Memilih Gubernur, Memilih (Calon) Koruptor


Life will find the way.  Begitu salah satu bunyi adegan dalam film Jurassic Park karya Steven Spielberg. Dikisahkan, para pakar dalam film itu begitu yakin kalau para hewan purba yang dapat mereka hidupkan kembali itu, bisa mereka kendalikan. Mereka sengaja hanya “menciptakan” hewan-hewan berkelamin betina agar populasi bisa mereka kendalihan seutuhnya. Selanjutnya, perilaku hewan purba ini pun bisa dikontrol sekehendak hati. Namun yang terjadi ternyata sebaliknya. Hewan-hewan itu beradaptasi dengan cepat. Walau mereka hidup dari hasil kloning, naluri purba mereka tak lantas berubah menjadi jinak. Mereka tetap liar bahkan lebih liar lagi. Para ilmuwan terperangah, hidup mereka telah terancam. Kalimat “life will find the way” pun terngiang-ngiang; kehidupan akan menemukan jalannya.

Korupsi mungkin begitu juga. Undang-undang, aparatur penegak hukum, penegakan lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian dibungkus dengan statemen Presiden soal pemberantasan korupsi, telah menjadi bingkai besar dari kebencian rakyat terhadap praktek korup. Pendeknya seluruh energi bangsa telah tersedot untuk memberantas korupsi. Namun, korupsi bukannya makin surut namun justru makin tinggi.

Begitulah, agaknya korupsi dan para koruptor bak para dinasourus yang telah berhasil menemukan rumus-rumus baru untuk korup walaupun seluruh komponen bangsa telah berusaha untuk mengendalikan dan mengawasi praktek jahat ini. Rumus-rumus baru ini akan terus berlangsung seiring berjalannya kehidupan. Life will find the way.

 

Sumut dan Korupsi

Sumatera Utara telah menderita cukup banyak dari praktek korup. Tak tanggung-tanggung, sang gubernur, Syamsul Arifin, hingga kini masih meringkuk di penjara akibat kasus korupsi. Begitu tragis, karena dulu Syamsul adalah sosok-sosok yang dielu-elukan. Kalau Pilkada DKI Jakarta memunculkan sosok Joko Widodo (Jokowi) yang dikatakan begitu intim dengan rakyat, maka Sumut telah jauh-jauh hari memiliki Syamsul Arifin yang sangat akrab dengan rakyat di lapisan terbawah. Dia begitu mudah untuk singgah dan duduk di warung kopi, mengangkat sebelah kakinya, dan bercerita dengan akrabnya. Intonasi, dialek, diksi, pokoknya gaya bicara Syamsul bukanlah bahasa “baku” melainkan bahasa jelata, awam dan kadang-kadang mengandung idiom-idom slang.

Dia tidak seperti kaum elit yang entah mengapa merasa penting untuk menerapkan bahasa “tinggi” di seluruh kesempatan, tidak hanya di forum-forum resmi melainkan juga ketika bertemu langsung dengan rakyat-rakyat biasa. Dari segi penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentulah itu bisa dipahami. Namun, agaknya aneh juga kalau gaya bicara seperti Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono juga dipakai kepada rakyat jelata. Gaya seperti itu akan membuat jurang pemisah yang cukup lebar dan meletakkan rakyat di posisi bawah sedangkan si elit tadi berada di atas. Rakyat pun harus menengadah. Dan Syamsul tidak. Dia berhasil mengatasi jarak itu dengan hampir sempurna.

Namun kemudian terperangahlah rakyat kebanyakan. Syamsul yang begitu diidolakan meringkuk di penjara gara-gara mencuri uang rakyat. Syamsul sebenarnya tidak sendirian. Sebelumnya ada nama Abdillah, mantan Walikota Medan. Namanya sungguh harum dan kemudian tercoreng ketika dia tersangkut perkara korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran yang di-remote dari Jakarta. Abdillah juga tidak sendirian. Wakilnya, Ramli Lubis, juga masuk penjara gara-gara korupsi. Perkara itu sungguh mencengangkan ketika warga Kota Medan harus menerima saat pucuk pimpinannya dua-dua masuk penjara gara-gara korupsi. Perkara korupsi yang melibatkan pimpinan kepala daerah memang tidak hanya mereka bertiga saja. Nias, Kota Siantar dan beberapa kawasan lainnya juga begitu. Tidak hanya pada pucuk pimpinan, praktek korupsi juga massif terjadi di kalangan elit pejabat di pemerintahan kabupaten/kota, dan itu terus menjalar di kalangan aparatur bagian bawah.

Maka adalah keanehan sekaligus hal yang lucu sekali ketika muncul wacana bahwa yang pantas untuk menjadi kepala daerah adalah orang yang sama sekali tidak pernah terlibat di pemerintahan. Syamsul, Abdillah dan banyak lagi kepala daerah di seluruh Indonesia yang dipenjara karena korupsi, sebelumnya toh bukan orang birokrasi pemerintahan. Namun ketika mereka duduk, mereka malah berperilaku korup.

Sistem sering dituduh tersangka utama. Namun, bukankah seperti yang telah disebutkan di atas kalau negara ini memiliki aturan dan penegak hukum yang begitu banyak untuk memberantas penyakit korup ini? Ingat pula, aturan dan penegak hukum itu masih lagi diperkuat oleh dukungan masyarakat untuk pemberantasan korupsi.

Para penggiat anti korupsi kemudian berpikir dikotomis; bahwa punca kesalahan adalah adanya kelompok koruptor yang selama ini terus melawan aktivitas anti korupsi. Merekalah yang menjadi biang, kambing hitam dari terhalangnya pemberantasan korupsi. Namun aneh pula kalau disebutkan demikian karena penggiat anti korupsi itu ternyata tidak menunjuk hidung siapa yang mereka sebut kelompok koruptor dalam tema besar “the corruptor fight back”.  Siapa mereka sebenarnya?

Analisis yang menyebutkan ketika begitu banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat maupun daerah dan partai politik (parpol) yang korup membuat konklusi bahwa institusi DPR dan parpol adalah lembaga terkorup, mestilah dinilai dengan cukup hati-hati. DPR dan parpol adalah infrastruktur politik dan demokrasi. Bila DPR dan parpol diberangus karena telah dinilai sebagai lembaga terkorup maka bagaimana pula dengan nasib lembaga eksekutif ketika banyak pimpinan dan pejabatnya yang masuk penjara gara-gara korupsi? Lalu bagaimana pula nasib lembaga yudikatif ketika para hakimnya juga melakukan praktek korup? Benarkah negara ini juga harus dibubarkan?

Dalam pemberantasan korupsi, pemikiran dikotomis bukan tidak berguna. Namun jangan pula lupakan teori dasar dalam praktek korupsi seperti yang sudah diungkap oleh Lord Acton; power tends to corrupt, kekuasaan cenderung korup. Benar, punca masalahnya adalah kekuasaan itu sendiri. Ini soal salah satu naluri buruk dalam kekuasaan, yaitu menyalahgunakan kekuasaan itu sendiri. Raja adalah raja. Dia tidak akan pernah membiarkan sistem apapun untuk menghambat keinginannya untuk berkuasa seluas-luasnya. Bagi yang setuju dengan demokrasi, yang salah satu pilarnya adalah aturan hukum dan pengawasan dari rakyat, maka demokrasi dibuat untuk mengekang syahwat kekuasaan yang ada pada si penguasa, siapapun dia.

Dengan demikian, negara kemudian adalah tempat pertarungan paling sahih antara syahwat  kekuasaan dan demokrasi. Selamanya akan begitu. Untuk mengendalikan kekuasaan, demokrasi membaginya kepada tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena itu, power yang sesungguhnya akan terus mengincar tiga bagian itu dengan penitikberatan pada eksekutif. Naluri dasar kekuasaan itulah yang seharusnya dikendalikan.

Mungkin saja Sumatera Utara (dan Indonesia) memerlukan gubernur yang benar-benar hidup sederhana dan ketika maju dalam pemilihan memang tak pernah mengandalkan uang dan tak pernah terlena perbedaan antara cost dan money politic. Memang aneh juga ketika mengatakan kalau seseorang yang kaya akan membuat motivasi korupsinya minim karena dia tak bernafsu lagi untuk menumpuk harta kekayaan. Justru harta kekayaannya itu diperoleh dari praktek bisnis yang bagaimana hingga dia punya kekayaan sedemikian?

Tapi calon yang benar-benar hidup sederhana, apapun latar belakang pekerjaan dan profesinya, adalah sebuah rekam jejak bagaimana dia mampu mengendalikan syahwatnya terhadap syahwat ekonomi, nafsu mencuri untuk memerkaya diri. Akan lebih menarik lagi ketika dalam rekam jejaknya itu, si pemilih menemukan bahwa kehidupannya yang sederhana itu justru dilakoninya ketika dia memiliki kuasa untuk melakukan kerusakan.

Namun bukankah korupsi bukanlah soal individual semata? Klausul korupsi tidak hanya memerkaya diri sendiri tapi juga orang dan kelompok lain. Karena jangan-jangan, kehidupan sederhana itu hanya kamuflase dari kekayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang dan kelompok yang berada di baliknya.

Nalurif koruptif telah berurat berakar dalam kekuasaan kita. Dia bak dinosaurus yang hidup kembali dan kemudian menemukan jalannya sendiri untuk survive di tengah alam yang berusaha mengendalikan dirinya. Demokrasi kita sudah tak bersih lagi, sudah gagal melawan nafsu dalam kekuasaan itu. Gagal total. (*)

One thought on “Memilih Gubernur, Memilih (Calon) Koruptor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s