212


212. Wiro Sableng, seorang pendekar, tokoh fiksi karangan Bastian Tito (almarhum), merajah angka itu di dadanya. Itu salah satu warisan gurunya yang bernama, Sinto Gendeng. Senjatanya pun bertuliskan angka 212: Kapak Maut Naga Geni 212.

wiroDari nama dirinya dan gurunya, pembaca dapat melihat ada unsur utama yang ditanamkan kepadanya; sableng dan gendheng. Dua-duanya bermakna kegilaan. Namun, dia tak gila seluruhnya. Dia dikisahkan sebagai pendekar yang membela kebenaran dan kebaikan. Lawannya adalah hal-hal negatif seperti ketidakjujuran, kesewenang-wenangan, kezaliman, dan seterusnya. Ternyata, unsur “gila” tak seluruhnya bermakna negatif.

* * *

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI baru saja menerbitkan laporan Indeks Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2012 kemarin. Hasilnya, terdapat beberapa kasus yang terindikasi merugikan negara. Model kerugian di antaranya berupa berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang. Sebab terutama kerugian adalah akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kasus-kasus kerugian negara yang ditemukan BPK di antaranya belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, dan pemahalan harga (mark up). Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 212 kasus. Sama seperti angka di dada Wiro Sableng.

Apa yang dikeluarkan BPK ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Kita yakini bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terbongkar baik di dataran media massa ataupun yang diusut oleh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak permukaan gunung es semata. Artinya, jauh lebih banyak kasus yang tak terusut daripada yang muncul di permukaan.

Ini juga semakin menahbiskan, apa yang dulu pernah diungkap oleh begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusmo bahwa kebocoran anggaran mencapai 30%, tak terbantahkan lagi. Jumlah itu tentu tidak main-main.

Kalau ini kita hubungkan dengan wacana penarikan subsidi energi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti  yang ingin dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini, maka kita akan geleng-geleng kepala. Pasalnya, bila pencabutan subsidi dimaksudkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehat dan tak terbebani, maka adanya kebocoran dan penyelewengan ini justru semakin memerburuk keadaan.

Namun, kita juga bisa mengernyitkan kening, mengapa pemerintah tidak berusaha untuk mencegah kebocoran anggaran saja daripada menarik subsidi yang nyata-nyata untuk kebutuhan rakyat banyak? Apalagi nilai kebocoran itu jauh lebih besar daripada angka subsidi yang diletakkan di APBN.

Masalahnya memang tidak sulit. Kebocoran anggaran hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang tersangkut secara langsung dengan anggaran itu. Dan, pihak eksekutif-legislatif yang di antaranya mempunyai wewenang budgetting, ada di sana. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s