Dian Islam Politik Kian Redup


Pemilu 1955 sudah membelah tiga aspirasi orang Indonesia sesuai partai-partai pemenang pemilu yaitu PNI (nasionalis), Masyumi, Nahdhatul Ulama (Islam) dan PKI (komunis). Pemilu sepanjang Orde Baru pun tak menempatkan partai berasaskan Islam sebagai pemenang namun partai “nasionalis” lainnya bernama Golkar. Pemilu di zaman reformasi, 1999 dan 2004, juga sama, PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya bergantian menjadi pemenang.

Partai Islam? Poros NU dan Muhammadiyah yang dahulu menjadi kekuatan dalam Partai NU, Masyumi dan PPP (masa Orde Baru), sudah berbelah-belah menjadi Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP, PBR, PKS dan lain-lainnya. Suaranya, tak ada yang sampai 15%. Bahkan di Pemilu 2004 dan 2009 lalu, suara partai Islam paling besar tak lebih 8%.    

Perolehan partai Islam pada pemilu 1999 dan 2004 itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu 1955. Total suara partai Islam pada pemilu 1955 sebesar 43,7%, sedangkan jumlah suara partai-partai nasionalis sebanyak 51,7%. Pada pemilu 1999, total suara partai Islam (PAN, PPP, PKB, PK dan PKNU) turun lagi menjadi 36,8%. Pada pemilu 2004 lalu, suara partai Islam naik sedikit menjadi 38,1%. Persentase itu jelas makin ciut kalau PAN dan PKB dikeluarkan dari daftar partai Islam. Dan nyatanya, kedua partai ini memang tidak meletakkan Islam sebagai asas partainya.

Hubungkanlah suara partai Islam ini dengan fakta bahwa pada 2009 lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengeluarkan “doping” berupa fatwa akan haramnya menjadi golput dalam pemilu.

Para akademisi berulangkali sudah mengingatkan, dengan polarisasi ideologi partai politik yang cukup sempit: nasionalis, kekaryaan dan Islam, maka sebenarnya partai-partai Islam akan saling berkelahi di ladang yang sempit pula. Tak mudah untuk mendobrak pakem ideologi politik itu.

 

Golput dan Komunikasi Politik

Tak bisa dipungkiri kalau tingginya angka golput juga menjadi faktor penyerta dari turunnya jumlah suara partai-partai Islam. Namun analisis kritis mesti diletakkan untuk melihat fenomena besarnya persentase golput ini dan tidak serta-merta langsung menyalahkan rakyat. Adanya kekhawatiran dari penguasa akan tingginya angka golput merupakan representasi dari kegagalan elit politik dalam mengaplikasikan aspirasi rakyat. Itu tidak hanya terjadi di tingkat pemilu nasional, tapi juga di pemilu kepala daerah (pemilukada). Di Sumatera Utara, Pilgubsu 2008 memperlihatkan angka golput yang melebihi angka 40%. Namun ingat juga, hal itu akan berbanding terbalik dengan pemilihan kepala desa yang menunjukkan tingkat partisipasi rakyat yang sangat tinggi.

Artinya, partisipasi masyarakat akan semakin tinggi bila masyarakat cukup kuat dan merasa saluran komunikasinya dengan kekuasaan tidak tersumbat. Faktor lanjutan  untuk melihat penyebab dari kian tipisnya suara partai-partai Islam, yaitu budaya politik dan perilaku elit politik kekuasaan. Seorang kepala desa bisa langsung digugat dan dihakimi dengan hukum adat sosial kalau main-main dengan wewenang yang diberikan oleh rakyat desa. Tapi di hampir 32 tahun Orde Baru dan 13 tahun reformasi, ternyata rakyat dan penguasa punya jurang pemisah yang cukup dalam. Perilaku elit yang senang korupsi dan amoral diperburuk dengan kondisi hidup yang masih memprihatinkan.

Itu, apatisme dan minimnya partisipasi politik karena apa? Jangan salahkan rakyat, karena masalahnya justru ada di tangan partai politik, elit politik, birokrasi dan pemerintah. Tingginya angka demonstrasi ke gedung-gedung dewan memperlihatkan kalau fungsi agregrasi kepentingan masyarakat tak berjalan maksimal. Masyarakat akan semakin kecewa, karena masalah yang dapat diselesaikan dari demonstrasi itu pun sangat kecil.

Terjadinya komunikasi politik antara rakyat dengan supra dan infrastruktur politik seperti DPR dan pemerintahan, bukan hanya ditunjukkan dengan terbukanya saluran komunikasi, keterbukaan media massa dan jalur-jalur komunikasi lainnya. Yang juga mesti dilihat adalah seberapa besar feedback yang dihasilkan dari tuntutan atau pesan-pesan dari rakyat kepada eksekutif dan legislatif. Komunikasi politik dikatakan masih tersumbat kalau realisasi tuntutan rakyat masih 0%, walau seberapa deras tuntutan itu diajukan, walau seberapa tinggi intensitas dan frekuensi pertemuan antara penguasa dengan rakyat.

Dengan demikian, melihat keterbukaan dan transparansi komunikasi politik antara rakyat dengan pemerintah dan legislatif, tidak melulu pada faktor proses komunikasi, kebebasan media dan pesan (message), namun juga melihat hasil ataupun output dari proses komunikasi itu. Bukankah terlalu sering dikatakan kepada demonstran kalimat begini: “Tuntutan dan aspirasi telah kami dengar, kami akan berusaha menyampaikan kepada pihak yang berwenang.” Namun, bukankah banyak tuntutan rakyat yang ternyata tidak direalisir? Tidakkah masyarakat hingga kini terus merasakan kalau kebijakan-kebijakan eksekutif semakin hari jauh dari amanah penderitaan rakyat?

Sekali lagi, komunikasi politik tidak bisa disebut berhasil kalau Anda hanya bebas menyampaikan aspirasi politik Anda, sementara hasil proses itu sendiri yaitu tingkat pemenuhan aspirasi politik tidak signifikan. Ketika rakyat menjadi komunikator sementara pemerintah (dan DPR) sebagai komunikan, maka tujuan komunikasi dapat dikatakan berhasil bila sesuai dengan substansi dasar dari prinsip dan teori komunikasi itu yaitu “adanya perubahan seperti yang diinginkan oleh komunikator”.

Dari perspektif soal komunikasi politik ini, maka ini merupakan catatan buruk dari proses demokrasi yang terjadi di Indonesia di tahun ke-13 masa reformasi ini.

 

Aspirasi Islam

Ada pemikiran positif soal fatwa haram golput oleh MUI pada 2009 itu. Fatwa itu– terlepas dari benar atau tidak, betul atau salahnya metode yang digunakan– diasumsikan dapat membuat tingkat representasi umat muslim dan suara Islam akan tidak terbuang seluruhnya. Dengan bahasa yang lebih “kasar”, MUI berkepentingan agar suara umat Islam tidak kosong dan akan mengakibatkan turunnya suara partai-partai Islam dalam parlemen. Tentu akan lebih riskan dan tak masuk akal pula, menyerahkan kepentingan umat Islam kepada mereka-mereka yang non muslim ataupun di luar partai berasaskan Islam. Walaupun di kalangan partai-partai nasionalis dan kekaryaan, selalu didengung-dengungkan akan tetap memperjuangkan Islam, tentu umat Islam masih akan tetap merasa tenang kalau yang membawa aspirasi mereka adalah dari golongan mereka sendiri dan partai yang sudah jelas berasaskan Islam. Bila umat dan ideologi lain saja punya kepentingan sendiri-sendiri, mengapa pula umat Islam dilarang-larang dan dicurigai untuk membawa kepentingannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ini politik. Jadi, itu hal yang sah-sah saja.

Dihubungkan dengan sistem suara terbanyak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka adalah hal yang patut dipikirkan pula bagaimana nasib wakil-wakil rakyat yang membawa kepentingan dan aspirasi umat Islam nantinya, terlepas dia dari partai apa. Dengan ganasnya perilaku politik Pemilu 2009 lalu, kekhawatiran kalau sebagian besar umat Islam akan lebih memilih golput daripada berpartisipasi untuk memilih wakil-wakilnya, memang semacam konsekuensi logis saja.

Pemilu yang terdekat di Sumatera Utara, adalah pemilihan Gubsu 2013 nanti. Hanya tinggal kurang lebih 2 tahun lagi. Itu masa yang cukup singkat untuk menunjukkan kinerja politik yang berkenan untuk menyahuti sekaligus meluluskan aspirasi Islam. Islam di Sumatera Utara memanglah mayoritas namun kinerja politik justru menunjukkan sebaliknya. Penggusuran Mesjid Al-Ikhlas di jalan Timor yang hingga kini tak berujung, hanya menambah goresan tak sedap perlakuan minor kepada umat Islam.

Persoalannya memang bukan hanya pada besar atau tidaknya representasi Islam di tubuh eksekutif dan legislatif. Karena ternyata itu pun tak cukup kuat untuk membela kepentingan Islam. Alhasil, sebenarnya kurang kuat landasan untuk meletakkan Islam sebagai ”kepentingan politik” dalam Pilgubsu 2013 ataupun Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang. Mereka yang melakukannya, jelas sedang ”menjual ayat dengan harga yang sangat murah”. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s