Kesejahteraan dan Ideologi Keadilan


Eksistensi seseorang atau kelompok di Indonesia ditentukan apakah dia mampu memberikan pembenaran terhadap perilaku menyimpang dari kekuasaan. Kesejahteraan yang didapatkan mereka saat ini adalah sebuah keadilan bagi mereka. There is no alternative, seperti yang pernah diungkap oleh Margareth Thacher.

***

slavedealerSoal kapitalisme, The Iron Lady, Margaret Thatcher, pernah berujar singkat saja, “There is no alternative.”  Ketika ekonomi Inggris terpuruk di dekade 1970-1980-an, Thatcher tanpa ragu tidak hanya mengutip dan mengagungkan pemikiran John Adam Smith (1723-1790) soal kapitalisme dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, tapi dia juga adalah eksekutor paling kukuh di dekade 1980-an ketika dia memerintah Inggris.

Dilingkupi nasionalisme Inggris yang meninggi akibat kemenangan perang melawan Argentina memerebutkan Kepulauan Falklands (Argentina menyebutnya Las Malvinas), ekonomi Inggris di bawah pemerintahannya membumbung tinggi. Namun, Perdana Menteri Inggris terlama ini akhirnya jatuh juga. Kemarin dia baru wafat dan beberapa kawasan yang paling merasakan kuku besi kapitalisme-nya, merayakannya. Kapitalisme telah kehilangan salah satu pendukung paling gigih dalam sejarahnya.

Kesejahteraan

Ada magnet yang luar biasa ketika memerbincangkan soal perubahan. Di sana ada beban keharusan, kemestian sehingga orang-orang dan kelompok yang mengusungnya mesti setuju dengan kondisi yang “memaksa”. Dia kemudian dibayangkan dalam keadaan serba darurat. Dalam keadaan darurat itu, seperti Anda tahu, maka semua menjadi boleh, halal dan harus dilakukan.

Partai Komunis Indonesia (PKI) di waktu 1948 dan 1965 dulu, menjadi salah satu album dalam sejarah Indonesia betapa keinginan untuk merubah Indonesia seperti yang mereka yakini, harus melewati ruang konflik yang sangat besar dengan penghalalan gaya politik yang destruktif dengan kelompok-kelompok lain. Adanya trikotomi antara PKI-religi-nasionalis (diwakili paling besar oleh TNI-AD), sebenarnya menyajikan pertarungan yang kemudian nyata-nyata tidak saja telah menguras energi besar Indonesia, melainkan juga air mata dan darah anak-anak bangsa. Sejatinya, walau kubu nasionalis dan agama mengalami “kemenangan” dan PKI harus bubar, rakyat Indonesia sendiri merugi besar, waktu terbuang habis untuk pertempuran yang berdarah-darah. Soeharto, the Smiling General, yang menjadi penguasa pasca pertempuran sejarah itu, ironisnya tidak berasal dari satu kubu yang bertempur itu. Dia memeroleh blessing in disguise, sementara untuk yang bertempur mengalami kondisi “kalah jadi abu, menang jadi arang”.

Undang-undang Dasar 1945 sejatinya memang menuliskan keharusan bagi mereka-mereka yang setuju berbendera Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di situ, tidak ada batas waktu. Founding fathers mungkin sudah tahu kalau jalan untuk mencapai titik itu, tidak pernah mudah dan tidak sebentar. Lagipula, mungkin saja titik “kesejahteraan umum” itu sejatinya adalah nisbi; bila seluruh rakyat telah mencapai titik sejahtera apakah Indonesia harus dibubarkan?

Namun entah mengapa, selalu saja ada pendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan selalu identik dengan pertambahan modal, menumpuknya kekayaan. Begitu kuantitatif dasar pemikiran seperti itu. Bahwa kesejahteraan dihitung dari seberapa banyak pundi-pundi uang individu dan kelompok, seberapa luas tanah yang dimiliki dan seterusnya. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan adalah soal kualitas hidup semakin tidak kentara, semakin asing. Lucunya, kualitas hidup diukur pula dengan kuantitatif. Sungguh dia bertolak belakang.

Di masa pasca 1998, ide kesejahteraan mengusung tinggi. Dulu, sebelum 1998, Prof Amien Rais, dalam jabatannya sebagai Ketua PP Muhammadiyah, pernah berujar tegas, bahwa kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia bak ranting-ranting kering yang mudah terbakar.  Penguasa tak ingin mafhum soal itu. Mereka punya Trilogi Pembangunan yang poin nomor buncitnya mengatur soal itu; pemerataan pembangunan. Tapi apa yang terjadi adalah pemerataan itu tidak pernah ada. Kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa di mana kekayaan alam Indonesia berada, ironisnya justru terpuruk. Soeharto mengangkat dirinya sebagai Bapak Pembangunan, yang kemudian mendapat cibiran di kemudian hari.

Mereka-mereka yang hidup miskin pun berteriak. Rumput-rumput kering itu, meminjam istilah Amien Rais, sudah terbakar. Maka setelah 1998, salah satu yang mengemuka adalah penguatan kembali asas Desentralisasi dalam UUD 1945. Ada ketidakadilan.

Namun, pasca 15 tahun, kesahihan reformasi 1998 itu dipertanyakan ulang. Papua menginginkan kemerdekaan tidak hanya sekedar otonomi khusus. Di Nanggroe Aceh Darussalam sudah berkibar kembali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ini adalah dua kawasan yang menjadi dinding Indonesia di sebelah timur dan barat. Seandainya dinding-dinding ini lepas, bisakah Anda menduga apa yang akan terjadi pada Indonesia?

Tapi, itu dampak sosial politis yang kasat mata. Yang paling mengkhawatirkan dari “ranting-ranting kering” itu adalah dampak kesenjangan terhadap jiwa orang-orang Indonesia. Tontonan kekayaan dalam panggung kesenjangan sudah begitu lama kita hadapi. Kita meneteskan ludah ketika melihat itu.

Adalah tidak aneh, ketika kemerdekaan yang sedari dulu diproklamirkan, ternyata belum juga dirasakan menyentuh titik-titik sejahtera bagi seluruh rakyat. Statistik angka kemiskinan yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah, sudah begitu meragukan untuk kita baca. Kita ditimpa keraguan yang begitu masif terhadap pemerintah dan apa yang dilakukannya. Mengapa begitu? Itu karena kita merasakan, kondisinya tidak semanis yang diucapkan pemerintah, bukan?

Mengapa kita semakin biasa-biasa saja dipertontonkan tayangan korupsi para elit hampir setiap hari? Itu karena kesejahteraan telah diukur dengan kuantifikasi dan perwujudan benda-benda, dan, ah, tidak mungkin pula kaya di Indonesia tanpa korupsi. Jangan lupa, kita tidak berbicara satu atau dua orang, tapi banyak orang Indonesia.

Demikianlah, korupsi menjadi hal yang lumrah, biasa-biasa saja dan bahkan dibenarkan. Bukankah sebagian ada yang bergumam, kalau diberi kesempatan untuk korupsi maka dia akan juga melakukannya?

Begitulah, sisi “maling” dari korupsi sudah tak terdengar lagi. Korupsi, penjarahan harta rakyat besar-besaran, juga dilakukan secara besar-besaran. Bila dulu dilakukan para elit kelompok tertentu, kini kelompok elit itu sudah membesar. Kelompok elit teratas membutuhkan penyangga-penyangga kekuasaan dari kelompok-kelompok baru. Sebagai imbal baliknya, kelompok-kelompok baru ini mendapatkan bagian dan persentase pasca negosiasi dengan elit terbesar itu.

Sahlah sudah bila kini, apa yang disebut sebagai oligarki Indonesia diperkuat dengan pembentukan kaum noble atau aritokrat (bangsawan-bangsawan) baru yang diberi kompensasi tertentu dari kekuasaan. Tentu saja, bangsawan-bangsawan baru ini mesti memanjat dengan sangat keras untuk dapat menyentuh titik kekuasaan kaum oligar.

Dulunya, dalam peta kesenjangan sosial, para bangsawan-bangsawan ini sempat berada di bandul yang negatif; miskin dan tidak sejahtera serta jauh dari pusaran kekuasaan. Kini, dengan fasilitas yang diberikan berkat usaha mereka untuk menyentuh titik kekuasaan itu, mereka juga turut dalam langgam kekuasaan yang dulu sempat dipertontonkan dengan apik oleh kolonial Belanda.

Keadilan

Titus Maccius Plautus dalam komedi Asinaria, berujar lupus est homo homini, yang kemudian dipertegas lagi oleh Thomas Hobbes dengan homo homini lupus. Hubungkan juga kemiripannya dengan diktum paling terkenal dari Charles Darwin, survival of the fittes. Bandingkanlah kemiripan materialisme ala Darwin dengan materialisme yang dikejar-kejar saat ini.

Eksistensi seseorang atau kelompok di Indonesia ditentukan apakah dia mampu memberikan pembenaran terhadap perilaku menyimpang dari kekuasaan. Harta rakyat yang dimakan oleh mereka adalah penerapan sebuah hukum alam; rakyat yang lemah pasti menjadi makanan bagi yang kuat. Dan yang lemah itu sudah sadar akan kodrat alam yang sudah terbentuk itu. Karena itu, dia bukan dosa. Dia adalah keadaan yang memang seharusnya.

Maka perubahan dalam lingkup kesejahteraan, sedihnya harus berada dalam bingkai materialisme. Kesejahteraan yang didapatkan mereka saat ini adalah sebuah keadilan bagi mereka. Untuk itu, menurut mereka, memang tidak ada cara lain. There is no alternative, seperti yang pernah diungkap oleh Margareth Thacher. Itulah ideologi keadilan. (*)

One thought on “Kesejahteraan dan Ideologi Keadilan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s