Dugaan


rahudmanPresumption of innocence, praduga tak bersalah. Ungkapan latin, ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (beban pembuktian terletak pada yang mengatakan/penuduh, bukan yang menyangkal/tertuduh), mendasari ini. Orang atau institusi belum (atau tidak) bisa dinyatakan bersalah sehingga pengadilan menyatakan dia (atau mereka) bersalah. Siapapun tidak boleh. Haram, begitu katanya.

Namun, kadang-kadang ada juga yang nakal menyahuti itu. Misalnya di dunia media. Anda tak boleh beropini sekecil apapun dalam informasi-informasi yang akan Anda sajikan kepada masyarakat. Ada objektivitas yang mesti diperturutkan. Bila Anda tak boleh menyatakan dia “bersalah” lebih dulu, maka Anda pun tak boleh dengan serta-merta menyatakan dia “tak bersalah” lebih dulu. Anda berada di luar pusaran kasus, tidak berada di posisi satu pihak manapun. Kalau Anda sudah menduga dia “tak bersalah”, itu sama bahayanya dengan Anda sudah menduganya “bersalah”. Anda objektif saja.

* * *

Ekonomi dan Politik laiknya dua sisi mata uang. Ada yang coba memisahkan, seperti yang begitu semangat dikerjakan oleh penganut paham ekonomi liberalisme (maupun metamorfosisnya, neo-liberalisme), dengan membuat sekularisasi antara ekonomi-politik secara teoretikal, aturan dan hukum-hukum ekonomi. Tapi itu rigid alias kaku. Ada kekuatan yang tersembunyi yang berdegup dengan kencang di tubuh pelaku ekonomi dan pemanjat kekuasaan. Mereka seperti satu hati yang terbelah di dua badan yang berbeda-beda dan berusaha terus mencari “pasangan” hatinya. Ekonomi akan selalu berhubungan (tidak hanya selintas ataupun pragmatis) terhadap politik. Sebaliknya juga demikian, politik begitu gegap gempita memandang ekonomi.

Sederhana sekali sebenarnya. Seperti di Amerika Serikat –penganut paham liberalisme—, toh, pemerintahnya melakukan proteksi terhadap sektor pertanian mereka. Campur tangan politik jelas sekali. Sementara di lain pihak, China dan Rusia–penganut paham ekonomi sosialis-komunis— bergabung dengan World Trade Organization (WTO), yang menginginkan perdagangan pasar bebas dunia. Bahkan dengan Indonesia (dan ASEAN), China mereka terjalin dalam sebuah perjanjian pasar bebas.

* * *

Ekonomi kita begitu sensitif terhadap peristiwa politik. Jangan disangka ekonomi kita tidak akan “kenapa-kenapa” bila Rahudman Harahap ditangkap dan masuk penjara. Seperti yang sudah-sudah, ketika Gubsu Syamsul Arifin, Walikota Medan Abdillah dan Wakil Walikota Medan Drs Ramli Lubis masuk penjara, provinsi dan kota ini begitu kelimpungan. Cukup sudah pemberitaan di masa-masa lalu itu ketika para pengusaha harus kelimpungan ketika kepastian politik dan hukum begitu meragukan di provinsi dan kota ini. Sistem memang berjalan, tapi tidak maksimal. Dan pengaruhnya bagi pembangunan ekonomi Sumut bukan isapan jempol.

Penguasa memiliki satu kata yang begitu ampuh memengaruhi seluruh sektor: kebijakan. Kebijakan ada di tangan pemimpin dan itu pula yang menjadi masalah kita sekarang. Ah, lagi-lagi kita harus meletakkan kata “dugaan” dalam kalimat itu. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s