Bagi Muhammadiyah, Purifikasi Melawan Ketidakadilan adalah Kewajiban


Di tengah mitos adanya “kiamat” pada 2012, tahun 2012 itu tiba juga. Kota Medan begitu juga. Kritik mesti dilayangkan pada Walikota Medan, H Rahudman Harahap, yang tampak sumringah dengan perayaan kembang api di depan Mesjid Raya Al-Ma’shun Medan. Kita tidak mengerti, entah kegembiraan seperti apa yang hendak disampaikan dari pesta kembang api itu. Kita tidak paham, mengapa peralihan tahun menurut kalender gregorian itu, menjadi titik yang begitu penting dalam penyusunan agenda-agenda kebijakan ke depan.

Kita ingat, peralihan dari masa Orde Baru ke masa reformasi, juga menumbuhkan harapan. Namun, sudah begitu banyak analisis yang mengungkapkan kalau selama kurang lebih 13 tahun reformasi, ternyata “harapan” reformasi telah dirampok oleh mereka-mereka yang selama ini dibesarkan oleh Orde Baru dan hidup di bawah bayang-bayang Soeharto. Begitulah, selama 13 tahun itu, setiap tahunnya penguasa juga terus merayakannya dengan pesta kembang api. Semakin tahun semakin meriah. Dan kini, di 2012, penguasa mengulanginya lagi.

Sejatinya, tidak ada korelasi yang signifikan antara peralihan tahun dengan perubahan dan perbaikan. Kita menjadi atau dipaksa percaya bahwa peralihan tahun adalah sebuah momentum. Ironis, karena situasi pasca momentum justru tidak pernah memberi kita alasan argumentatif yang cukup kuat, mengapa kita mesti meyakini dari sebuah perayaan akan ada perubahan menuju perbaikan di depannya. Tampaknya, mitos-mitos masih melingkupi laiknya kabut yang selalu menyelimuti kawasan perbukitan di Bandar Baru, Deliserdang, setiap harinya.

 

Agenda Muhammadiyah

Muktamar Seabad Muhammadiyah di Yogyakarta kemarin, menyatakan segalanya mengenai perubahan paradigma di tubuh Muhammadiyah. Secara umum, Muhammadiyah menginginkan penegasan kualitatif substansial tanpa meninggalkan aspek kuantitatif. Tidak ada yang mampu menandingi kuantifikasi amal usaha Muhammadiyah, di Indonesia maupun di dunia. Beberapa orang menyebutkan, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islam terbesar di dunia. Namun, menyebutkan ini di tengah situasi dunia yang kian kisruh justru mengundang sinisme. Seberapa besar kontribusi Muhammadiyah bagi peradaban dunia?

Pertanyaan itu akan dijawab artikel lain. Artikel ini menginginkan wajah Muhammadiyah yang bercitarasa lokalistik yang mengedepankan apa yang dimaui Muhammadiyah di Sumatera Utara umumnya dan Kota Medan pada khususnya.

Memang, kata kuncinya adalah apa yang diinginkan Muhammadiyah. Dan itu tidak salah sama sekali. Bahkan di tengah kebuntuan politik yang terjadi di Sumut dan Kota Medan sekarang, maka kalau Muhammadiyah tidak melontarkan dengan kuat apa yang diinginkannya pada kota dan provinsi ini, justru malah aneh.

Garis besar dari manhaj gerakan Muhammadiyah adalah re-ijtihadi. Ini bermakna reformasi yang terus-menerus, tak terputus, simultan dan holistik-komprehensif. Bila di 1912, KH Ahmad Dahlan melakukan gerakan purifikasi (pemurnian) terhadap ritual dan tafsir Islam serta secara kultural menginginkan sebuah negara yang diisi oleh masyarakat Islam yang modern dan maju, maka setelah seabad, dengan kekuatan infrastrukturnya, Muhammadiyah wajib mengkaji ulang apa yang harus dirubahnya dalam skala global, nasional maupun terhadap daerah di mana dia berdiri.

Muhammadiyah memang tidak pernah berpikiran sentralistik melainkan mengambil substansi “federalistik” dalam gerakannya. Sosok penting seperti Ahmad Rasyid Sutan Mansur (Ketua PP Muhammadiyah 1953-1959) dan Buya Hamka yang berasal dari Minangkabau begitu dihormati di Muhammadiyah Pusat, Jakarta dan Yogyakarta. Prof Syafii Ma’arif dan Prof Din Syamsudin, yang dari Minangkabau dan Nusa Tenggara Barat diangkat menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan ini juga sama bila mencermati pengaruh tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya seperti Lukman Harun dan banyak lagi. Bagi Muhammadiyah, sama sekali tidak ada persoalan primordialistik, apalagi sektarian, dalam gerakannya. Keadilan, sebagai dogma penting dalam Islam, adalah juga doktrin utama dalam Muhammadiyah.

Dari titik ini, maka tema penting yang harus diagendakan di Sumatera Utara dan Kota Medan adalah soal keadilan bagi semua. Bila dalam kebijakannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (pemprovsu) dan Pemko Medan melakukan ketidakadilan, maka Muhammadiyah harus mengerahkan kekuatannya, baik yang aktual maupun potensial, untuk merubah kebijakan itu. Purifikasi yang dilakukan KH Ahmad Dahlan di awal-awal pendirian Muhammadiyah, kini telah mengalami perluasan makna. Kini, pemerintahan yang tidak adil juga harus dipurifikasi.

Ketidakadilan itu tergambar dalam banyak hal. Di Medan, kasus penghancuran Mesjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan, telah menggambarkan segalanya dan menjadi simbol dari ketidakadilan yang diterima oleh Islam. Dari laporan-laporan yang diungkap oleh media-media lokal, kita mendapati hal ini menjadi fenomena puncak gunung es. Mesjid Raudhatul Islam yang terletak di belakang Hotel Emerald Garden, telah bernasib sama dengan al-Ikhlas.

Motif ekonomi politik, dengan pelbagai variannya, paling mengemuka. Namun, ini tentu saja tidak sederhana. Adanya aliansi antara big capital-big bureaucracy/goverment-big military-big politician, meminjam analisis Dr. Kuntowijoyo (almarhum),  dalam pola kebijakan pembangunan, tampak begitu kasat mata. Di pihak big capital tentu saja kebijakan itu adalah semacam politik asuransi untuk melindungi diri dari tantangan, sedangkan di pihak lain, big bureaucracy/government dan big politician membutuhkan sumber-sumber dana bagi kegiatan politik.

Memakai analisis Kuntowijoyo seperti yang tertera dalam bukunya Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi (cetakan VIII 1998), maka pola yang sangat mirip dengan praktek Orde Baru (Orba) sangat kentara. Dikatakan, kebijaksanaan pembangunan (Orba) telah memungkinkan munculnya kelas baru, yang mengutip dari istilah Richard Robinson (dalam bukunya Culture, Politics, and Economy in the History of the New Order, 1981), disebut sebagai bureaucratic capitalist.  Fenomena terpenting adalah munculnya lapisan usahawan baru dengan dukungan birokrasi. Dan ini merupakan harga yang harus dibayar oleh stabilitas politik yang diinginkan penguasa.

Akibat fenomena ini, maka peranan kaum menengah pribumi semakin surut dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini, sikap konservatif umat Islam dapat dipandang sebagai sebuah protes dari sektor primer terhadap semakin kuatnya sektor ekonomi yang kian jauh dari tangan golongan Islam. Kajian itu diperoleh Kuntowijoyo setelah membandingkannya secara lebih jauh dan mendalam pada perekonomian umat Islam di abad 19. Menurutnya, Dualisme Ekonomi tidak menempatkan masyarakat ke dalam kepemimpinan proses industrialisasi. “Peranan modal swasta Timur-Asing, khususnya Cina, dalam proses industrialisasi itu sangat menonjol,” tulis Kuntowijoyo.

Dalam proses industrialisasi ini, kaum menengah pribumi yang bergerak dalam perdagangan kecil dan menengah tidak mampu mengembangkan usaha-usaha baru yang memerlukan permodalan dan organisasi besar. Kebanyakan mereka bahkan semakin jatuh ke dalam perdagangan yang lebih kecil lagi ketika organisasi perdagangan pasar digantikan oleh organisasi toko. Ada semacam proses involusi di kalangan pedagang kecil dan menengah pribumi yang mendorong mereka semakin ke bawah dalam perdagangan eceran. Memang ada berapa nama pribumi yang muncul sebagai golongan big capital, tetapi kebanyakan hal itu ditunjang oleh kebijakan ekonomi dari pemerintah dan tidak merupakan pencapaian perorangan yang rasional.

 

Agenda Reformasi

Adalah perlu mengaitkan analisis ini dengan agenda-agenda reformasi yang belakangan hilang entah kemana. Agenda reformasi telah kalah pamor dengan agenda politik kekuasaan yang digilir melalui pemilu legislatif (pileg), pemilihan Presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Terutama pada pentas politik pilpres dan pileg, di mana sebagian besar ditentukan oleh etalase politik di tingkat pusat (Jakarta), maka kebutuhan akan dana politik yang sedemikian besar itu, telah semakin memperkukuh aliansi antara big capital-big burearucracy/government-big military-big politician. Proses Pilkada pun tidak bisa melepaskan diri dari dinamika politik pusat. Bingkai neo-liberalisme dalam ekonomi politik seharusnya dipandang sebagai neo-imperialisme, di mana para imperialis telah berhasil memetamorfosa penampilannya dengan sangat baik; dari wajah sangar menjadi wajah yang rapi, berdasi dan wangi.

Umat Islam, mau tidak mau, harus sadar di mana posisi mereka dalam pertarungan politik yang tak seimbang ini. Bagi warga Muhammadiyah di manapun dia berada, agenda purifikasi melawan ketidakadilan adalah kewajiban. (*)

One thought on “Bagi Muhammadiyah, Purifikasi Melawan Ketidakadilan adalah Kewajiban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s