Wajah “Selebriti Pilgubsu”, Wajah “Pilgubsu Idol”


Tentu bukan tanpa sebab bila wajah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho (GPN), seringkali muncul di media massa, terutama media cetak. Tentu bukan tanpa sebab. Tak heran pula kalau seorang nama lagi, Gus Irawan Pasaribu (GIP), juga asyik kita lihat di media cetak.

Dua orang ini diduga kuat akan maju di pentas Pemilihan Gubsu (Pilgubsu) 2013 mendatang. Kita hanya bisa menduga kuat. Pasalnya, keputusan mereka sebagai calon Gubsu ada di tangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut, bukan? Nama lain bukan tak ada, tapi ambillah dua nama ini sebagai amsal saja.

Menurut Anda, mengapa mereka aktif sekali muncul di media massa? Termasuk orang yang narsis-kah mereka ini? Mungkin juga, mungkin juga tidak. Bila Anda perhatikan wajah mereka berdua di media, maka tak akan Anda temukan guratan kesedihan, melainkan keriangan, kegembiraan. Dalam berbagai episode peristiwa, entah penting atau tidak itu bagi masyarakat banyak, wajah mereka seolah-olah telah menjelma menjadi “selebriti politik”.

Syarat untuk menjadi selebriti memang tak banyak. Cukup bila wajah Anda muncul berkali-kali di media. Bicaranya pun tak perlu substansial banget. Cukup yang ringan-ringan. Kalau bisa, tampilkanlah tema pemberitaan yang menarik minat orang untuk melihat wajah Anda. Karena orang sekarang sedang diterpa keruwetan hidup, maka orang kebanyakan tak ingin berpusing-pusing membaca pemikiran rumit dari seorang kandidat cagubsu. Sekali lagi, cukup ringan-ringan saja.

Agenda Media

Media memang cukup kuat diandalkan untuk menaikkan popularitas. Teori itu tampaknya menjadi kesepakatan dari banyak cara marketing politik. Kita boleh saja menduga kalau nama GPN dan GIP akan semakin naik persentase popularitasnya. Teorinya, semakin banyak frekuensi muncul di media, maka persentase popularitas juga bisa terdongkrak.

Naiknya popularitas tentu pula diharapkan akan berpengaruh pada nilai elektibilitas. Ini memang dua hal yang berbeda. Popularitas menekankan pada seberapa luas Anda diketahui dan dikenal orang, sedangkan elektabilitas merujuk pada seberapa kuat nama Anda akan dipilih dalam sebuah proses demokrasi seperti pemilukada langsung. Karena itu, survey-survey politik pada umumnya membedakan dua hal ini secara eksplisit.

Kita bisa menduga, munculnya wajah-wajah kandidat itu ada dalam rangkaian strategi pemasaran politik (political marketing). Umumnya, dalam kajian itu kita akan menjumpai enam titik konsep yang harus dilakukan, yaitu mapping (pemetaan), voter segmentation (segmentasi pemilih), candidate positioning (pemosisian kandidat), building political parties and candidate image (pembentukan citra partai dan citra kandidat politik), issue management (manajemen isu), dan political promotion mix (pencampuran promosi politik)

Biasanya, sebuah promosi politik akan menggunakan beberapa cara, yaitu advertising (periklanan), broadcasting (penyiaran radio dan televisi), public relation ( hubungan masyarakat) maupun direct mail (surat langsung).

Bila Anda lihat, maka sekelumit strategi dalam memasarkan seorang kandidat di atas, sangat menekankan hubungan yang baik dan sangat kuat dengan media massa maupun nir-massa. Dan untuk hubungan ini maka Anda harus mengeluarkan biaya yang besar.

Iklan politik di media massa memang cukup menggiurkan. Untuk wilayah Sumatera Utara, kita belum mendapatkan rincian data mengenai jumlah “iklan politik” yang habis pada even-even politik baik di Pemilu DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Pemilukada Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun, sebagai gambaran betapa luar biasanya dana yang habis ini, kita ambil permisalan dari data iklan politik nasional pada Pemilu 2004 dan 2009 kemarin. Data P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) menyebutkan, pada Pemilu 2004, belanja iklan parpol secara total (saat itu diikuti 24 parpol) menyentuh angka Rp 3 triliun.

Sementara, perputaran uang pada pemilu 2009 secara total “bisa” mencapai Rp 5 triliun. Hingga akhir 2008, Nielsen Company Indonesia mencatat belanja iklan politik dan pemerintah mencapai Rp 2,2 triliun atau naik 66%. Sedangkan pada 2007 hanya mencapai Rp 1,3 triliun. Belanja iklan politik dan pemerintah mendominasi koran dan televisi. Tapi, belanja paling besar ada di koran, yang mencapai Rp 1,3 triliun atau meningkat 73% dibanding tahun 2007 yang sebanyak Rp 758 miliar. Sedangkan iklan televisi hanya Rp 862 miliar atau meningkat 58% dari belanja 2007 yang sebanyak Rp 545 miliar.

Karena itu, bila kandidat akan memilih strategi “marketing politik” dengan cara memanfaatkan media, maka hitung-hitungan budget promosi memang bukan jumlah yang sedikit. Dalam era industrialisasi ataupun kapitalisasi media, maka sisi bisnis akan menjadi sorotan utama. Karena itu, apa yang diagendakan media sangat menentukan bagaimana memola hubungan antara seorang kandidat dengan media tersebut. Bisnis, kita duga, telah menjadi “ideologi” media. Adalah wajar bila kemudian terjadi hubungan simbiosis mutualistis antara kandidat dan media.

Pilgubsu Idol

Namun, dari segi itu pula kita menemukan titik-titik yang mengkhawatirkan dalam hal keinginan kita untuk melaksanakan sebuah pilgubsu yang sehat, transparan, adil dan demokratis.

Pertama, sebagai salah satu pilar demokrasi, media maka akan mendapatkan ujian bagaimana menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab media untuk menyajikan sebuah informasi yang mendidik dan terutama sebagai kontrol sosial. Kita patut khawatir bila media terlalu bussines-oriented, maka masyarakat tidak akan punya lagi “kawan” seiring sejalan untuk memperjuangkan demokrasi yang sehat. Padahal, pemberitaan yang kuat, kritis dan tajam justru sangat dibutuhkan masyarakat di tengah-tengah kondisi perpolitikan yang semakin kental dengan aroma korupsi dan manipulasi. Benarkah media tidak bisa dikenai pertanggungjawaban, misalnya pada sebuah iklan parpol dengan taglineKatakan Tidak Pada Korupsi” di 2009 lalu yang di kemudian hari ternyata itu lebih merupakan sebuah “kebohongan publik” karena terkaitnya parpol tersebut dengan praktek korup?

Kedua, masyarakat sebenarnya tidak mendapatkan gambaran yang objektif, adil dan komprehensif terhadap kandidat. Adanya “framming” atau pembingkaian seorang kandidat di media, akan mengakibatkan sisi lain dari kandidat tersebut tidak diekspos oleh media. Konstruksi realitas dari kandidat dan perilakunya, akan diseleksi, diedit dan kemudian di-rekonstruksi ulang oleh media sesuai dengan apa yang ingin diagendakan oleh si media itu sendiri. Bila GIP dan GPN digambarkan media sebagai sosok “sinterklas”, maka otomatis media juga akan membuang kemungkinan adanya informasi yang bertolak belakang dengan sosok “sinterklas” tersebut. Karena itu pula, maka informasi-informasi bagaimana cara seorang GIP dan GPN memiliki sumber daya ekonomi dan menggunakannya secara transparan, tidak akan pernah terlihat di media. Karena bila itu ditelusuri maka “wajah sinterklas” yang ingin dilukis itu tadi, jangan-jangan bisa tercoreng karena adanya dugaan kemungkinan temuan-temuan yang “illegal”.

Ketiga, pada dasarnya kandidat tidak punya urusan apakah si media tadi punya kewajiban sosial atau tidak. Kita tidak bisa mengharapkan adanya kesadaran dari kandidat apakah dia menginginkan kondisi media yang sehat atau tidak, ideologis atau tidak. Pandangan kandidat politik terhadap media cuma satu saja; ini merupakan alat untuk menaikkan popularitas.

Nah, ini justru hal yang mengkhawatirkan. Patut dicatat, fungsi politik tidaklah sama dengan yang terjadi di dunia pemasaran dan bisnis. Politik adalah sarana untuk memperjuangkan, menjembatani dan melindungi kepentingan dan hajat hidup orang banyak. “Menjual” seorang kandidat, tidaklah sama dengan menjual sebuah produk bisnis. Karena nantinya, kandidat tadi akan berposisi sebagai pemimpin di mana kepentingan dan pelayanan publik, keadilan sosial, kesejahteraan, kemajuan dan terutama harkat dan martabat seluruh warga, dipasangkan di bahunya.

Karena itu, ketika melihat wajah-wajah kandidat di media, dalam bentuk pemberitaan maupun iklan politik, maka selalu ada pertanggungjawaban sosial yang harus disematkan. Kita ‘kan bukan sedang memilih “selebriti pilgubsu” ataupun “Pilgubsu Idol”. (*)

sumber foto: obrolanbisnis.com

2 thoughts on “Wajah “Selebriti Pilgubsu”, Wajah “Pilgubsu Idol”

  1. hahaha, mungkin kalau tak begitu media dan para pebisnis advertising tidak bisa dapat uang dalam jumlah banyak.
    mumpung lagi musim pilgub ya manen pilgub.😀

    iya la apalagi dan kapanlagi hehehe😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s