Sekali Lagi Soal Federalisme Indonesia


Mohammad Hatta menyatakan, “’Kita juga akan menyusun per-satu-an, sebab itu kita menolak per-sate-an,’ sehingga menjadi peletak dasar inspirator utama gagasan Republik Indonesia yang berbentuk federal khas Indonesia abad ke-21.”

Kalimat dari proklamator RI itu, dimuat dalam Daulat Rakyat edisi 20 April 1932. Mendiang YB Mangunwijaya, budayawan berpengaruh di Indonesia, mengutipnya sebagai kalimat pembuka dalam bukunya “Menuju Republik Indonesia Serikat” (1999). Dalam bukunya ini, Mangunwijaya sangat bersemangat. Dia bahkan punya target, selamat-lambatnya tahun 2045, federalisme Indonesia sudah terbentuk. Cukup optimis bukan?

Pasca reformasi 1998, Prof H Mohammad Amien Rais, melontarkan kembali wacana federalisme itu di tengah gegap gempita reformasi. Posisinya cukup strategis, sebagai Ketua MPR RI, lembaga yang berwenang mengamandemen konstitusi. Apa daya, dia tampaknya masih terlampau maju dari zamannya sendiri. Penentangnya mempersamakan Amien dengan Van Mook, yang dianggap memecah belah Indonesia menjadi serikat negara-negara. Karena itu pula, pengusung ide federalisme kemudian dianggap sebagai komprador yang punya agenda untuk meruntuhkan persatuan negeri ini.

Agaknya penentang federalisme Indonesia, mesti mengkaji ulang soal definisi mereka tentang “patriotisme”. Bagaimana membandingkan sosok Mohammad Hatta dengan Van Mook yang dua-duanya mengusung “federalisme”? Pendukung “unitarisme” Indonesia, juga mesti menelaah ulang, adakah layak federalis dan unitaris menjadi ukuran dari “patriotisme”?

Ini penting, karena dikotomi ini oleh kekuasaan yang otoriter akan berdampak pada konsekuensi “halal-haram”-nya suatu ide. Federal itu haram, unitaris itu halal. Bila sudah masuk dalam wilayah hukum, sederet konsekuensinya akan menyertai. Misalnya, istilah “makar dan separatis” yang kadang-kadang telah membutakan aparatur pertahanan dan keamanan kita. Buta bahwa sejarah Republik Indonesia hingga kini selalu diceritakan dalam warna perdebatan dan pertarungan serta menampilkan tokoh-tokoh penting, kredibel dan memiliki integritas. Mereka berbicara dan bergerak untuk membawa seperti apa Indonesia yang maju itu di kemudian hari.

Menyepakati Federalisme

Adakah sejumlah alasan untuk menyepakati bahwa Sumatera Utara (Sumut) harus mengumandangkan persetujuannya dengan federalisme? Kita menghadapi hal yang susah karena terpola dengan pemikiran bahwa plot ekonomis merupakan premis yang pertama dan utama.

Premis ekonomi untuk mendukung federalisme barangkali didasarkan oleh kecemburuan karena masifnya kesenjangan pembangunan yang terjadi. Pusat begitu kaya raya, jalan tol dan layang berserak di depan mata, gedung pencakar langit memenuhi sudut-sudut kota dan seterusnya, sementara kita di Sumut harus terus berkelahi untuk mendapatkan kucuran dana pembangunan dari Jakarta.

Itu sama sekali tidak keliru. Namun hal itu menjadikan kita lupa bahwa sentralisasi di masa Soeharto justu didasarkan atas konsep Trilogi Pembangunan yang salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Kita tidak ingin mengatakan ada jurang antara das sein dan das solen dari pemerintahan Orde Baru-nya Soeharto atas “pemerataan” ini. Karena barangkali inilah yang dinamakan penipuan politik yang dilancarkan melalui propaganda Departemen Penerangan dan secara refresif dikawal aparatur keamanan. Bila yang diharapkan berbeda dengan yang terjadi, tentulah kita mafhum kalau ada kemungkinan bahwa penguasa itu “sebenarnya” menginginkan “pemerataan” itu dan dalam implementasinya menghadapi sejumlah masalah. Tapi ini tidak, bukan itu. Pemerataan itu tidak pernah ada dalam benak Soeharto. Konsepsi ekonomi tentang efek yang mengucur akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak pernah satu jalur dengan pemerataan. Pembesaran konglomerat tidak pernah menganggap buruh industri juga mesti dipermakmur melainkan diperbudak. Karena bila itu benar, tentu kasus pembunuhan Marsinah tidak akan pernah terjadi di bumi Indonesia.

Dus, alasan ekonomi bukanlah supra argumen bagi kemestian adanya federalisme Indonesia.

Saya ingin menukil pendapat dari Mangunwijaya, bahwa justru falsalah “Bhinneka Tunggal Ika”-lah yang seharusnya dikedepankan. “Definisi negara federal yang paling tepat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Justru demi ke-Tunggal-an RI itulah ke-Bhinneka-an federal dalam abad ke-21 harus dibentuk,” tulis Mangunwijaya dalam pengantar buku Menuju Republik Indonesia Serikat-nya itu.

Mangunwijaya kemudian mendefinisikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai susunan beragam namun satu. Dia juga menjawab tudingan miring kalau federalisme akan melincinkan jalan pemecah-belahan. “Dulu di tahun 50-an sampai 70-an memang begitu,” katanya. Tetapi sekarang stabilitas nasion dan negara sudah matang. Sebaliknya, politik represi atas nama pemersatuan bangsa justru akan meneguhkan motivasi perlawanan lokal dan membakar gerakan separatisme. Apalagi bila itu dibarengi oleh pengerukan kekayaan bugil besar-besaran seperti di Aceh, Kalimantan, Sumatra, Maluku, Irian Jaya dan lain-lain oleh dan ke Pusat. “Semakin ‘dipersatukan’ alias semakin disedot memusat, semakin menjejal lahar di tenggorokan vulkan, “ tulisnya.

Menurut Mangunwijaya, kita harus belajar mengapa sentimen anti-Jawa merambah di mana-mana di luar Jawa. Bukan karena mereka anti etnik Jawa, melainkan karena benci akumulasi kekuasaan dan kekayaan serta sistem otoriter tanpa penghargaan dan tanpa belas kasih dari Pulau Jawa, khususnya Jakarta, yang diistilahkannya sebagai “the melting pot of the most corrupt and greedy gamblers of Asia and the Pacific.”

Lainlah Republik Federal Indonesia,” katanya. Republik Federal Indonesia secara psikologis akan menggelorakan harga diri, motivasi serta harapan memajukan diri 200 juta rakyat di luar Jakarta, luar Pusat. Maka daerah luar Jawa, khususnya Indonesia Bagian Timur akan sungguh dapat menemukan abad keemasannya sesudah ratusan tahun dibabat hongi VOC dan kapitalisme kongkalikong Orba. Maka Aceh pun akan puas merasakan nikmat hasil kepahlawanan melawan sekian jenderal. Maka para perkasa Irian Jaya tidak perlu lagi geram menggerakkan suatu negara Papua sendiri, karena telah dikembalikanlah martabatnya sebagai subjek pelaku sejarah Indonesia, dan tidak hanya dijadikan tambang logam serta tebangan kayu untuk memperkaya beberapa kapitalis di Pusat.

Magnet dan cerlang-gemerlap pembangunan sudah tidak lagi memusat di Jabodetabek atau satu dua kota besar saja, akan tetap sudah disebar proporsional ke negara-negara bagian lain yang lebih membahagiakan daripada kampung-kampung kumuh metropol congkak yang berpamer jurang kaya-miskin yang begitu mencolok dan menghina. Sehingga pantaslah bila sentralisasi keserakahannya dihancurkan demi suatu desentralisasi yang lebih adil dan menjawab harapan dan dambaan manusia yang terlupakan.

Tentulah RI Serikat memerlukan persiapan matang dan diskusi nasional yang intensif. Kepala dingin diperlukan untuk memimpini gejolak emosi yang dapat timbul, karena kita sudah terbiasa dengan negara kesatuan, bahkan terlalu emosional disakralkan bahkan dipertuhankan,” tulis Mangunwijaya.

Penutup

Kita jenuh dengan proses politik yang menghangat saat ini seperti Pemilihan Gubernur 2013 dan Pemilu 2014, tak punya perbincangan yang substantif untuk keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran di daerah ini. Kita sudah bosan dengan kampanye kandidat Gubernur, Bupati/Walikota serta calon-calon anggota dewan, baik DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang secara terang-terangan tak hendak membuat kita beranjak dari tema-tema yang bernas, mencerdaskan dan terutama mencerahkan rakyat di daerah ini.

Prosedur pemilu jatuh hanya pada proses menggilir kekuasaan kepada elit yang tak pernah menoleh mengapa rakyat di daerah ini tak juga sejahtera-sejahtera. Mereka hanya bisa mengurus hal-hal remeh karena mereka tahu mereka tak punya kapabilitas, kredibilitas dan integritas untuk berbicara mengenai sesuatu yang krusial sejak sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Kita lupa, ketakutan kita untuk membincangkan federalisme secara terbuka dan jujur adalah keberhasilan sebuah sistem yang diam-diam mungkin saja telah “otoriter”.

Ironis. Federalisme telah dikunci dalam pasal 37 ayat (5) UUD 1945 hasil amandemen keempat. Bunyinya, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Kita lupa soal ini. Yang kita ingat hanyalah kursi kekuasaan. (*)

5 thoughts on “Sekali Lagi Soal Federalisme Indonesia

  1. Pantesan NKRI “harga mati” … baru tau pasal 37 ayat (5) ….. masa depan yg terkunci ???

    ketika konsultasi dengan ahli tata negara, perubahan pasal itu masih mungkin. Never give up untuk masa depan yang lebih baik.😀

    Like

  2. “Menurut Mangunwijaya, kita harus belajar mengapa sentimen anti-Jawa merambah di mana-mana di luar Jawa. Bukan karena mereka anti etnik Jawa, melainkan karena benci akumulasi kekuasaan dan kekayaan serta sistem otoriter tanpa penghargaan dan tanpa belas kasih dari Pulau Jawa, khususnya Jakarta, yang diistilahkannya sebagai “the melting pot of the most corrupt and greedy gamblers of Asia and the Pacific.”

    Like

  3. Masyarakat selalu teriak-teriak masalah pemerataan pembangunan, jalan rusak di kalimantan, pemadaman listrik mendadak di sumatra, tingkat pendidikan rendah di papua. Saya merasakan sendiri pemadaman listrik tiap hari di sulawesi. Saya sadar, bahwa penduduk pulau jawa tidak seperti Sepertinya lingkaran pembangunan nasional cuma berdiameter di pulau jawa saja (implikasi logisnya adalah pemberontakan di dua ujung provinsi RI). Saya cuma berharap, semoga dalam dekade ke depan provinsi diberi kekuasaan yang lebih besar daripada sekarang sehingga akselerasi pembangunan di daerah bisa terjadi.

    Like

  4. Dear Iwan,
    secara kebetulan saya membaca blog Anda yang bertemakan sistem federalisme untuk Indonesia. Sekarang ini saya sedang menulis Thesis saya di Goethe Universität Frankfurt, yang juga sama temanya. Point utamanya tentang pemikiran Mangunwijaya. Saya kesulitan untuk mendapatkan buku “menuju Republik Indonesia Serikat”. Kira-kira, saya bisa dapat dimana buku ini?
    Salam kenal (…teruslah menulis, tulisan Anda layak dibaca :))
    Shirin Alwi Hietkamp

    Like

  5. Dear Shirin,
    Di toko buku di Indonesia, buku ini, edisi barunya, tidak susah untuk ditemukan. Tapi kalau di Frankfurt, saya pasti tak tahu apa-apa. Tapi saya yakin Anda sudah melakukan searching untuk memesan secara online. Mungkin itu bisa jadi solusi juga.😀

    Terimakasih banyak atas pujian “layak bacanya” dan motivasi untuk terus menulis🙂
    Salam kenal
    Iwan.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s