Gatot, Joko Widodo dan “Halal”-nya SARA


Satu bernama Gatot Pujo Nugroho dan yang seorang lagi bernama Joko Widodo. Dua-duanya nama khas suku bangsa Jawa dan mereka memang orang Jawa. Seorang adalah Gubernur Sumatera Utara dan seorang lagi adalah Gubernur DKI Jakarta. Suku bangsa Jawa dominan dalam kekuasaan di Indonesia? Sebentar, bukan itu.

Begini. Dalam plot pemasangan paket, pastikan sajalah bahwa indikator suku-agama-ras ada di urutan pertama. Anda berani memasangkan paket Gatot Pujo Nugroho dengan Raden Mas Syafii alias Romo, misalnya? Sama-sama Jawa dan sama-sama Islam. Tentu tidak. Karena itu, jangan naif melihat politik di Indonesia dan Sumatera Utara. Indikator SARA ada di urutan pertama dan terutama. Dulu, Gatot Pujo Nugroho disandingkan dengan Syamsul Arifin yang bersuku Melayu kurang lebih karena itu juga. Jadi, paket Melayu-Jawa mempunyai potensi kemenangan yang cukup memungkinkan. Calon-calon lain juga begitu. Tidak pasti menang memang.

Sama juga dengan Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan suku Tionghoa dan beragama Katolik. Sebutan keduanya –Jokowi untuk Joko Widodo dan Ahok untuk Basuki—pun dibikin atas dasar SARA. Jokowi jelas dimaksudkan untuk menangkap para pemilih dari suku Jawa dan Ahok untuk merangkul kalangan suku bangsa Tionghoa. Berhasil? Berhasil sangat. Sangat naif bukan ketika tim sukses Jokowi-Ahok mengatakan mereka mengejek kampanye berdasarkan SARA karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Atau yang lebih keren lagi, mungkin, karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keblinger. Justru Bhinneka Tunggal Ika itu tak pernah memermasalahkan soal keragaman suku bangsa dan agama. Kunci pokoknya sebenarnya sudah jelas ketika melihat variabel kesukuan ini, yaitu anti etnosentrismedan anti stereotif-etnik. Yang tak boleh adalah mengejek suku lain dan menganggap ada polarisasi suku berdasarkan superior-inferior.

Aspek lain dari multikulturalisme yang seringkali tak jujur dilontarkan ke publik adalah bahwa suku-suku itu juga punya propaganda unik masing-masing. Adalah kewajiban setiap anggota suku bangsa untuk mengampanyekan kemuliaan, kebanggaan, dan kehormatan suku bangsa masing-masing. Itu lumrah dan biasa-biasa saja.

Sebagai negara dan bangsa, Indonesia adalah suatu hal yang unik. Ini satu-satunya negara yang mempunyai keragaman suku bangsa dan agama terbesar dan terbanyak di dunia. Dengan demikian, memahami multikulturalisme tidaklah tepat bila disandarkan atas pola multikulturalisme atas negara-bangsa yang kurang lebih homogen (atau minimal) dari kawasan dan negara yang tak mempunyai suku bangsa dengan keragaman sebanyak Indonesia. Universalisme dan humanisme global mesti dikocok ulang ketika masuk ke tanah Indonesia. Cara orang Melayu ketika melihat bintang film India Shah Rukh Khan tidak sama dengan orang Tamil menikmati film-filmnya Shah Rukh Khan. Definisi universalisme dan humanisme global yang dipakai di Amerika Serikat, Eropa ataupun di kawasan Asia Timur maupun Timur Tengah agak aneh juga kalau diterapkan di Indonesia.

Apalagi bagi mereka yang setuju dengan paradigma kontekstual. Kalau disetujui, sekali lagi, perspektif multikulturalisme akan terasa aneh bila hanya memandang dari segi tekstual semata, atau katakanlah hanya dipandang dari perspektif teoritis yang digodok di Chicago University saja misalnya. Jadi, banyak juga yang keblinger soal SARA dan multikulturalisme ini.

Ingroup-outgroup

Lagi-lagi pilgubsu 2013 telah menyedot kita. Soal SARA, kita ulangi lagi, tetap akan jadi prioritas penyusunan paket. Nah, tak adil bila melihat Gatot saja. Misalnya Gus Irawan Pasaribu. Jujur saja, ada tidak kemungkinannya bila Gus Irawan Pasaribu ini akan disandingkan dengan Benny Pasaribu yang juga berniat maju dalam Pilgubsu 2013? Silahkan jawab sendiri.

Politik, secara sederhana, salah satu dimensinya adalah menang-kalah. Ini memang pertarungan. Indikator SARA itu ‘kan menjadi alat hitung kemenangan ataupun kekalahan. Asumsinya –atau mungkin sebuah postulat?—, semakin seragam paket pasangan, maka semakin kecil pula potensi kemenangan. Pola umum yang biasa diterapkan adalah memerlebar cakupan paket secara sosiologis dan SARA alias “pelangi”. Kesamaan agama mungkin saja bisa ditolerir, tapi kesamaan suku?

Ini tak hanya di kalangan suku bangsa tertentu seperti suku Batak saja. Cobalah paketkan pasangan sukubangsa Minangkabau-Minangkabau. Nah, mungkin Anda akan geli sendiri. Atau Melayu-Melayu, bisa-bisa Anda geleng-geleng kepala.

Bahkan, saking hebatnya politik SARA ini, seorang calon gubernur yang bersuku Jawa pernah memakai atribut marga Batak. Atau sering kita lihat ketika seorang kandidat disemati gelar, marga ataupun minimal, warga kehormatan dari suku tertentu yang lain dengan dirinya. Ada apa?

Bila variabel ingroupoutgroup bisa digambarkan sebagai variabel hubungan dalam sebuah himpunan, maka untuk mengambil sebagian dari lingkaran outgroup adalah dengan menjalin hubungan atau masuk ke dalamnya. Dia tak pernah masuk seluruhnya karena batas-batas ingroup justru memang sungguh tegas. “Kami”, “kita”, dan “mereka” adalah kata-kata untuk menerangkan perbedaan itu. Karena itu irisan hubungan yang terjalin dalam hubungan itu, kalau diterapkan dalam persoalan suku, maka tak cukup hanya dipandang dari sisi matematis saja. Bagaimana memetakan ideologi atau katakanlah filosofi dasar dari suatu suku bangsa?

Bhinneka Tunggal Ika sebagai suatu rumusan himpunan besar justru dibentuk berdasarkan bermacam-macam perbedaan. Perbedaan itu tak pernah menyatu, baik dalam substansi maupun simbolnya. Dia tidak seperti gula bercampur teh yang kemudian menyatu menjadi “teh manis”. Kebersamaannya seperti air dengan minyak yang digauli sebanyak apapun, sekuat apapun, tak akan merubah bentuk asalnya. Karakteristik nan unik dari setiap anggota himpunan adalah keniscayaan. Jadi, yang pasti itu justru bukan “persatuan” ataupun “kesatuan” melainkan perbedaan.

Maka tidaklah begitu mengejutkan kalau antara Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho selama masih bersatu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dikabarkan memiliki hubungan yang merenggang. Antara Soekarno yang seorang Jawa dan Mohammad Hatta yang seorang Minangkabau, yang dulu sempat dijodohkan dalam “Dwitunggal”, eh, ternyata bercerai juga. Atau, antara Soesilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla, yang ketika di periode keduanya justru menjadi lawan politik.

Keniscayaan

Riil politik kekuasaan yang berkembang selama ini di Indonesia memang tak bisa dilepaskan dari politik SARA. SARA sudah dimulai bahkan sebelum prosedur formal politik itu dilangsungkan. Dia sudah hidup lama atau mungkin sudah terlalu lama bahkan sebelum Indonesia merdeka dan kalau ditarik lebih ke belakang kala di wilayah Indonesia masih lagi berdiri kerajaan-kerajaan berdasarkan suku bangsa.

Dalam masa millenium seperti sekarang ini, mungkin politik SARA semakin terasa ganjil. Tapi keganjilan ini lagi-lagi seperti sebuah pseudo saja, kepura-kepuraan ketika melihat realitas politik.  Beberapa analis menulis kalau dalam politik modern maka pemilihan politik berdasarkan SARA sudah ketinggalan zaman dan dengan lantang menyatakan saatnyalah politik yang berbasis platform program kerja dikedepankan. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Namun bukan berarti benar seluruhnya.

Pertanyaan kritis bisa diajukan ketika platform program yang berusaha diusung untuk memikat hati rakyat dalam menentukan pilihannya, ternyata tidak membumi dan bahkan lebih banyak mengandung kebohongan daripada sebuah kemestian. Rakyat sudah terlalu lelah menanti realisasi janji-janji kampanye seperti yang ditulis dengan sangat bagus dalam program-progam kandidat. Lelah betul dan mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri mengenai apatisme masyarakat terhadap politik. Dan itu bukan hanya terjadi sekali dua kali, melainkan berkali-kali pemilihan baik pemilihan eksekutif maupun legislatif.

Lagipula program-program yang dilontarkan itu mesti dikritisi pula. Misalnya saja soal ekonomi berbasis syariah yang suka sekali diusung calon-calon yang ironisnya berlatar belakang ekonomi konvensional. Atau bagaimana Anda akan menilai program ekonomi kerakyatan dari seorang  yang pada ghalibnya adalah seorang kapitalis?

Nah, yang lain-lain nanti saja kita bicarakan.  (*)

ilustrasi: filsafat.kompasiana.com

One thought on “Gatot, Joko Widodo dan “Halal”-nya SARA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s