Jenderal Sipil Bervisi Ekonomi


Praktisi ekonomi belum tentu punya visi mensejahterakan rakyatnya. Kasus skandal Bank Century misalnya. Mega skandal itu dipreteli oleh para ekonom, praktisi bisnis, hingga para bankir yang paham seluk beluk perekonomian sedalam-dalamnya. Tidak usahlah namanya disebutkan karena laporan media massa baik cetak maupun elektronik sudah cukup lengkap memajang mereka-mereka yang terlibat hingga dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kasus itu kini ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari kasus Century itu kita bisa melihat bahwa kongkalikong merampok uang rakyat telah diatasnamakan dengan kalimat yang sungguh manis; demi kesejahteraan rakyat, demi menyelamatkan uang negara. Namun realitasnya sungguh tidak dinyana; entah rakyat mana yang disejahterakan oleh skandal Bank Century itu.

Tapi, bukan pula berarti, orang-orang yang berlatar ekonomi tidak pula punya hak untuk maju dalam pentas pemilukada atau Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 mendatang.

Marsipature Hutana Be
Begini. Seolah-olah ada jumping conclusion atau kesimpulan yang terburu-buru bila melihat soal kesejahteraan ekonomi. Sepertinya, hanya orang-orang yang berkecimpung di bidang ekonomi-lah yang paling tahu dan paling sigap soal itu sehingga paling pantas untuk menjadi pemimpin Sumut. Tentu ini salah kaprah. Itu bukan tidak penting, tapi tentu bukan yang terpenting.

Tentu Anda masih ingat Letnan Jenderal H Raja Inal Siregar (almarhum). Dulu, kita hampir tak percaya kalau dari tangan seorang militer akan keluar sebuah program yang mempunyai visi untuk mensejahterakan seluruh rakyat Sumut. Apa yang digagasnya melalui Program Marsipature Hutana Be (Martabe)-nya merupakan terobosan paling penting yang dibuat seorang pemimpin untuk mengatasi persoalan pembangunan di Sumut. Ajakannya kepada seluruh orang Sumut untuk membangun kembali daerahnya masing-masing, benar-benar tepat sasaran. Bahwa yang berkepentingan membangun Sumut itu, ya, orang Sumut itu sendiri. Tidak pada tempatnya terus bergantung pada “sedekah” pusat di tengah-tengah sistem yang masih sentralistik ini. Sumber daya pembangunan itu justru adalah orang kita sendiri.

Raja Inal Siregar adalah seorang militer murni. Dia bukan seorang praktisi bisnis, bukan pula seorang ekonom. Namun gagasan bernasnya itulah yang membuat “tondi” pembangunan di Sumut bergolak dan bersemangat. Setelah itu, provinsi dan kabupaten/kota digenjot semangatnya untuk tidak lagi terus-menerus menghamba untuk mendapatkan anggaran dari pusat. Martabe menyuratkan kemandirian sekaligus wadah kooperasi antar sesama anak Sumut. Dia bukan anti pemerintah pusat tapi tidak juga tidur menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan di Sumut. Di tengah kondisi sentralistik yang dibuat oleh Orde Baru, terang sekali kalau Marsipature Hutana Be adalah sebuah terobosan untuk pembangunan dan kesejahteraan.

Kebijakan Marsipature Hutana Be juga menjembatani jurang kesenjangan pembangunan antara kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat. Itu karena yang menjadi subjek pembangunan adalah seluruh anak bangsa yang memiliki kaitan erat dengan tanah leluhurnya, baik di Timur maupun di Barat.

Marsipature Hutana Be juga sangat penting untuk ditawarkan saat ini. Di saat administrasi pemerintahan dihadapkan dalam sebuah kegalauan fungsi dan peran pemerintah daerah. Galau dan dilema dalam pelaksanaan pembangunan itu, karena Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah meletakkan posisi pemimpin provinsi pada posisi ganda. Posisi pertama, dia sebagai pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi formal politik yang sangat kuat karena dia dipilih secara langsung oleh masyarakat Sumut. Posisi kedua, karena gubernur adalah juga wakil pemerintah pusat. Pertanyaannya, siapakah sesungguhnya “majikan” seorang kepala daerah?

Beberapa waktu kemarin, ketika maraknya demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kasus “kesetiaan ganda” ini menguak cukup tajam. Adanya kepala daerah yang ikut dalam demo BBM, langsung disentil oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap telah melawan kebijakan pemerintah pusat. Kepala daerah yang dalam undang-undang memang berposisi sebagai wakil pemerintah pusat diwajibkan untuk mengikuti kebijakan pemerintahan pusat.

Namun, kepala daerah yang disorot pun tak kalah sengit menolak argumen ini. Berbasiskan undang-undang, terutama otonomi daerah, maka kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya itu menyatakan bahwa mereka mengikuti aspirasi dari rakyat yang telah memilih mereka secara langsung dan Mendagri tak punya wewenang untuk memecat.

Karena itu, diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan. Keberanian ini bukan untuk membuktikan kehebatan diri dan statusnya sebagai kepala daerah, melainkan demi terwujudnya perimbangan, pemerataan dan peningkatan pembangunan yang terpadu serta mengatasi hambatan-hambatan struktural dan kebijakan. Keberanian demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas itu, berkait erat dengan kapabilitas pribadinya yang lain yaitu wawasan dan kecukupan intelektual yang mumpuni, integritas yang tinggi, inovatif dan kreatif serta jauh dari sikap primordialis, apalagi etnosentris.

Tapi untuk menjadi seorang gubernur, syarat itu memang tidak akan pernah cukup. Bukan hanya keberanian untuk menerobos pusat dan bersikap dalam kegamangan dualisme posisi itu, melainkan juga terhadap pengaruh politik dari partai-partai politik yang mengusungnya dan parlemen.

Pemilihan gubernur jelas bukan ajang untuk bagi-bagi kekuasaan antara elit politik, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Calon Gubernur yang dipilih, bila tak mampu memiliki posisi yang lepas dari pengaruh partai politik akan mempengaruhi objektivitas dan kemandiriannya. Padahal, objektivitas dan kemandirian inilah yang menggaransi ke-indenpendensi-annya dan  menjadikan posisinya sebagai pemimpin seluruh orang, kelompok dan golongan.

Memang, partai politik sebagai infrastruktur politik yang formal di Indonesia, tidak bisa juga dianggap angin lalu. Adalah sudah ghalibnya bila politik merupakan alat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Namun kita juga sama-sama mafhum, pada dasarnya partai politik tidak hanya diniatkan untuk mencetak politisi melainkan negarawan. Produk yang kedua ini pula yang kita lihat belum bisa diciptakan oleh partai politik dewasa ini.

Begitulah. Pemerintah pusat memang punya kekuatan yang tak terperi, terutama dalam menentukan soal anggaran dan proyek-proyek pembangunan. Itu tidak bisa dilawan. Sementara itu, parpol juga penting. Tapi di situlah pula peran seorang kepala daerah untuk menciptakan visi seperti Marsipature Hutana Be itu tadi untuk menyiasati “kejumudan” pembangunan Sumut ke depan.

Ketegasan dan Keberanian
Ada garis fundamen yang bisa kita tarik kalau posisi yang tegas namun bijaksana selayaknya sudah ada pada figur cagubsu. Bukan pula ingin menghadap-hadapkan secara frontal, namun figur tersebut justru diharapkan untuk menciptakan semacam equilibrum politik dengan partai politik, pemerintah pusat dan kelompok-kelompok masyarakat. Secara tegas mesti digarisbawahi, bahwa kepentingan rakyatlah yang mesti menjadi pertimbangan utama.

Tentulah yang tegas dan berani itu juga bukan karena dia berasal dari militer atau tidak. Perdebatan mengenai dikotomi militer-sipil selayaknya tidak keluar dari perspektif yang militeristik. Sudah kita lihat banyak orang-orang sipil yang sama sekali tidak punya hubungan apa pun dengan militer, tetapi gaya dan karakternya sungguh otoriter, tidak mau mendengar bawahan, kolega apalagi mengambil hikmah dari lawan-lawannya. Lihat pula ketika banyak orang-orang sipil dan organisasi masyarakat yang mengadopsi simbol-simbol militer dalam seragamnya. Nah, ada pula yang memang terang-terangan menjadi organisasi “paramiliter”.

Jadi sungguh penting untuk dibedakan cara berpikir militeristik dengan civil minded. Orang yang berperspektif sipil di antaranya mempunyai karakter egaliterian, adil, terbuka dan transparan, dan menjunjung tinggi sikap-sikap ksatria dan kompetitif. Sebaliknya, sikap militeristik (dan militerisme) selalu mengutamakan supremasi, loyalitas tunggal, ekstremisme, dan seterusnya.

Bercerminlah pada sosok Letnan Jenderal H Raja Inal Siregar. (*)

One thought on “Jenderal Sipil Bervisi Ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s