Mitos Mayoritas Angka Muslim


Kuntowijoyo boleh jadi sudah almarhum lebih enam tahun yang lalu. Namun, lebih dari 20 tahun lalu, di saat Soeharto sedang kuat-kuatnya, dia sudah menulis dengan goresan “pedih” soal kondisi umat Islam dalam bukunya “Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi” (1991).

Dia menyebut, walaupun politik Islam terus bertahan, tetapi nyatanya tidak pernah sukses; di masa lalu hal itu selalu saja bertemu dengan kekecewaan demi kekecewaan. “Ketika mengantar buku Herbeth Feith mengenai Pemilu 1955, H.J. Benda bahkan mencatat kesimpulan terpenting buku itu, bahwa Islam ternyata tak sebegitu kuat; dan bahwa kekuatan politik non-Islam ternyata berhasil memorakporandakan ‘mitos mayoritas angka’,” tulisnya.

Hasil Pemilu 1955 menjadikan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai pemenang, 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3%). Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9%), NU 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4%), PKI 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4%), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89%). Dari 5 partai ini, maka partai yang berbasis Islam, Masyumi-NU-PSII, totalnya hanya 42,19%.

Kalimat Kuntowijoyo selanjutnya makin “pedas”. Salah satu yang jawaban yang mungkin atas hal itu, menurut Kuntowijoyo, adalah “bahwa Indonesia, atau dalam hal ini Jawa, bukanlah masyarakat Muslim yang sebenarnya.” Kuntowijoyo bermaksud SARA? Tidak. Anda pasti ditertawakan kalau mengatakan itu pada sejarahwan Indonesia dan cendekiawan muslim yang disegani itu.

Dalam bukunya itu, Kuntowijoyo mencari jawab dari salah satu bidang ilmu yang menjadi spesialisasinya, sejarah. Kuntowijoyo menulis, “Saya ingin melacak sejarah alienasi dan oposisi umat, khususnya dalam sejarah Jawa, dengan harapan hal itu akan menjelaskan bagaimana umat telah melewati masa-masa yang sulit dan bagaimana mereka menanggulangi kondisi-kondisi politik dalam setiap periode.”

Dia misalnya meminjam pendapat W.F. Wertheim soal ini seperti dituangkan Wertheim dalam bukunya Indonesian Society in Transition (1959). Dikatakan, gagasan persamaan dalam Islam merupakan daya pikat utama agama ini, karena konsep stratifikasi sosial Hindu tidak menarik buat pedagang dan pengrajin kecil yang sedang tumbuh di kota-kota pesisir. Islam melengkapi mereka dengan ideologi untuk melawan kelas atas Hindu.

Didirikannya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa pada akhir abad ke-15 merupakan kemenangan kelas saudagar dan kemenangan jenis kerajaan maritim atas aristokrasi dan negara agraris Majapahit. Namun, kegiatan perdagangan saudagar Islam yang sedang muncul ini dihentikan oleh bangsa Portugis yang datang ke perairan Asia Tenggara. Demak melawan tapi gagal. Runtuhnya perdagangan internasional terbukti fatal untuk negara Islam yang baru saja didirikan itu, karena dalam waktu kurang dari seabad, muncul pula sebuah negara agraris, Mataram, yang akan memerintah seluruh Jawa. Dituliskan Kuntowijoyo, pada masa Mataram inilah muncul perpecahan antara agama dan politik, atau Islam dan negara.

Pertarungan di Ibukota

Baiklah, mari kita longok Kota Medan sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan satu rangkaian dari kota-kota di kawasan pesisir Timur. Bila kita merujuk pada Pilgubsu 2008 lalu, maka kemenangan Syamsul Arifin-Gatot Pudjo Nugroho, lebih banyak ditentukan oleh suara mereka di pesisir Timur daripada kawasan pantai barat. Kombinasi Melayu-Jawa pada pasangan ini begitu kukuh memikat kawasan pantai timur yang mayoritas dihuni penduduk Muslim-Melayu/Jawa. Belum ada penelitian yang pasti apakah muslim di kawasan ini termasuk kategori abangan atau santri. Pasangan ini kemudian menang di Kota Medan (40,39%), Binjai (38,58%), Langkat (66,28%), Sergei 30,88 (%), Tebing Tinggi (39,43%), Deliserdang (37,77%), Batubara (45,59%), Tanjung Balai (39,08%), dan Asahan (30,65%).

Kota Medan yang merupakan sumbu utama kawasan ini menjadi barometer yang memainkan pengaruhnya dalam etalase sosial politik ekonomi kawasan timur. Sebagai ibukota provinsi, kota ini pun menjadi lahan perebutan dominasi pengaruh kekuasaan, baik dari segi suku bangsa dan agama. Dua hal besar yang diperebutkan itu adalah kekuasaan politik, ekonomi dan budaya.

Apa yang dilakukan oleh penguasa di kawasan ini memperlihatkan itu. Mantan Walikota Medan, Bahctiar Dja’far, pernah dengan sangat masif membangun kantor pemerintahan di seluruh Kecamatan, kelurahan dan administrasi publik dalam ornamen Melayu. Alhasil, Kota Medan “menguning”, seperti warna dasar yang menjadi karakter dari suku bangsa Melayu. Melayu makin kuat ketika mantan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjend. TNI H.T. Rizal Nurdin (almarhum) duduk sebagai Gubernur menggantikan Raja Inal Siregar.

Suku bangsa Batak Toba tidak mau kalah. Patung Sisingamangaraja yang berdiri gagah di kawasan jalan Sisingamaraja Medan, sebagai jalan utama di Kota Medan, adalah simbol untuk itu. Naiknya Rudolf M Pardede menggantikan HT Rizal Nurdin yang wafat dalam peristiwa kecelakaan pesawat Mandala nan tragis di Bandara Polonia, memperkukuh kembali posisi Batak Toba di percaturan sosial politik Sumut. Terlepas dari pro dan kontra terhadap sosok ini, asal muasal Rudolf yang seorang Batak Toba mempunyai posisi tersendiri.

Dan kini, di sumbu kekuasaan di ibukota Provinsi, sosok Rahudman Harahap (seorang yang berasal dari Tapanuli Selatan) sebagai Walikota Medan dan Gatot Pudjo Nugroho yang seorang Jawa, membuat etalase sosial politik makin menarik. Patut digarisbawahi, posisi agama kedua penguasa ibukota itu adalah pemeluk Islam. Gatot sendiri berasal dari partai yang berbasis Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

Namun rupanya, posisi agama ini rupanya tak signifikan ketika masyarakat melihat kontribusi keduanya dalam membela dan melindungi kepentingan umat Islam. Kasus hancurnya mesjid Al-Ikhlas di Jalan Timor Medan, merupakan contoh utama yang memperlihatkan analisis atas dasar sosial politik an sich tak berguna bila kekuatan ekonomi yang terus bergulat di Kota Medan, dinisbikan.

Seperti diketahui, posisi suku bangsa Tionghoa yang amat kuat di sektor perekonomian, ternyata berpengaruh luar biasa dalam memainkan kebijakan sosial politik ekonomi, plus kebudayaan. Di tengah megahnya tapak bangunan kuil agama Budha dan Kelenteng yang notobene menjadi simbol agama dan budaya sebagian besar warga Tionghoa di Kota Medan, ternyata di sisi yang lainnya, rumah ibadah seperti mesjid kondisinya berbanding terbalik.

Masifnya pembangunan kawasan ekonomi yang dimiliki dan didesain serius oleh kelompok pemodal kuat  –sayang memang, hingga kini tak pernah disebutkan dari mana asal investor yang bersangkutan dan akan membawa dampak sebesar apa bagi kesejahteraan umum di Kota Medan maupun Sumatera Utara secara keseluruhan–, ternyata tak hanya membuat rumah ibadah umat Islam menjadi korban.

Kawasan pemukiman warga yang berada di pinggir kota juga terkena getahnya. Pembelian aset dan properti besar-besaran suku bangsa Tionghoa di kawasan yang semula didominasi oleh suatu suku bangsa tertentu, begitu kentara. Bila dulu, wajah “pecinan” hanya tampak pada kawasan Mega Mas-Wahidin-Asia-Brayan, maka kini, telah menyeberang ke kawasan yang lebih pinggir seperti Medan Barat, Perjuangan, Tembung, Denai, Amplas, Patumbak, Selayang, Tuntungan dan Polonia.  Alhasil, warga asal yang semula dominan di kawasan Kota Medan, kini telah berpindah ke kawasan perbatasan dan di Kabupaten Deliserdang.

Dus, jalinan pertarungan antara kekuasaan sosial budaya, kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi, di Kota Medan, begitu kuat auranya.

Mitos dan Alienasi                        

Dalam hal politik Islam, maka fenomena ini bisa dikategorikan dalam kotak periferalisasi (peminggiran) dan alienasi (pengasingan) umat Islam dari pergulatan di ibukota provinsi. Jumlah mayoritas secara kuantitatif, tampak hanya sekedar “mitos statistik” bila dihadapkan dengan faktor penting seperti kekuatan, jalur dan jaringan ekonomi di sisi yang lainnya.

Adalah hal wajar bila rentetan kekecewaan politik Islam, masih akan terus berlanjut dan akan semakin muram. Islam yang semula diminati karena asas keadilan dan persamaan tanpa memperlihatkan struktur kelas masyarakat, kini sedang terombang-ambing dalam struktur kelas baru stok lama: borjuis-proletar. Peminggiran dan keterasingan Islam dari umatnya sendiri, begitu kasat mata dalam kasus robohnya Mesjid Al-Ikhlas jalan Timor itu; bagaimana mungkin mesjid bisa hancur di tengah komposisi penduduk yang mayoritas Islam? (*)

===

sumber foto: matt mclain, world press photo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s