Radikalisme Kampus?


Lagi-lagi, kampus dijadikan sorotan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, dalam pertemuannya di Universitas Sumatera Utara (USU) beberapa hari lalu mengingatkan soal radikalisme di kampus. Di satu media nasional, dia berujar, radikalisme sudah masuk ke kampus-kampus, bukan hanya perguruan tinggi swasta, melainkan juga sudah masuk ke perguruan tinggi yang cukup favorit. Yang lebih bahaya lagi, paham tersebut tidak hanya masuk pada fakultas sosial, tapi juga fakultas eksakta dan sains. Dia mengatakan itu sesudah penandatanganan kerjasama antara BNPT, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara dalam hal pendirian Pusat Kajian Penanganan Konflik dan Radikalisme di Sumut.

Ansyaad mengatakan, pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998, telah terjadi kebebasan yang tidak terkendali. Keadaan itu dibarengi melemahnya kontrol pemerintah. Akibatnya paham-paham radikal kembali berkembang dengan bebas saat ini, bahkan juga meluas di perguruan tinggi. Menurut dia, peran dosen sangat strategis dalam memberi pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan penerapannya kepada mahasiswa. “Dengan pendekatan ekonomi juga penting karena dapat mengatasi kemiskinan tidak dijadikan alat pembenar untuk aksi-aksi kekerasan dan terorisme,” kata dia seperti dikutip wartawan.

Gerakan Mahasiswa

Agaknya, pernyataan Ansyaad Mbai di dalam kampus itu bisa dipahami sekaligus juga terbuka untuk diperdebatkan. Toh, pasca reformasi 1998 masyarakat telah cukup terbuka untuk saling berpandangan. Walau keterbukaan yang baru dinikmati kembali pada 1998 itu sendiri memang agak aneh. Pasal kebebasan berpendapat yang tertuang di UUD 1945 sudah berumur cukup lama. Dengan demikian, pembungkaman yang terjadi pada era tertentu di Orde Lama dan sepanjang Orde Baru jelas-jelas sudah melanggar konstitusi. Justru penguasalah yang lebih sering dan lebih suka mempreteli konstitusi daripada rakyatnya sendiri.

Kebebasan berpendapat satu jalur dengan kebebasan berpikir dan berekspresi. Pendapat dan ekspresi bisa saja dibungkam tapi adalah mustahil memaku mati pikiran seseorang. Namun, politik kekuasaan memang selalu saja dapat menemukan cara untuk bagaimana memplot pikiran rakyatnya dengan serangkaian agitasi dan propaganda.

Misalnya di zaman Soekarno, adanya diktum Manipol/Usdek (Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dan doktrin Nasakom (Nasionalis Agama Komunis) telah dijadikan haluan negara Republik Indonesia yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Ini telah membuat sebagian besar bangsa Indonesia kehilangan orientasi berpikir karena adanya doktrin satu arah dari kekuasaan. Jangan lupa, Soekarno juga menjadi penanggungjawab dipenjaranya aktivis serta pejuang kemerdekaan RI yang berbeda pendapat dengannya serta penanggung jawab dari diberedelnya beberapa media massa pada kurun 1958.

Di masa Soeharto, doktrin kembali ke Pancasila dan UUD 1945 telah direkayasa dengan manis dalam Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Terjadi polarisasi antara Pancasila dan ideologi lain terutama Islam dan sosialisme/komunisme. Pancasila ditafsirkan secara monolog oleh kekuasaan sehingga ruang rakyat untuk berpikir menjadi nihil sama sekali. Tidak hanya itu, Soeharto juga menyiapkan instrumen refresif terhadap siapa saja yang mengkritik atau malah melawan Pancasila. Dengan peran militer yang sangat-sangat kuat untuk menyangga kekuasaan Soeharto, maka lembaga-lembaga seperti Kopkamtib (Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban) ataupun Operasi Khusus dan Litsus (penelitian khusus), menjadi begitu menakutkan. Intel-intel ditanam di seluruh penjuru. Organ jaringan dari militer langsung bersentuhan dengan masyarakat paling bawah.  Lengkaplah sudah kalau rakyat Indonesia dipagari dengan kekuasaan model otoritarianisme gaya Orde Baru sehingga tak berkutik.

Orde Baru juga membikin mandul mahasiswa dengan program Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diinstruksikan langsung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa dikebiri karena hanya diorientasikan untuk tidak berpikir dan bersikap kritis. Penguasa tahu, pikiran kritis adalah cikal bakal dari kontrol sosial dan gerakan yang dapat membahayakan kedudukan dan terutama, meminjam istilah Orde Baru, stabilitas nasional. Karena itu, lembaga mahasiswa dijadikan bukan lagi menjadi wadah ajang perdebatan dan diskusi kritis namun lebih diarahkan untuk sekedar menjadi sebuah organisasi formal biasa yang tidak punya daya apa-apa.

NKK/BKK telah menjadi momok bagi aktivis gerakan mahasiswa tahun akhir dekade 1970-an dan kurun 1980-an yang berhasil meredam pikiran-pikiran kritis dari aktivis Dewan Mahasiswa (Dema) yang waktu itu telah menjadi simbol institusi perlawanan mahasiswa. Dema inilah yang menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalam menolak pencalonan Soeharto pasca pemilu 1977. Akibat NKK/BKK, kampus dianggap tidak normal dan Dema dibubarkan. Sejak 1978, ketika NKK/BKK diterapkan di kampus, aktivitas kemahasiswaan kembali terkonsentrasi di kantung-kantung Himpunan Jurusan dan Fakultas. Mahasiswa dipecah-pecah dalam disiplin ilmunya masing-masing. Sementara itu, Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) dipimpin langsung oleh Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan. Jelas saja hal itu ditolak mentah-mentah mahasiswa.

Kelompok Islam dan nasionalis waktu itu yang juga sedang dikebiri oleh Soeharto dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merasakan dampak yang dialami oleh mahasiswa. Beberapa anggota DPR dari partai tersebut sempat mengusulkan pengajuan hak interpelasi tentang NKK/BKK walau tidak berhasil.

Pemerintah memang menang. Pemerintah makin refresif terhadap mahasiswa dengan mengeluarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, di mana Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Otomatis, bayang-bayang kebesaran Dema sebagai organisasi mahasiswa yang begitu kuat, kritis dan tegak dalam menegakkan kontrol sosial, punah begitu saja.

Tapi apa lacur, justru setelah 8 tahun pasca SK tersebut, mahasiswa kembali turun ke jalan dan menumbangkan kekuasaan Soeharto. Mahasiswa berada di garis terdepan bersama rakyat untuk melengserkan rezim tirani yang berjalan 32 tahun. Pasang surut “perkelahian” antara kekuasaan Soeharto dan Mahasiswa selama kurun Orde Baru akhirnya dimenangkan kembali oleh mahasiwa.

Pasca Reformasi

Kini gerakan mahasiswa kembali diotak-atik oleh kekuasaan. Atas nama pemberantasan terorisme, aktivis mahasiswa kembali dicurigai dan dituduh telah disusupi oleh pemikiran-pemikiran radikal teroris. Walau sesungguhnya dua hal ini, radikalisme dan terorisme, adalah hal yang berbeda. Namun tak pelak, ideologi Islam kembali lagi dicurigai hanya menjadi penyebab dari benih-benih fundamentalisme yang terus menjalar di kalangan mahasiswa.

Tapi apa yang sedang dipropagandakan kekuasaan itu sebenarnya bertolak belakang dari apa yang diperlihatkan oleh gerakan mahasiswa sejak dulu, 1908-1945-1966-1998. Adalah kemerdekaan, perihnya penderitaan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tema utama dari gerakan mahasiswa. Mahasiswa tidak pernah mendasarkan gerakannya demi kepentingannya sendiri seperti yang kasat mata kelihatan pada tiap gerakan organisasi politik. Moral obligation dan nurani mahasiswa jauh lebih jernih dari yang terus dituduhkan oleh kekuasaan.

Gerakan anti kenaikan Bahan Bakar Minyak baru-baru ini juga memperlihatkan hal yang sama. Itu bukan atas nama kepentingan mahasiswa, tapi kepentingan rakyat dan kepentingan negara ini. Tidak pada tempatnya bila mahasiswa terus dituduh, dicurigai telah terjangkit model radikalisme dan virus terorisme yang tak jelas juntrungannya.

Bahasa “radikal” hanya dipakai oleh moda kekuasaan yang otoriter dan refresif seperti yang pernah dijalankan oleh Soeharto. Dan alangkah naifnya kekuasaan itu apabila hendak menjadikan dosen-dosen di universitas untuk memupus soal “radikalisme” itu. Dosen-dosen itu adalah yang mendidik, membina dan sebagiannya sekaligus juga adalah mantan aktivis mahasiswa di zamannya masing-masing. Tentu saja, aktivis gerakan mahasiswa yang ada sekarang adalah para juniornya yang terus membawa semangat, moral dan nurani mahasiswa sejak dulu kala. Bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Kita tidak ingin zaman Orde Baru terulang lagi. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s