Atas Nama


Atas nama siapa sebenarnya sebuah putusan pengadilan atau mahkamah didasarkan? Demi siapa dan demi apa? Oleh siapa?

paluSejarah dan konstitusi Indonesia menuliskan soal Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, membuat pengadilan Indonesia mau tak mau mendasarkan keputusannya atas Tuhan. Dengan ini, maka setiap keputusan yang diambil oleh setiap hakim dipengaruhi secara langsung (dan aktif) oleh tuhan, siapapun nama yang disematkan kepadanya oleh para pemeluk agama. Tuhan bukan sekedar menerima laporan sebuah putusan, melainkan menjelma dalam lembaga dan hakim pemutus. Bahwa yang dimaksud dengan “tuhan” di sini adalah seperti yang dimaksudkan oleh pemeluk agama (theism) bukan “tuhan” seperti yang dimaksudkan oleh pendukung deism; memang benar tuhan adalah pencipta tapi setelah mencipta dia pasif melihat ciptaannya dari singgasananya.

Mereka yang memilih berlindung di balik pantheism tentu melihat putusan itu lebih sakral lagi. Bahwa manusia (serta mahkamah yang diciptakannya) juga sebagai salah satu ejawantah tuhan karena itu dia tidak hanya menyimbolkan kesucian namun juga suci pada substansinya. Dan karena itu pula, penyangkalan adalah hal tabu. Tak berlebihan bila seandainya ada sebuah putusan yang berbunyi “final dan mengikat” (final and binding), maka kita juga bisa menyandarkan soal-soal seperti ini layaknya kekuatan tuhan. Hanya tuhan-lah yang mempunyai kemampuan untuk berbuat seperti itu, tidak ada yang lain. Dengan kata lain, siapapun yang kemudian menjadi hakim di sebuah mahkamah, maka dia pada dasarnya dia dilingkupi oleh bayang-bayang tuhan. Bahkan ada yang lebih ekstrim, hakim bukan sekedar pengganti tuhan melainkan tuhan itu sendiri. Tak heran, bila ada yang mengatakan kalau sebelah kaki hakim ada di surga dan yang satu lagi berpihak di neraka, maka patut juga ditimbang-timbang lagi. Dengan kekuasaan mutlak ada di palunya, surga dan neraka menjadi tidak penting lagi. Putusannya tak berada dalam ruang “benar dan salah” karena tuhan mustahil salah.

Sekilas, pemikiran seperti itu mungkin saja akan membawa kita pada sebuah palu mahkamah yang diktator; mutlak dan tak punya perimbangan terhadap suatupun. Baron de Montesquieu mungkin saja “terpaksa” meletakkan kekuasaan kehakiman lepas dari dari dua kekuasaan yang lain; eksekutif dan yudikatif. “Peradilan dipandang sebagai bagian yang paling penting dari kekuasaan, independen dan tak bisa dikendalikan, dan juga dianggap berbahaya,” tulis dia dalam karyanya yang disensor oleh kekuasaan, De L’Esprit des Loix (the Spirit of Laws/1748).

Sebegitu lama, sejak renaissance melanda dunia dan sampai kemari, diktum trias politica menjadi penyangga sistem demokrasi dunia hingga kini. Kekuasaan kehakiman mesti steril, dia berada di ruang vakum kekuasaan yang “jangan-jangan” berada di atas dua kekuasaan tersebut karena kekuasaannya yang eksklusif dan unik itu. Di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Indonesia, pelantikan dan pembacaan sumpah seorang Presiden mesti dilakukan oleh Ketua Mahkamah. Jangan lupa pula, Prof. B.J. Habibie juga diangkat sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung dan tak penting benar dilakukan di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Begitu pentingnya mahkamah itu. Begitu pentingnya “tuhan” itu.

Kita di Indonesia, yang meletakkan sila pertama dasar negara atas nama tuhan, meniru keadaan itu. Putusan mahkamah adalah sakral, tidak profan.

Sayangnya, kepatuhan atas putusan mahkamah justru berada dalam ruang “mau tak mau” dan  mengisyaratkan ketidakrelaan. Ketidakrelaan yang kurang lebih diteriakkan oleh kutub yang sebelah lagi; bukan tuhan yang memutus melainkan manusialah yang membuat keputusan atas sebuah perkara. Konon, daya kemampuan murni manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan apakah sesuatu itu bernilai moral, apakah baik atau buruk. Murni yang berarti lepas dari pengaruh atau determinasi apapun, apakah alam dan atau tuhan. Dengan pemikiran ini, maka selalu ada kemungkinan “salah” dalam mengambil sebuah putusan. Walau ini pun semacam ada juga yang mengkritik kalau norma-norma juga berada dalam ruang yang tidak vakum dari perubahan-perubahan sosial budaya masyarakat. Paling tidak, “salah” yang dimaksudkan di situ mungkin sekedar ketidaksesuaian dengan aturan main yang telah disepakati pada waktu itu.

Mereka yang memuja manusia, terkadang juga menyadari kalau kebebasan manusia itu, toh, pada dasarnya tak bebas mutlak juga. Dia juga tunduk oleh kepentingan, kecenderungan terhadap sesuatu. Bukan hanya di luar dirinya, tapi juga in itself. Bahkan, alam pun ternyata mampu juga menentukan manusia. Dengan iklim yang berbeda, maka busana juga bisa berbeda. Indonesia dan Arab tentu beda juga dalam memahami fungsi busana bukan?

Independensi memanglah bukan berarti netral dari suatu kutub yang berlawanan, tapi dia juga memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu yang mungkin saja berbeda atas dua kutub frontal. Ketika itu disadari, maka masing-masing “pihak” akan menonton bentuk apakah yang keluar dari proses dialektika tersebut. Dari hal itu, maka putusan sebuah mahkamah tidak bebas nilai dan ini bertentangan secara frontal dengan final and binding tadi. Kecurigaan terhadap motif yang didasari latar seorang hakim lantas mengarahkan pada strelisasi calon-calon pemegang palu mahkamah. Walau “steril dari kepentingan politik” itu akan terdengar naif.

Tapi, Indonesia juga terkadang bermuka dua. Indonesia dengan Pancasila-nya mendasarkan dirinya pada tuhan tapi toh, pencetusnya sendiri dulu menolak secara langsung theokrasi dan memilih sekuler. Dia mengakui tuhan tapi tuhan tak boleh ikut campur dalam pemerintahan yang dikelolanya sendiri. Mungkin, kita jadi bisa menyangka kalau Indonesia meletakkan posisi tuhan pada suatu yang pasif dan “menunggu” ciptaannya kembali padanya pada hari yang telah ditentukan. Bahwa urusan manusia haruslah diurus oleh manusia itu sendiri.

Kedaulatan

Sebuah tagline dari partai politik tertentu menyatakan soal suara rakyat. Salah satu adagium demokrasi lain menyebutkan suara rakyat suara tuhan. “Rakyat” dan “tuhan” layaknya seperti dua belah mata koin, bila dipisahkan menjadi tak bernilai. Kemutlakan tuhan disematkan pada rakyat sehingga apapun kata rakyat mustahil salah dan pasti benar. Adanya potensi kesalahan pada rakyat, membuat demokrasi paling sering bersandar pada “tuhan”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Effendi Ghazali dan kawan-kawan baru-baru ini, kita sadari sebagian tidaklah berada dalam domain hukum tata negara semata. Seandainya “konstitusional” dan “inkonstitusional” adalah sebuah penilaian, maka statemen Yusril Ihza Mahendra yang juga menggugat soal yang sama, patut kita catat juga. Dia mempertanyakan soal lima tahun ke depan yang berada di luar konstitusi. “Bagaimana caranya MK membuat putusan yang mengatakan, oh ini bertentangan tapi berlakunya tahun 2019,” demikian Yusril.

Di situ Indonesia dihadapkan persoalan pelik yang mau tak mau membawa rakyat harus melihat kembali soal “kedaulatan rakyat”. Yusril bisa dijawab bukan dengan alasan hukum positif karena hukum melalui putusan MK kemarin, sudah diputuskan untuk “ditunda” pelaksanaannya hingga 2019. Jadi, kita “terpaksa (atau dipaksa)” kembali ke dasar-dasar kesepakatan rakyat untuk membuat negara. Kontrak yang terjadi di awal pendirian negara Indonesia mesti ditinjau, dalam hal apakah kita bisa bersepakat untuk menjadikan kurun lima tahun ke depan (hingga 2019) konstitusi Undang-undang Dasar 1945 kita simpan dulu dalam lemari untuk sementara.

Rakyat sepertinya diharapkan untuk maklum saja dengan “kelakuan” MK. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK telah menjadi pengawal serta penafsir tunggal konstitusi (the guardian and the interpreter of constitution) yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangannya. Di antaranya, MK juga punya tanggung jawab agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi serta menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Melalui putusan MK atas gugatan Effendi Ghazali dan kawan-kawan, nasib gugatan Yusril seakan-akan sudah bisa ditebak. Adalah luar biasa bila terjadi putusan yang bertolak belakang.

Untuk itu, kita ingin mendengar kembali gaung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wadah pertemuan rakyat Indonesia. Terutama dalam hal untuk bersepakat mengenai “sesuatu yang baru untuk berada di luar konstitusi UUD 1945”. Dalam demokrasi seperti yang dianut Indonesia, ‘kan semuanya terserah rakyat bukan MK. Apalagi tuhan. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s