Negeri Para Budak


“Maka sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan…”
* * *

budakAku menelusur lorong-lorong sempit sejarah, dan kulihatlah di sana, mereka-mereka, para budak, meringkuk di atas tanah yang basah dan dingin. Kaki mereka menekuk, hingga lutut yang menjadi topangan dagu bertemu dengan rangka dada-dada yang lusuh yang dibalut kulit nan tipis. Tak ada tatapan selain nanar ketakutan.

Para budak sungguh ramai namun bibir-bibir itu mengatup rapat sehingga senyap laiknya jejeran perkuburan. Ramai tapi senyap. Hanya ada suara dari seorang yang mengangkat dirinya sebagai tuan. Kepada dialah mereka melihat sayu, menyusupkan belas supaya diperpanjang umurnya sehari lagi.

Orang itu menghardik, disusul lecutan sebilah cemeti yang sudah luntur warna pegangannya. Dia terbahak, membuat sebatang cerutu yang terselip di bibirnya terguncang. Bagi dia, sungguhlah nikmat aroma dan kepulan cerutu itu karena racikannya bercampur air mata, keringat dan darah para budak. Budak-budak berkulit coklat kehitaman.

Di raung sebelahnya, tergoleklah kerumunan di atas bangsal-bangsal bertopang ranting kayu hutan. Nun, seorang anak kecil sedang bersimpuh di sebelah lelaki tua yang menelentang dengan sehelai perca di atas kemaluannya. Mereka tidak saling bicara. Tapak mungilnya menengadah, menanti hujan untuk disuapkan kepada lelaki itu. Dia mendongak, terus mendongak, menatap langit yang berkepul hitam. Sebentar lagi, dia yakin sebentar lagi, butiran air akan menetes ke jari-jemarinya. Dikiranya, sebentar lagi. Duhai, hujan itu tidak pernah tiba.

Maka, ceritakanlah kepadaku dalil-dalilmu sehingga engkau merasa benar ketika menyuruh mereka mencium ujung jari kakimu. Sejarah memang telah menutup tirainya namun aku terngiang kalau tayangan itu berulang kembali. Berulang-ulang.

Para Budak

Kini kita dihadapkan pada perbudakan yang kejam tak terperi. Perbudakan yang menjelma dalam pelbagai bentuk yang menjadikan manusia lebih rendah daripada binatang dan setan.

Akil Mochtar, menurut versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tertangkap tangan di kantor Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga di mana Tuhan dituliskan di bait pertama. Tapi adakah Akil seorang, pejabat negara yang korupsi di negeri ini? Guru ngaji mengajarkan, mereka yang korup sudah menjadi budak nafsu yang menjadikan mereka lebih rendah daripada binatang. Tanyakanlah kepada dokter hewan dan agamawan, adakah binatang dan setan pernah tertangkap korupsi?

Gubernur Banten, Ratu Atut, juga diperiksa KPK. Media-media sudah mengabarkan soal deretan familinya yang juga menjadi penguasa di provinsi Banten. Kemudian diberitakan kalau dia juga menguasai proyek-proyek pemerintahan, dan tentu saja, kalangan swasta sangat-sangat perlu melobi dirinya agar langgenglah aktivitas bisnis di kawasan yang diperintah oleh sang ratu. Sekali lagi, kita melihat jalinan hubungan yang busuk dalam korelasi kekuasaan dan penguasaan ekonomi. Ketika ada beberapa tulisan yang menyoroti tentang kemiskinan rakyat Banten, maka kita bisa menebak, manakah tuan yang memegang cemeti dan manapula yang tengkurap dalam posisi budak.

Partai-partai politik kita juga begitu. Beberapa parpol dibuat dengan kata “demokrasi” maupun turunannya. Namun, ketika diselami, demokrasi yang dimaksudkan merujuk pada “demokrasi kekeluargaan” ala Indonesia. Ketuanya Bapaknya atau Ibunya, sekjen dan wakil-wakil ketuanya kalau tidak anaknya, ya, menantu ataupun ipar-iparnya. Bila demikian, bukankah korelasi yang terjadi antara kerajaan dan punggawa-punggawa yang bukan keluarganya dalam parpol tersebut adalah antara majikan dan pembantu, antara tuan dan budak? Lihatlah ketika si pembantu hendak punya gerakan sendiri yang berlawanan dengan pakem si Tuan, maka dia pun tersingkir, ditendang dari kursinya dan kemudian mengais-ngais sembari menggonggong di luar markas parpol-parpol tersebut. Kita jadi mafhum, bila sebelumnya kita memakai istilah “demokrasi kekeluargaan”, maka kata itu sendiri sudah dihaluskan sedemikian rupa. Karena bukanlah demokrasi yang ada di sana melainkan kerajaan nan otoriter.

Di sebelahnya juga demikian. Lagi-lagi mengklaim demokratis dan menyebut diri sebagai parpol modern, tapi yang terjadi adalah oligarki. Dia kumpulkan kroni-kroninya menjadi satu kelompok elit yang tidak bisa ditembus oleh kelompok manapun, apalah lagi rakyat jelata. Mereka bikin kriteria pemimpin sesuai selera perut mereka. Tolok ukurnya adalah seberapa besar setoran yang bisa membuat perut-perut mereka kian buncit. Mereka sebut dirinya sebagai “golongan” sehingga yang tidak sama dengan mereka berposisi sebagai “golongan luar”. Konon, golongan ini disebutkan sering silih berganti dan itu menjadi dalil mereka sebagai “partai modern”. Namun kita pun tergelak karena penggantinya juga berasal dari kultur dan tabiat yang sama. Jangan bicara soal moralitas pada mereka karena bahkan al-Quran pun mereka korup. Mereka adalah golongan yang tidak takut pada Tuhan. Itu pun kalau mereka anggap Tuhan itu ada. Di sini, tak susah menebak siapa yang akan mereka jadikan sebagai budak.

Aku lihat juga di seberangnya, partai-partai yang berlandaskan agama sudah bergeser menjadi “agama” nan materialis. Tidak satu aliran semata, tapi banyak aliran. Tidakkah mereka paham agama justru mereduksi dan mengendalikan nafsu materialisme yang dibiarkan hidup dalam diri manusia? Mereka paham. Mereka pelintir ayat-ayat suci menjadi ajimat yang berfungsi ganda. Pertama diniatkan menjadi penglaris ketika berhadapan dengan konstituen. Kedua, sebagai penangkal terhadap outgroup yang mereka anggap sebagai dedemit-dedemit. Kelompok ini pun sama parahnya. Mereka mengambil posisi sebagai Tuan-tuan agama dan yang selain itu adalah budak-budak agama. Adakah budak berani membantah tuannya? Guru ngajiku terdiam.

Mari melongok ruangan lain. Di sana ada semacam kantor panitia penyelenggara yang menseleksi kekuasaan. Di tangah-tangan mereka-mereka inilah parpol-parpol yang kita sebutkan tadi mengantri nasib. Dulu, ini menjadi semacam ruangan lain yang diniatkan steril dari kebusukan-kebusukan dan kecurangan politik. Pernah rekrutmennya dari parpol, namun direvisi karena parpol dikatakan sudah busuk. Bahan dasarnya kini diambil dari kalangan civil society yang, konon, steril dari parpol dan “suci”.

Tapi lihatlah kini. Bila yang kita maksudkan dikatorisme dan otorianisme salah satunya adalah tidak adanya periodeisasi masa jabatan atau dengan kata lain “jabatan seumur hidup”, maka singgahlah di kantor itu. Di sanalah kini terpampang suatu jabatan lembaga negara yang boleh dipegang seumur hidup. Ironis benar, dulu kalangan civil society bersatu-padu melawan pemerintahan Soekarno dan Soeharto karena kekuasaan itu tidak dibatasi periodeisasi masa jabatan, namun kini justru mereka yang menikmati itu. Entah siapa yang silap, apakah DPR yang membuat Undang-undang Penyelenggara Pemilu ataukah mereka-mereka yang duduk sebagai komisioner penyelenggara dan pengawas? Atau malah kelompok interest group yang katanya mengusung dan mengawal “ide-ide perubahan” dalam undang-undang itu yang pura-pura lupa, kalau klausul tanpa periodeisasi itu adalah ciri-ciri diktatorisme?

Mengertilah kita kalau paham diktatorisme yang sudah menjangkiti itu ternyata dampaknya lebih mengerikan dan dalam daripada sekedar melihat seorang penguasa yang diktator. Ironisnya lagi, posisi komisioner yang seharusnya independen murni, ternyata punya hubungan yang serupa ketika dihadapkan dengan eksekutif-legislatif; antara tuan dan budak. Eksekutif-legislatif berlomba-lomba memasukkan budak-budaknya dalam panitia penyelenggara. Siapakah tuan, siapakah budak sekarang?

“Revolusi”

Entahlah. Sebagai anak bangsa, rakyat Indonesia punya daya tahan luar biasa terhadap segala jenis penderitaan macam apapun. Telah berulang kali kita ditipu dan dizalimi oleh kekuasaan. Walau, pada masa-masa tertentu rakyat Indonesia punya semacam mekanisme perubahan radikal seperti yang terjadi pada 1945, 1966 dan 1998, namun, ini tidak lebih seperti cuci darah semata. Toh, darah yang mengalir tetaplah sama

Ada yang berbisik “revolusi”. Tapi bukankah ide dan kata “revolusi” seperti sudah “dirampok”? Seperti yang termaktub dalam kalimat “Pemimpin Besar Revolusi”, seakan-akan hanya Soekarno saja yang berhak menggenggam kata-kata itu di negeri ini. Revolusi pun seperti apa? Seperti kata Soekarno? Buanglah angan-angan revolusi itu. Nikmatilah perbudakan ini. Bukankah bangsa ini pernah menjadi budak-budak kolonial? Apa susahnya menjadi budak kembali? (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s