Angkot


angkotKata “rakyat” dan “kecil”, entah mengapa selalu bersama-sama, sering disandingkan: “rakyat kecil”. Sungguh jarang kelihatan “rakyat besar”, “rakyat tinggi”, ataupun “elit rakyat”. Orang sosiologi mungkin akan mengatakan akan selalu ada proses marginalisasi terhadap kata “rakyat”. Dia mengalami pengecilan dan penyempitan makna, kata orang Bahasa Indonesia. Mungkin sudah nasib kata ”rakyat” untuk selalu berada dalam ruangan yang kecil.

Ini juga menjadi semacam justifikasi bahwa apapun  yang mereka peroleh, selalu masih dalam makna “kecil dan dikecilkan”. Apakah itu penghasilan rendah, pelayanan kelas ekonomi, tidak dilindungi hukum, dieksploitasi, dan kalau sedang musim politik mereka selalu dijual-jual. Dalam hubungan status dan peran, mereka adalah minimal. Hanya satu hal yang banyak ditemui dari mereka, yaitu jumlah.

* * *

Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Forum Lalu Lintas dan Organda Kota Medan menetapkan kenaikan tarif angkutan kota (angkot) di Kota Medan sebesar 35%. Untuk penumpang Umum Rp 3.800 dan Pelajar Rp 2.500 per estafet (10 km) dari sebelumnya yaitu Umum Rp 2.800 dan Pelajar Rp 1.800 per estafet.

Pemberlakuan ini sudah diteken Walikota Medan, Rahudman Harahap melalui Peraturan Walikota Medan (Perwal) No 11 tanggal 24 April 2013. Namun, mulai hari ini, Senin, 29 April, akan diterapkan resmi.

Sejauh itu, masyarakat hingga kini belum tahu banyak soal alasan kenaikan itu. Bila kenaikan dihubungkan dengan kenaikan harga BBM yang sedang diwacanakan pemerintah, toh, itu belum terjadi. Dan kalaupun jadi, dia hanya berlaku bagi mobil plat hitam, sedang angkot dan sepeda motor tidak ada kenaikan. Alasan yang sering dikedepankan adalah kenaikan suku cadang dan ongkos operasional di lapangan yang cukup tinggi. Sayang, masyarakat juga tidak diberitahu seberapa persis angkanya.

Transparansi kenaikan harga angkot memang menjadi hak masyarakat. Bagi mereka prediksi-prediksi matematis dan ekonomis seperti inflasi, suku bunga dan seterusnya, hanyalah bahasa milik orang-orang “pintar”, ekonom, elit perusahaan, pemerintah dan seterusnya.

Toh, masyarakat juga tahu kalau para supir angkot –terkecuali pengusaha angkot— bukan berasal dari kalangan berada alias sama-sama rakyat kecil yang kehidupannya tergantung dari seberapa besar hasil yang didapatkannya “hari ini” di lapangan.

Bila alasan operasionalisasi yang membengkak sehingga setoran supir makin kurang, perlu dicari tahu sudah berapa banyak izin trayek di Kota Medan. Lantas, dalam satu trayek itu berapa quota angkot yang diizinkan operasi. Jumlah angkot yang terlalu banyak tentu akan membuat suasana kompetitif yang tidak sesuai di lapangan. Belum lagi soal pengutipan-pengutipan harian, resmi maupun illegal. Pemko Medan seharusnya bisa memerhitungkan seberapa besar margin perbandingan antara jumlah angkot dan penumpang.

Lebih dari itu, ini mengindikasikan ada yang tidak beres dengan pengelolaan transportasi di Kota Medan. Belum lagi masalah transportasi massal seperti TransMedan yang hingga kini tidak jelas juntrungannya, tidak transparan baik kebijakan, anggaran dan penerapannya. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s