Indonesia Tanpa Korupsi; Suatu Ketika


Ketika mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melawan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), orang-orang membayangkan yang indah-indah. Suatu saat, entah kapan itu, Indonesia akan bebas dari korupsi. Bayangan itu memang indah betul.

Ketika mengurus usaha, mereka akan membayangkan biaya ekonomi yang lebih murah. Mereka tak lagi mengeluarkan uang di luar biaya yang seharusnya. Biaya produksi bisa lebih ditekan dan harga untuk konsumen bisa lebih kompetitif. Barang-barang bisa lebih laku dan kesejahteraan pegawai dan buruh bisa lebih tinggi. Demonstrasi buruh mungkin akan lebih minimal.

Ketika hendak melamar calon pegawai negeri sipil (CPNS), mereka berusaha sungguh-sungguh karena kelulusan bukan ditentukan oleh banyaknya uang sogokan kepada panitia penerimaan ataupun penguasa, melainkan karena kemampuan si CPNS sendiri. Masyarakat pun tersenyum karena pelayan-pelayan mereka di pemerintahan ternyata memang lebih mumpuni, lebih jago bekerja dan lebih suka melayani daripada memersulit rakyatnya sendiri.

Rakyat pun jadi lebih tenang karena tahu anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah akan dipergunakan sepenuhnya untuk menstimulir gerbong-gerbong perekonomian dan biaya-biaya siluman sudah tidak ada lagi. Akhirnya, duit-duit rakyat yang diamanahkan kepada pemerintah itu benar-benar aman dari pencurian. Rakyat bisa jadi lebih tenang bekerja karena mereka tahu kalau pemerintahnya memang bekerja untuk mereka bukan untuk memerkaya para pejabatnya. Mereka tak ragu lagi ketika pemerintah maupun para wakilnya di DPR dan DPRD melakukan kunjungan ke daerah lain maupun luar negeri untuk studi banding. Mereka paham, hal itu benar-benar dilakukan untuk mengkomparasi perbedaan dan mengambil sisi positif serta lantas menerapkannya di daerahnya masing-masing.

Kepada Presidennya, gubernur, walikota dan bupati serta camat, lurah hingga kepala lingkungan, mereka pun kini berani menyandarkan harapan. Sebuah harapan akan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih bersih. Presidennya akan didoakan, diceritakan dalam dongeng-dongeng tidur anak-anak dan cucu-cucu mereka. Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah, begitu mungkin sebagian isi petuah-petuah dalam dongeng-dongeng pengantar tidur itu. Atau mereka akan memilih lagu dari Bimbo, misalnya di bagian yang paling syahdu: “selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin”. Sesungguhnya tidaklah berat bagi rakyat untuk mendoakan pemimpinnya.

Kalangan agamawan pun berbuat serupa. Dalam khutbah-khutbahnya, pujian dan doa untuk para pemimpin akan sering dilantunkan. Terkadang disertai ancaman kepada mereka yang tidak mau menuruti kata pemimpin. Kalimat “taatilah para pemimpinmu!” akan menjadi kalimat yang sering dilontarkan. Dan rakyat tidak akan mengeluh kepada ulamanya. Mereka senang, rela dan justru akan memertanyakan si ulama kalau tak pernah mendoakan si pemimpin.

Di sekolah-sekolah, tidak peduli apakah dia di sekolah negeri maupun swasta, terutama di sekolah favorit, para orang tua akan bernafas lega karena tidak perlu lagi mengeluarkan dana tambahan agar anaknya bisa duduk di sekolah itu. Semuanya ditentukan oleh kemampuan si anak sendiri. Para orang tua pun berkenan pulang kerja lebih cepat ke rumahnya masing-masing agar dapat mendampingi anaknya belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah.

Para istri pun semakin segar wajahnya karena melihat suami-suaminya kini lebih sering membawa uang yang didapatkan atas jerih-payah keringat sendiri dan bukan uang pemberian rekanan yang tak ada hubungannya dengan proyek yang sedang dikerjakan. Mereka jadi lebih ringan dan bangga memakai gelang dan kalung emas karena itu adalah hasil halal dari suaminya.

Ah, jangan lupa hal-hal kecil seperti antrian. Orang-orang akan membayangkan antri di tempat pelayanan umum akan lebih adil karena petugas yang mengawal antrian tidak mau dan tidak bisa menerima sogokan. Mereka yang berdompet tebal tidak bisa langsung memotong antrian karena telah menyelipkan beberapa lembar uang puluhan ribu ke tangan si pengawal.

Begitulah sebagian bayangan-bayangan itu. Tak heran, KPK punya dukungan luar biasa dari rakyat yang memang ingin negara ini bersih dari korupsi. Dan sebaliknya tidak kepada institusi Polri.

Polisi memang lebih sering jadi ladang cacian. Tidak hanya karena perilakunya di jalan-jalan ketika mengintip dan kemudian menahan, menilang orang-orang yang memang lupa memakai helm atau menghidupkan lampu sepedamotor. Polisi juga jadi bahan omelan-omelan kecil ketika pengurusan surat-surat bermotor ataupun “berkelakuan baik”. Di depan kantor yang mengurus surat-surat bermotor itu, terpampang spanduk “Anti Calo”, namun juga sekaligus bertebaran calo-calo pengurusan surat.  Walau omelan itu tak pernah diungkapkan secara langsung, namun omelan-omelan itu telah menjadi bahan percakapan sehari-hari. Biayanya hanya sekian kok malah jadi sekian. Begitulah.

Polisi juga tak kering tuntutan ketika sering dituduh asal tangkap, asal tembak dan memukuli para demonstran. Polisi itu begini, begitu, begini-begitu …

Lupa

Manusia adalah tempatnya lupa, begitu kata doktrin agama. Lupa karena KPK yang hanya terdiri dari lima orang komisioner itu juga terdiri dari para penyidik kepolisian yang sering dicaci-maki itu. Lupa, kalau di sana juga para jaksa dijadikan penyidik seperti rekannya dari kepolisian. Lupa, kalau institusi kejaksaan juga sering menimba caci maki tak ubahnya seperti institusi kepolisian.

Rakyat juga sering lupa, KPK telah berlarut-larut, tak tuntas-tuntas, menyelesaikan kasus skandal Bank Century yang nyata-nyata telah merampok uang negara Rp 6,7 Triliun. Lupa, karena dalam sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  –ah, lembaga ini juga dinilai sebagai salah satu lembaga terkorup—Wakil Presiden Boediono telah hampir dikatakan sebagai “tersangka”. Lupa, karena dalam satu testimoni dari mantan ketua KPK sendiri, Antasari Azhar, nama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, juga telah disebut-disebut. Lihatlah, kasus ini tak pernah muncul dalam aksi “SaveKPK” pada 6 Oktober dinihari kemarin. Ah, kasus sebesar ini begitu cepat dilupakan oleh KPK.

Kita juga lupa, kalaupun KPK merasa salah seorang penyidiknya yang hendak ditangkap Polda Bengkulu itu tidak bersalah, maka bukankah KPK dan terutama yang bersangkutan sendiri harus membuktikannya di pengadilan?

Tapi orang-orang bertanya, bukankah kepercayaan kepada lembaga hukum seperti kepolisian dan pengadilan juga sedang ambruk? Bagaimana mungkin kita bisa percaya kalau si penyidik tadi itu dapat diperlakukan adil oleh sistem hukum dan pengadilan yang “korup”? Bukankah motif penangkapan si penyidik KPK itu adalah motif politik karena ingin melemahkan KPK? Bukankah dengan demikian adalah wajib hukumnya kita mengumandangkan “SaveKPK”?

Ah, ternyata kita lupa pada hal terbesar itu. Kalaulah alasan ketidakpercayaan kepada lembaga hukum itu yang kita kedepankan, bukankah kita sedang mengeliminir peran dan eksistensi KPK itu sendiri? Bukankah ketika KPK juga menyidik kasus korupsi nantinya juga akan dibawa ke pengadilan yang kita tuduhkan “korup” itu? Bukankah salah satu wacana yang sering didengungkan bahwa sebelumnya salah seorang jenderal polisi telah diperiksa oleh KPK menjadi “alasan” bagi polisi untuk melakukan serangan balik ke KPK, adalah juga wajib kita buktikan di pengadilan?

Aih, kita lupa, menggantungkan harapan pada lima komisioner KPK itu, tak pelaknya seperti menggantang asap, lebih panas semprong dari api. Untuk saat ini, untuk beberapa tahun atau berpuluh tahun kemudian, Indonesia bersih dari korupsi itu mungkin baru sekedar menjadi bayang-bayang saja. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s