Merindu Syamsul


Syamsul Arifin adalah orang yang khas. Gayanya kocak, jauh dari kesan formil. Kadang-kadang orang bilang, dia tak mengerti bagaimana memimpin sebuah pemerintahan. Mungkin saja itu benar. Tapi mungkin juga pikiran begini keluar dari pemikiran yang kaku, terbiasa dengan iklim birokrasi yang kompleks.

Sudah banyak yang mengeluh kalau protokoler terkadang bersikap sebagai penguasa sesungguhnya. Aturan yang diciptakan protokoler sering dituduh membikin jarak antara pemimpin dengan rakyatnya. Seorang pemimpin pemerintahan di masing-masing level seakan terkungkung dalam”penjara protokoler”, mulai dari Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, hingga mungkin saja sudah menular ke Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan. Ada aturan yang wajib ditaati oleh mereka yang berada di birokrasi.

Syamsul Arifin berada di luar box yang gerah itu. Perutnya buncit dan karena itu baju dinas ataupun safarinya yang dikenakannya terkadang malah kian membuat tak sedap dipandang. Kancing di bagian dadanya pun sering dilepaskannya. Ah, lihat sepatunya. Sebelum Dahlan Iskan dipopulerkan para wartawan Jakarta dengan sepatu sport-nya, Syamsul malah sudah lenggang kangkung dengan sepatu kets-nya yang santai itu.

Gaya makannya juga diingat orang. Mulai dari gaya angkat sebelah kaki hingga jenis seleranya. Kalau tidak karena sakitnya, mungkin dia akan lebih “congok” dari yang biasa dilihat orang. Banyak yang geli melihat gaya makannya itu.

Dan, gaya bicaranya apalagi. Logat dan intonasinya, Medan ‘kali. Humor dari mulutnya seakan-akan air bah saja kalau dia berbicara. Suatu forum yang resmi bisa tiba-tiba penuh gelak tawa. Kadang ada yang berbisik, “Dia melawak untuk menutupi ketidaktahuannya pada masalah.” Orang tentu boleh berbicara apa saja bukan?

Tapi kita cukupkan sampai di situ. Ada yang menyebut, gaya “preman” itu bawaan. Tapi apa Syamsul peduli? Dan apa masyarakat peduli?


Dua Wajah

Syamsul pasti punya jawaban sendiri. Tapi tentu kita juga berhak memberi perspektif lain. Tulisan ini bukan ingin menghapuskan jejak perilaku korupsinya. Malah, praktek korupsi yang dilakukannya itu sudah menghabisinya sendiri. Itu ulahnya yang tentu saja mesti dipertanggungjawabkannya. Suka tidak suka, mau tidak mau, sekeras apapun Syamsul ataupun simpatisannya berusaha menutup-nutupi praktek korup itu, mereka akan menghadapi tembok besar. Mantan Walikota Medan, Abdillah, yang hingga kini pun memilih “berdiam diri”, tentu karena telah menghitung bagaimana menghadapi serbuan kata-kata “koruptor” yang akan disematkannya kalau dia sering muncul di depan publik. Seolah-olah, kata “koruptor” sudah menjadi kata sandang bagi mereka-mereka ini.

Dalam etika kekuasaan, tentu mereka sudah masuk dalam kategori “pengkhianat”; mengkhianati amanah yang diberikan dalam jabatan itu. Mereka melanggar kepercayaan yang diberikan ketika rakyat memilih mereka. Walau money politic sudah menjadi rahasia umum dalam pemilihan kepala daerah sehingga pragmatisme menjadi urutan paling atas untuk memilih seseorang, tapi ingat pula di antara rakyat yang memilih itu memang ada yang benar-benar ingin memilih mereka. Itu tanpa pernah menerima duit ataupun pemberian dari mereka, langsung maupun tidak langsung. Bahkan kalaupun masyarakat menerima uang politik ketika memilih mereka, tentu memang ada yang benar-benar ingin memilih mereka. Uang politik itu jadi bonus. Mereka-mereka inilah yang terutama dikhianati oleh Syamsul Arifin maupun Abdillah ketika mereka diputuskan bersalah oleh hakim dalam praktek korupsi masing-masing. Tapi sebagai orang yang beragama, tentu pengkhianatan yang lebih dalam dari itu adalah mengkhianati sumpah jabatan yang dimulai dengan kalimat “Demi Allah …”

Ini memang seperti penyakit schizophrenia ataupun kepribadian ganda: di satu sisi dia  menampakkan sisi malaikat namun di sisi lain dia menunjukkan sisi iblis-nya. Bahasa lain mungkin lebih tepat: si bolis na burju, iblis yang baik hati. Bisakah dua kepribadian yang bertolak belakang berkumpul dalam satu manusia? Well, baik Syamsul Arifin dan Abdillah sudah membuktikan itu.

Antagonisme (keburukan) dan protagonisme (kebaikan) sudah terlanjur dipahami sebagai metode paling unggul dalam membungkus kekuasaan. Berwajah baik dan pemurah ketika berhadapan dengan rakyat, dan menunjukkan kebengisan ketika menggasak uang rakyat. Bagi kebanyakan awam, maka protagonisme ini sudah tertutupi dengan antagonisme. Namun, bagi orang-orang yang berakal sehat, tentu mudah untuk menyimpulkan kalau justru antagonisme adalah motif yang sebenarnya dan protagonisme adalah topeng semata.

Tentu tak sulit untuk menjawab pertanyaan tadi; bisakah dua kepribadian yang bertolak belakang berkumpul dalam satu manusia? Jawabannya masih mungkin. Sebuah mutiara, tetaplah mutiara walaupun dia berada dalam kubangan lumpur. Minyak tak akan bisa bercampur dengan air.

Tapi kalau begini kita akan menghilangkan sisi “pertobatan” sebagai sebuah kemungkinan. Karena itu, yang paling mendekati untuk menjawab itu adalah sebuah kata yaitu “potensi”. Setiap orang berpotensi untuk jahat dan untuk baik. Para koruptor sudah jelas lebih memilih untuk berbuat korup dan dengan pilihan ini pula maka kita bisa menyimpulkan kalau Syamsul Arifin dan Abdilllah telah dengan sangat sadar memilih untuk berbuat korup. Dengan demikian, maka terbuka pilihan bagi Syamsul Arifin dan Abdillah untuk secara sadar bertobat. Tidak cukup hanya untuk dirinya sendiri karena yang dikorupnya justru adalah uang rakyat. Maka, pertanggungjawabannya juga mesti ditegaskan di hadapan rakyat sembari membersihkan seluruh harta-hartanya yang diperolehnya dari perbuatan korup. Tentu saja, penerimaan tobat atau tidak, ada pada putusan Tuhan. Tapi, sebagai rakyat yang telah dikhianati, maka adalah hak rakyat untuk menuntut itu. Bukankah hutang kepada manusia mesti dibayar sebelum mangkat?

Itu memang kejam, tapi bukankah perlakuan kepada mereka memang seharusnya kejam? Bagaimana pula bagi mereka yang menuntut hukuman mati bagi para koruptor?

Mau atau tidak bertobat, itu urusan Syamsul Arifin, Abdillah dan deretan koruptor lainnya. Urusan orang tu la itu.

Kesenjangan

Sebuah pemilukada seperti Pilgubsu 2013, memang suka digarap dengan bingkai nan serius. Alhasil, jabatan itu begitu sakral dan kadang-kadang sakralisasi jabatan membuat orang yang ingin dan telah duduk di jabatan itu, begitu “mengerikan”. Bila ingin bertemu, mesti lewat protokoler dan para pengawal yang susah betul tersenyum. Kalaupun Anda mengirimkan surat, ya, surat itu mesti diseleksi dulu dan mungkin saja tidak langsung sampai atau malah tidak dibaca sama sekali oleh si pejabat. Kalaupun diterima, Anda mesti melalui para birokrat yang berlapis-lapis. Bayangkanlah, itu hanya untuk bertemu!

Nah, bila si gubernur lewat di jalan, sirine patwal harus membikin orang-orang menepi ataupun tersingkir dari jalan. Ah, sudahlah, Anda tambahi daftar kesusahan Anda “bertemu” dengan gubernur kalau Anda mau.

Syamsul Arifin mungkin saja mirip dengan Gus Dur yang dulu sempat disebut ingin merintis jalan kalau penguasa itu tak selalu bermakna “angker dan menakutkan”.  Bayangkan, sendal jepit sempat “berkuasa” di Istana Negara di masa Gus Dur! Padahal, sudah menjadi rahasia umum, bila ingin menghadap Presiden, Menteri, Gubernur ataupun pejabat, rakyat selalu sibuk membeli sepatu baru atau minimal membikin sepatu kulitnya mengkilap-kilap.  Di masa mereka, konon, orang-orang kecil bisa dengan mudah bertemu mereka.

Kekuasaan dilaksanakan tentu bukan untuk memperlebar jarak dengan rakyat. Jarak itu tentu bukan hanya karena protokoler. Protokoler penting namun tentu saja untuk mempermudah pemimpin bertemu dengan rakyatnya. Namun, jurang yang paling berbahaya tentu saja kesenjangan dan ketidaksamaan antara kebutuhan dan kepentingan rakyat dengan apa yang diinginkan dan dilakukan oleh penguasa melalui kebijakan, program dan perilaku kekuasaannya.

Di sisi yang pertama, Syamsul mungkin saja telah bisa memperdekat jarak antara rakyat dengan pemimpinnya, namun di sisi yang paling substantif, perilaku koruptifnya telah membuktikan hal sebaliknya. (*)

One thought on “Merindu Syamsul

  1. Yang rindu Syamsul Arifin kini dapat mulai berhitung: akan apa setelah menjadi orang bebas. Abdillah sudah bebas, kelihatannya memilih menyepi. Juga Ramli. Tentu para perindu ingin sesuatu dari Syamsul Arifin pasca terpidana.
    Jika korupsi yang jadi ukuran, apa ada ya Kepala Daerah yang tak korupsi? Para perindu Syamsul Arifin pun dapat berhitung sesuatu tentang kepemimpinan kini. Itu sangat susah ditebak, soalnya out of box sih, meski ia sahat semua suku..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s