Negeri Terlarang


Di Kota Medan dan ruas-ruas kota penyangga di sekitarnya, hujan kadang datang perlahan, namun juga seringkali mengucur hebat. Genangan air dan banjir juga tak terelakkan. Ketika padam listrik di malam hari, bisa dibayangkan kegaduhan dan kesumpekan yang tiba-tiba menyergap warga Kota di saat hujan mengguyur deras itu.

children rainSebagai orang yang beragama, tentu kita tidak menganggap hujan sekedar fenomena alam semata. Dia rahmat, berisi anugerah. Kaum-kaum sebelum kita, masa sebelum era ilmu pengetahuan modern, selalu memanjatkan syukur ketika hujan tiba. Bahkan, kekhawatiran akan melanda kalau hujan tidak turun-turun. Pemeluk Islam, misalnya, mempunyai ritual shalat Istisqa’, shalat dan berdoa meminta hujan. Malaikatnya pun khusus, Mikail, malaikat yang bertugas menurunkan hujan dan melimpahkan rezeki. Hujan agaknya memang berpasang-pasangan dengan rezeki dan karunia.

Saat dan pasca erupsi Gunung Sinabung, para petani dan warga mengharap agar hujan turun. Tidak sekedar membersihkan abu-abu vulkanik yang menempel di ladang, perumahan dan jalan-jalan, tapi juga menjadi resep untuk menyuburkan tanah. Hujan adalah kumpulan air, dan air, menurut salah satu aliran filsafat, merupakan asal muasal, sumber kehidupan.

Tapi kita tidak sedang berbincang hujan juga listrik dan banjir. Musim penghujan saat ini, turun di saat negara Indonesia dilanda musibah sosial politik hukum dan budaya yang tak terperi. Di Jakarta, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, –menurut versi KPK– ditangkap tangan sedang disuap. Peristiwa itu begitu menggemparkan. Walau agak geli juga melihat keterkejutan masyarakat menanggapi soal ini. Pasalnya, tingkat kepercayaan akan kejujuran penegakan hukum di negeri ini, sudah di tingkat nadir. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri, masyarakat sudah banyak yang apatis, tidak percaya. KPK? Jangan lupa, Komite Etik KPK telah membentuk Dewan Etik beberapa waktu silam untuk memeriksa Ketua KPK, Abraham Samad.

Di satu sisi, pembentukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan untuk memeriksa etika, sesuatu yang disebut lebih tinggi statusnya dari hukum formal, sudah menandakan suatu kebusukan. Adalah sebuah keharusan bila dewan dan majelis itu semestinya tidak pernah ada. Begitulah idealnya. Ketika lembaga itu muncul, maka isu telah berkembang menjadi dugaan, dan dugaan berkembang menjadi tuntutan. Dia menjelma menjadi fakta.

Apakah hasil pemeriksaan itu terbukti atau tidak, itu bukan lagi persoalan, tidak penting lagi. Pasalnya, itu sudah bertentangan dengan filosofi dasar pembentukan lembaga penegakan hukum dan peradilan seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya integritas. Lembaga yang ingin membersihkan justru diperiksa karena dinilai tak bersih. Bila kehormatan sudah diperiksa, tanda apakah itu?

Beberapa orang mengatakan, kasus-kasus ini seperti gelombang tsunami yang melanda penegakan hukum Indonesia. Hukum, suatu hal di mana di atasnya negara ini dijalankan, telah rusak, porak-poranda. Tidak hanya saat ini. Yakinlah, kalau yang terjadi saat ini hanyalah kumulasi. Dan, itupun terekspose karena kebebasan pers yang telah dibuka reformasi 1998 lalu. Seandainya di masa ini media masih terkungkung oleh kekuasaan, maka kita tidak akan menerima informasi tentang kasus korupsi sebanyak ini.

Karena ini bersifat kumulatif dan tidak hanya akan berhenti di titik itu atau berlanjut, itu menandakan apa yang terjadi saat ini tidaklah bisa diselesaikan dengan statemen-statemen pejabat negara atau Presiden sekalipun. Itu karena seluruh komponen Trias Politica –eksekutif-legislatif-yudikatif– sedang amat bermasalah.

Presiden tidak bisa kita katakan sebagai satu-satunya lembaga yang paling steril dari ironi kebangsaan saat ini. Dia merupakan posisi politik yang rekrutmennya berasal dari partai politik. Karena itu, apa yang terjadi di tingkat partai politik juga memengaruhi hasilnya. Penelitian-penelitian yang menyebutkan kalau partai politik merupakan lembaga terkorup mesti menjadi catatan penting.

Itu dari sisi rekrutmen. Dari sisi produknya juga begitu. Nyata-nyata di hadapan kita sudah terpampang perilaku anggota kabinet pemerintahan yang sudah bolak-balik diperiksa di pengadilan tindak pidana korupsi. Tidak hanya anggota kabinet, melainkan juga pejabat setingkat dan di bawah menteri, sudah wara-wiri di pengadilan.

Belum lagi jika menghitung ratusan Kepala Daerah apakah itu provinsi, kabupaten/kota, hingga aparatur di tingkat bawahnya yang harus berurusan dengan pengadilan korupsi. Itu semua merupakan bagian besar dari eksekutif kita saat ini.

Saya tak mengatakan lembaga kepresidenan ikut terlibat, tapi presiden harus bertanggung jawab, iya. Tidak hanya mengambil langkah sesuatu yang lebih konkrit dan radikal untuk membersihkan eksekutif, lembaga kepresidenan juga mesti steril dari kepentingan-kepentingan politik pragmatis dan jangka pendek. Itulah makanya, pandangan yang menyatakan rangkap jabatannya dengan ketua umum partai politik, justru menandakan kebijakan yang tidak bijak. Apalagi bila dihubungkan dengan status presiden yang semestinya bertindak sebagai negarawan, sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia, simbol negara.

Mengapa Presiden? Karena di tangan dialah kita amanahkan kekuasaan.

* * *

Tindakan seperti apa? Adalah ironis bila tindakan itu hanya direduksi di tingkat sistemik. Itu teknis belaka. Pada urutan pertama, adalah kemestian untuk melongok kembali ke sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa bernegara. Dan jawabannya hanyalah ada dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta sisi historis pendiri-pendiri bangsa ini.

Korupsi, bukan hanya masalah saat ini dan bukan hanya terjadi di Indonesia semata. Negara lain seperti Singapura, yang sering dikatakan orang sebagai salah satu negara paling bersih di dunia, ternyata tercatat sebagai sebuah negeri di mana banyak koruptor-koruptor Indonesia yang mondok dan menyimpan uangnya di sana. “Bersih” itu soal pengemasan semata.

Indonesia mesti melongok ke belakang ketika Wakil Presiden, Mohammad Hatta, yang tidak mempunyai uang cukup untuk membayar tagihan listriknya. Di tengah pejabat-pejabat pemerintahan dan militer yang waktu itu bergelimang kemewahan, Hatta, proklamator ternyata berani untuk memilih hidup sederhana.

Fokus pembicaraan kita adalah adanya ijtihad, kemauan dan keberanian untuk memulai suatu hal yang baru, dari mereka-mereka yang ingin menjadi pemimpin negara ini di seluruh tingkatan. Keberanian untuk melawan stigma bahwa pejabat itu mesti hidup mewah, sepatunya berkilat dan dasinya berkilau.

Sayangnya, gaya hidup seperti Hatta itu yang tidak tampak sekarang. Karena kalau itu ada, maka mungkin kekuasaan tidak akan ragu untuk menerapkan hukuman mati kepada mereka yang terbukti korupsi. Kita tidak akan was-was apakah itu melawan Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak. Kita tidak perlu ragu apakah itu akan “dikabulkan” oleh juragan HAM dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Ini negeri kita dan sepatutnyalah kita sendiri yang mengurusnya.

* * *

Mungkin orang-orang akan mengatakan tidak ada korelasi signifikan antara hujan dan krisis Indonesia. Orang-orang pintar akan mengatakan hujan memang akan turun sesuai musimnya. Fenomena itu, toh, sudah berlaku sejak zaman diciptakan. Kesimpulannya, fenomena alam, termasuk hujan, tak ada hubungannya dengan peristiwa sosial yang terjadi saat ini.

Pendapat-pendapat seperti itu tidak untuk diperdebatkan di sini. Namun, saya hanya ingin menggarisbawahi, bukankah kita hidup di tengah-tengah alam semesta? Bukankah kita merupakan bagian dari alam semesta? Apapun itu, saya hanya ingin bersyukur akan rintik dan kucuran hujan itu. Untunglah hujan masih hendak mampir, bila tidak, sahlah sudah ini negeri larangan. (*)

foto: photography.nationalgeographic.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s