Bento, Benih Koruptor


iwan falsIwan Fals baru bernyanyi di Medan di penghujung Januari kemarin. Tajuk Konser Suara untuk Anak Negeri yang digagas itu, seakan-akan hendak mengantarkan pada momentum pemungutan suara pada April 2014 mendatang. Lagu Bento didendangkan. Lagu yang cukup dahsyat. Diciptakan di masa Orde Baru (Orba), lagu itu tak kehilangan momentumnya hingga kini. Walau dinyanyikan di ujung pergelaran, tapi saya merasa itu bukan menjadi titik akhir atau katakanlah sebuah kesimpulan yang murung mengenai kondisi yang terjadi di negeri ini dan setelah itu kita harus menyerah terhadap situasi seperti itu.

Tapi mari berasumsi positif kalau hal itu telah disengaja Iwan Fals agar setiap anak negeri memarahi kondisi itu dan kemudian merubahnya menjadi keadaan yang sebaliknya. Dan saya ingin mengambil satu noktah dari lagu itu bahwa keculasan, kelicikan, kemunafikan dan deretan sumpah serapah yang saya kira bisa kita pahami bersama dari lirik lagu Bento tersebut. Bahwa adalah lagu yang penuh amarah itu ditujukan kepada mereka-mereka yang elit, kelompok eksklusif apakah itu dari bilik politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Mereka-mereka yang dengan sadar menipu dan memanipulasi kejahatan dalam wajah-wajah yang bermoral dan “adil”.

Untuk itu, kita harus berterima kasih kepada Iwan Fals.

Masyarakat Korup

Generasi pasca masa reformasi 1998 dibesarkan dalam iklim yang keruh. Anak-anak generasi ini dibesarkan dalam tontonan yang tragis dan ironis. Transparansi informasi yang dibuka lebar oleh reformasi membentangkan praktek korupsi dan wajah-wajah koruptor elit dan kaumnya yang mempunyai akses terhadap anggaran publik langsung maupun tidak langsung. Kita bisa membayangkan bagaimana kira-kira generasi sekarang ini akan membandingkan antara kenyataan yang saat ini terjadi dengan pelajaran-pelajaran sejarah perjuangan bangsa yang menuliskan ketulusan, perjuangan tak terperi dari pendahulu yang diterima generasi ini di bangku sekolah.

Tapi harapan kita bukan hanya para pendidik karena mereka sendirian tidak akan mampu melawan perubahan yang telah terjadi di masyarakat kita.

Seandainya kita setuju dengan model pikiran fungsionalisme struktural, bahwa masyarakat saling terkoneksi dalam satu sistem yang berkaitan satu sama lain, maka kita bisa menaruh curiga bahwa korupsi justru berperan sebagai alat penghubung antar subsistem. Latar ini, plus pikiran bahwa perilaku korup telah membudaya, membuat kehidupan kita mau tak mau terikat dalam sistem yang korup dan menjangkiti seluruh sub sistem dan unit-unit sosial kita hingga tingkat terkecil. Kita ternyata hidup dalam sebuah masyarakat yang korup.

Setiap subsistem beradaptasi dengan korupsi. Mungkin tidak secara struktural karena tidak terdapat norma aturan yang melegalkan korupsi. Namun ternyata secara alamiah korupsi telah menjalankan salah satu fungsinya yang paling penting yaitu integrasi antara subsistem. Bagaimana caranya?

Ketika kekuasaan pemerintahan dijalankan dengan korup maka setiap unit yang tidak mau terikut dalam sistem yang korup itu, secara otomatis akan tersingkir ataupun disingkirkan. Dalam hal ini, sistem telah menjalankan perannya untuk menjaga equilibrum demi kesinambungan atau kemapanan sistem. Illegalisasi korupsi ternyata hanya menjadi kesepakatan di atas panggung publik tapi tidak disepakati atau bertentangan dengan norma yang di belakang layar. Karena norma di belakang layar ternyata melegalkan praktek korupsi. Penyusunan unit-unit struktural juga dilakukan dalam kerangka ini. Komitmen dan loyalitas menjadi punya makna ganda. Kabinet pemerintahan (mulai hirarki tertinggi) justru disusun atas dasar komitmen “setoran” terhadap atasan dan loyalitas mesti dibayar dengan kesungguhan untuk menyenangkan setiap jenjang hirarki.

Dalam teorinya, menurut Talcott Parsons, “keseimbangan sistem sosial” akan terus terjadi kecuali ada “kekuatan pendorong yang berlawanan” menimpa proses tersebut. Ketergantungan antar unit subsistem telah menjadi semacam kekuatan sendiri yang kemudian menjelma menjadi benteng pertahanan sistem terhadap apapun yang mencoba merongrong sistem ini dari luar. Memang ada kemungkinan perubahan sistem sosial, yang menurut Parsons akan ditentukan oleh seberapa besar “kadar” adaptasi sistem tersebut.

Tapi keseimbangan hanyalah proses pertama. Proses selanjutnya yaitu perubahan struktural dan differensiasi struktural yang memerlihatkan adanya perubahan dalam kultur normatif sistem sosial yang bersangkutan. Ini menandakan adanya perubahan dalam “sistem nilai terpenting” di tingkat tertinggi sistem sosial. Seandainya ada kesepakatan baru bahwa “korupsi itu halal” maka dengan serta-merta sistem sosial masyarakat yang korup akan memerlihatkan wajah aslinya.

Untuk saat ini, korupsi memang “masih” dianggap illegal dan karena itu perubahan struktural pun tidak terjadi begitu hebat melainkan differensiasi struktural semata. Adanya kesepakatan untuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lebih hanya memerlihatkan kemampuan adaptif dari sistem masyarakat korup. Fungsi KPK itu ‘kan sebenarnya sudah ada dalam struktur sebelumnya seperti polisi, jaksa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat dan lain sebagainya. Dalam masyarakat korup, KPK dinilai tidak akan membawa perubahan mendasar namun dirasa cukup penting untuk memerlihatkan illegalnya korupsi itu di mata sistem yang lebih besar. Kita pantas mengaitkan ini dengan terdapatnya tekanan masyarakat internasional dan tingginya indeks korupsi Indonesia ketika diteliti oleh institusi asing. Differensiasi struktural seperti ini memang menimbulkan masalah integrasi sistem. Tapi pembonsaian KPK adalah jawaban untuk itu. Dia dibenci oleh masyarakat korup tapi sekaligus juga dibutuhkan.

Dari uraian di atas, kita bisa melihat bahwa ada semacam justifikasi bahwa pemberantasan korupsi oleh lembaga hukum kemudian justru dibalikkan fungsinya untuk menegasikan orang atau kelompok yang pada dasarnya bersinggungan secara kepentingan. Akhirnya, apa yang disebut orang sebagai pemberantasan korupsi yang tebang pilih, menjadi punya alasan yang kuat.

Benih Koruptor

Korupsi merupakan bagian dari cerita sejarah mengenai negara-negara di dunia, dulu, kini dan mungkin di masa depan. Dalam alur siklus, Ibn Khaldun menengarai bahwa korupsi merupakan satu bagian “pasti” dari perjalanan sebuah masyarakat dalam bingkai negara. Dia juga mengungkapkan korupsi merupakan salah satu titik bagi keruntuhan sebuah negara. Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam hal ini.

Dari Ibn Khaldun kita mendapat pelajaran penting. Saya ingin mengutip ulasan Robert H Lauer (1989) ketika mengomentari pemikiran Ibn Khaldun yang terdapat dalam the Mukaddimah; an Introduction of History. Khaldun melukiskan bahwa proses perubahan sosial masyarakat terbagi dalam lima tingkatan. Pertama, nomaden berhasil menghancurkan seluruh penentangnya dan mendirikan kerajaan baru. Kedua, terjadi konsolidasi kekuatan karena penguasa baru memperkokoh pengendaliannya atas kawasan yang baru dikuasainya. Ketiga, tingkat kesenangan dan kesentosaan. Di tingkatan ini peningkatan kemewahan dimulai dan terjadilah pengembangan kebudayaan. Tingkatan keempat menekankan upaya untuk pemeliharaan kebudayaan yang telah dicapai di masa lalu ketimbang pengembangan kebudayaan baru, tradisionalisme. Tingkatan kelima merupakan tingkatan kehancuran. Raja menghambur-hamburkan uang negara untuk membiayai kemewahan dirinya dan “lingkungan dalamnya”. Ia memagari dirinya sendiri dengan orang yang tak mampu menangai masalah negara. Dia terasing dari rakyatnya dan mulai kehilangan dukungan dan simpati serdadunya. Kerajaan telah dirampas oleh penyakit sosial yang tak kelas belas kasihan dan kronis; yang tak ada obat untuk menyembuhkannya, kecuali hanya untuk menunggu saat kehancurannya.

Khaldun menunjukkan bahwa apa yang menjadi persoalan bagi rakyat bukanlah penampilan atau intelektual raja, melainkan jenis antarhubungan yang ia bangun dengan rakyatnya. Raja yang berhubungan rakyatnya secara zalim terlibat dalam suatu perbuatan yang menghancurkan dirinya sendiri.

Khaldun memang bercerita dalam ruang dan waktu yang tidak sama dengan kita. Tapi apa yang dituliskannya itu seolah-olah menjadi abadi. Tidak jauh beda dengan Iwan Fals, Khaldun juga menyoroti perilaku elit. Tapi bukankah korupsi yang terjadi saat ini justru bak virus yang telah mewabah ke alam pikiran dan mental kita sebagai manusia? Artinya, korup bukan hanya terjadi di elit semata melainkan mempengaruhi sisi kita sebagai seorang individu. Dengan model pikiran seperti ini, maka perilaku dan mental korup tidak hanya terjadi karena ada hubungan langsung dengan anggaran publik. Kita yang berada di kolom swasta pun jangan-jangan telah tertular penyakit yang sama.

Dus, para orang tua yang hidup dalam generasi ini, juga akan dimintai pertanyaan –kalau bukan pertanggungjawaban— oleh anak-anak kita: mengapa dan bagaimana mereka harus hidup dalam kondisi iklim dan budaya yang korup? Mereka tentu sangat berhak menggugat dan tidak terima bila dilahirkan dan dibesarkan sebagai bento, benih koruptor. (*)

One thought on “Bento, Benih Koruptor

  1. bung iwan memang tidak sekedar menciptakan lagu. tapi beliau memang legendaris yang di setiap lagunya mengandung arti sangat dalam sekali untuk dicerna dan dipahami!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s