Menderitalah Bersama Rakyat


Rakyat ingin sejahtera dengan kalimat yang sederhana. Turutilah keinginan rakyat. Hiduplah menderita bersama rakyat. Itulah syarat menjadi pemimpin.

* * *

Kekuasaan begitu aneh. Demo anti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) memperlihatkan keanehan itu. Rencana kebijakan Presiden untuk menaikkan harga BBM yang kemudian ditolak oleh hampir seluruh anak negeri adalah etalase yang begitu gamblang dari kekuasaan yang sebenarnya sudah tertolak. Walau kepolisian dan TNI mem-back up secara penuh rencana kebijakan itu, kita tidak bisa memungkiri kalau demo kemarin membuat posisi rakyat dan kekuasaan berhadap-hadapan secara langsung.

Keanehan itu memang berasal dari asal-muasal kekuasaan itu sendiri. Dipilih secara langsung oleh lebih dari 60% pemilih pada Pemilihan Presiden 2009 kemarin, secara teoritis, seharusnya kebijakan pemerintah tidak mendapat penolakan semasif yang demikian. Dengan bergabungnya partai politik (parpol-parpol) dalam Setgab Koalisi, mestinya parlemen juga menjadi beking yang kuat dari kebijakan ataupun rencana-rencana kebijakan eksekutif. Sistem Presidensial yang menjadi alasan untuk kolaborasi itu, seakan-akan tidak akan pernah tergoyahkan oleh arus “oposisi” yang digagas parpol seperti PDI Perjuangan.

Kata “oposisi” memang sebaiknya diberi tanda kutip, karena PDIP, Gerindra dan Hanura sendiri belumlah benar-benar mempraktekkan secara gamblang, tegas dan konkrit seperti apa oposisi mereka terhadap pemerintahan. Kita menjadi agak geli mendengar sematan “oposisi” itu, ketika beberapa waktu lalu terhadi reshuffle kabinet, ternyata “parpol oposisi” diketahui diam-diam menyodorkan nama-nama pilihannya untuk masuk dalam kabinet. Toh memang, antara koalisi dan oposisi di Indonesia saat ini memang tak jelas juntrungannya.

Misalnya dikatakan antara Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tergabung dalam Setgab Koalisi. Namun ternyata entah apa pula alasan yang membenarkan ketika dalam pengambilan kebijakan dan terutama dalam even politik di daerah seperti pemilukada, partai-partai ini bahkan lebih sering diberitakan berpisah daripada bergabung. Demikian juga dengan PDIP, Gerindra dan Hanura, yang ternyata juga “berkawan-kawan” dengan partai yang tergabung dalam koalisi.

Masih dalamnya pragmatisme politik yang tertancap kuat dalam parpol, memang menjadi alasan yang lebih kuat untuk dikedepankan. Karena itu, memang tidak tepat ketika antara “koalisi” dan “oposisi” itu dibenturkan dengan kalimat “konstitusional” ataupun “inkonstitusional”. Pragmatisme politik memang berada di luar substansi kehidupan negara seperti yang dituangkan dalam Pancasila dan konstitusi. Oposisi dan koalisi hanya menjadi taktik temporer para politisi yang bisa dipergunakan sewaktu-waktu dan juga dibuang kapan saja diinginkan.

Benarlah demikian kalau memang parpol yang dimiliki Indonesia saat ini, semacam tidak punya lagi kemampuan untuk mencetak negarawan melainkan politisi. Tentulah kita bisa sepakat kalau yang dimaksudkan dengan negarawan di sini adalah orang-orang yang berpolitik bukan untuk diri dan kelompoknya, melainkan untuk kepentingan rakyatnya. Karena partai-partai politik hanya berwawasan temporer, maka politisi yang dihasilkan pun bersifat temporer juga; hadir tak melengkapi, absen tak mengurangi.

Dus, ini membuat kita punya salah satu di antara banyak basis argumen untuk menyebutkan mengapa terjadi penolakan yang begitu massif terhadap kebijakan maupun rencana kebijakan kenaikan BBM. Lagipula, soal rencana kenaikan BBM itu, hanya menjadi titik kulminasi begitu banyak persoalan yang membawa rakyat dan pemerintah ada dalam posisi berhadap-hadapan. Soal-soal seperti tebang pilihnya pemberantasan korupsi, kasus-kasus pemilu 2004-2009 yang tidak pernah selesai, ketegangan perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga, kasus TKI di luar negeri, kontrak karya korporasi multinasional di bidang tambang emas, minyak, batubara dan lain sebagainya. Daftar inventaris itu bertambah banyak ketika rakyat menginginkan kepemimpinan yang kuat tegas dan berani, namun ternyata yang diterima rakyat adalah kepemimpinan yang ragu-ragu dan lamban.

Soal yang terakhir ini memang menjadi catatan paling penting, karena keputusan yang terlalu lama, ternyata membawa dampak buruk bagi seluruh komponen bangsa. Lambannya pengambilan keputusan untuk menaikkan BBM, justru menjadi bom waktu yang sumbunya terus terbakar. Bila dikilas balik, para pakar ekonomi sesungguhnya telah mengusulkan kenaikan harga BBM itu per Desember 2011. Namun, pemerintah justru baru mengusulkan sejak Maret 2012 tiba, dan dengan rencana keputusan untuk mengumumkan kenaikannya pada 1 April 2012. Artinya, rentang waktu yang terhampar mulai untuk mengumumkan kenaikan itu pada 1 April kemarin itulah yang sesungguhnya membuat bara penolakan itu memanas.

Kelambanan pengambilan keputusan adalah api yang membakar sumbu bom waktu itu. Dan ini kemudian diulangi pasca paripurna DPR RI, melalui UU APBN-P 2012 yang menunda kenaikan BBM hingga 6 bulan mendatang. Bisa dibayangkan implikasi sosial politik yang akan dihasilkan. Bila penundaan keputusan per Maret hingga April 2012 saja eskalasi politik sudah begitu tak terperi, konon pula selama 6 bulan?

Waktu tidak pernah bisa dikembalikan. Kita tidak yakin pemerintah sudah belajar banyak soal ini. Bila korban dan kerusakan bisa dihindari dengan tidak menaikkan kenaikan harga BBM, apa susahnya menuruti keinginan rakyat?

Keinginan Rakyat
Apa yang diinginkan rakyat sesungguhnya tidak jauh-jauh. Pembukaan UUD 1945 sudah menjelaskan segalanya dalam bahasa yang sederhana; “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Rakyat Indonesia ingin sejahtera. Kesejahteraan itulah yang diharap-harapkan seluruh rakyat pasca kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Terkecuali kaum komprador, seluruh rakyat tidak pernah enak hidup di masa penjajahan. Adalah wajar ketika kemerdekaan itu menjelang, bayang-bayang kesejahteraan itu hidup dalam setiap benak dan sanubari setiap orang Indonesia.

Tapi kemudian, ketidakadilan terjadi. Yang kaya sedikit, yang miskin justru bejibun. Alasan untuk menaikkan harga BBM dengan memakai indikator dan referensi negara-negara lain dengan tingkat pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, sudahlah jelas adalah keblingeran, kebodohan dan sekaligus pembohongan publik. Itu pun, bila melihat kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, maka sadarlah kita kalau sesungguhnya pendapatan “rata-rata” seharusnya tidak menjadi patokan untuk melihat kesejahteraan. Itu hanya angka statistik dan statistik bukanlah alat untuk mengetahui substansi kehidupan yang sebenar-benarnya.

Untuk mengetahui keinginan rakyat seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, pemimpin seharusnya berada di tengah-tengah rakyat yang miksin dan bukannya di tengah kelompok yang hidup mapan, kaya dan sejahtera. Sering-seringlah berkumpul di warung-warung kopi kecil, pasar-pasar tradisional dan perkampungan kumuh. Janganlah terlena dengan sepatu mengkilap, baju licin dan rapih, parfum super wangi, mobil mewah, rumah dan gedung bertingkat. Bila daftar aktivitas pemimpin kita ditabulasikan selama setahun, maka akan tergambarlah kemana mereka selama ini lebih sering bersenda-gurau; kepada yang kaya ataukah kepada yang miskin.

Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM kemarin adalah perlambang dari jeritan rakyat yang terus-menerus menderita pasca kemerdekaan. Para penguasa di Indonesia yang silih berganti itu, jelas belum berhasil membawa rakyat pada taraf kesejahteraan.

Tidak pada tempatnya bila dikatakan kenaikan harga-harga akan membuat lebih sejahtera. Kalimat itu sungguh telah menyakitkan hati rakyat. Rakyat mana yang mau harga beras mencekik leher, harga tepung makin kacau, harga gula semakin pahit, harga cabai makin pedas, harga daging dan ikan makin alot, harga minyak makin tinggi? Rakyat mana yang mau ongkos transportasi makin tinggi, harga buku makin selangit dan harga pakaian makin lusuh?

Rakyat ingin sejahtera dengan kalimat yang sederhana. Turutilah keinginan rakyat. Hiduplah menderita bersama rakyat. Itulah syarat menjadi pemimpin. (*)

sumber foto: http://amindwanderer.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s