(Jangan) Memilih Gubernur Despot


Being a gavernor sangat berbeda dengan calon gubernur. Ia tidak akan mengatakan ia adalah seorang calon. Bahkan, dia hanya akan merendahkan dirinya dengan hanya mengatakan sebagai calon.

Saya membayangkan adanya dialog antara rakyat dan seorang “calon” yang ingin menjadi gubernur Sumatera Utara. Begini.

“Saya akan memimpin Anda semua, masyarakat Sumatera Utara, untuk merubah nasib kita dan bahwa kita tidak ditakdirkan oleh Tuhan terpuruk begini!”

“Bagaimana caranya?”

“Saya akan menjadi gubernur Anda semua! Saya berkeyakinan, takdir Sumatera Utara ada di tangan Anda semua. Saya akan memimpin perubahan ini.”

“Ah, Bapak berarti hanya seorang calon. Kok bahasanya cuma pakai ‘akan’.”

“Duduk atau tidak, itu bukan masalah lagi. Calon atau tidak, bukan persoalan besar bagi saya. Kalau mereka tidak menyediakan perahu, mari bersama membuat kapal!”

“Tapi, itu tak realistis, Pak!”

“Tidak ada perjuangan yang realistis. Tapi kita semua mesti bangkit dari tidur yang panjang ini. Dua tangan saya ini kecil, saya butuh berjuta tangan Anda!”

“Apa Bapak akan ingat janji Bapak ini!”

“Saya tidak sedang berjanji kepada Anda. Ini merupakan hidup saya. Saya hendak merubah masa depan saya. Saya mau, Anda dan saya hidup tidak dalam penindasan, ketidakadilan, kebohongan dan kebusukan. Bila Anda luka, saya juga luka, bila Anda dibohongi sayalah yang pertama kali dikhianati, bila Anda ditindas sayalah yang lebih dulu dizhalimi!”

“Kami lemah dan miskin, Pak.”

“Bila Anda miskin, saya akan tidur di samping Anda. Bila Anda lemah, maka ambillah darah saya. Bila Anda tak sejahtera, maka rampok saya. Bila Anda mendapat ketidakadilan, bunuhlah saya!”

“Anda terlalu pemimpi, utopis! Bapak tidak paham fakta politik saat ini. Dan karena ketidakpahaman Anda itu, Anda belum pantas memimpin kami!”

“Apakah maksud Anda saya harus ikut dalam permainan politik kotor itu? Apakah Anda sedang menginginkan saya untuk membodohi Anda? Apakah Anda lebih senang bila saya minum teh dan tidur bersama konglomerat dibanding dengan Anda? Apakah Anda menyuruh saya membeli seluruh partai politik, organisasi dan orang yang Anda anggap tokoh itu, hanya untuk meletakkan nama saya sebagai calon mereka?”

“Lho, itu realitasnya!”

“Anda salah! Andalah yang sedang bermimpi di siang bolong ini. Andalah yang sedang menjerumuskan saya. Apakah Anda berpikir, mereka akan memilih saya? Apakah Anda berpikir mereka tidak sedang memeras saya? Darimana saya peroleh uang? Apakah Anda menyuruh saya korupsi dan memakan hak-hak Anda?

Setelah itu, si calon ini makin semangat. Dia pun bermonolog.

“Saudaraku, bangkitlah dari tidurmu itu. Jangan kau biarkan tirani memperdayamu. Hukum harus ditegakkan di tanah ini! Politik harus dibersihkan! Ekonomi harus diadilkan! Budaya harus dihidupkan! Saya orang yang berakal sehat. Karena itu saya masih sangat percaya, banyak orang yang masih sehat akalnya dan bersih hatinya. Masih terlalu banyak orang yang ingin kita tidak terpuruk terus. Masih banyak dari kita yang ingin merubah nasibnya dengan hidup jujur dan mencari penghasilan dengan tenang. Masih banyak kita yang tak ingin didiskriminasi. Masih banyak di antara kita yang mau terus bersekolah hingga setinggi-tingginya!”

Radikalisme

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) mulai terasa dihimpit waktu. Sejumlah media telah pula bertindak sebagai “tuan kadi”, menjodoh-jodohkan antara satu nama dengan nama lain. Perhitungan primordialisme dan agama, menjadi tolok ukur yang berada di urutan atas dalam skema perjodohan itu. Tentu, kemenangan bukan karena itu saja. Faktor modalitas sosial, finansial dan jaringan di seluruh wilayah Sumut, menjadi tonggak yang harus dikedepankan.

Bila melihat persebaran penduduk di Sumut, maka akan tergambar sebuah kejomplangan antara kawasan pantai timur, pantai barat dan dataran tinggi. Sebanyak 62,4% penduduk Sumut bermukim di kawasan pantai timur, 18,3% di pantai barat dan 19% di dataran tinggi. Padahal kawasan pantai barat adalah wilayah terluas, 26.189 km persegi. Tak heran, siapa yang menguasai pantai timur, kemungkinan menjadi Gubsu semakin tinggi.

Namun dari hal itu juga terlukiskan kepada kita, kalau persoalan kesenjangan pembangunan di Sumut begitu menganga. Kesenjangan yang sudah menjadi kajian klasik para ahli ekonom di Sumut.

Solusi infrastruktur yang disepakati sebagai salah satu strategi taktis pun, di 2012 ini kian jauh. Tahun 2012, nilai APBD Sumut yang dialokasikan untuk dinas tersebut hanya Rp 759,82 miliar, atau 58,83% dari kebutuhan yang diusulkan senilai Rp 1,29 triliun. Pada 2011, belanja langsung Bina Marga yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 776,29 miliar, dan jumlah tersebut turun menjadi Rp 705,34 miliar pada tahun 2012. Akibatnya jelas, keterbatasan anggaran membuat peningkatan jalan menjadi terhambat karena yang bisa dilakukan hanyalah pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Agaknya, tak perlu didebatkan kembali seberapa urgensi infrastruktur di wilayah Sumut.

Di titik itu, kondisi infrastruktur tetap menjadi di antara barang dagangan yang paling laku selama kampanye pemilihan politik, seperti pemilukada provinsi dan kabupaten/kota. Namun kemudian, tidak adanya komitmen dan konsistensi kebijakan –misalnya dalam masalah anggaran pembangunan- semasa menjadi bakal calon, calon dan bagi mereka yang duduk di eksekutif, kian membuat masyarakat menjadi apatis dan fatalis.

Dari segi politik, kemungkinan terbesar dari inkonsistensi tersebut adalah pragmatisme oligarki politik. Elit yang sangat sedikit itu menjadi penguasa sesungguhnya dalam menentukan pola kebijakan. Kekuasaan itu kemudian menjelma menjadi penguasa yang despotis, memerintah sesuai dengan keinginannya sendiri. Padahal, pergiliran kekuasaan melalui mekanisme demokrasi, sebenarnya punya “keinginan” untuk meminimalisir dampak buruk dari kekuasaan. Namun anehnya, kini pembatasan waktu kekuasaan justru dipergunakan seluas-luasnya untuk keuntungan penguasa dan kelompoknya. Proyek-proyek pembangunan, terutama yang strategis, hanya terkumpul pada satu elit tertentu. Misalnya, masyarakat kian miris ketika melihat program infrastruktur ini justru dilokalisir dan dikerjakan oleh mereka ataupun kelompok yang patuh pada elit nan despotis ini.

Kekuasaan a la despotisme ini punya sandingan di sisi yang lainnya itu, yaitu adanya permintaan ketaatan dari masyarakat maupun sistem birokrasinya. Ini sungguh membahayakan, karena dengan demikian maka ruang radikalisme pun terbuka lebar. Radikalisme kerap muncul bila terjadi banyak kontradiksi dalam situasi dan kondisi sosial yang ada. Masyarakat mengalami anomie atau kesenjangan antara nilai-nilai dengan pengalaman dan masyarakat pun kemudian merasa tidak lagi punya daya untuk mengatasi kesenjangan itu. Sekali lagi, bibit-bibit radikalisme itu akan menjelma menjadi sebuah proses radikalisme dalam lapisan-lapisan tertentu masyarakat yang terus merasa terdeprivasi, terutama di kalangan anak muda.

Anak muda banyak melihat dirinya sebagai korban dari sistem yang menuntut ketaatan, kemampuan menyesuaikan diri dan komitmen pada suatu siklus kehidupan yang sudah mapan dan rutin, sehingga tidak terlihat kemungkinan untuk mencari alternatif-alternatif terhadap kemapanan itu. Mereka memandang kemapanan yang mencekam itu sebagai suatu absurditas.

Di titik ini, sosiolog dan pakar politik hampir sepakat menyebutkan kalau faktor agama bukan si tertuduh dalam menumbuhkan proses radikalisme masyarakat. Justru kondisi kesenjangan sosial, politik dan ekonomi-lah yang menjadi terdakwa utama.

Tentu, saat sekarang ini yang kian resah bukan hanya kalangan muda saja. Di saat itu memuncak, maka bayangkanlah bila Anda yang sedang duduk di kursi gubernur. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s