Pseudo Koalisi-Oposisi


Hukumnya, koalisi kontra dengan oposisi. Namun, sejauh mana keuntungan yang didapat rakyat Indonesia pada posisi koalisi ataupun oposisi yang melingkupi partai politik (parpol) di Indonesia kini? Sesungguhnya sedikit, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada.

Info politik paling gres pasca paripurna DPR RI pada 31 Maret kemarin, adalah diragukannya loyalitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Sesungguhnya, tidak penting benar bagi rakyat apakah PKS akan ditendang keluar atau duduk manis dalam koalisi. Pasalnya, partai-partai politik masih terus diselimuti kabut tebal pragmatisme politik yang tak terkuak-kuak. Bukankah parpol koalisi dan PKS sama-sama mengkampanyekan alasan aktivitas politik mereka dalam persoalan kenaikan harga BBM “atas nama kesejahteraan rakyat”? Seandainya kalimat itu memang benar, tentulah perseteruan antara koalisi dan PKS seharusnya tidak pernah eksis.

Kalau begitu, rakyat yang mana yang sedang diatasnamakan oleh parpol-parpol ini?

Kedaulatan Rakyat
Mari lihat soal “rakyat” ini pada apa yang sedang dilakukan Prof Yusril Ihza Mahendra dengan mengajukan judicial review terhadap UU APBN-P 2012 pasca paripurna yang menghebohkan itu. Pekerjaannya itu memang bukan sekedar bisa dibaca dalam referensi hukum semata. Dia menyentuh soal substansi bernegara, falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila DPR RI menyetujui suatu RUU dalam posisinya sebagai wakil rakyat, memang aneh kalau persoalan tentang kedaulatan rakyat juga dikemukakan. Namun, ketika Yusril –sebagai seorang warga negara Indonesia–menguji itu ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), maka pertanyaan tentang benarkah kedaulatan rakyat sudah berjalan mulus di negara ini, tak bisa tidak untuk dikedepankan juga. Benarkah sebuah UU yang dibuat atas nama rakyat itu mencerminkan kedaulatan rakyat? Bila putusan itu sudah ada dan seandainya hasilnya bertolak belakang (digugurkan oleh MK), maka atas dasar apa MK menggugurkan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga tinggi resmi negara yang berjudul Dewan Perwakilan Rakyat?

Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, punya petunjuk yang kuat soal ini. Menurut dia, demokrasi konstitusional tidak diukur berdasarkan banyaknya suara mayoritas atau kuantitas. “Tetapi juga diukur berdasarkan kualitas. Berdasarkan parameter UUD 1945,” kata dia mengomentari aksi Yusril tersebut.

Irman menyodorkan sebuah analisis lain yang selama ini sering diabaikan, yaitu kedaulatan Tuhan. Argumentasinya, sebuah UU yang diputus oleh 560 anggota DPR bisa dibatalkan atau dikuatkan hanya oleh 9 orang (hakim konstitusi) semata dengan kalimat pembuka putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata Irman, “Inilah yang namanya kedaulatan Tuhan. Sebab 9 hakim MK itu dianggap mewakili Tuhan di bumi. Karena dianggap mewakili Tuhan di bumi, maka putusan demos (rakyat) sebagai wujud kedaulatan rakyat bisa dibatalkan.”

Mari lihat Amerika Serikat (AS) yang menjadi “guru” demokrasi di muka bumi. Ketika di era 1960-an, Supreme Court (Mahkamah Agung AS yang juga bertindak sebagai MK) pernah mengabulkan permohonan Marthin Luther King yang menginginkan agar warga negara kulit hitam mempunya persamaan di muka hukum dan sosial. Permohonan Marthin Luther ini dikabulkan dan putusan Supreme Court pun mengamandemen konstitusi AS. Indonesia tentu belum seperti AS dalam hal itu. Wewenang MK hanya menguji produk hukum setingkat undang-undang dan peraturan yang di bawahnya. Sementara wewenang amandemen UUD 1945 ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tapi Irman mungkin sedang menyorot soal kualitas demokrasi Indonesia yang saat ini masih berputar di lingkup electoral democracy. Itu ketika demokrasi hanya direduksi sebagai sebuah instrumen semata yang celakanya semata-mata dibatasi sekedar untuk mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Padahal, substansi demokrasi tidak sekedar sisi electoral semata.

Paling tidak, hal di atas membuat kita bisa sedikit memaklumi ketika ornamen pemilihan umum (Pemilu) hingga sekarang ini belum juga menghasilkan pergiliran kekuasaan yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Kasus-kasus yang terjadi seputar Pemilu seperti kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT), buruknya sistem Information Technology (IT), kecurangan-kecurangan, tidak kukuhnya Badan dan Panitia Pengawas Pemilu dan seterusnya, yang hingga kini seolah-olah tidak pernah tersentuh oleh supremasi hukum, seakan-akan mendapatkan justifikasinya. Bahkan, “pertengkaran” partai-partai politik seputar besaran persentase Parlementary Treshold (PT) yang hingga kini menjadi biang belum selesainya UU Pemilu, juga berada dalam kerangka yang sama; demokrasi Indonesia belum lagi menyentuh substansinya.

Bila dari sisi prosedur demokrasi saja Indonesia masih belum juga lulus ujian, maka substansi demokrasi tentu jauh panggang dari api. Bila prosedur bermasalah, maka keraguan mengenai output atau produk dari Pemilu yaitu anggota legislatif dan eksekutif, pun menjadi beralasan. Seterusnya, produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif itu seperti undang-undang pun benar-benar bisa dipertanyakan ulang.

Koalisi dan Oposisi
Demikianlah. Posisi PKS, apakah ditendang Setgab koalisi dan kemudian bersama-sama PDIP, Gerindra dan Hanura menjadi oposisi, jadi tak penting benar bagi rakyat Indonesia. Dalam kacamata politik praktis, ditendangnya PKS dari koalisi akan membuat posisi 3 menteri PKS menjadi lahan rebutan. Demikian pula, adalah wajar bila PKS walau berbeda pendapat dengan koalisi namun tidak dengan serta merta menyatakan mundur dari koalisi, pun karena berkutat soal bagaimana mempertahankan 3 kursi menteri yang mereka miliki.

Kepentingan rakyat memang terabaikan. Apalagi, kalau kita melihat fakta politik yang terjadi di seluruh Indonesia selama ini, justru koalisi dan oposisi parpol di tingkat nasional, tidak punya pengaruh signifikan terhadap model politik di seluruh daerah. Dinamika politik dalam DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan dalam even-even Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di seluruh Indonesia, tidak memperlihatkan adanya suatu plot koalisi dan oposisi yang inheren dan linear dengan fakta koalisi dan oposisi di tingkat nasional.

Di Pemilukada Kalimantan Barat misalnya. Ketua DPD PDIP Cornelis secara resmi menggandeng Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat, Christiandy Sanjaya, mendaftar di Partai Demokrat pada Maret kemarin, untuk maju dalam Pemilukada Kalbar pada September 2012 mendatang. Bahkan, posisi keduanya saat ini adalah sebagai incumbent, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimatan Barat.

Lihat juga sebuah kasus Pemilukada di ibukota negara, DKI Jakarta. Menjelang pengusungan paket Gubernur-Wakil Gubernur pada pemilukada DKI Jakarta, Fauzi Bowo sempat akan dicalonkan oleh DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan DPD PDIP Jakarta.

Tidak cuma itu. Tentu masih ingat dengan reshuffle kabinet pada Oktober 2011 kemarin. Nama Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, tiba-tiba mencuat menjadi seorang bakal calon menteri. Bahkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga sempat ditanya soal siapa yang akan diusung Gerindra. Calon PDIP dan Gerindra kemudian memang tidak benar-benar masuk kabinet, tapi tentu saja hal ini mengundang pertanyaan soal eksistensi dari koalisi dan oposisi itu tadi.

Begitulah. Dengan model demokrasi yang masih sekedar electoral semata, nyatalah kalau koalisi dan oposisi di Indonesia masih dalam taraf sebuah “pseudo” yaitu kepura-kepuraan dan kepalsuan. (*)

—- foto: republica.co.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s