Kekuasaan yang Memalukan


slavedealerKetika banjir melanda ibukota negara, DKI Jakarta, Indonesia dihadapkan pada situasi yang memalukan dan memilukan. Ibukota negara itu terlihat begitu sempit akibat kendaraan dan orang-orang yang membludak. Di tengah kondisi infrastruktur di kawasan lain di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, begitu terpuruk, Jakarta sudah memproyeksikan triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur jalan. Mungkin agar supaya ada keseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan jalan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut terlihat tak banyak artinya dibandingkan proyek triliunan rupiah untuk jalan di Jakarta. Sangat tak adil.

Gelontoran uang yang terus ditanam di Jakarta adalah memilukan dan hasilnya sangat memalukan; banjir di ibukota dan korban bergelimpangan.

Keadilan

Konstitusi UUD 1945 “diam-diam” menyebutkan soal desentralisasi. Namun kemudian, salah satu turunan dari desentralisasi, otonomi daerah, dikatakan menciptakan “raja-raja kecil” di “daerah”. Kita seperti dihipnotis dan manut saja dikatakan demikian.

Kita pun lupa kalau ada yang sengaja disembunyikan dari wacana “raja-raja kecil daerah” itu –yang dilontarkan dengan penuh semangat oleh pejabat pusat- yaitu eksistensi “raja-raja besar” di ibukota. Raja yang ini, tersenyum dingin dan pancaran matanya sungguh merah, sangat bengis. Dia meminta loyalitas dari seluruh rakyat yang ada di bawah kekuasaannya, menyerap upeti-upeti dan kemudian cekikikan melihat begitu banyak tangan menengadah di bawah kakinya.

Mungkinkah itu terlalu sarkastis? Tidak. Itu bahkan terlalu lembut. Lihatlah ibukota negara yang begitu menjulang tinggi bangunan-bangunannya, begitu mulus jalan-jalannya, begitu kuat, begitu kukuh, begitu harum dan wangi, dan gedung-gedungnya begitu menyilaukan. Tingkat pendapatannya sangat tinggi. Kita di Sumatra mungkin sudah menyangka penghasilan gaji Rp 5 Juta sudah sangat besar, tapi di Jakarta, itu hanya habis untuk ongkos di jalan-jalan yang mulus dan bertingkat-tingkat itu.

Gaya hidup kaum elit dan menengah atas di sana sudah seperti negara-negara kaya saja. Atau dimirip-miripkan dengan negara kaya itu. Potongan busananya, gaya berbicara, pola pandangnya dan jangan lupa pandangan matanya ketika melihat orang lain di luar Jakarta; mereka melihat (dan menyebut) kita sebagai “orang daerah”.

Ya, bagi mereka kita adalah orang-orang “daerah”. Dengarlah baik-baik kata “daerah” itu, dan pelan-pelan kita akan dibisikkan makna “daerah” itu adalah “subordinatif”. Bukankah ini hasil dari kata-kata seperti yang sering kita dengar: “bantuan daerah bawahan”? Daerah memanglah bermakna “bawahan” dan Jakarta sebagai pusat adalah “atasan”. Dia kemudian dipisahkan dalam sekat-sekat hirarkis.

Padanan “pusat” adalah kata “nasional”. Inilah yang menjadi simbol dari keangkuhan kekuasaan, ketika makna kebersamaan dalam bingkai bernegara yang mungkin saja dimaksudkan dalam kata “nasional” itu, dipelintir dalam sebuah keterpaksaan untuk mengakui “atasan”. Dia memanglah berasal dari kata “nation”, bangsa. Tapi tidak ada penjelasan, bagaimana suku-suku bangsa malah menjadi subordinat dari sebuah kata yang terdengar begitu arif: “nasional”. Suku-suku bangsa seperti dipaksa masuk dan berhimpit-himpitan dalam sebuah ruang sempit bernama “nasional”.

Menyusul kemudian adalah tanda-tanda yang menyertai “bawahan” itu yaitu ketertinggalan sumber daya manusia; malas, bodoh, tak bisa bekerja, dan seterusnya. Adapula yang begini: orang daerah itu identik dengan kejorokan, kebusukan, bau dan jelek. Apa yang terjadi adalah Pusat menjadi kebalikan dari “daerah”. Raja Diraja dan lawannya adalah jelata.

Ini berakibat pada banyak hal. Bagi kalangan pemerintahan, sudah lama terdengar “pemerintah daerah”. Itu disengaja. Pusat sengaja menskenariokan bahwa pemerintah daerah adalah bawahan bukan partner, bukan teman, apalagi sahabat. Tentu Anda tahu konsekuensi posisi bawahan dan fasilitas yang Anda dapatkan kalau Anda adalah atasan bukan? Perintah dan instruksi adalah makanan sehari-hari para jongos.

Di kalangan budayawan, sudah lama terdengar dikotomi yang menjijikkan, misalnya antara seniman nasional dan seniman “daerah”. Seberapa besar jasa Rano Karno dan Christine Hakim yang dianugerahi penghargaan tertinggi di bidang seni budaya oleh pemerintah Indonesia di Istana Negara? Adakah H. Ahmad Baqi, seniman Sumut pencipta grup El-Surayya, tak layak untuk mencium wangi Istana Negara? Tampaknya, untuk menjadi seniman berkaliber “nasional”, Anda mesti mondok dulu beberapa waktu di Jakarta dan diliput oleh koran-koran Jakarta sana. Pasalnya, sampai ajal merenggut pun Anda berkesenian di kawasan Sumut ini, tetap saja predikat Anda adalah seniman “daerah”. Pengakuan Anda sebagai seniman mungkin saja ditentukan dari pernah atau tidaknya karya Anda bisa terbit dalam media di Jakarta sana.

Begitulah. Di sanalah tempat yang dianggap puncak karir bagi kaum pekerja. Kalau Anda orang kaya, maka belumlah sah kalau Anda tak punya aset properti di Jakarta. Kalau Anda politikus, maka Anda akan terus bermimpi untuk melanjutkan karir di pentas politik “nasional”. Lha, kalau Anda tak berminat berkarir di Jakarta dan mau jadi raja di Sumut ini, toh harus juga minta restu dari Jakarta, kok. Dan seterusnya.

Sentralisasi yang begitu buruk ini, membuat Jakarta sebagai puncak piramida. Jakarta adalah kota, dan non-Jakarta adalah desa. Ini memuluskan anggapan sebagian orang bahwa desa adalah subordinat dari kota-kota. Seolah-olah, kota adalah tujuan dari desa-desa. Kadang-kala, desa dipersamakan dengan kampung, dan kemudian lazimlah kita dengar istilah “kampungan”. Atau kalau Anda pemudik yang datang ke Jakarta disebut “udik”. Sebutlah satu alasan kalau kata-kata “kampungan” dan “udik” ini tidak dimaksudkan untuk melecehkan. Nah, sementara di sisi lain, kota diidentikkan dengan modernisasi, maju, dan kekayaan.

Kalau desa-kota dikaitkan dalam sketsa hirarkis, maka kota adalah superordinat dan desa adalah subordinat. Kalaulah itu benar, lalu mengapa di kota-kota kita masih saja mempunyai struktur desa dan kelurahan? Apa yang mendasari ini? Bandingkanlah ini juga dengan Kota Medan yang di dalamnya adalah kampung-kampung yang berjejer seperti Kampung Aur, Anggrung, Baru, Madras dan seterusnya. Seperti apakah posisi kampung-kampung ini secara struktural maupun kultural? Adakah kampung-kampung itu “naik pangkat” ketika berubah menjadi kota?

Menurut Anda, apakah yang sedang terjadi pada kita sekarang ini? Apakah tanpa disengaja kalau Tugu Monas yang ada di Jakarta sana pucuk tertingginya terbuat dari emas?

Sentralisasi yang Memalukan

Kata-kata “desentralisasi” adalah kata yang begitu senyap dalam konstitusi negara. Betul bila kita sering melihat kebobrokan dari birokrat pemerintahan di daerah kita; koruptif, immoral, dan kelakuan nepotisnya. Tapi kita juga mesti membuka mata ketika banyak birokrat kita yang mengemis di beberapa kementrian strategis dan legislatif pusat agar anggaran disetujui oleh Jakarta. Jakarta tidak hanya dipenuhi pendatang, pengangguran dan pekerja karir yang ingin merubah nasibnya tapi juga ribuan birokrat dari daerah di seluruh Indonesia yang menyulap dirinya sebagai “pengemis anggaran”.

Dalam lingkup kekuasaan yang sentralistik maka hubungan big birocracy-big military-big politician-big capital adalah bingkai besar dari kekisruhan yang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Adanya perselingkuhan ini lebih kurang karena adanya kepentingan untuk terus memusatkan kekuasaan dan perputaran ekonomi di satu titik elit semata, bukan ke seluruh rakyat yang menjadi pemilik dari negara ini. Mendiang Romo Mangunwijaya begitu tepat mengistilahkan Jakarta sebagai “the melting pot of the most corrupt and greedy gamblers of Asia and the Pacific.”

Apa sikap kita di Sumatera Utara melihat kondisi yang memalukan ini? (*)

One thought on “Kekuasaan yang Memalukan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s