Tor-tor Ala Malaysia dan Ketidakadilan


Lupakanlah soal “nyali” Malaysia kepada suku bangsa Batak dan Mandailing. Batak dan Mandailing itu punya siapa? Punya Indonesia? Lalu mengapa kisah suku bangsa Batak lebih banyak sendu daripada riang? Aek Latong itu hingga sekarang masih menjadi contoh perlakuan diskriminatif terhadap sebuah daerah yang berada di seberang pulau Jawa.

* * *

Atas dasar apa ketersinggungan terhadap Malaysia? Hanya karena mereka telah mengklaim tari Tor-tor dan Gordang Sambilan? Apakah karena yang tersinggung adalah seorang Batak, seorang Mandailing ataukah karena seorang warga negara Indonesia? Ataukah karena kedua-duanya?

Ruhut Sitompul, elit Partai Demokrat, sempat dicatat media akan menggayang Malaysia, seandainya Malaysia mengklaim Tor-tor. Tapi kita tahu, seperti yang sudah-sudah, Malaysia bergeming. Bahkan, agaknya mereka sendiri tampaknya sudah tak terlalu peduli dengan julukan yang (mungkin) menyakitkan bagi mereka: “Maling Asia”. Mereka jalan terus.

Artikel ini tidak ingin membahas soal keaslian dan asal-muasal tari Tor-tor dan Gordang Sambilan. Apakah dia kebudayaan asli dari suku bangsa Batak, Mandailing atau tidak, itu bukan persoalan penting. Ditelusuri pakai teknik dan metode apapun, jawabannya sudah pasti; itu bukan produk Malaysia.

Orang-orang dari UNESCO –entah mengapa ini menjadi semacam otoritas dunia dalam menentukan world hertige–, katakanlah warga dunia, tentulah tidak sebodoh yang dikira Malaysia. Aspek pragmatis lebih kentara sebagai motif Malaysia melontarkan klaim itu. Industri pariwisata Malaysia memang tidak main-main. Culture tourism, merupakan salah satu strategi jualan Malaysia kepada khalayak Internasional. Jangan lupa, culture tourism ini pula yang sejak semula menjadi salah satu titik lemah pariwisata Malaysia yaitu tidak adanya keragaman budaya. Malaysia merupakan negara homogen dengan komposisi suku Melayu sebagai suku bangsa dasar. Suku bangsa lain merupakan “impor”, misalnya Tamil, China, hingga “Indonesia”.

Malaysia telah memproyeksikan 36 juta orang wisatawan mancanegara berkunjung ke negara itu pada 2020. Ambisius? Tidak juga. Tahun 2009, Malaysia berhasil menggaet sebanyak 23,65 juta wisatawan dari target 21 juta orang (naik 7,2% dibanding 2008), 24 juta (2010) dan 26 juta wisatawan pada 2011. Bandingkan angka ini  dengan target kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia yang cuma 7 juta orang dan tidak tercapai pula.

Di 2010, Indonesia menjadi negara penyumbang ke-2 terbesar (2.506.509 orang) setelah Singapura (13.042.004 orang). Laporan riset RNCOS dalam Malaysia Tourism Industry Forecast 2011-2013, menyebutkan, tahun 2013 Malaysia diprediksi meraih RM 70 miliar (setara dengan US$ 22,4 miliar atau Rp 201,6 triliun). Disebutkan juga, dengan target 36 juta wisatawan pada 2020, Malaysia merencanakan memperoleh pemasukan berkisar RM 3 miliar per minggu atau setara dengan RM 156 miliar setahun (sekitar Rp 450 triliun).

Ketidakdilan

Katakanlah ketersinggungan itu karena”perasaan” sebagai “bagian dari Indonesia”, bukankah lantas pertanyaan yang paling tepat untuk diajukan adalah “adakah suku bangsa Batak dan Mandailing telah diuntungkan dan mendapatkan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia?”

Suku bangsa Batak dan Mandailing benarlah kini hidup dalam alam provinsi Sumatera Utara, bagian dari Negara Indonesia. Namun, review terhadap perlakuan pemerintah pusat terhadap daerah ini, tentu saja lebih dari sekedar menyakitkan. Lihatlah misalnya buruknya jalan Aek Latong yang menghubungkan kawasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara, dua kabupaten yang merupakan asal dan sentra populasi orang suku bangsa Batak dan Mandailing.

Beberapa pengamat mengungkapkan dengan miris dan sinis kalau buruknya jalan itu merupakan bukti shahih dari indikasi absennya pemerintah pusat di kawasan tersebut. Bandingkanlah dengan proyek jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Anyer (Banten)-Banyuwangi (Jawa Timur) yang menelan biaya sekitar Rp 46,77 Triliun. Bandingkanlah dengan proyek jalan tol Medan-Tebing Tinggi yang hingga kini masih sekedar wacana di atas kertas. Atau pernahkah ditilik, manakah yang lebih besar urgensi ekonomis antara Jembatan Suramadu Jawa-Madura daripada Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Sumatra-Jawa? Mengapa di sana didahulukan dan kawasan Sumatra di-kudian (belakangan)-kan? Atau apa penjelasan paling shahih soal Bandara Kualanamu yang hingga kini tak siap-siap juga?

Atau pernahkah kekuasaan di pulau Jawa sana me-review kasus terbunuhnya seorang Ketua DPRD Sumut, H Azis Angkat (almarhum)? Tidakkah pusat tahu kalau akar masalah dari kasus tersebut adalah tidak adanya ketidakadilan pasca kemerdekaan terhadap orang-orang yang berada di daerah ini. Bukankah, atas nama “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, setiap warga negara dan penduduk Indonesia berhak menuntut haknya, menuntut bagiannya dari Indonesia?

Lalu, karena masih menghormati bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka –para anak-anak suku bangsa yang hidup di daerah tersebut dan kawasan lainnya– kemudian berusaha ingin membangun daerahnya masing-masing dengan peluang yang diberikan oleh “pemekaran”. Tidakkah pemerintah pusat tahu prinsip “Marsipature Hutana Be” yang dulu digagas Letnan Jenderal TNI (Purn.) H Raja Inal Siregar (almarhum) kala menjadi Gubernur Sumatera Utara? Tidakkah pusat tahu kalau sejarah PRRI/Permesta juga pernah hinggap di kawasan ini?

Pemerintah pusat begitu digdaya sekaligus resah ketika kekuasaannya dikritisi oleh daerah. Lihatlah ketika beberapa bupati/walikota mengkritik rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Bukankah tanggapan yang diberikan pusat hanya satu kata saja yaitu “pembangkangan?” Atau adakah rencana lain selain penguatan kekuasaan politik pemerintah pusat ketika ingin mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD Provinsi dan keinginan memberhentikan posisi gubernur, bupati/walikota melalui mekanisme administratif bukannya mekanisme demokratis? Logika apa yang membenarkan kata “raja-raja daerah” yang selama ini disematkan pemerintah pusat kepada para bupati/walikota yang mengemban amanat otonomi daerah dari UUD 1945?

Penghargaan

Tor-tor dan Gordang Sambilan sudah ada bahkan sebelum “Indonesia” ini eksis. Dus, eksistensinya dimiliki oleh suku bangsa Batak dan Mandailing sendiri. Namun, UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) telah mewajibkan negara untuk “memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Karena itu, keberlangsungan dan perkembangan kebudayaan suku bangsa Batak dan Mandailing, tidak hanya ada di bahu anggota suku bangsanya namun juga Indonesia sebagai sebuah negara.

Sebagai sebuah “negara-bangsa” (nation-state), maka setiap suku bangsa asli berhak untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan. Sayang, negara belum mampu memberikan keadilan bagi anggota suku bangsa Batak dan Mandailing, terutama di wilayah yang selama ini menjadi asal-muasal dan pelestari kebudayaan suku bangsa itu sendiri. Bukan berarti pula Malaysia telah menghargai.

Kita tidak berharap negara telah kehilangan identitas sebagai sebuah “negara-bangsa” di negeri ini. Dikhawatirkan, yang tersisa adalah sebuah negara administratif belaka. Sementara soal pembangunan, kesejahteraan umum, pendidikan, dan lain-lain sebagainya, ditelantarkan.

Kita patut bertanya dengan sederhana, sudah seperti apakah keadilan pembangunan yang diberikan kepada kawasan Tapanuli, daerah wisata Danau Toba dan kabupaten/kota yang mengelilingi danau ini? Seperti apakah keadilan pembangunan di provinsi yang menjadi asal-muasal Tor-tor dan Gordang Sambilan ini dan menjadi tempat hidup sebagian besar anggota suku bangsa Batak dan Mandailing ini?

Sudah seperti apakah negara ini mengurus kita? (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s