Persekot


persekotSiapa yang tak butuh kepastian? Tak ada satupun mungkin. Orang akan malas beragama kalau dia tak memiliki kepastian tentang yang dianggapnya Tuhan. Dia akan malas beribadah kalau tidak kepastian imbalan. Kalau tak ada surga atau tak takut neraka, dia pasti berhitung untuk apa dia beragama? Kalau kajiannya sudah tinggi, mungkin dia tak perlu imbalan, dia perlu Tuhannya itu sendiri. Tapi tetap saja, itu tak membuat soal “kepastian” tadi jadi hilang. Adanya kepastian membuat dia yakin.

* * *

Kabar kurang sedap sudah berkeliling di kalangan kontraktor yang bermain di lapangan proyek-proyek pemerintah. Mereka sedang khawatir bila sang pemilik kebijakan. apakah itu Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan berganti. Kalau berganti secara periodik, itu wajar. Tapi yang tiba-tiba ini.

Penggantian itu bisa diakibatkan banyak hal. Misalnya si bos pejabat tadi terlibat pertarungan politik dan kemudian kalah sehingga dia kemudian harus lengser dari jabatannya. Atau misalnya Kepala SKPD sudah tak disenangi oleh Big Boss-nya dan kemudian diganti ke kawasan yang tak ada hubungannya dengan pekerjaan si kontraktor tadi. Atau malah ketika si kontraktor sudah menjalin hubungan baik dengan SKPD, tiba-tiba si Big Boss tadi pula yang bermasalah. Misalnya di penjara ataupun akan dipenjara.

Apa yang dikhawatirkannya? Untuk proyek-proyek pemerintah sudah lazim terdengar bisik-bisik kalau si kontraktor atau rekanan mesti menyetor dulu kepada mereka yang membuat kebijakan. Katakanlah down payment (DP) ataupun persekot. Kadang-kadang makna DP ini bervariasi juga. Bisa jadi dia (nanti) dimasukkan ke salah satu mata anggaran dalam proyek tersebut (tentu saja secara tidak resmi), atau bisa jadi persekot itu bermakna sebagai “uang hangus”.

Motif pengusaha mau melakukan itu sudah bisa kita tebak: mereka ingin mendapatkan proyek itu dan mereka ingin kejelasan dan kepastian dari si pemilik kebijakan. Bagi dunia bisnis, kepastian adalah prasyarat utama.

Iklim seperti itu sudah tradisi. Dan ini tentu saja tidak sehat, tidak profesional dan membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif. Dan itu tentu korupsi. Semestinya, para pengusaha tidak lagi dininabobokkan dengan iklim seperti itu. Berikan mereka sistem yang terbuka, profesional, dan kompetitif. Akuntabilitas dan transparansi adalah kata kuncinya.

* * *

Sumut pernah kehilangan induk ketika Syamsul Arifin SE dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, Kota Medan, ibukota provinsi Sumut, juga kehilangan Walikota dan Wakil-nya sekaligus ketika Abdillah dan Ramli Lubis juga  masuk bui. Memang, sistem administrasi negara terus berjalan. Tapi tanpa pemimpin, maka pemerintahan hakikatnya tak ada lagi. Rakyat mendirikan dan memilih pemerintahan justru agar mereka mempunyai pemimpin.

Kalau pola kepemimpinan di pemerintahan kita begini terus, bukan saja pengusaha yang pusing karena telah mengeluarkan anggaran yang banyak. Yang paling menderita, sudah pastilah rakyat jelata. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s