Benteng Terakhir itu Bernama Media


Jikalau kita setuju bahwa pers adalah fourth estate of democracy, maka kekuatan media-lah yang menjadi sandaran kita untuk memberantas korupsi di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah kehilangan momentumnya. Dibentuknya Dewan Etik KPK beberapa waktu lalu, sebenarnya secara substansi sudah menumbangkan seluruh bangunan KPK. KPK bukan didirikan atas dasar legalitas formal semata, namun lebih dari itu, dilandaskan pada keinginan dan spirit orang Indonesia agar tiang-tiang kehidupan bernegara dan berbangsa berdiri kukuh atas dasar integritas dan kehormatan. KPK merupakan perlambang dari integritas itu sendiri. Pemeriksaan atas integritas orang-orang yang memimpin di KPK adalah hal yang seharusnya sama sekali tidak ada.

Praktek korupsi di tiga pilar Eksekutif-Legislatif-Yudikatif, seperti yang juga Anda tahu, sudah berpilin-pilin. Dari kasus dan para tersangka yang diperiksa KPK, tampaklah jelas kalau ketiga pilar trias politica ini justru telah menjadi sasaran tembak KPK. Karena itu, tidak ada harapan sama sekali bagi ketiga pilar ini dalam hal pemberantasan korupsi. Ketika logika itu Anda pakai, maka pemilihan pimpinan KPK oleh DPR-RI yang berlangsung saat ini, makin aneh dan penuh lelucon yang tragis. DPR dan partai politik (sebagai asupan dasar struktur anggota legislatif) justru dituduh sebagai ladang dan sarangnya koruptor. Dan lembaga yang dituduh sebagai sarang koruptor itu kemudian hendak memilih orang-orang yang nantinya akan memeriksa dan menangkapi mereka? Bagaimana logika itu hendak dihadapkan pada akal sehat? Sapu yang kotor hendak menjadi alat pembersih?

Lengkaplah sudah kalau trias politica yang dipergunakan di negeri ini sudah terlanjur hancur berkeping-keping dalam hal korupsi. Bila tiang penyangga sudah hancur, maka apa lagi yang mesti diharapkan? Dengan alur ini, maka paling tidak ketika kita berhadapan dengan tayangan-tayangan di media yang mempertontonkan aneka pendapat dari pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif tentang korupsi, bisa kita tertawakan sekeras-kerasnya. Bukankah itu sebuah debat kusir yang jelas memang tidak pernah diniatkan untuk melakukan perubahan?

Bila ini bisa Anda setujui, maka tinggallah kemudian satu adendum terakhir dari kesepakatan kita akan demokrasi yaitu media dan kekuatan potensialnya. Ini, kekuatan potensial media, tidak hanya ditujukan untuk sekedar mengontrol atau mengawasi saja melainkan lebih jauh dari itu yaitu mengarahkan dan memimpin perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih.

Posisi Media

Ketika melihat media dan perannya di Indonesia, rujukan teks-teks dan konteks yang terjadi di luar negeri, terutama Eropa dan Amerika, boleh diajukan namun tentu perlu titik kritis. Terutama pada segi lokalitas kawasan yang terlalu jomplang untuk dipersamakan dalam sebuah generalisasi yang hendak diterapkan. Tak usah jauh-jauh, antara konteks media di Indonesia dan di Malaysia saja, sudah terjadi perbedaan yang cukup jauh walau kedua negara ini secara sosial kultural punya kemiripan yang amat sangat. Kita belum lagi melihat segi perbedaan ideologi, bentuk negara dan pemerintahan.

Four Theories of Press yang dikemukakan Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm pada era Perang Dingin dan kemudian ditambah dua teori lagi oleh Dennis McQuail, punya pegangan yang demikian kukuh atas konteks kenegaraan namun sedikit alpa terhadap konteks masyarakat di mana media itu berada. Diktum bahwa pers sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sistem negara di mana dia hidup, memang punya justifikasi sendiri. Bahwa demokrasi ala Amerika mampu melahirkan dua tipe pers sekaligus yaitu Libertian Press (pers bebas) dan Responsibility by the press, itu dikarenakan sistem Amerika punya pegangan yang kukuh soal nilai-nilai liberalisme yang juga di sisi lain mengisyaratkan masyarakat juga punya hak-hak privasi dan sosial untuk dilindungi dan diperjuangkan.

Namun, apakah kedua nilai mendasar ini punya nilai universal yang sama dalam makna denotatif dan konotatifnya, patut dipertanyakan. Kita akan dihadapkan pada sisi historis, nilai kearifan lokal, adat-istiadat dan kebudayaan yang berbeda-beda antara negara, kawasan dan terutama bila dihubungkan dengan konteks suku budaya. Belum lagi etalase dan dinamika sosial politik dalam konteks kontemporer dan temporer.

Dari perspektif teori dengan paradigma hubungan negara dan pers di atas, maka harapan masyarakat agar media menjadi gerbang terdepan dalam pemberantasan korupsi, sebenarnya belum mendapatkan titik simpulnya. Karena itu, peluang terbaik kita untuk melihat hal ini adalah memandang pers sebagai sebuah institusi sosial yang independen (merdeka) dari dua hal yang selama ini sangat kuat dikaitkan dengan pers yaitu negara dan rakyat.

Anda benar, konsekuensi hal itu adalah jarak antara pers dengan negara, relatif sama dengan jarak antara pers dengan rakyat. Jarak dengan rakyat punya argumentasi yang sebenarnya sama miripnya dengan argumentasi jarak antara media dengan negara. Kita tahu, media merupakan “anak kandung” dari rakyat. Namun perspektif kita adalah, setelah dia dilahirkan oleh rakyat, maka ibarat seorang anak yang sudah berumah tangga, maka hendaklah dia mempunyai rumah sendiri dan tak menumpang lagi dengan orangtua atau mertuanya. Objektivitas dalam melihat kondisi rakyat, paling tidak akan membuat media menjadi pemandu dan juga pengawas dari fenomena masyarakat yang tidak benar. Sebaliknya, rakyat pun dapat objektif melihat media mana yang telah ikut larut dalam langgam korupsi, dan mana yang wajib dilindungi dan diselamatkan.

Rakyat tidak perlu khawatir posisi ini akan membuat media pers akan menjadi lembaga “superbody”, karena toh, karena asalnya dari rakyat, maka seperti juga kekuasaan yang akan selalu punya kekuasaan untuk membubarkan media, maka rakyat juga punya power serupa. Dalam kamus industrialisasi pers seperti yang lazim terjadi sekarang, pengawasan rakyat terhadap media tidak hanya dilakukan oleh pemilik melainkan juga posisi rakyat sebagai “konsumen”. Posisi ini lumayan kukuh untuk menentukan eksistensi media.

Posisi ini tidak hanya menjanjikan pengawasan terhadap negara-rakyat, melainkan juga memberi arah perubahan pada dua komponen pokok itu. Jalinan antara ketiganya, negara-media-rakyat, akan membuat simpul kekuasaan politik yang saling mengawasi.

Sebenarnya pun, kalau media menjadi digdaya, tak ada salahnya juga. Dan itu memang kita perlukan saat ini, di masa ketika trias politica justru digerogoti dan perlu obat dari kehancurannya sendiri. Hubungan yang relatif erat antara rakyat-media (dalam kadar mutualistis), mengakibatkan, secara otomatis yang menjadi pressure utama adalah pengawasan dan pengendalian terhadap negara yang sedang dihancurkan oleh korupsi. Mengapa negara jadi sorotan? Rumus Lord Acton layak dikedepankan sebagai argumentasi karena negara merupakan institusi resmi power (kekuasaan) di mana “power tends to corrupt and absolute power absolutey corrupt”.

Namun, negara sadar akan potensi kekuatan dari pemisahan posisi itu dan karena itu pula akan selalu menginginkan media ada dalam pihaknya. Mari lihat catatan William L. Rivers dan kawan-kawan dalam buku Media Massa dan Masyarakat Modern (2003) yang mengungkapkan hubungan antara negara Amerika Serikat dan media. Disebutkan, pemerintah Amerika menganggap bahwa pemberitaan melalui media massa itu sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah federal Amerika Serikat untuk publikasi atau pemberitaan kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik sebesar US$ 400 juta (kurang lebih Rp 3,5 triliun) per tahun. Bahkan eksekutif mengeluarkan dana yang lebih besar untuk biaya pemberitaan, publikasi, peliputan khusus, dan lain sebagainya.

Karena itu, rakyat mesti melindungi media dari cengkraman negara yang sudah rusak oleh korupsi. Seperti yang sama-sama kita mafhum, trias politica ala Indonesia, tiang-tiangnya terus rapuh digerogoti. Koruptor tak akan berhenti memperluas jaring-jaring guritanya. Kita tidak mau itu terjadi pada media. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s