Media Massa, Antara Industri dan Ideologi


Suatu hari seorang wartawan memasuki ruang redaksi. Ia membawa kabar berita bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap umat Islam di daerah Tapanuli Utara. Dengan murung ia mengatakan, bahwa pola-pola seperti sekte Ku Klux Klan (sebuah kelompok rasialis yang menyebutkan orang kulit putih lebih tinggi derajatnya dari bangsa kulit hitam) diperagakan dengan jelas oleh sebuah kelompok yang mendiami sebuah daerah mayoritas non muslim. Si wartawan menegaskan, ini merupakan berita eksklusif dalam arti belum ada wartawan dan media lain yang mengetahui kabar ini.

Aneh, ketegangan dan kemurungan yang dibawa wartawan itu tidak menjalar ke anggota redaksi lainnya. Mereka menanggapi dengan adem-ayem. “Itu berita biasa,” kata seorang anggota redaksi yang cukup senior, “Di kelompok mayoritas hampir pasti muncul dominasi atas kelompok minorias.” Tanggapan yang lain agak beda, tapi kurang lebih sama. “Kita baru bisa mengirim tim ke sana kalau sudah terbukti ada kelompoknya dan kegiatannya, terutama korbannya. Kalau tidak, kita bisa dituduh memicu sentimen dan kerusuhan sosial nantinya,” kata satu orang lagi.

Setelah banyak pendapat juga dilontarkan tim redaksi, akhirnya si pemimpin redaksi angkat suara juga. “Saya kira persoalan ini perlu diselidiki, namun bukan berarti diprioritaskan. Kalau Anda hendak bertugas sendiri ke sana, itu hak Anda, tapi manajemen perusahaan hanya menyediakan anggaran rutin saja dan bukan kategori khusus. Sementara itu, tugas Anda yang lain juga tidak boleh dilupakan. Saya kira itu keputusan yang paling adil di sini.”

Sekelumit cerita di atas, mungkin saja pernah (dan sering) terjadi di sebuah ruang redaksi sebuah media massa, baik cetak maupun elektronik. Beberapa konsep yang hendak saya katakan di sana, merupakan beberapa jawaban terhadap soalan-soalan yang diberikan oleh Profesor saya dari Malaysia. Terutama hal-hal mula adalah soalan wajib pertama, yaitu strategi dan pendekatan pemimpin media dan kemudian (dan ini yang lebih berat) pengimbangan atau equilibirasi terhadap sistem sosial politik dan budaya di Indonesia.

Pertama, adalah konsep mengenai berita. Inti sebuah media adalah pemberitaan. Ketika Diurna dibikin pada masa Romawi dulu, sifatnya merupakan pengumuman mengenai informasi dari pemerintahan, dalam bentuk yang sama sekali baru, yaitu selebaran. Itu bagi saya. Tapi, saya ingin memberikan perspektif lain. Kalaupun kemudian pernah terjadi “perdebatan” antara Industri dan Idealisme, suatu konsep yang kemudian mempunyai turunan yaitu iklan/pemasaran/sirkulasi (oplah) dan berita, misalnya seperti yang terjadi pada Pimpinan Redaksi Kompas, Jakoeb Oetama dan Pimpinan Perusahaan Kompas, PK Ojong, perdebatannya menjadi sangat tidak sederhana.

Jakoeb Oetama mengatakan, keberhasilan kompas merupakan hasil dari pemberitaan yang komprefensif, aktual, mendalam, dan akurat. Intinya ia mengatakan, besarnya oplah koran sebagai syaratnya masuknya pengiklan, lebih disebabkan oleh berita-berita yang ditampilkan oleh Kompas.

Di sisi lain, PK Ojong memberikan argumennya. Kebesaran Kompas karena faktor pemasaran yang luar biasa. Bagaimana koran bisa hidup tanpa iklan dan penjualan sama sekali? Koran yang dimaksud Ojong adalah koran independen alias swasta dan bukannya mengandalkan subsidi pemerintah atau perpanjangan tangan dari institusi tertentu, baik insititusi bisnis/swasta maupun bersifat sosial politik. Ia memberikan contoh nyata, berita-berita bagus dan eksklusif hanya bisa didatangkan bila kemampuan finansial media cukup kuat. Bagaimana koran kecil bisa mendapatkan berita bagus bila gaji wartawannya sangat kecil dan tidak ada dana khusus untuk peliputan di luar gaji? Siapakah yang menyiapkan pasokan dana itu? Ojong menyentil, modal bukanlah faktor utama, tapi olahan manajemen yang berorientasi terhadap pasar akan semakin meningkatkan pendapatan media.

Hebatnya, perdebatan mereka hanya di sisi internal. Dan, hingga kematian dari PK Ojong, antara Jakoeb Oetama dan PK Ojong tidak pernah sekalipun diberitakan pecah kongsi. Nyatanya, akibat tangan mereka berdualah koran KOMPAS menjadi media cetak terbesar di negeri ini. Kesuksesan mereka terletak di dua sisi yang selalu diposisikan berlawanan, berita dan keuntungan.

Ini memang bukan soal kecil. Fakta menunjukkan koran-koran yang hanya mengandalkan pemberitaan sensasional, dengan menerbitkan informasi yang terkadang dipaksakan, yang diharapkan bisa menaikkan oplah, lebih banyak yang mati daripada langgeng. Di Medan, pasca reformasi 1998, muncul lebih dari 94 media baru, di samping media lama dalam berbagai bentuk, seperti koran (mingguan dan harian), tabloid, dan majalah. Sementara Radio lebih dari 50 dan televisi satu. Khusus kepada media cetak, yang nyata-nyata establish adalah Waspada, Analisa, Sinar Indonesia Baru (SIB), Medan Pos, Mimbar Umum, dan Medan Bisnis. Dari keenam media yang saya sebutkan, kecuali yang terakhir, lima media yang disebutkan di awal merupakan pemain lama alias korang-koran yang sudah hidup sebelum reformasi (lebih dari 20 tahun). Saat ini, Medan Bisnis walau mempunyai manajemen tersendiri, tapi sudah masuk dalam grup Analisa, seperti yang terjadi pada Tempo dan Koran Tempo, atau Media Indonesia dan Metro Tv, dan juga seperti jaringan Grup Jawa Pos dan grup Kompas.

Pola yang diterapkan adalah Perspektif konservatif yaitu orang membaca dan membeli koran karena beritanya, yang masih sering dipakai dalam media sekarang. Bahkan, beberapa koran yang menerapkan ideologi tertentu, mengharamkan iklan yang dipasang berasal dari kelompok dengan ideologi berbeda ataupun produk yang tidak sesuai dengan ideologinya. Umumnya, media-media Islam konservatif lebih sering menerapkan hal ini. Media seperti Sabili, Hidayah, dan seterusnya, menjadi contoh ketika pengelola media lebih memanfaatkan sentimen ideologi Islam (itu pun mesti dibedakan dengan perbedaan pemikiran dan kecenderungan terhadap mazhab tertentu), untuk menjaring pembacanya. Tujuan awal dari kebanyakan media Islam adalah memberikan informasi alternatif dari media-media raksasa yang dinilai lebih condong memojokkan Islam.

Saya ingin membagi persoalan nyata dalam masyarakat yang dihadapi pemimpin koran dan bagaimana mereka menerapkan strateginya untuk bertahan hidup, stabil (mapan), dan ekspansi.

Umumnya, ideologi (di Medan, banyak orang yang risih memakai istilah ini dan lebih senang memakai istilah visi) menjadi tolok ukur mengolah suatu manajemen redaksi dan usaha. Ideologi ini sekaligus menjadi identitas kelompok masing-masing, yang tidak bisa dilepaskan dari ideologi sang pemilik dan bukan ideologi “pejabat” redaksional.

Kita contohkan Sinar Indonesia Baru (SIB). Koran ini didirikan oleh GM Panggabean. Ia adalah seorang suku bangsa Batak, beragama kristen. Haluan batak kristen lebih sering diasosiasikan dengan kelompok dalam agama kristen yaitu Huria Kristen Batak Protestan. Dengan identitas ini, kita bisa membedakan bawah ideologi yang dibawa Panggabean bukanlah pemikiran Katolik dan non batak, dan terutama agama lain. Ideologi ini menjadi strategi pasar yang tepat, jelas, dan jitu yang menjadi penyangga hidup dari SIB. Di setiap HKBP, warung-warung di sekitar permukiman orang Batak, seperti Simalingkar, Tanjung Sari, Padang Bulan, beberada daerah di Simalingkar, dan seterusnya, maka Anda akan dapat dengan mudahnya menemukan orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, duduk membaca SIB. Itu di Medan.

Di luar Medan, konsentrasi pasar SIB terletak di daerah Tapanuli Bagian Utara, seperti Kabupaten Taput sebagai basis, beberapa daerah Tapanuli Selatan, Toba Samosir, serta Nias. Dengan jaringan HKBP (jangan lupa peran Universitas HKBP Nommensen), maka penetrasi yang dilakukan SIB sampai pada pelosok-pelosok. Sayangnya, tidak ada bukti yang pasti, berapa oplah SIB sekarang[i]. Untuk mendapatkan data langsung ke manajemen SIB, bukan main susahnya.

Walau keras dengan ideologi batak kristen, yang tidak bisa dilupakan sisi antropologis dan sosiologis orang Batak itu sendiri. Walau bukan segmen utama, batak Islam juga menjadi pasar tersendiri, walau lagi-lagi bukan prioritas utama. Orang Batak dikenal egaliter dan sering berhubungan tanpa memandang agamanya. Walau di beberapa komunitas tertentu, masuknya Islam ke daerah batak kristen bisa menjadi pembicaraan umum. Namun tidak seperti orang Tionghoa yang akan menutup seluruh akses ekonomi dan sosialnya bila ada salah seorang anggota masuk Islam ataupun kawin dengan orang Islam[ii]. Seorang Batak Islam bisa Anda temukan sedang menortor dalam sebuah prosesi kematian seorang batak kristen. Yang membedakan dengan jelas antara batak Islam dan batak Kristen adalah makanannya.

GM Panggabean dengan cerdas memakai ego orang Batak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan suku bangsa lainnya. Ia misalnya dengan mudah berkonfrontasi dengan Olo Panggabean, seorang mafia, preman, dan ketua organisasi pemuda yang sangat berpengaruh dalam politik dan keamanan di Sumut, dengan memanfaatkan sentimen ego walaupun sama-sama bermarga Panggabean[iii]. Sebagai sesama orang Batak, “ketidaktakutannya” terhadap sosok Olo lebih dikarenakan karena faktor “sama-sama orang Batak”.

Sosok orang Batak satu lagi yang menjadi simbol adalah gubernur Sumatera Utara yang sekarang, Rudolf M Pardede. Namun, Rudolf pun dengan sistematis menggunakan ego Batak menjadi basis untuk menyaingi pengaruh GM Panggabean dalam bidang opini, yaitu dengan mendirikan Harian Perjuangan.

Namun, perbedaan yang jelas antara pemikiran batak Kristen dan batak Islam akhir-akhir ini terlihat pada kontroversi pendirian Propinsi Tapanuli. Posisi Batak Kristen dan Batak Islam terlihat berhadap-hadapan. Batak Kristen menjadi pihak yang pro, dan sebaliknya Batak Islam menjadi pohak yan gkontra. Sentimen agama menjadi pemisah yang tegas di samping sentimen rasial, seperti dominasi orang Batak di Medan dengan suku bangsa Melayu dan Minang. Penolakan beberapa daerah terhadap wacana ini bisa diukur dari sentimen ini, seperti yang terjadi di Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Dairi. Sementara Nias juga menolak dengan variabel egosentrisme yang lebih jelas[iv].  SIB dan Harian Perjuangan merupakan media yang aktif menjadi corong dalam menyuarakan pendirian propinsi Tapanuli. Anda bisa bayangkan bila di satu sisi Rudolf, seorang Batak Kristen memimpin propinsi Sumut, dan di satu sisi, GM Panggabean, juga seorang Batak Kristen menguasai Propinsi Tapanuli. Perlawanan orang Islam terhadap wacana Propinsi Tapanuli, salah satunya bisa diletakkan atas hipotesis di atas. Dan perlawanan itu kelihatan dalam pemberitaan yang dihasilkan oleh Waspada, sebuah harian yang sering dikonotasikan sebagai media yang menyuarakan aspirasi umat Islam.

Waspada didirikan oleh pasangan H Muhammad Said dan Hj Ani Idrus. Keduanya diakui oleh pemerintah pusat sebagai tokoh pers nasional. Bahkan, Muhammad Said, terkadang lebih dikenal sebagai seorang sejarahwan di banding wartawan, sebuah tugas yang sebenarnya lebih sering dilakukannya ketika melakukan tugas-tugas jurnalistik.

Kita tidak akan membahas lebih jauh soal Waspada, kecuali cukuplah dikatakan bahwa media ini menjadi referensi umat Islam. Banyak pemikir-pemikir Islam menulis di media ini, terutama dari IAIN Sumut yang sering diterbitkan di hari Jum’at. Posisi headline dan pemilihan judul yang cenderung membela kepentingan Islam menjadi ciri yang menguatkan posisi ini, selain kolom KH Abdullah Gymnastiar setiap hari di rubrik “kaki’.  Namun, sedikit yang perlu ditonjolkan walaupun ideologi Islam cukup menonjol, tetap saja harga pemasangan iklan di harian ini tidak menjadi penentu apakah ia menjadi murah atau tidak.

Yang menarik adalah posisi media lain yang dinilai “sekuler” dan bisnis oriented, yaitu harian Analisa Medan, yang menjadi persoalan kedua kita dalam makalah ini.   Bagaimana ia meletakkan posisi “ideologi agama” dalam masyarakat yang masih terpola-pola dalam segementasi suku-agama?

Harian ini sekarang dipimpin oleh Supandi Kusuma, seorang suku bangsa Tionghoa dan beragama Buddha. Sementara Pemimpin Redaksinya adalah seorang muslim Leo Sukardi, yang juga dikenal sebagai seorang budayawan dan sastrawan. Beberapa pandangan meletakkan posisi pemred di sini tidak lebih dari sekedar mengurus pemberitaan, dan orientasi pemberitaan mestilah disesuaikan dengan kebijakan bisnis dari pemiliknya.

Harian Analisa merupakan media dengan penghasilan terbesar, hal ini dibuktikan dengan halaman iklannya yang menjadi rujukan pebisnis lokal maupun nasional. Tidak ada yang bisa menandingi Analisa dalam hal ini. Kesejahteraan pekerjanya pun –konon- cukup tinggi bila dibandingkan dengan karyawan media lainnya di Medan. Mereka dikabarkan mendapatkan gaji sebanyak 15 kali (selain 12 bulan gaji masih ada bonus Tunjangan Hari Raya Muslim, Kristen, dan tahun Baru Cina yang diberikan kepada semua pemeluk agama). Kabarnya pun bonus keuntungan setahun pun dibagikan. Saya sendiri tak ingin memastikan soal itu.

Harian Analisa dengan cukup cerdik tidak bermain di sisi ideologi “suku-agama”. Dengan pola sekuler, headline berita-berita nasional yang juga cenderung “sekuler” menjadi headline di Analisa. Namun yang menjadi kekuatannya adalah untuk menjaring potensi ekonomi yang dimiliki oleh suku bangsa Tionghoa yang menguasai perekonomian di Medan (dan juga Sumut). Sebenarnya, sentimen suku bisa dilihat di sini, yaitu suku bangsa Tionghoa. Analisa merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh suku bangsa Tionghoa di Medan. Bila orang Batak dan Kristen meletakkan identitasnya dengan berlangganan SIB, Islam (dan Melayu) dengan Waspada, maka Tionghoa dengan Analisa-nya.

Harian ini menjadi kuat salah satunya adalah ketika krisis identitas orang Tionghoa yang hancur ketika peristiwa G-30S/PKI muncul. Di mana-mana orang Tionghoa dikonotasikan sebagai pendukung pemberontakan berdarah tersebut yang membuat kalangan muslim dan kristen menjadi lawan yang nyata. Ketika koran-koran dan simbol-simbol Tionghoa lainnya – di antaranya bahasa dan tulisan Tionghoa, barongsai, dan seterusnya – diberangus habis oleh pemerintah orde baru, suku Tionghoa di Medan mengalami trauma sejarah[v]. Generalisasi sejarah yang diperlakukan pemerintah orde baru justru menjadi penguat kelompok ini. Walaupun di kalangan mereka sendiri ada perbedaan-perbedaan kelompok, misalnya pendirian wihara Maytrea, yang merupakan salahs atu aliran dalam agama Buddha, di samping klenteng-klenteng kelompok tradisional lainnya.

Dengan potensi ekonomi yang kuat di media Tionghoa ini – dari segi iklan maupun oplah – tidak menjadikan Analisa menjadi corong ideologi terhadap suatu paham tertentu. Sifat air mengalir, seperti yang sering diasosasikan dengan kecenderungan banyak budaya dan sikap orang Tionghoa, menjadi sebaba mengapa mereka tetap stabil dan justru lebih mapan di bidang ekonomi. Berusaha tidak mencari masalah dengan agama dan suku mayoritas dan terutama dengan kebijakan pemerintah serta tindak-tanduk politik lokal, menjadikan pola bermain aman (play safe) dalam pengelolaan media menjadi ciri. Namun, di satu sisi, sebagai akibat penguasaan pasar, maka penentuan harga iklan di Analisa menjadi patokan bagi para pengiklan untuk menentukan di mana ia menyerahkan iklannya setelah di Analisa.

Dari uraian yang singkat di atas, jujur saya katakan, soalan yang diberikan oleh profesor saya ini, merupakan persoalan yang cukup sulit.  Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya saya menjadi pemimpin di sebuah media di Medan, kecuali dengan menerapkan contoh-contohnya sebagai analogi.

Di Medan, pola pimpinan redaksi seperti yang berlaku di SIB, Waspada, dan Analisa, bisa dikatakan pola baku. Di SIB pemimpin redaksi adalah sekaligus pemimpin umum yang menjadikan ideologi pemilik juga menjadi ideologi redaksi. Dengan berkonsentrasi pada paham yang akan disebarkan, maka redaksi tidak bisa melawan visi apa yang dibawa oleh pemilik. Begitu juga dengan Analisa, di mana ideologi yang dimiliki oleh redaksi harus ditahan untuk kepentingan pemilik.

Satu jalan adalah memakai eufemisme, yaitu penghalusan bahasa. Begitu banyak wartawan yang memperjuangkan ideologinya di media-media, dengan memakai bahasa-bahasa simbol yang jauh dari sangkaan delik. Sebuah persoalan yang ditonjolkan kemudian disesuaikan dengan bahasa pemilik. Berita-berita dari kelompok yang menjadi patron ideologi si wartawan harus pandai-pandai diolah sehingga bisa naik menjadi berita. Oleh karena itu, berita-berita formalistik yang lebih berbentuk straight news tanpa pendalaman, menjadi hal yang wajar saja sebagai salah satu cara masuknya sebuah “ideologi” dalam pemberitaan.  Itulah makanya, persoalan klasik, kalau tidak bisa dikatakan usang, seperti wartawan amplop menjadi ciri-ciri dari sebagian wartawan. Bagaimana mungkin Anda bisa melontarkan idealisme yang ada pada diri Anda bila tidak ada media yang menerbitkan? Untuk melontarkan ideologi Anda, maka tidak ada jalan lain kecuali membayar. Itu bila Anda memutuskan hendak memakai media tertentu yang sudah mapan, menguasi pasar, dan mempunyai pengaruh.

Itu juga yang membuat “perlawanan” terhadap media besar, untuk memperebutkan pengaruh, sebagian ada yang hanya untuk membuat sensasi dan berorientasi pragmatis, adalah dengan cara membuat media baru. Permasalahan permodalan menjadi urusan kedua dan yang menjadikan banyak media tidak didukung olah basis ekonomi yang jelas sehingga media banyak yang tumbuh dan kemudian mati dengan cepat.

Ada yang berpandangan, sebuah media Islam tidak perlu berlabel “Islam”, tapi cukuplah menjadikan sisi redaksionalnya dilaksanakan dengan nilai-nilai Islam, dan informasi yang disajikan juga sesuai dengan nilai-nilai Islam tersebut. Pertanyaannya, apakah ini sebuah pertanyaan yang “cocok”? Saya ingin memberikan beberapa pandangan.

Pertama, Ideologi bukanlah tidak bisa “dijual” dengan profesionalisme dan modern sama sekali. Kasus Al Jazeera yang meletakkan fondasi jurnalistik modern justru bisa dijadikan model bahwa media Islam tak selalu menggambarkan sisi tradisional, kuno, kolot, dan nilai-nilai yang jelek, miskin, dan terbelakang yang selalu diberikan kepada Islam. Dasar-dasar jurnalistik modern mesti dimiliki oleh jurnalis. Idealisme jurnalistik modern selama ini yang diajarkan di kampus-kampus dan ilmu komunikasi yaitu memperjuangkan kebenaran dan keadilan adalah juga nilai yang sudah diperjuangkan lama oleh Islam.

Faktor kemasan (packaging) media menjadi pembungkus yang harus ditawarkan kepada masyarakat modern. Umat Islam tidak bisa lagi mundur ke belakang dan menawarkan romantisme sejarah Islam klasik yang memang membuat Islam itu maju. Namun, di tengah situasi dunia yang berlandaskan ekonomi industri, profesionalisme, dan kehidupan pragmatis, hedonis, dan materialistis, media Islam justru harus hadir dengan kemasan modern dengan Islam sebagai substansi. Simbol Islam harus dikemas ulang, sehingga kalaupun Anda memakai ghamis dan Sorban, Anda juga harus bisa mengolah laptop dan Information Technologi sama cepatnya ketika tangan dan lidah Anda menyebut nama Allah ketika berzikir.

Sisi formal Islam tidak bisa lagi ditunjukkan dari sisi syariah semata, tapi lebih dari itu sebuah gerakan revolusioner yang mengubah substansi dari masyarakat. Model Revolusi Iran –terlepas dari persoalan sunni dan shiah- yang meletakkan faktor ulama, kaum intelektual, dan masyarakat luas sebagai penggerak perubahan masyarakat “melawan” ideologi dari non Islam menjadi salah satu contoh yang bagus. Bila umat Islam terus terkecoh dengan tidak adanya landasan berpikir yang jelas dan mantap seperti yang terjadi selama ini, umat Islam hanya akan menjadi konsumen tetap dari produk-produk informasi yang ditampilkan penguasa informasi saat ini. Padahal siapa pun tahu, era abad 21 adalah era informasi. Menguasai informasi adalah menguasai dunia dan jalan untuk itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tapi dengan ideologi dan gerakan yang jelas, tidak hanya sangkaan dan haru-biru romantisme sejarah yang melankolis.

Persoalan kedua, penguasaan basis ekonomi. Media tanpa modal adalah kosong sama sekali. Sekali Anda tidak punya modal, maka apapun yang Anda lakukan adalah kering. Umat tidak bisa lagi ditipu dengan konsep “ikhlas” yang justru menjadikan praktek-praktek manipulatif dan koruptif. Saat ini, dengan konsep zakat dan ekonomi syariah saja yang masih didebat, menunjukkan bahwa belum adanya i’tikad dari umat Islam sendiri untuk memberdayakan ekonominya. Dengan tidak adanya prinsip yang sama untuk kebaikan bersama, maka menjadikan pemimpin Islam sebagai leader dalam informasi adalah semu dan angan-angan semata. Lagi-lagi umat Islam hanya akan menjadi konsumen informasi dan bukannya produsen informasi. Sikap radikal dan revolusi gaya berpikir sudah harus ditularkan kepada pemuda-pemuda Islam, sehingga militansi bisa diharapkan dari umat Islam.

Dengan pandangan ini, saya tidak ingin membantah apa-apa yang hendak ditanyakan oleh profesor saya, namun pemaparan dari kondisi yang ada merupakan tantangan yang harus dijawab secara cepat, tegas, dan sistematis. Wallahu’alam.

* * *

Apresiasi saya untuk Prof. Rahmah Hashim, PhD, Open University Malaysia. (nirwan)

catatan-catatan:

[i]      Beberapa waktu lalu, di kalangan jurnalis di Medan, tersiar kabar bahwa oplah yang dilaporkan ke Pemerintah Propinsi Sumut dikatrol untuk mendapatkan jatah iklan lelang proyek pemerintah. Sebuah harian, Bersama, dikatakan mempunyai oplah 1 juta eksemplar. Data-data ini kurang bisa dipercaya karena tidak akurat bila dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Sementara itu beberapa waktu lalu, 1999, AC Nielsen dan Biro media di Departemen Penerangan RI Propsu pernah mengeluarkan data oplah surat kabar di Medan yang meletakkan Waspada sebagai surat kabar terbesar oplahnya, namun data ini pun kemudian diketahui untuk mendapatkan jatah subsidi kertas dari pemerintah. Pada masa itu harga kertas melambung tinggi, sehingga semakin tinggi oplah semakin besar subsidi yang bisa didapatkan.
[ii]     Dalam sebuah diskusi dengan pemilik Macan Yaohan Syariah Medan, Fendy Leong, mengaku mendapat diskriminasi dan penutupan akses ekonomi dan sosial karena ia masuk Islam. Ia yang dulunya direktur di perusahaan yang didirikan ayahnya, kemudian dipecat dan terpaksa berusaha sendiri. Seiring perkembangan waktu, ia dapat meyakinkan keluarga dan terutama orang tuanya, sehingga ia bisa kembali lagi menjadi bos Macan Yaohan Syariah.
[iii]    Kantor redaksi SIB pernah diserbu oleh kelompok yang diidentifikasi dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK). Penyerbuan ini merupakan reaksi atas pemberitaan SIB yang sangat keras terhadap judi, yang sering diasosiasikan dengan Olo Panggabean atau sering dipanggil “Ketua”.
[iv]    Suku bangsa Nias tak hendak diasosiasikan sebagai orang Batak. Sementara orang Batak, dan juga banyak ilmuwan, sering mengatakan suku bangsa Nias sebenarnya adalah orang Batak Nias.
[v]     Penulis pernah berwawancara dengan seorang staf marketing yang bersuku bangsa Tionghoa di kantor tempat penulis bekerja, dan ia mengatakan, urusan sosial politik bukan urusan orang Tionghoa. Bisnis menjadi tempat mereka mempertahankan hidup dan memperkuat identitas kelompok. Kalaupun ada orang yang berniat terjun di bidang politik, maka itu menjadi urusan pribadi-pribadi dan bukan urusan keluarga atau kelompok. Dia bernama Anton dan merupakan generasi ketiga dari keluarganya yang tidak terlibat tapi terkena dampak peristiwa anti-Cina di Medan.

One thought on “Media Massa, Antara Industri dan Ideologi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s