Ketika Uang Jadi Penentu


Apakah indikator kuat menang dalam sebuah pemilihan kepala daerah? Hingga kini, unit analisis yang terkuat tetap pada tiga indikator utama; figur, network dan budget. Bila dibingkai dalam kerangka pemilihan yang jujur, adil, maslahat dan bermartabat, maka untuk indikator pertama dan kedua, masih dalam taraf wajar dan “konstitusional”. Namun, menginjak indikator ketiga, yaitu uang, maka prinsip kehati-hatian wajib dipasang oleh siapapun, baik kandidat, tim sukses, panitia dan komponen civil society lainnya seperti perguruan tinggi, pers, LSM, organisasi kemasyarakatan dan seterusnya.  

Adalah hal yang tak baru lagi bila ada pembedaan antara cost politic dan money politic. Kiranya, cukup jelas perbedaan antara keduanya. Namun, money politic agaknya lebih kukuh bermain dalam pusaran itu, hingga batas-batas tegas antara keduanya menjadi sumir. Misalnya, persepsi masyarakat menunjukkan bahwa yang disebut “budget” dalam sebuah pemilihan adalah seberapa besar kemampuan finasial kandidat untuk membeli suara. Baik membeli dari pemilih langsung (rakyat) ataupun panitia, maupun membeli suara yang telah dikantongi oleh kandidat lain.

Padahal, dimensi money politic tak cuma itu. Justru beberapa elemen penting dari cost politic dicurigai telah menjelma sebagai eufemisme yang berfungsi sebagai selubung dari praktek politik uang yang jauh lebih dahsyat.

Politik Uang

Besarnya budget yang diperlukan karena uang dibutuhkan pada hampir di seluruh tahapan pemilukada, terutama yang berkaitan secara langsung dengan kandidat. Tapi tidak itu saja, proses politik di luar tahapan, seperti dinamika pencalonan internal partai politik maupun penggalangan dukungan langsung dari masyarakat oleh calon independen, juga punya andil menggerus duit si kandidat maupun sponsornya.

Semula, dominasi partai politik dalam pencalonan, membuat “harga” parpol begitu mahal. Namun, peraturan perundang-undangan yang kemudian memberikan peluang bagi calon independen, paling tidak “sedikit” menurunkan harga parpol. Memang hanya “sedikit”, karena pertama, ternyata anggaran untuk pengumpulan dukungan dari masyarakat secara langsung, toh, tak beda jauh dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk parpol. Kedua, calon independen sendiri sering dituduh tidak berakar secara langsung kepada masyarakat karena lebih sering digunakan oleh kandidat yang tidak mendapatkan dukungan dari parpol, apakah si kandidat tadi kader parpol ataupun tidak.

Ironisnya, sudah menjadi rahasia umum pula kalau panitia justru tidak steril dan malah menjadi part of problem dan bukannya problem solver. Bahkan ada semacam asumsi tak tertulis, kecurangan dan politik uang bisa terjadi justru karena panitia mengamini. Adakah kemungkinan panitia tak tahu soal kecurangan dan transaksi politik yang terjadi dalam sebuah proses di mana dia menjadi wasitnya?

Politik uang yang telah menjadi sebuah realitas politik Indonesia saat ini, sesungguhnya memang menggerus substansi politik Indonesia. Sebenarnya untuk apa lagi rakyat berpolitik?

Floating mass ala Orde Baru dan kemudian secara sistematis terpampang kembali di pasca reformasi 1998, tidak lagi digugat sendirian karena secara monopoli disangkakan telah membatasi akses rakyat terhadap proses politik. Kini, money politic justru lebih signifikan menjadi penyebab terhalangnya akses rakyat terhadap proses politik. Bila kita ingin mempersempit proses politik ini pada dua hal yaitu pergiliran kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, maka money politic telah menjadi prima causa bahwa rakyat telah absen dalam keduanya.

Rakyat menjadi terbatas karena elit politik punya alasan yaitu mereka telah membayar si rakyat tadi pada proses pemilihan. Analogi seperti ini mungkin bisa disampaikan: “Atas dasar apa rakyat menuntut lagi? Bukankah kami telah membayar kewajiban kami pada mereka?“. Begitulah alas mereka. Ini sesungguhnya tak masuk akal, tapi begitulah yang terjadi.

Hubungan politik telah terganti menjadi bussines-relations di mana rakyat berposisi menjadi penjual dan elit politik sebagai pembeli. Tentu, bila si pembeli tadi telah membeli “produk” si penjual dengan harga yang telah disepakati bersama, maka hilang pula hak si penjual tadi terhadap “produk”. Selesainya hubungan ini pula yang membuat si elit politik sebagai pembeli suara, punya semacam argumen bahwa dialah pemilik mutlak posisinya itu.

Absennya rakyat tentu menjadi hal mengerikan. Demokrasi jadi ucapan yang manis yang menghiasi lembar-lembar buku di perpustakaan. Sejatinya, pembatasan rakyat terhadap negara dan penguasa adalah negasi demokrasi. Demokrasi dengan segala instrumennya justru dibangun agar rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang menentukan mau dibawa ke mana negara ini.

Ketika terjadi pemisahan yang sangat jauh antara elit dan rakyat, maka jadilah elit tanpa kontrol sama sekali. Ketika elit tanpa kendali, tentulah negara hanya menjadi alat kekuasaan yang akan disetir oleh mereka-mereka yang duduk di atas tahta kekuasaan. Maka, rakyat akan berjalan sendiri dan menentukan nasibnya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara. Rakyat hanya berposisi sebagai objek-objek penderita bukan subjek.

Perceraian antara negara-rakyat, sejatinya adalah bubarnya sebuah negara rakyat, bubarnya Res Publica yang dulu sewaktu 17 Agustus 1945 disepakati sebagai bentuk pemerintahan negara ini. Ketika itu terjadi, maka Proklamasi 1945 dengan segala darah dan nyawa para pahlawan seluruh rakyat Indonesia, hanyalah menjadi album kenangan yang tak bermakna. Dia akan menjadi dongeng pengantar tidur generasi abad 21 yang kian lama kian asing dengan negara sendiri. Lama-kelamaan dia akan menjadi untaian mitos-mitos yang diragukan kebenarannya. Para pahlawan tereduksi menjadi semacam legenda dewa-dewa yang digambarkan hanya suka bercengkrama di balik bilik-bilik kahyangan.

Pilgubsu

Dalam kaitan itu, beberapa bulan ke depan masyarakat di Sumatera Utara akan menjalani Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013. Patut dicatat, dalam periode sebelumnya, daerah ini sudah punya trauma politik tersendiri ketika Gubernur yang dipilih pada 2008 lampau, H Syamsul Arifin SE, harus meringkuk di penjara akibat praktek korupsi. Semua tahu kalau kasus Syamsul terjadi ketika dia masih lagi menjadi Bupati Langkat. Dan kita semua menjadi risih dan menduga-duga, jangan-jangan dana yang dipakai Syamsul untuk memenangkan dirinya ketika berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroho, itu juga hasil dari duit korup? Ah, buktikanlah sendiri kalau Anda mau. Toh, yang kita lihat bukan hanya kasus Syamsul semata.

Dengan situasi politik pasca reformasi 1998, di mana praktek korupsi para pejabat negara dan pemerintahan begitu kasat mata ditampilkan di media massa, maka sesungguhnya pesimisme patut diletakkan ketika memandang Pilgubsu 2013. Adakah kandidat yang ramai muncul di media, baliho maupun spanduk-spanduk di sudut-sudut kota dan kabupaten itu, telah bersih dari korupsi?

Jika tidak ada, dan kalaulah kita menganggap bahwa tidak ada lagi kini orang yang bersih dari korupsi, maka adakah optimisme kita akan sebuah Pilgubsu yang bersih dari praktek korup, praktek kotor politik uang?

Sekali lagi, sesungguhnya nihil sama sekali. Kita bahkan sempat menyiratkan rasa bangga ketika media menyebutkan kalau proses politik seperti pemilu, pilpres, pemilukada dan Pilgubsu telah melibatkan perputaran uang triliunan rupiah. Bahwa proses ini kemudian dinyatakan telah mampu memutar roda dinamo perekonomian di Sumatera Utara, menjadi stimulus. Tragis bukan?

Ini tragedi saat besarnya perputaran uang dalam proses politik itu, tak kita telusuri adakah dia berasal dari uang kotor ataukah bersih? Adakah dia berpangkal dari tersebarnya politik uang ke seluruh dimensi kehidupan masyarakat? Luar biasa kacaulah kita kalau sampai kita bangga akan hal tersebut. Dahsyat benar bila rakyat harus menyerahkan kekuasaan di negara ini, di provinsi ini, kepada mereka yang integritasnya terhadap korupsi sangat perlu dipertanyakan.

Demikianlah. Ketika uang telah menjadi penentu, maka tulislah surat kematian pada demokrasi, kepada rakyat, kepada hak-hak Anda sendiri. Kepada kemerdekaan kita sebagai manusia. (*)

One thought on “Ketika Uang Jadi Penentu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s