Potret Rakyat “Kelas Ekonomi”


Bila Anda naik kereta api di Sumatera Utara (Sumut) ini, tak ada salahnya melihat pemisahan masyarakat berdasarkan kondisi kantongnya. Penumpang dibagi dalam tiga kelas; kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. Pembagian ini berpengaruh pada jenis layanan dan fasilitas yang diberikan oleh kereta api. Semakin tinggi kelasnya, semakin sedikit pula seat yang tersedia dan demikian pula sebaliknya.

Layanan dan kenyamanannya pun berbeda jauh. Misalnya saja soal para pedagang. Di kelas ekonomi, para pedagang lalu lalang, baik ketika berhenti maupun ketika kereta api berjalan. Sedangkan di kelas bisnis, para pedagang hanya dibolehkan di depan pintu dan luar jendela. Di kelas eksekutif lebih gawat, tidak ada akses bagi para pedagang. Tentu definisi “eksekutif” benar-benar diberlakukan; semakin eksklusif, semakin minim akses.

Alhasil, kelas ekonomi menyuratkan kesumukan, padat, tak teratur dan aroma “bau” peluh karena terik matahari. Bila sedang padat, maka mendapatkan nomor tempat duduk adalah keberuntungan. Bila tidak, ya, penumpang berdiri maupun duduk di lantai kereta. Yang hilir mudik tak hanya pedagang melainkan juga penumpang yang sedang kegerahan maupun yang ingin ke kamar kecil. Kondisi kamar kecilnya harus dimaklumi kalau baunya pun cukup menyengat. Tapi bila masa-masa liburan seperti lebaran atau libur sekolah di mana penumpang sangatlah padat, kamar kecil tadi juga menjadi incaran. Penumpang yang duduk atau berdiri di sekitar pintu masuk pun tak peduli dengan bau itu. Kondisi sebaliknya terjadi di kelas bisnis dan eksekutif.

Namun, penumpang kelas ekonomi hingga kini masih terus menikmati suasana yang telah berlangsung sangat lama itu. Sesekali muncul umpatan soal layanan tapi itu tak menurunkan animo untuk menaiki kereta kelas ekonomi.

* * *

Orang dan kelompok yang naik kelas ekonomi punya berbagai motif. Yang berada di urutan atas adalah jelas masalah ekonomi, kemampuan kantong untuk menjangkau harga tiket.

Soal pembagian kelas ini, mula-mula mari lihat struktur masyarakat Sumut terlebih dahulu. Data yang dirilis  dalam berita resmi statistik BPS per 2 Januari 2012, menyebutkan jumlah penduduk miskin di Sumut per September 2011 sebanyak 1.421.400 orang (10,83%). Bila benar data yang dilansir BPS Sumut ini, maka per September 2011, jumlah penduduk Sumut sudah sebanyak 13.124.653 jiwa. Sayang, hingga kini BPS, BI maupun Pemprovsu belum merilis berapa pendapatan perkapita penduduk Sumut 2011. Padahal data ini cukup penting untuk melihat tingkat pendapatan rata-rata penduduk pertahun dan perbulannya. Dan itu juga akan menunjukkan seberapa besar program-program pembangunan yang dicanangkan punya signifikansi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Baiklah. Kemudian mari lihat data yang ditunjukkan dari Kajian Ekonomi Regional (KER) Sumut pada Triwulan III 2011 yang dikeluarkan Bank Indonesia Medan. Kajian itu memperlihatkan, dari 5,91 juta orang yang bekerja di Sumut pada Agustus 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 35,09%, diikuti pekerja dengan status berusaha sendiri 18,20% dan pekerja keluarga 18,00%. Sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebesar 3,41%.

Kemudian, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011 menunjukkan bahwa 43,90% penduduk Sumut bekerja di sektor pertanian; sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 20,45%; serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang menyerap sebanyak 14,96%.

Mereka yang bekerja dalam sektor formal maupun informal akan dihadapkan kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan. Upah Minimum Provinisi dan Kabupaten/Kota menjadi salah satu tolok ukur saja. Lebih dari itu, kita harus menyoroti kesenjangan pendapatan antara kelompok kelas atas, menengah dan kelas bawah. Persoalan kesenjangan ini memang tidak bisa dilihat dalam jumlah pendapatan perkapita. Namun, dengan membandingkan antara tingkat pengangguran yang cukup tinggi, jumlah penduduk miskin plus pendapatan perkapita yang masih rendah itu, kita akan dapat melihat kesenjangan yang menganga.

Itu satu kesenjangan. Kesenjangan lain mesti dilihat dari nilai pendapatan dari antara satu posisi pekerjaan dengan posisi lain. Misalnya antara posisi manejerial dengan posisi staf pekerja hingga buruh, terjadi lompatan kelipatan penghasilan yang tidak sedikit. Selain itu, jujur saja, Anda juga dapat melihat  kesenjangan pendapatan dalam sebuah perusahaan dalam bingkai diskriminasi rasial. Rasisme pendapatan ini begitu mencolok karena salah satu suku bangsa tertentu bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dari suku bangsa yang lain walau mereka berada dalam posisi yang sama.

Baiklah, kita cukupkan hingga di situ saja dulu soal kesenjangan pendapatan ini.  Yang ingin kita soroti dari pembagian kelas ini adalah soal kesadaran kelas dari kelompok-kelompok masyarakat itu.

Di titik ini akan didapatkan bahwa mereka yang berada di “kelas ekonomi” ini harus dikategorikan lagi dalam sub-sub kelas berdasarkan “profesi” seperti pekerja, buruh, pedagang, nelayan, petani, dan seterusnya, serta yang berada di lapisan terbawahnya adalah kelas penganggur, fakir-miskin dan orang terlantar.

Dus, identifikasi dari masyarakat “kelas ekonomi” ini akan membawa kita pada satu konsep yang telah lama diperkenalkan yaitu kaum mustadha’afin. Musthada’afin bukan sekedar dhu’afa, fakir, miskin maupun orang terlantar. Dia merupakan golongan orang-orang yang tertindas, ter-di- dipinggirkan, serta ter-di-asingkan.

Analisis musthada’afin tidak hanya merujuk pada kelompok yang lemah secara aktual tapi lebih jauh adalah menganalisis mengapa dan bagaimana dia menjadi lemah. Dia tak sekedar lemah secara ekonomi, melainkan juga lemah secara sosial, politik dan budaya.  Seorang karyawan ataupun buruh yang punya penghasilan cukup dari suatu perusahaan dan dapat menghidupi, katakanlah, tiga orang anaknya, tapi tidak mampu untuk bernegosiasi dengan perusahaannya karena adanya kekhawatiran akan PHK, juga masuk dalam kelompok ini. Demikian juga para pegawai negeri yang secara politis tidak mampu melakukan pilihan politik yang mandiri akibat sistem yang mengekang mereka, juga termasuk dalam kelompok musthada’afin.

Mereka tidak bisa berekspresi, improvisasi apalagi melakukan inovasi. Mereka terenggut kemanusiaannya, hilang hasrat dan keinginan manusiawinya. Lama-kelamaan mereka telah tak lagi menjadi manusia namun menjelma menjadi mesin-mesin. Mereka hanya menjadi bagian dari suatu sistem produksi. Singkat cerita, kelemahan mereka bukan hanya karena faktor faktual melainkan juga faktor sistemik.

Yang “mengagumkan” adalah survivalitas-nya di tengah keterpurukan yang menjadi karakteristik paling utama dari warga”kelas ekonomi”. Kemampuan para pemulung untuk bertahan hidup di tengah-tengah kubangan sampah karena memang lingkungannya sehari-hari adalah sampah. Penumpang kelas ekonomi tidak pernah gentar dan khawatir kalau mereka dihadapkan pada kesumukan dan bau yang tak sedap. Lagipula, bukankah soal kesumukan dan bau yang tak sedap ini justru disematkan oleh mereka yang sehari-hari berada dalam lingkungan yang nyaman dan wangi?

Melihat dari sisi ini, maka peran interest group yang tidak hanya menjadi wakil mereka tapi juga sebagai simbolisasi dari eksistensi mereka, akan sangat menentukan. Tapi itu tidak akan cukup. Gerakan sosial yang massif untuk merekatkan klik antar jaringan kepentingan-kepentingan ini, sungguh niscaya. Di titik ini, social organization menjadi penting.

Di sini kita akan dihadapkan pada tipikal-tipikal organisasi secara locus struktural maupun tipologi kultural. Organisasi yang kuat dan lemah, jaringan yang luas dan sempit. Indikator untuk melihat peran organisasi sosial ini adalah pada infrastruktur, model, ideologi-sejarah sampai pada output formulasi sosial yang dihasilkannya. Formulasi sosial menjadi sangat urgen karena di tahapan ini justru masyarakat dihadapkan masalah utamanya yaitu minimnya rumusan itu sendiri. Kalaupun ada, formulasi tadi tidak masih gagap menjawab persoalan-persoalan kontemporer dan dinamika masyarakat.

Bila formulasi itu tidak ada, maka sistem yang menindas tadi yang justru akan mengisinya. Sepanjang formulasi sosial ini tidak dihasilkan oleh organisasi sosial, maka mustadha’afin hanya akan menjadi bahan jualan pada pergiliran kekuasaan.

Dan selamanya penumpang kereta api kelas ekonomi tadi tidak akan pernah merasakan kenyamanan fasilitas dan kenyamanan kelas bisnis dan eksekutif. Selamanya. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s