Kesenjangan dan Ideologi Gotong Royong


Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pemersatu Indonesia; Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama rakyat Indonesia masih menyepakati keempat hal ini, maka tidak ada jalan lain selain mendasarkan segala tesis mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali dalam bingkai segi empat ini. Pertanyaan untuk itu pun (pemersatu Indonesia) mengemuka dengan cukup jauh dan mendalam dalam situasi yang pada 2012 ini terus memanas. Di Sumut, akibat persiapan Pemilukada Sumatera Utara atau Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2013 dan tentunya hajatan nasional di Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

Substansi Material

Bila kita amati keempat bingkai ini, maka yang dikatakan proklamator RI, Soekarno, mesti dikedepankan. Katanya, bila Pancasila itu diperas lagi, maka “gotong-royong” akan menjadi substansinya. Itu artinya, “gotong royong” merupakan substansi material paling dasar falsafah kenegaraan Indonesia.

Dalam sidang Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada 1 Juni 1945, Soekarno berujar lantang: “Dari dua prinsip utama, nasionalisme dan internasionalisme, dapat ditekan menjadi satu, yang saya sebut dengan ‘sosionasionalisme’. Demikian juga dengan demokrasi, yang bukan merupakan demokrasi Barat, bersama dengan keadilan sosial untuk semua, dapat ditekan menjadi satu, yang disebut sosio demokrasi. Akhirnya, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi apa yang semula lima menjadi tiga: sosio-nasionalisme, demokrasi sosial dan kepercayaan kepada Tuhan. Jika saya tekan lima untuk mendapatkan tiga dan tiga untuk mendapatkan satu, maka saya memiliki sebuah istilah yang asli Indonesia – Gotong Royong (saling bekerjasama). Negara Indonesia yang akan kita dirikan, haruslah dibentuk atas landasan saling bekerjasama. Baik betul hal itu! Sebuah negara gotong royong…

Padanan makna “gotong royong” ini sering dibingkaikan dengan “kesukarelaan”. Paling tidak, bila kita mengutip pendapat seorang antropolog, Robert A Hahn, yang meneliti kebudayaan Jawa dalam “Public Health: Bridging Differences in Culture and Society” (1999). Dia menulis, “… Ada rasa hormat untuk mereka yang berkontribusi pada kesejahteraan umum desa daripada hanya keuntungan pribadi. Dan semangat gotong royong, atau kesukarelaan, telah dipromosikan sebagai nilai budaya …”

Namun, gotong royong pada galibnya memang bukan khas Indonesia saja. Dalam sebuah riwayat, saat nabinya umat Islam, Muhammad, belum diangkat menjadi nabi, terjadi suatu kasus dalam masyarakat Makkah yang komposisinya didominasi masyarakat suku quraish dan sub-subnya. Diceritakan, waktu itu pemuka suku saling berdebat siapa di antara mereka yang paling berhak menempatkan batu hazar al-aswad ke tempatnya semula di Ka’bah. Mereka kompetisi untuk memperebutkan status. Muhammad, sebagai bagian dari Bani Hashim, tampil ke depan dan menyelesaikan kasus yang “pelik” itu dengan formula yang mirip betul dengan konsep gotong royong. Dia mengambil selembar kain besar di mana batu itu kemudian diletakkan di tengah-tengahnya, dan setiap pemuka suku memegang setiap ujungnya serta lantas mengangkatnya bersama-sama ke hadapan Ka’bah. Setelah itu, Muhammad lalu mengangkat batu itu dari atas kain dan meletakkannya di sisi Ka’bah.

Penyelesaian gaya Muhammad ini, rupanya dapat meredam potensi konflik horizontal pada waktu itu. Kalaupun ada perubahan pandangan pemuka suku kepada Muhammad, itu terjadi setelah Muhammad menggerakkan revolusi Tauhid yang mengguncang sendi-sendi teologis suku Arab pada waktu itu. Apalagi, salah satu kampanye terpenting dari Muhammad dalam rangka implementasi nilai ketauhidan itu adalah implikasi sosialnya. Gerakan perlindungannya terhadap kaum miskin dan tertindas berbenturan secara langsung dengan struktur masyarakat yang feodalistis, pro-perbudakan, dan pemuka-pemuka despot dari suku-suku Quraish di tanah Arab.

Sebenarnya, penyelesaian konflik elit di suku Quraish dengan model gotong royong itu, sudah cukup menohok kemapanan sosial pada waktu itu. Gotong royong elit a la Muhammad itu dalam satu sisi telah menepis adanya model stratifikasi sosial yang telah dan ingin terus ditanamkan oleh penguasa-penguasa sub-sub suku (kaum/bani) yang konservatif. Muhammad seakan hendak mengatakan, bahwa antara suatu golongan tidak punya daya potensial untuk merasa lebih tinggi dan mulia dari golongan dan kelompok yang lain. Setelah Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, maka perlawanan terhadap sistem stratifikasi sosial konservatif ini mendapat peneguhan dan menjadi satu poin utama dari dakwah sosial politik Islam pada waktu itu. Disebutkan dalam doktrin Islam, keutamaan derajat manusia dan suatu golongan, ditentukan dari ketaqwaannya kepada Tuhan.

Dual Economy

Dalam latar industrialisasi dan dalam komposisi masyarakat post-modern seperti pada abad 21 ini, maka masyarakat Islam Indonesia dihadapkan pada setting sosial yang sangat berlainan dengan masa Muhammad. Demikian juga Indonesia saat ini, kondisinya sudah sangat jauh berbeda sewaktu Soekarno menelurkan dasar-dasar Pancasila dan substansi material “gotong-royong”-nya.  Mesti digarisbawahi, model “gotong-royong” baik Islam maupun gaya Indonesia, punya asbabun nuzul-nya sendiri-sendiri dan demikian pula karakteristik implikasi masing-masing formula.

Bryan Robert (1978) menyebutkan, di antara sejumlah perbedaan fenomena industrialisasi negara-negara under development kontemporer dengan yang terjadi di Eropa pada abad 19 lalu ialah bentuk kehadiran kekuatan negara dan sentralisasi yang dalam negara-negara under development menjadi penghulu pembangunan ekonomi. Di samping itu, kegiatan industrialisasi di negara under development dimulai dengan skala yang luas dan dengan penerapan-penerapan tingkat teknologi yang cukup tinggi. Saluran-saluran bagi transfer teknologi ini kini tampak jauh lebih kaya bila dibandingkan dengan pengalaman pada abad 19 lalu, namun cenderung menimbulkan persoalan yang dapat disebut premature displacement (perpindahan dini).

Menurut Cllifford Geertz (1989), akibat lanjut dari kebijakan itu di lapangan, muncullah gejala dual economy. Sektor modern secara jelas menunjukkan segregasi (pemisahan) dari kegiatan bersifat subsistem kaum miskin. Eksistensi dan pertumbuhan penduduk miskin (terutama di perkotaan) memberi kesan kesengajaan ketimpangan, bahkan orang-orang miskin ini telah menjadi cadangan berharga bagi pertumbuhan ekonomi kota yang ditopang oleh industri modern sentris dan memanfaatkan surplus (tenaga kerja) yang sangat murah.

Dual economy pada dasarnya adalah distingsi yang bersifat antithetical (bertentangan) antar dua kekuatan yang tak berimbang yang untuk kasus Indonesia, oleh Geertz, disebut masing-masing diwakili oleh ekonomi firma dan ekonomi bazzar. Ekspansi ekonomi firma secara gradual akan senantiasa bermakna persempitan tempat bagi ekonomi bazzar dan hal itu tampaknya tidak terhindari.

Resikonya, bila melihat kesenjangan sosial ekonomi yang dihasilkan oleh dual economy ini, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menjadi sila terakhir, kian terkucilkan dari tempatnya.

Keadilan kian terasing karena kebijakan yang ditempuh oleh pemangku kebijakan justru harus tunduk dan terseret pada setting masyarakat industri dan post-modern. Agak sulit diharapkan terjadi gotong royong atas kerelaan dari ekonomi berbasis firma kepada masyarakat berbasis bazzar, demikian juga sebaliknya. Dalam dataran riilnya, hubungan dan interaksi industri kapital besar dan masyarakat justru dalam bingkai “produsen-konsumen” dan “produsen-alat produksi”. Masyarakat ekonomi lemah hanya menjadi pasar besar bagi industri kapitalis besar dan buruh yang berupah rendah. Di titik itu, eksploitasi menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Lagipula, “gotong royong” agaknya memang tak punya tempat dalam model dual economy itu.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab telah mendapat hantaman yang cukup keras dari sisi eksploitasi ini. Bila kesenjangan terjadi secara massif yang ditimpali dengan sentralisasi kekuasaan yang mencolok, ketidakadilan pembagian hasil dan proyek-proyek pembangunan pusat-daerah, dan seterusnya, maka sila Persatuan Indonesia dikhawatirkan akan keropos.

Kegagapan

Niat baik Soekarno untuk menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa dengan substansi material “gotong royong” agaknya harus rela dihadapkan dengan kelemahan dari sisi formulasinya itu sendiri. Agak aneh bila “Ketuhanan yang Maha Esa” diposisikan sebagai konsep turunan dari “gotong royong”. Adalah lebih bisa diterima kalau gotong royong dikatakan sebagai salah satu implementasi dari nilai-nilai berketuhanan atau tauhid.

Dalam locus Makkah, gotong royong antar elit tidak punya basis kultural namun diperkenalkan oleh Muhammad melalui peristiwa pemindahan batu Hajar al-Aswad. Ini tidak terjadi di Indonesia walau salah seorang the founding father, Soekarno, sekalipun telah berpidato berapi-api. Agaknya kita sedang menghadapi formulasi ideologi yang kian gagap menghadapi perkembangan zaman. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s