan UU itu diawasi oleh civil society, kekuatan masyarakat madani atau sipil. Bagaimana Anda mengawasi kalau kewenangan tidak Anda punyai? Lagipula, bagaimana bisa mengawasi kalau korupsi juga sudah menggejala menjadi budaya korupsi yang sudah menjangkiti seluruh rakyat? Pernahkah Anda mendengar korupsi bansos (bantuan sosial), yang justru penikmatnya adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (fiktif maupun riil) yang semuanya telah menjalin negosiasi dengan eksekutif dan legislatif? Ah, sekali-sekali bukankah kita juga pernah mendengar kelompok terpelajar juga coba-coba mempraktekkan korupsi dalam kegiatannya? Ah, memang sudah rusaklah negara ini kita ini bukan?

Mereka-mereka (unsur-unsur di atas) ini berselingkuh dari demokrasi yang sesungguhnya yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Negara alhasil hanya menjadi semacam bingkai pembenar dan topeng bagi persekongkolan itu.

Nah, untuk tahap pertama, kita sudah memaklumi bagaimana praktek jahat itu terjadi. Bagaimana masyarakat sebagai pemilik kedaulatan membiarkan ini terjadi? Sikap permisiveness rakyat itu punya beberapa indikator. Pertama, ketidakberdayaan rakyat melawan praktek itu. Rakyat itu lemah, jadi dia tak punya kekuatan untuk melawan kekuasaan struktural yang dilakukan elit. Demo? Unjuk rasa besar hanya terjadi dalam hitungan jari di Indonesia: 1966, 1972-1974 (demo Golput dan peristiwa Malari), 1980-an (demo asas tunggal Pancasila) dan 1998 (reformasi). Pasca itu semua, tidak terjadi. Demo itu pun bukan dilakukan khusus melawan korupsi.

Faktor kedua adalah apatisme rakyat. Ini terjadi karena ada kesenjangan antara elit dan rakyat umum. Ini terlihat ketika tidak terpenuhinya tuntutan rakyat oleh kekuasaan elit. Elit punya program sendiri sementara rakyat juga menderita sendiri. Elit punya baju, mobil, rumah dan tabungan deposita super mewah, sementara rakyat awam justru mengantri Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Ketiga adalah sudah timbulnya kebutuhan dan kepentingan untuk melakukan korupsi. Dalam skala yang massif, rakyat ternyata mempraktekkan korupsi kecil-kecilan. Misalnya pengurusan administrasi pemerintahan seperti KTP, Kartu Keluarga, SIM dan seterusnya. Kalau tidak ada uang pelicin, urusan tak selesai dan malah bisa dianggap “tidak pengertian”. Bila ini dilakoni pertama kali karena keterpaksaan, kini malah sudah naik level menjadi keinginan bersama. Rakyat kecil itu mudah meniru. Mereka akan meniru para elit. Selain karena melampiaskan kegeramannya karena tidak bisa berbuat apa-apa terhadap praktek tersebut dan juga karena kesulitan hidup, mereka juga “ternyata” bisa hidup juga praktek itu. Calo-calo kecil itu ‘kan rakyat kecil juga, bukan?

Jadi, secara umum, praktek korupsi itu punya modus penting yang dapat menjembatani kebutuhan banyak pihak. Modusnya bernama negosiasi. Kekuasaan bernegosiasi dengan demokrasi yang di antaranya punya pilar hukum dan pers. Ah, pers? Tapi bukankah ada pertanyaan besar soal etika pers? Dengan industrialisasi dan kapitalisasi media seperti sekarang ini, justru modus perselingkuhan pers dengan koruptor main canggih. Pernah baca tulisan “Jilbab Hitam” yang sedang heboh saat-saat ini yang mengungkapkan skandal sebuah media sangat ternama di Indonesia? Atau pasti juga pernah dengar wartawan di Jakarta sana bagi-bagi saham banyak perusahaan? Tentu praktek itu tak cuma di Jakarta, bukan?

Nah, tulisan ini memang tidak akan saya pendekkan. Walau skala yang dibahas sangat luas, tetap saya akan berusaha menyingkatkan seperlunya saja. Meskipun demikian, saya mesti meminta maaf kalaupun itu saya lakukan, tetap saja tulisan ini masih juga cukup panjang untuk ukuran sebuah artikel. Tulisan di bagian kedua akan bercerita kepada skala yang lebih lokalistik. Kita yang berada di Medan, Sumatera Utara. (*)

foto: Corrupt Legislation. Mural by Elihu Vedder.  (wikipedia)

2 thoughts on “Si Seksi Pembunuh Negara (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s