Intelektual di Sarang Penyamun


Albert Einstein berkirim surat kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Franklin Delano Roosevelt, pada 2 Agustus 1939. Ia mengutarakan pendapat sekaligus kerisauannya akan kemungkinan perkembangan teknologi persenjataan Jerman, negara yang mengambil jalan konfrontatif dengan AS dan sekutu. Presiden Roosevelt menanggapi serius surat itu –dan lanjutan surat Einstein lainnya– dan beberapa waktu kemudian menggagas Manhattan Project, sebuah proyek pengembangan senjata atom. Roosevelt berhasil mendahului Jerman.

Pada 1954, setahun sebelum kematiannya, dalam obrolannya dengan seorang teman lamanya, Linus Pauling, –seperti dikutip Ronald Clark dalam Einstein: The Life and Times— Einstein berujar soal ini. “I made one great mistake in my life — when I signed the letter to President Roosevelt recommending that atom bombs be made; but there was some justification — the danger that the Germans would make them…”.

Ia menyesal sekaligus tidak menyesal.

* * *

Terkadang, sejarah memang tidak bisa membantah bila kaum intelektual dimasukkan dalam polarisasi yang dikotomis; penghamba dan penentang kekuasaan. Sesungguhnya tak penting benar apakah polarisasi hitam-putih seperti itu punya argumentasi atau tidak. Karena kalimat “moralitas kaum intelektual” yang terkadang diniatkan sebagai alat hitungnya, juga mengalami pertentangannya sendiri. Adakah moralitas ataupun sistem nilai yang seperti ini, diakui eksis dan berhak untuk turut campur dalam menentukan ponten suatu individu ataupun kelompok intelektual? Seperti apa sejarah menempatkan Niccolo Machiavelli yang memberangus habis soal-soal cinta dan kemanusiaan dalam kekuasaan? Atau seperti apa pula sejarah akan menempatkan Galileo Galilei yang mendapatkan fatwa hukuman mati dari gereja?  Adakah kaum intelektual yang “baik” dan adakah yang “jahat”?

Suatu saat mungkin akan ada jawaban dari sekulerisme ilmu pengetahuan yang mempertentangkan secara langsung antara ilmu dan agama sebagai “sarangnya” moralitas. Bahwa agama dikatakan belenggu –atau “candu” seperti disematkan Marx—yang hanya menjadi penghalang kemajuan dan pencarian kebenaran dalam ilmu. Namun ini adalah satu lagi kenaifan, karena tolok ukur seperti ini tak diberlakukan sama dalam melihat hubungan antara intelektual dan kekuasaan.

Justru, bukan agama ataupun moralitas –dari ukuran manapun– yang menjadi candu, melainkan kekuasaan. Agama dan moralitas –kalau dia memang bisa kita pisahkan secara definitif—mesti tersisihkan ketika meneropong geliat kaum intelektual di tubuh kekuasaan. Mereka kian asing. Dus, bila itu persoalannya, kaum intelektual telah masuk dalam bingkai politik kekuasaan dengan indikator yang rigid: pemenang-pecundang. Misalnya di pertarungan Manifestasi Kebudayaan (Manikebu) versus Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di dekade 1960-an, keduanya bergumul dalam situasi menang dan kalah. Komunisme (dan sosialisme) yang sejatinya lahir dari rahim kaum intelektual justru telah menjadi salah satu aktor utama yang membunuh ibunya sendiri. Mula-mula, ketika Dipa Nusantara Aidit berhasil mengambil hati Soekarno, Lekra telah berada di posisi pemenang dan Manikebu harus menundukkan kepala. Setelahnya, Aidit ditembak mati dan giliran Manikebu yang tersenyum. Suka tidak suka, kaum intelektual telah menjadi underbouw.

Elit politik dan kaum intelektual kemudian tak lagi dapat dikenali. Bila dulu pernah ada indentifikasi kaum intelektual terpelajar dalam bentuk simbol-simbol gelar kesarjanaan, maka kini tak ada pula yang meragukan kalau elit yang tak pernah sekolah pun memiliki atribut serupa. Bahkan ada kebanggaan. Struktur kekuasaan, sistem politik serta birokrasi administrasi negara pun tak merasa risih ketika keraguan terhadap titel-titel sarjana yang dimiliki oleh politisi-politisi itu membesar.

Risih, malu dan mungkin juga takut, konon, memang pernah menjadi pakaian yang dikenakan oleh kaum intelektual. Tapi ini adalah dimensi-dimensi moralitas yang sudah tersisihkan itu. Bila ini benar adanya, maka memang kurang tepat pula kalau vonis “salah” dalam melihat peran intelektual mesti dikedepankan. Karena bila telunjuk “kesalahan” telah diterapkan, bukankah mesti ada “kebenaran” yang menjadi pegangan? Kebenaran telah hilang, mungkin saja sudah mati. Tapi dia bukan tak bisa dicipta atau katakanlah dihidupkan, diwacanakan kembali. Sebagian mengatakan, itu kesenangan para kaum philoshopia, para pecinta kebenaran, ibu kandungnya kaum intelektual.

* * *

Dalam permainan catur, Raja adalah buah yang jalannya yang paling sedikit, hanya selangkah. Dia terus mendapat perlindungan dari punggawa, hulubalang dan pion-pion –yang berjalan untuk mematikan raja di pihak lawan. Raja, dengan demikian, dengan kematian dan eksistensinya berposisi sebagai simbol kemenangan dan kekalahan. Mereka adalah simbol-simbol semata karena yang menggerakkan pertarungan itu semua adalah the invisible hand, tak terlihat, tak muncul di atas papan catur itu. Permainan catur adalah miniatur permainan kekuasaan.

Kini, kekuasaan di ibukota Indonesia sudah berganti dan Sumatera Utara menunggu giliran pada beberapa bulan mendatang. Singkat benar. Media telah dan terus mengabarkan dengan gempita. Media adalah salah satu lahan perbenturan wacana antara kaum intelektual yang berpihak pada masing-masing induk semangnya.

Kalau asumsi bahwa telah terjadi persenyawaan antara kaum elit dan kaum intelektual bisa diamini, maka mungkin yang ada adalah perkelahian wacana beberapa kelompok –tanpa embel-embel “elit” dan “intelektual”– untuk memerebutkan kursi kekuasaan. Atau jangan-jangan yang ada hanyalah perbenturan antara kaum intelektual semata. Nama-nama “elit” seperti R.E. Nainggolan, Chairuman Harahap, Gus Irawan Pasaribu, Gatot Pudjo Nugroho, Nurdin Lubis dan sebutlah yang lainnya, mungkin saja jadi tak penting benar.

Alhasil, penentu dan penikmat kemenangan adalah kaum yang menggerakkan mereka, yang tak terlihat itu. Kaum intelektual adalah penanggungjawab dari apapun konsekuensi kekuasaan yang kemudian timbul dari pertarungan itu. Merekalah penafsir, pembenar sekaligus pencari dan memberi jalan –baik berupa struktur, kultur, sistem dan terutama wacana– dari hasrat yang berada di lubuk paling dalam dari kekuasaan itu. Di seberangnya, mereka akan berlawan dengan kaum intelektual lainnya yang memiliki keberpihakan terhadap raja yang lainnya.

Lagi-lagi soal moral. Bila moralitas diletakkan dalam pertarungan itu, maka ukuran dan sanksi moral juga yang akan hadir di sana. Baik, buruk, hancur, jahat, rusak adalah sign yang kentara dari ukuran moral. Korupsi kekuasaan itu jelek, karena moral mengatakannya begitu. Tapi bila kekuasaan memandang korupsi sebagai hal yang baik, maka sistem akan senyum mengangguk-angguk ketika perputaran duit Pilgubsu 2013 dan proses kekuasaan lainnya dikatakan dapat berguna sebagai stimulus perekonomian nan rancak. Sistem yang berpendapat korupsi itu baik akan menganggap bahwa tidak terlalu penting untuk melihat sumber-sumber dana kandidat, dana haram atau tidak, donaturnya haram atau halal. Justru semakin tinggi duitnya, maka semakin kuat pula kansnya sebagai calon penguasa.

Begitulah. Moralitas kekuasaan mustahil diberikan tafsirnya kepada penguasa. Dalam demokrasi, moralitas mungkin hanya milik rakyat secara keseluruhan. Agama lebih dalam dari itu karena Tuhan-lah yang memberikan secara langsung, lugas dan tegas mengenai indikator moral. Kecuali, kaum intelektual memang telah berani mendebat Tuhan. (*)

ilustrasi: goethe jw (goethetc.blogspot.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s