Maruah Kelas Saudagar Muslim


samudra pasai
Samudra Pasai, salah satu kerajakan maritim Islam. (republika)

Sebagai mayoritas, maka umat Islam tentu tidak ingin angka itu hanya dianggap statistik kosong. Atau memakai istilah nabi, “seperti buih di lautan”. Perdebatan bahwa umat Islam di Sumut belum lagi menjadi penentu dalam kebijakan politik dan perdagangan di Sumatera Utara, saya kira tak usah lagi diungkit-ungkit.

Walau secara de jure, muslim menempati pemuncak kekuasaan, namun daya dobraknya terhadap geliat perekonomian untuk kesejahteraan umat Islam belum nampak oleh masyarakat. Bahkan, kapitalisme birokrasi telah makin menjadi-jadi dan menjadikan kelas elit baru yang hanya memerkaya invidividu dan kelompok lingkar kekuasaan. Negara dan pemerintahan justru dijadikan semacam mesin kapitalis baru untuk mensejahterakan elit dan kelompoknya.

Apa yang ditunjukkan oleh kasus korupsi di banyak partai politik dan terutama pada parpol-parpol besar, ada dalam bingkai itu. Semestinya tidak harus ada apologi untuk membenarkan korupsi elit tersebut. Apalagi atas nama agama. Rakyat, toh, tetap tidak beranjak-anjak kesejahteraannya. Kehidupan ekonomi masyarakat banyak seperti berjalan di tempat, kalau tidak bisa dikatakan set-back.

Kelas Saudagar-Pedagang Muslim

Sejarah sosial politik sejak Orde Baru telah menyaksikan terbentuknya stratifikasi sosial baru. Di antara indikatornya adalah kelas pemilik modal-birokrat telah tumbuh subur karena kebijakan pembangunan. Ini tidak sederhana. Persekutuan  mereka dengan kapitalisme dunia telah menjadikan Indonesia hanya sebagai mata rantai dari serangkaian pembagian kerja dan eksploitasi ekonomi internasional. Komprador adalah keniscayaan.

Ini menjadi alas jawab dari pertanyaan mengapa perkembangan di masa industrialisasi zaman Orde Baru itu seakan-akan tidak pernah menghadapi tantangan serius. Akibatnya, pada masa pasca-reformasi, kita dihadapkan pada pertanyaan serius: di titik mana lagi Indonesia memiliki kedaulatan ekonomi?

Kuntowijoyo (almarhum) meneropong ini dalam kerangka analisis ekonomi-politik , yaitu dengan melakukan interpretasi ekonomi untuk memahami perkembangan politik. Dia melakukannya terutama berkaitan dengan tema mengenai integrasi dan oposisi Islam dalam konteks sistem kapitalisme dan perkembangan industrialisasi di Indonesia.

Menurut Kunto, dalam latar industrialisasi yang pelaksanaannya ditunjang bersama oleh pemerintah dengan dukungan modal dalam negeri dan modal asing, aliansi antara elite birokrasi militer dan bigcapital akan menimbulkan polarisasi kepentingan. Modal-modal besar jelas membutuhkan perlindungan terhadap kemungkinan protes dari masyarakat.

Negara dan pemerintahan, dalam lingkup bargaining politik dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, telah berada dalam bandul yang tak seimbang. Negara begitu kukuh, sementara rakyat begitu lemah. Kekuatan civil society ironisnya tetap saja menjadi potensi dan belum lagi menjadi realitas-objektif.

Catatlah ketika Sumut yang sejahtera dininabobokkan dalam kerangka interdependensi. Ketergantungan terhadap pemerintah begitu mengemuka dalam wacana membangun kesejahteraan rakyat dan bukannya mengagendakan empowering masyarakat. Seolah-olah pemerintah adalah sinterklas yang dengan senyumnya membagi-bagi uang kepada masyarakat. Ironisnya, hubungan yang ingin dibina itu tak lebih dari korelasi antara rentenir-debitur. Debitur yang diberi kredit akan mengakibatkan kemestian adanya bayang-bayang debt-collector yang menghantui setiap orang yang mendapatkan kredit. Padahal sesungguhnya, bukankah memang kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan rakyat?  Bagaimana pula kalau posisi pemerintah adalah kapitalis-birokrat baru?

Petani dan nelayan adalah kelompok masyarakat yang paling sial. Petani mengalami masalah lahan pertanahan dan nelayan tak lepas-lepas dari permasalahan impotensi untuk menjaring dan memasarkan hasil-hasil laut Sumut yang begitu kaya. Tidak perlu ditangisi kesalahan sistem agraris di sini yang diplot dengan bungkus feodalisme. Rakyat-petani tak punya tanah, itu adalah persoalan supra-serius yang tak pernah dilihat dengan serius. Bukankah agenda yang tak pernah diselesaikan tuntas oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara salah satu yang utama adalah konflik pertanahan?

Kita di Sumut, telah kehilangan potensi perdagangan pesisir, yang dulu menjadi sumbu dan roda perekonomian di masa kerajaan-kerajaan Islam sebelum Indonesia merdeka. Kita kehilangan hubungan yang sempat terjadi pada pola kerajaan maritim Aceh, Malaka, Demak, Makassar, Ternate-Tidore, dan seterusnya. Islam yang pertama-tama didukung oleh kelas menengah pedagang muslim, digeser ke pinggir oleh dua kekuatan sejarah: yang pertama oleh munculnya kapitalisme merkantilis Eropa yang segera berkembang menjadi kolonialisme, dan yang kedua oleh kebangkitan kembali patrimonialisme pribumi dengan corak perekonomian yang agraris feodal.

Secara ekonomi, ia telah kehilangan basisnya di pesisir baik karena operasi maritimnya dirompak oleh Belanda, maupun karena perdagangan daratnya diekspansi Mataram. Disebutkan Kuntowijoyo (1991), kelas saudagar Muslim telah dihancurkan dan dalam kerangka perekonomian feodal agraris. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai proses “peasantization” (petanisasi) dan “ruralisation” (pedesaan). Secara simbolik dan kultural, ini berarti digantikannya etos pedagang yang mobil, kosmopolit, dan bercorak urban, dengan mentalitas petani yang statis, “localised”, dan agraris. Proses ini pula yang menyebabkan terjadinya transformasi sistem pengetahuan dan deformasi mode religiusitas, dari yang bercorak rasional menjadi bercorak mistis. Secara sosial, proses “peasantization” dan “ruralisation” itu juga berarti degradasi kelas, yakni dari kelas menengah urban dengan corak ekonomi perdagangan, ke kelas bawah agraris dengan sistem ekonomi patrimonial feodal. Desa telah diset menjadi tingkat paling bawah dari struktur dan kultur.

Maruah

Kota lebih dipahami dalam perspektif industrialisasi. Tapi kita butuh kelas pedagang muslim dari desa yang menjadi jembatan dalam banyak hal. Kita juga menghadapi masalah kesenjangan pembangunan antara pantai barat dan timur. Ada konsekuensi yang cukup buruk akibat hal itu seperti mobilisasi masyarakat dalam bentuk urbanisasi ke kota, dan ini lagi-lagi memerkukuh hubungan antara kota-desa tidak lagi paralel melainkan hirarkis.

Di desa, kita menghadapi sistem ekonomi agraris-feodal yang tercipta selama ratusan tahun sejak zaman Belanda. Pola perkebunan yang dicipta oleh kolonial Belanda di Sumatera Utara telah menjadikan rakyat-rakyat kita hanya sebagai buruh, budak kapitalisme. Dalam penantian nasibnya di perkebunan-perkebunan Belanda itu, desa-desa yang mengitari perkebunan itu, hanya diplot menjadi suatu lokasi perkumpulan orang-orang yang menanti perubahan nasib. Pertanian rakyat bukan lagi menjadi komoditi perdagangan.

Padahal, kebudayaan dan sejarah di Sumatera jelas sekali memerlihatkan mobilitas yang intensif. Infrastruktur jelas penting sebagai landasan mobilitas rakyat. Tapi, seandainya pun infrastruktur bagus tapi kalau mental feodal masih menjangkiti, maka kita akan kembali ke belakang, menuju zaman Belanda ketika infrastruktur dibangun untuk menyangga kepentingan kapitalisme tanpa memedulikan rakyat yang ada di desa tersebut. Pada akhirnya, kita akan tenang-tenang saja kalau kualitas infrastuktur kita kupak-kapik dan tak pernah mau secara serius untuk mengembangkan jalan-jalan warisan kolonial itu. Itulah warisan feodal kolonial yang sekarang kita nikmati bersama-sama di elit pemerintahan dan kalangan bisnis kita yang kapitalistik tanpa perasaan itu.

Desa harus dikembalikan maruah dan mentalnya, bukan sebagai alat produksi kapitalisme seperti yang kita lihat selama ini melainkan tempat melahirkan orang-orang yang dulunya memerdekakan negeri ini. Mereka yang dulu berjiwa saudagar yang mobil dan dinamis, berjalan dari kampung halaman menuju kampung yang lain dan pada saat-saat tertentu pasti akan pulang kampung. Ini laksana jaring-jaring laba-laba yang menghidupkan setiap kawasan seperti jalinan lampu-lampu hias yang berkedip-kedip di malam hari.

Saudagar dan pedagang muslim saat ini sedang bersemayam di desa-desa. Mereka juga punya jejaring saudagar muslim di perkotaan yang sedang digencet kapitalis non-muslim. Umat Islam harus kembali menghidupkan karakter kuat itu untuk merebut kembali kekuatan ekonomi-politik seperti dulu. Keadilan mesti diperjuangkan, bukan untuk diperjualbelikan, bukan pula untuk diperdagangkan. Ini bukan romantisme sejarah melainkan keharusan sejarah kita di Sumut. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s