“1”


rahudmanAngka “1” adalah angka milik para penguasa. Biasanya, selalu disimbolkan dengan angka “1”. Kalau untuk Presiden, misalnya “Indonesia-1”. Kalau untuk Gubernur, katakanlah di Sumatera Utara (Sumut), jadinya “Sumut-1”. Misalnya di Kota Medan, “Medan-1”.  Dia juga perlambang mutu paling tinggi dan menjadi tujuan. Juara 1 selalu diidam-idamkan pelajar, mahasiswa ataupun olahragawan. Agak ganjil memang kalau orang memimpi-mimpikan menjadi juara dua, tiga, empat ataupun seterusnya.

Tapi satu bukan berarti harus bermakna “pertama”. Ini misalnya yang menjadi polemik di antara korelasi antara suami dan istri.

* * *

Sumatera Utara (Sumut) dan Kota Medan, diceritakan oleh sejarah punya riwayat tak sedap berkaitan dengan orang nomor satu ini. Dimulai dari Walikota Abdillah Ak MBA, Wakilnya, Ramli Lubis, dan kemudian menyusul Syamsul Arifin SE, Gubernur Sumut yang kini  menghuni hotel prodeo. Kota Siantar begitu juga, Kabupaten Nias dan juga beberapa kabupaten/kota lain yang ada di Sumut. Kini, Rahudman Harahap, pria yang masih menjabat sebagai Walikota Medan, kemarin Jumat (3/5), harus menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Kita tidak ingin berpolemik apa-apa pada fakta-fakta ini. Sudah menjadi jelas bahwa kekosongan kepemimpinan tak pernah dilegalkan oleh konstitusi. Seandainya saja Rahudman Harahap menjadi terpidana dan ada putusan inkraacht (tetap) pun, maka Wakilnya, Dzulmi Eldin Msi, bisa mengisi dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kota. Sistem untuk itu sudah ada.

Tapi justru di situlah letak persoalannya. Seolah-olah kepemimpinan sebuah pemerintahan begitu mudah untuk dibongkar pasang dalam sebuah kata “pelaksana tugas”. Rakyat menentukan pilihan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk mencari pemimpin yang bukan saja menjalankan tugas-tugas pemerintahan tapi juga untuk melindungi dan memberi mereka harapan (kalau tidak bisa jaminan) untuk kesejahteraan. Setiap sosok orang berbeda-beda dalam visi, karakter dan track record-nya. Katakanlah, seperti kasus Abdillah-Ramli dahulu, harapan masyarakat yang memilih mereka tentu tak bisa digantikan dan dialihkan begitu saja kepada pelaksana tugas yang dulu tak mereka pilih ketika Pemilukada.

Kejadian ini sungguh meresahkan. Lihatlah hal yang sederhana saja seperti proses-proses tender proyek-proyek pemerintah, apakah itu dari APBD maupun APBN. Kasus-kasus yang melibatkan seorang Kepala Daerah ataupun pejabat pemerintahan, cukup mengganggu kinerja sosial politik ekonomi suatu daerah. Proses APBD memang akan jalan terus, tapi terganggu. Padahal siapapun mafhum kalau APBD merupakan salah satu stimulus perekonomian di masing-masing daerah.

Pemerintahan memang akan jalan terus, apakah si orang nomor satu tadi masuk penjara atau tidak. Namun, ketika ada seseorang yang tertawa sementara di seberangnya ada yang meratap, di situ sudah menandakan ada ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Korbannya selalu adalah masyarakat. Mereka yang memilih si nomor satu tadi. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s