“Interupsi …!”


Para demonstran itu sedang interupsi. Demonstran penentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menginterupsi kebijakan yang ingin ditelurkan oleh pemerintah atau pemimpin alias penguasa. Mereka itu bukan serpihan kecil dari pembangunan. Tidak, ini bukan hanya soal ekses-ekses negatif pembangunan. Apalagi kalau makna “pembangunan” itu masih dalam bingkai yang pernah diukir oleh orde baru; pembesaran suatu kelompok elit ekonomi oleh birokrasi. Tidak.

Bukan pula mereka menginterupsi situasi sosial politik yang memanas menjelang Pemilu dan Pilpres 2014 ataupun Pilgubsu di 2013 mendatang. Itu juga bukan sekedar demonstrasi “biasa” yang biasanya penuh vested interest individu atau kelompok tertentu. Ini adalah sebuah protes, interupsi terhadap hingar-bingar yang terjadi di Indonesia.

Interupsi ini adalah amarah dari ketidakpuasan. Tak sekedar ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang satu arah, yang terus merasa paling paham apa yang harus dilakukannya dan nantinya rakyat akan mengerti. Yang memandang rakyat hanyalah pemirsa komedi budiman yang bisanya hanya terbahak. Yang menganggap rakyat cuma ada ketika pemilu atau pemilukada diselenggarakan.

Mereka yang protes sedang menginterupsi, bukan hendak sekedar mengoreksi kebijakan tapi mereka hendak menggantinya dengan suatu yang lain. Dengan sesuatu yang diinginkan rakyat, yang dapat dinikmati bersama-sama dalam suasana penuh keprihatinan.

Mereka protes karena kaum jutawan telah menjelma menjadi kaum miliuner dan ironisnya mereka masih tetap melarat. Karena itu, kenaikan harga BBM berapapun akan memberatkan. Mereka berpikir sederhana saja, BBM naik, harga sembako, transportasi dan lain-lain akan naik. Karena itu pula, pemasukan akan berkurang. Jatah makan harus berkurang, tabungan makin seret dan kepala pun makin pusing.

 

Kepusingan Rakyat

Seperti sudah bisa dipastikan, hampir seluruh kalangan tak menyetujui kenaikan ini, terutama dari golongan bawah. Rakyat kecil tidak akan peduli soal pergolakan minyak dunia.

Tak usah tanya pada Pertamina, tanyalah pada pedagang bensin eceran. Beberapa hari lalu, bensin eceran yang dijual Rp 5.000/liter sempat naik hingga Rp 6.000 per liter. Ketika saya tanya mengapa cepat sekali naik, mereka bilang ini bukan karena harga BBM mau dinaikkan tapi karena susah mendapatkannya.

Pedagang bensin eceran memang makin pusing. Apalagi SPBU Pertamina semakin memperketat penjualan kepada mereka memakai galon dan drum. Sebelum ada rencana kenaikan harga BBM, pedagang eceran itu mengaku masih gampang membeli, tapi ketika ada rencana kenaikan dan mendekati tanggal 1 April kemarin, stok pun mulai susah didapat.

Apa akal? Pedagang bensin eceran pun terpaksa bolak-balik ke SPBU dan mengisi penuh roda duanya baru kemudian disedot lagi ke drum di pangkalannya.Waktu untuk menjual pun makin lama karena selain bolak-balik ke SPBU tak semua pom bensin Pertamina buka 24 jam. Dengan begitu Pertamina memang tak bisa melarang dan pedagang eceran pun masih tetap bisa menggelar dagangannya. Resikonya apa bagi konsumen? Ya, harga bensin eceran naik.

Tentu pedagang eceran tak bisa disalahkan. Karena walaupun nanti harga BBM naik, pedagang eceran ini pun tak otomatis punya untung besar. Pembeli lebih akan memilih membeli di galon resmi, karena di eceran lebih mahal dari galon resmi. Tak ayal, usaha bensin eceran juga akan makin sulit apalagi dikaitkan dengan harga-harga kebutuhan sehari-hari yang jelas sudah merangkak naik.

Lagi-lagi, dampak domino ini yang menakutkan. Pemerintah pun tak bisa memakai frame tunggal pemerintah sendiri –seperti yang terlihat selama ini- ketika memandang kenaikan harga-harga non BBM secara serentak ini. Pemerintah mestinya memakai pola pikir rakyat dalam memandang ini.

Misalnya loper koran. Biaya yang mereka akan keluarkan akan makin menggila setiap paginya kalau harga BBM naik. Misalnya saja untuk menjalani sebuah rute mereka sehari-hari, rata-rata menghabiskan dua liter per harinya. Jadi seandainya pada waktu malam hari seorang loper isi bensin Rp 10.000, keesokan paginya pasca meloper koran, BBM di tangki pun mulai kandas. Otomatis, untuk jalan lagi ketika di siang hari, dia harus isi bensin lagi.  Beruntung bila memakai sepeda motor yang tak boros bensin. Bayangkan bila sepeda motor yang dipakai tipe yang boros.

Masalahnya ruwet ketika angka itu diakumulasikan dalam 25 hari kerja. Bila rata-rata habis Rp 10.000 per hari, pengeluaran untuk bensin saja menjadi Rp 250 ribu. Bila dibandingkan dengan nilai Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumut yang masih dikisaran Rp 1,2 juta, maka komponen BBM sudah menguras 20% pengeluaran setiap orang. Nah, bila harga BBM naik pemasukan tetap, tentu persentase pengeluaran untuk BBM makin tinggi.

Yang paling ngeri, kenaikan harga BBM biasanya akan berimbas langsung dengan harga kebutuhan pokok. Pasalnya, selain harga distribusi juga akan naik, kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak secara langsung menggantungkan dirinya pada BBM, juga akan naik. Pemerintah tidak bisa mematok kalau pergerakan harga-harga saat ini cenderung stabil. Kepastian naiknya harga-harga non BBM bisa dipastikan bila hitung-hitungan para pedagang sudah selesai. Bila merujuk pada putusan paripurna DPR RI pada 31 Maret kemarin yang menunda kenaikan BBM hingga enam bulan mendatang (September), maka itu saat-saat para pedagang terus menghitung. Satu saja kalkulasinya; berapa harga akan dinaikkan sebelum, saat dan sesudah itu?

Toh, hitungan itu bukan pula untuk meraih untung semata melainkan juga hitungan untuk survivalitas usaha. Logika awamnya, harga jual naik karena harga beli naik, tapi untungnya, ya, tetap segitu-segitu juga. Itu kalau orang mau beli. Kalaupun beli, porsinya mungkin tidak akan sebanyak ketika harga BBM belum dinaikkan.

 

Interupsi

Aksi demontrasi mungkin saja mereda. Tapi penderitaan rakyat secara ekonomis justru tidak mereda. Bayang-bayang kenaikan BBM pada September mendatang justru makin membuat semacam ketakutan publik. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa yang akan terjadi pada kurun waktu enam bulan mendatang ini. Ketika pada awal Maret pemerintah mengancang-ancang akan mengumumkan kenaikan BBM pada 1 April kemarin saja, telah begitu mahal ongkos yang harus ditanggung. Apalah lagi dalam kurun waktu enam bulan? Lihatlah, aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri beberapa pekan kemarin telah membawa dampak ekonomi, sosial politik sekaligus psikologis yang luar biasa.

Yang patut dikoreksi adalah frame memandang persoalan itu tadi. Pemerintah tak sepatutnya hanya memandang dari kacamata mereka sendiri. Kestabilan anggaran negara bukan tak penting, tapi yang jauh lebih penting adalah eksistensi dan survivalitas rakyat, sebagai prasyarat dari eksisnya negeri bernama Indonesia ini.

Memandanglah dari kacamata rakyat, sebagai rakyat biasa saja. Tidak mungkin merasakan peluhnya rakyat dari dalam hotel-hotel berbintang dan berpendingin udara nan sejuk ketika sedang merumuskan segala sesuatu kebijakan. Tidak mungkin merasakan kenaikan harga-harga akibat kenaikan harga BBM ketika pemerintah merumuskan itu dalam rapat-rapat yang stok makanan dan minumnya berlevel restoran elit. Ironis sekali bila pemerintah rapat memutuskan nasib rakyat yang kelaparan, dengan kondisi perut yang kenyang.

Demonstran tentu tidak akan pernah berhenti untuk protes. Ini interupsi dari rakyat. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s