Presiden Golkar, Presiden Rakyat?


Dan kini, di tengah alur perputaran politik yang cukup kencang menuju Pilpres 2004, nama Aburizal Bakrie, anak sulung Achmad Bakrie (suku Lampung) dan Roosniah Bakrie binti Achmad Nasution, melaju kencang sebagai Calon Presiden Indonesia 2014 dari Partai Golkar.

* * *

Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar (PG), sumringah. Pada pekan kedua April kemarin, pria yang disapa Ical ini memberikan penghargaan khusus kepada tiga seniman dan dua kelompok atau paguyuban seni tradisi di Jatim, Jateng dan DIY karena dinilai berdedikasi melestarikan budaya Jawa.

Tiga seniman yang menerima penghargaan adalah Bondan Nusantara (seniman ketoprak dari Yogyakarta), Ki Anom Suroto (dalang wayang kulit dari Solo), dan H Achmad Tobroni (seniman reog dari Ponorogo). Sedangkan dua paguyuban penerima penghargaan adalah Paguyuban Ludruk Karya Budaya Mojokerto pimpinan Cak Edy Karya dan Paguyuban Pengrajin Keris Mega Remeng dari Sumenep pimpinan Sanamo.

“China bisa maju tanpa kehilangan identitas budayanya, Jepang bisa melaju karena melandasi perjalanannya dengan budaya. Kita harus kembali merebut kembali nilai-nilai budaya kita untuk spirit berbangsa. Dengan demografi Indonesia saat ini suku Jawa mencapai 43% penduduk Indonesia, kematian budaya Jawa adalah kematian orang Jawa, bahkan bisa berarti kematian bangsa Indonesia,” ujar Ical seperti dilansir media nasional maupun lokal.

Pujian
PG layak dapat pujian. Pertama soal eksistensi. Wajib diingat, pasca reformasi 1998, partai ini sempat dituntut bubar oleh gelombang reformasi. Tudingan reformasi jelas punya argumen. Riwayat tiga jalur politik Orde Baru, ABRI-Birokrasi-Golkar (ABG) yang merupakan infrastruktur politik rezim Orde Baru, membuktikan kalau Golkar adalah tersangka dan kemudian terdakwa utama yang duduk dalam bangku pesakitan politik reformasi. Soeharto dan Orde Baru adalah “patron”, sementara Golkar adalah “klien”-nya.

Namun, seorang insinyur yang menakhodai PG pada waktu itu, Akbar Tanjung, sukses membikin Golkar tetap hidup. Golkar berhasil keluar dari situasi yang benar-benar sangat sulit; mereka ada dalam “neraka politik”. Tapi Akbar sungguh cerdik. “Paradigma Baru Partai Golkar” dicanangkan dan menegaskan PG sebagai partai yang terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar dan responsif. Hasilnya luar biasa. Pada Pemilu 1999, PG meraih 22,44% suara di bawah PDI Perjuangan yang menjadi pemenang pemilu dengan 33% suara. Pada Pemilu 2004, PG malah menjadi pemenang dengan 21,58% suara.

Akbar dinilai telah berhasil mengemudikan partai untuk keluar dari stigma Orde Baru, melakukan reposisi internal secara menyeluruh, mengubah haluan partai di tengah resistensi kekuatan lama dan ketidakjelasan prospek di masa depan karena tingginya penolakan publik. PG bermaksud keluar dari stigma “partainya penguasa” (the ruler’s party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama.

Pujian kedua, memelopori metode rekruitmen calon pemimpin negara dengan model konvensi. Dalam buku karangan Kholid Novianto dan kawan-kawan yang berjudul “Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi” (2004), Akbar Tandjung menyebutkan bahwa konvensi nasional PG memiliki tiga makna penting. Pertama, konvensi nasional PG merupakan upaya penjaringan secara terbuka kandidat-kandidat presiden yang kelak akan diusung PG menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung pada 2004. Kedua, konvensi nasional merupakan kepeloporan PG dalam berdemokrasi di tanah air, melalui pengedepanan peran partai politik sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan bangsa. Ketiga, konvensi nasional meniscayakan siapapun Ketua Umum dalam jajaran DPP PG bersikap legowo menanggalkan sudut pandang miopik dalam konteks penentuan kandidat presiden yang diusung PG.

Konvensi Nasional digelar pada 20 April 2004 di Jakarta. Hasilnya, pada putaran pertama, Akbar Tandjung menang dan diikuti oleh Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh dan Prabowo. Pada pemungutan suara putaran kedua, Wiranto akhirnya dipilih menjadi Calon Presiden PG dengan perolehan suara 315 berbanding 227 (Akbar Tandjung).

Dinamika politik pasca konvensi ini juga menarik untuk disimak. Walau PG menang pemilu legislatif, tapi calonnya di Pilpres, Wiranto, telah gagal di putaran pertama. PG banting stir dan kemudian berbelok arah ke pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Koalisi Kebangsaan pun dideklarasikan pada 19 Agustus 2004 antara PG, PDIP dan partai-partai lain untuk menjagokan pasangan ini di putaran kedua. Koalisi Kebangsaan gagal. Hal ini menguatkan tesis bahwa hasil Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tidak inheren dan linear.

Namun, “Paradigma Baru Partai Golkar” yang dulu ingin keluar dari bingkai stigma the ruler’s party (partainya penguasa), akhirnya memang tidak bisa memendam “tabiat” PG. Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dan kemudian dipilih sebagai Ketua Umum PG, justru telah menahbiskan PG sebagai partai penguasa. Selama lima tahun kepemimpinan SBY-JK, PG telah kembali dalam posisinya sebagai partai yang melegitimasi kekuasaan. Memang ada catatan perbedaan untuk itu. Posisi itu diperankan PG di samping peran PDI Perjuangan yang memilih sebagai oposisi. Lagipula, kata politisi, partai politik, toh, memang didirikan untuk berkuasa.

Agaknya, pujian ketiga adalah pujian yang terpenting. “Paradigma Baru Partai Golkar” telah sukses menjadikan dirinya sebagai partai modern. Di antara indikatornya adalah kemampuannya untuk merekrut calon pemimpin tanpa argumentasi primordial dan terbuka. Pertama, PG berhasil mematahkan anggapan bahwa calon pemimpin bangsa Indonesia mutlak harus dari suku bangsa Jawa. Bachruddin Jusuf Habibie (sebagai Presiden 1998-1999) dan Jusuf Kalla (sebagai Calon Presiden Partai Golkar 2004), dengan masing-masing perbedaan konteks politiknya, adalah contoh yang bisa dikedepankan. Dua orang pria asal Sulawesi ini, paling tidak menerbitkan asa bahwa warga non-Jawa juga punya peluang yang sama untuk mengikuti pentas proses pergiliran kekuasaan. Terlepas dari soal kekalahannya kemudian, pencalonan itu telah menjadi satu dalil tersendiri.

Kedua, PG adalah contoh yang memadai sebagai antitesis dari tren dinasti dan oligarki politik yang melingkupi partai-partai politik pasca reformasi saat ini yang sudah cukup mengkhawatirkan. Tren tersebut tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga terpampang dalam etalase politik di daerah-daerah. Mudah ditemukan seorang calon Gubernur, Bupati/Walikota yang punya hubungan keluarga dan kekerabatan dengan incumbent.

Dan kini, di tengah alur perputaran politik yang cukup kencang menuju Pilpres 2004, nama Aburizal Bakrie, anak Achmad Bakrie (suku Lampung) dan Roosniah Bakrie binti Achmad Nasution, melaju kencang sebagai Calon Presiden Indonesia 2014 dari Partai Golkar.

Suara Rakyat
Ical dan PG akan terbentur soal primordialisme politik yang sungguh kolot, di mana faktor kesukuan akan  menjadi ujian terbesar bagi pencalonannya. Karena Golkar pernah merasakan itu ketika mencalonkan Jusuf Kalla, partai ini pun pantas dipuji.

Karena itu, tidak penting benar apakah artikel ini membahas Ical bakal menang atau tidak dalam Pilpres 2014 mendatang. Karena itu pula, jangan harap pujian untuk PG dalam artikel ini juga disertai dengan kritik kepada partai ini hanya untuk sekedar memenuhi “kadar objektivitas”. Tidak perlu. Rakyatlah yang akan mengeritik apakah praktek-praktek jahat dalam demokrasi juga melingkupi partai beringin ini. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s